; Nasib Ekonomi Indonesia Dalam Cengkeraman Neoliberalisme - Muslimah News

Nasib Ekonomi Indonesia Dalam Cengkeraman Neoliberalisme

“Untuk bisa lepas dan mandiri dari ketergantungan asing, solusinya hanya dengan menerapkan Ekonomi Syariah.”


Oleh: Nida Saadah

MuslimahNews.com, FOKUS — Maraknya pemberitaan impor cangkul oleh Indonesia menambah daftar panjang bukti bahwa negeri ini makin terjajah ekonominya. Jauh panggang dari api antara jargon pembangunan ekonomi dengan realitas faktanya. Bagaimana mungkin menjadi Macan Asia? Sementara berbagai kebutuhan negeri berpenduduk 200 juta orang lebih ini, pasarnya dikuasai negara lain.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor Indonesia pada Juli 2019 mengalami peningkatan sebesar 34,96% menjadi 15,51 miliar dollar AS. Adapun 3 negara pemasok barang impor terbesar selama Januari-Juli 2019 masih ditempati Cina dengan nilai 24,73 miliar dollar AS. Selanjutnya adalah Jepang dan Thailand.

Sementara persentase nilai impor menurut penggunaan barang masih didominasi oleh bahan baku atau penolong. Diikuti barang modal dan barang konsumsi. Artinya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif pun, rezim pemerintahan negeri ini membangun ketergantungan kepada negara lain. Bukan membangun kemandirian.

Jargon ekonomi kerakyatan, ekonomi pancasila dan semacamnya, terbantahkan oleh fakta implementatif berjalannya ekonomi neoliberalisme di negeri ini. Ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad 20 yang prinsip dasarnya adalah menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Ekonomi neoliberal memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Merobohkan semua hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi. Maka jadilah rezim penguasa di negara berkembang sebagai fasilitator diterimanya berbagai bentuk agreement perdagangan bebas.

Menurut Abdul Qadir Zallum, tujuan utama liberalisasi perdagangan tidak lain agar negara berkembang membuka pasar mereka terhadap negara maju. Akibatnya negara berkembang terus menjadi konsumen.

Negara berkembang sulit membangun fondasi ekonomi yang tangguh karena tergantung kepada negara industri. Hal ini berbahaya bagi ekonomi suatu negara. Terlebih lagi melanggar ketentuan Allah dalam QS An Nisa 104.


Untuk bisa lepas dan mandiri dari ketergantungan asing, solusinya hanya dengan menerapkan Ekonomi Syariah. Kenapa? Karena ekonomi syariah bebas kepentingan manusia dan terbukti 1.300 tahun lebih berhasil meratakan kesejahteraan, adil, dan stabil.

Ekonomi syariah bukan hanya bermakna pengaturan financing dan semacamnya. Tapi berupa pengaturan makro dan mikro ekonomi yang mengacu kepada Syariat Islam. Syariah kaffah ini hanya bisa diterapkan dalam bingkai Negara Khilafah Islam.

Dalam makro ekonomi, akan diatur sistem moneter, sistem keuangan negara, sistem fiskal yang digali dari aturan Alquran dan Sunah. Dalam mikro ekonomi, akan diatur aktivitas muamalah perseorangan dan perseroan yang mengacu pada Syariat Islam.

Dengan mekanisme tersebut, Negara Khilafah di era dulu tumbuh menjadi negara yang mandiri, kukuh, dan terdepan perekonomiannya. Tanpa memanipulasi dan menjarah kekayaan alam negara lain.

Adapun perjanjian luar negeri dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan, menurut Taqiyyuddin An-Nabhani, secara umum hukumnya mubah karena masuk dalam kategori hukum ijarah, bai’, dan sharf. Itu pun dengan memperhatikan status politik negara luar tersebut tidak memusuhi dan memerangi Islam dan kaum muslimin.

Dan jika di dalam klausul perjanjian mengandung hal yang bertentangan dengan Syariat Islam, maka tidak boleh ditindaklanjuti. Misal mengekspor komoditas yang vital bagi negara, memperkuat negara lain, atau mengakibatkan kerugian industri dalam negeri dan yang semisal dengan itu.

Maka jelas bahwa bertahan pada sistem ekonomi sekuler hanya akan makin memperpanjang penderitaan rakyat negeri ini. Menderita di dunia dan di akhirat. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *