Buah Rezim Zalim: Maut di Laut Berlanjut

“Kecelakaan di laut terus berlanjut. Entah sudah berapa nyawa yang hilang sia-sia. Pada Oktober 2019 saja sedikitnya delapan kecelakaan terjadi.”


Oleh: Nurul ‘Ailah (Pemerhati Kebijakan Transportasi)

MuslimahNews.com, OPINI — Beberapa waktu lalu sejumlah keluarga korban hilangnya kapal kargo MV Nur Allya mendatangi Pengacara Hotman Paris Hutapea mengadukan kasusnya di hadapan publik. Hotman Paris meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi serius soal hilangnya kapal kargo tersebut yang diduga hilang karena tenggelam dan belum ada kejelasan hingga saat ini.[1] ]

Itu adalah salah satu dari banyak kecelakaan di laut yang menyisakan kepedihan di hati masyarakat khususnya keluarga korban. Sering kali mereka tidak mendapat kejelasan nasib keluarganya. Yang memprihatinkan lagi adalah buruknya sistem keamanan. Seperti sejumlah penumpang jatuh dari kapal dibiarkan hilang begitu saja karena alat penyelamat penumpang yang harusnya tersedia tidak ada atau tim penolong terlambat datang.

Demikianlah, kecelakaan di laut terus berlanjut. Entah sudah berapa nyawa yang hilang sia-sia. Pada Oktober 2019 saja sedikitnya delapan kecelakaan terjadi.[2] Dan ini berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mirisnya, tidak terlihat perhatian serius pemerintah.

Sebaliknya, pemerintah malah sibuk mengurusi revisi UU Pelayaran yang akan memberi kesempatan asing agar dapat berinvestasi di Indonesia dengan menggunakan bendera negaranya.

Hal ini tampak ketika Kementerian Perhubungan menilai industri pelayaran nasional masih membutuhkan investasi asing guna memberikan penyeimbangan bisnis angkutan laut di Indonesia.

Demikian juga Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Wisnu Handoko, menyatakan investasi asing dinilai perlu masuk pada kegiatan angkutan laut dalam negeri, dengan tetap membuat porsi kepemilikan pengusaha dalam negeri lebih besar.

Menurutnya, asas cabotage[3] tetap diperlukan tetapi dengan adanya penyeimbangan terhadap investasi asing. Alasannya, tidak ada progres yang berarti dari kegiatan angkutan laut sehingga perlu adanya investasi asing masuk yang membawa tambahan pengetahuan dan dapat meningkatkan daya saing angkutan laut.

“Kalau cabotage tidak dilakukan jadi semua investasi bisa masuk, pada satu sisi kalau investasi asing terlalu dibatasi kita tidak berkembang-berkembang, sehingga harus ada balancing,” jelasnya.[4]

Selain itu, pemerintah juga lebih fokus mengurusi asuransi nelayan dengan alasan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) dari besarnya risiko melaut.

Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sibuk mengancam tidak akan mengeluarkan izin kapal untuk melaut bila ABK belum memiliki asuransi nelayan.[5] Padahal perlindungan dari risiko melaut dan menyelenggarakan keselamatan dan keamanan dalam transportasi perairan adalah hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah tanpa harus ada asuransi. Sungguh ini kezaliman rezim yang luar biasa.


Akar Masalah

Kemenhub memiliki misi di antaranya menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan.[6] Namun dalam pelaksanaannya, negara menyerahkan penyelenggaraan jaminan keselamatan dan keamanan kepada pihak operator yaitu korporasi, sebagaimana yang tertera dalam UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Negara sebagai regulator melayani kepentingan korporasi, bukan melayani kepentingan publik, sehingga kepentingan publik bukan menjadi prioritas. Itulah watak sistem ekonomi kapitalis yang menjadi biang keladi permasalahan ini.

Penyelenggaraan jaminan keselamatan dan keamanan bagi nelayan, ABK, dan pengguna transportasi air seharusnya dilakukan oleh negara dengan tanpa biaya apa pun, karena negara adalah pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan publik.

Namun penyelenggaraan jaminan keselamatan dan keamanan diserahkan kepada korporasi yang bekerja untuk meraup keuntungan materi semata, bukan lembaga pelayanan publik, sehingga mustahil keselamatan dan keamanan pelayaran akan terwujud.


Solusi Tuntas

Solusi hingga ke akar masalah hanyalah dengan solusi Islam. Yaitu sistem Islam yang berasal dari Sang Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan. Islam memandang transportasi laut adalah transportasi publik yang termasuk kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu transportasi publik tidak boleh dijadikan barang komoditas, artinya dilarang untuk dikomersialkan.

Dalam sistem Islam, negara berwenang penuh dan bertanggung jawab langsung memenuhi hajat publik, khususnya pemenuhan hajat transportasi publik berupa transportasi yang aman, nyaman, murah, tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yg memadai.

Negara bukan sebagai regulator, melainkan peri’ayah dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasul saw.:

Pemerintah adalah raa’in dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (Terjemahan HR Al Bukhari)

Penyediaan moda transportasi laut maupun infrastrukturnya wajib ditangani negara, tidak diserahkan kepada korporasi.

Demikian pula, negara bertanggung jawab secara langsung menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi–Pelayaran maupun Telekomunikasi–Pelayaran sesuai dengan perkembangan teknologi, dilarang menyerahkannya kepada Badan usaha atau korporasi, apalagi mengenakan biaya atas penyelenggaraan sarana tersebut sebagai pendapatan negara bukan pajak.

Asuransi–baik asuransi kapal, asuransi nelayan, maupun asuransi ABK–tidak diperlukan, karena pemerintah bertanggung jawab secara langsung terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.

Untuk semua ini negara menggunakan anggaran yang bersifat mutlak (ada atau tidak kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan transportasi publik dan infrastruktur yang ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat, maka wajib diadakan oleh negara), salah satu sumbernya adalah harta milik umum. Apa pun alasannya, tidak dibenarkan menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Negara juga wajib mengelola kekayaannya secara benar (sesuai syariat Islam), sehingga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya.

Negara harus menjalankan sentralisasi kekuasaan. Apapun alasannya tidak dibenarkan menjalankan desentralisasi kekuasaan, kecuali untuk teknis pelaksanaan bisa bersifat desentralisasi.

Kebijakan yang diterapkan oleh negara harus bersifat independen, tidak tergantung pada negara asing. Artinya negara tidak perlu meratifikasi Undang-undang Internasional yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan asing.


Penerapan syariat Islam kafah dalam bingkai Khilafah meniscayakan negara bersikap independen. Sejarah membuktikan bahwa Khilafah telah sukses mengelola transportasi laut selama berabad-abad, bahkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi hal yang utama bagi negara dalam meri’ayah publik.

Sebagai contoh: Navigasi mutlak diperlukan agar perjalanan menjadi aman, tidak tersesat, dan bila ada masalah, dapat ditolong oleh patroli khilafah. Untuk itulah kaum muslimin belajar astronomi dan teknik membuat kompas sampai ke Cina, dan mengembangkan ilmu pemetaan dari astronomi yang teliti.

Ratusan geografer menjelajah seluruh penjuru dunia dan membuat reportase negeri-negeri yang unik. Hasilnya, perjalanan haji maupun dagang baik di darat maupun di lautan menjadi semakin aman.[7]

Ketika syariat Islam kafah diterapkan dalam bingkai Khilafah, maka jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran akan dapat terwujud secara nyata. [MNews]


[1] https://wow.tribunnews.com/2019/11/14/hotman-paris-minta-jokowi-usut-hilangnya-kapal-mv-nur-allya-walau-bukan-keluarga-tapi-ini-wargamu

[2] https://www.merdeka.com/peristiwa/kapal-dihantam-gelombang-seorang-nelayan-di-pangandaran-hilang.html 2/10/2019

https://www.merdeka.com/peristiwa/4-hari-hilang-usai-kapal-dihantam-ombak-di-pangandaran-elan-ditemukan-meninggal.html 5/10/2019

https://www.liputan6.com/news/read/4087476/kapal-tenggelam-di-tanjung-priok-1-orang-awak-kapal-tewas 16/10/2019

https://www.merdeka.com/peristiwa/kapal-terbelah-dua-diterjang-ombak-nelayan-sukabumi-hilang-di-laut-tasikmalaya.html 25/10/2019

https://www.merdeka.com/peristiwa/perahu-nelayan-terbalik-di-pantai-selatan-garut-satu-warga-meninggal.html 27/10/2019

https://mediaindonesia.com/read/detail/268548-penumpang-melompat-dari-km-sirimau-tim-sar-lakukan-pencarian 30/10/2019

[3] Asas cabotage adalah prinsip yang memberi hak eksklusif kegiatan angkutan barang dan orang dalam negeri oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan bendera Merah Putih serta awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190919/98/1150237/wima-ina-tolak-pencabutan-hak-eksklusif-asas-cabotage

[4] https://ekonomi.bisnis.com/read/20190814/98/1136234/apa-kata-kemenhub-soal-usulan-revisi-uu-pelayaran

[5] https://money.kompas.com/read/2019/10/28/213000726/kkp-kapal-ikan-yang-tak-asuransikan-abk-tak-boleh-melaut

[6] http://hubla.dephub.go.id/profil/pages/Visi-Misi.aspx

[7] https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/09/03/19/38620-teknologi-navigasi-sumbangan-islam-untuk-dunia-maritim


Bagaimana menurut Anda?

One thought on “Buah Rezim Zalim: Maut di Laut Berlanjut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *