; Kanal Pelaporan ASN Radikal, Alat Memecah Belah Rakyat – Muslimah News

Kanal Pelaporan ASN Radikal, Alat Memecah Belah Rakyat

Pembuatan kanal pengaduan ASN dapat dipastikan hanya wasilah untuk menyukseskan program antiradikalisme yang dapat menjadi alat legitimasi memecah belah rakyat.


Oleh: Rindyanti Septiana S.Hi. (Pegiat Literasi dan Pemerhati Sospol)

MuslimahNews.com, OPINI – Sebuah gebrakan baru dilakukan pemerintah guna menekan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Yakni diluncurkannya kanal pelaporan untuk menampung pengaduan masyarakat terhadap ASN radikal.

Penanganan radikalisme di kalangan ASN juga dilakukan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati oleh 12 kementerian/lembaga, yakni Kemen PANRB, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, dan KASN. (CNN Indonesia, 12/11/2019).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyatakan bahwa portal aduan dibuat sebagai bentuk untuk meningkatkan wawasan kebangsaan ASN. Karena ASN merupakan garda terdepan, pendukung utama jalannya pemerintah. Tak kalah penting menurutnya portal aduan tersebut sebagai langkah untuk menjaga nilai-nilai nasionalisme bagi ASN di Indonesia.

Meski belum jelas tolak ukur radikalisme yang dimaksudkan–bahkan masing-masing ASN memiliki tolak ukur yang berbeda pula terkait radikalisme–, Pemerintah menganggap inilah langkah praktis dan antisipatif yang dapat menangkal radikalisme di kalangan ASN.

Tidakkah pembuatan portal aduan di kalangan ASN justru akan menjadi alat legitimasi untuk memecah belah rakyat? Tidakkah terjadi saling curiga dan memata-matai sesama anak bangsa? Jika hal tersebut yang akan terjadi, lalu bagaimana kita harus menyikapinya?

Antiradikalisme: Legitimasi Memecah Belah Rakyat

Pembentukan kanal pelaporan terhadap ASN yang diduga terlibat radikalisme dinilai oleh pakar administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, tidak diperlukan. Sebab kanal semacam itu tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang ASN.

Baca juga:  Membebaskan Muslimah dari Islamofobia

Dian menambahi bahwa dalam UU ASN, pemantauan terhadap pegawai pemerintah dilakukan oleh internal pengawas secara berjenjang. Konsep utama dalam ASN adalah pembinaan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, dilakukan pembinaan secara cepat, bukan malah membuat kanal.

Pembuatan kanal pelaporan justru menunjukkan pemerintah gagal membina para bawahannya. Bahkan dikhawatirkan menjadi alat represi pemerintah karena dilakukan tanpa mekanisme yang sudah ada. (BBC Indonesia, 13/11/2019).

Tampaknya kegagalan demi kegagalan masih terus ditunjukkan oleh rezim ini. Isu radikalisme terus “digoreng” untuk menutupi boroknya ekonomi negeri. Sementara angka pengangguran kian hari kian bertambah dan angka kelaparan sangat fantastis mencapai 22 juta jiwa.

Sesungguhnya kegentingan yang terjadi saat ini bukan karena radikalisme, melainkan akibat negeri ini masih dipimpin rezim neolib dan sistem kapitalisme. Maka pembuatan kanal pengaduan ASN dapat dipastikan hanya wasilah untuk menyukseskan program antiradikalisme yang dapat menjadi alat legitimasi memecah belah rakyat. Melalui situs aduan, anak negeri diprovokasi menjadi mata-mata bagi sesamanya dan mengembangkan sikap saling curiga antarwarga.

Ditambah lagi SKB 12 kementerian yang dianggap dapat menutup pintu berkembangnya radikalisme, tak lain memiliki motif politis untuk memenangkan kepentingan rezim. Karena fakta radikalisme yang menjadi musuh besar bagi pemerintah juga masih kabur  (belum jelas).

Di samping itu, program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT belum menunjukkan keberhasilannya hingga saat ini. Program deradikalisasi yang mengandalkan perubahan ideologi tidak lagi dianggap efektif mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme.

Pemerintah Indonesia melakukan deradikalisasi sebagai salah satu cara lunak (soft-approach) mengatasi terorisme di Indonesia pascabom Bali 2002, tapi program ini tidak berjalan dengan baik.

Baca juga:  Menggoreng Isu Radikalisme, Topeng Tutupi Hancurnya Ekonomi

Sidney Jones (2015) menyebutkan empat alasan lemahnya program deradikalisasi di Indonesia. Pertama, meskipun gagasan bahwa mantan radikalis memiliki kredibilitas untuk memengaruhi kaum radikal lainnya masuk akal, upaya ini sangat terbatas keberhasilannya. Kaum radikal yang dikenal telah bekerja sama dengan polisi akhirnya didiskreditkan oleh kelompoknya.

Kedua, program rehabilitasi yang didanai pemerintah untuk menangani para jihadis yang dibebaskan dari penjara, terbukti gagal. Kaum radikal tidak memiliki keterampilan, tidak ada pekerjaan, dan akhirnya kembali ke lingkaran militan yang mereka kenal.

Ketiga, kurangnya anggaran resmi untuk program deradikalisasi sehingga karena kesulitan keuangan. Polisi gagal untuk memenuhi janji-janji untuk bantuan yang telah mereka janjikan kepada kelompok radikal. Akibatnya, kaum teroris kecewa dan tidak lagi tertarik memberikan informasi.

Keempat, sistem penjara Indonesia yang korup telah terbukti merusak program deradikalisasi. Mereka justru menjadikan penjara sebagai tempat perekrutan dan central-command yang terhubung dengan radikalis lainnya.

Pengamat teroris Al Chaidar mengusulkan kepada pemerintah untuk menggantikan program deradikalisasi narapidana teroris dengan program humanisasi. Sebab program deradikalisasi selama ini ternyata gagal total gara-gara banyak narapidana teroris malahan makin radikal.

Salah satu program humanisasi itu, menurut Al Chaidar, ialah dengan pendidikan humaniora, secara formal maupun informal, agar teroris mengenal manusia lain dan menghormati perbedaan. 

Indikator berhasilnya deradikalisasi adalah ketika para mantan teroris berpikir secara reflektif tentang what does it mean to be human; manusia yang baik biasanya tidak membunuh manusia lainnya. Narapidana kasus terorisme, juga harus diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu narapidana ideologis, narapidana radikal, dan narapidana simpatisan.

Baca juga:  Masifitas GWoT (Global War on Terrorism) di Indonesia

Narapidana terorisme ideologi, misalnya, harus ditempatkan dalam sel terpisah dan pengawasan yang maksimal. Para tahanan pengikut radikal atau militan ditempatkan di sel khusus untuk pembinaan. Narapidana kategori simpatisan bisa ditempatkan di sel yang sama dengan tahanan umum.

Sejatinya, ajakan “memerangi” radikalisme yang disuarakan pemerintah justru membuat gaduh di tengah masyarakat. Yang memecah belah rakyat bukanlah kelompok radikal yang dituduhkan Pemerintah selama ini. Langkah praktis dan bentuk antisipatif Pemerintah juga malah mengoyak persatuan bangsa. Alih-alih menghasilkan kedamaian, antarwarga justru jadi saling mencurigai.

Program antiradikalisme yang digadang-gadang pemerintah jelas banyak menimbulkan kemudaratan. Memata-matai hingga hilangnya rasa kepercayaan di antara masyarakat. Padahal, Islam dengan tegas melarang perbuatan memata-matai.

Imam Abu Hatim al-Busti rahimahullah berkata, “Tajassus (memata-matai) adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya, dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita.” (Raudhah al-Uqala’, halaman 131)

Allah Swt. juga berfirman,

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.” (TQS Al-Hujurat: 12)

Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah ialah independensi politik. Banyak negara yang tidak ikut bersama dalam agenda War on Terrorism dapat mengatasi persoalan kriminal di negaranya. Tanpa harus disibukkan dengan berbagai program antiradikalisme yang akan merugikan rakyat atas tuduhan yang belum tentu benar lewat portal pengaduan.

Kemandirian politik sangat penting agar negara dapat menyelesaikan persoalan tindakan kriminal dengan benar. Artinya dalam menilai kejahatan cukuplah dinilai sebagai kejahatan, tanpa harus melabeli dengan radikal atau terorisme seperti yang terjadi saat ini. Wallahu a’lam bish-shawab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Kanal Pelaporan ASN Radikal, Alat Memecah Belah Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *