; Membidik Akar Masalah Kelaparan di Negeri Pertanian - Muslimah News

Membidik Akar Masalah Kelaparan di Negeri Pertanian

Di sebuah negeri yang katanya “lumbung padi”, bencana kelaparan justru terjadi.


Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Masalah perut selalu menjadi topik yang asyik dibicarakan. Mau bagaimana lagi, kebutuhan perut adalah salah satu kebutuhan vital bagi kelangsungan kehidupan. Manusia rela melakukan apa saja demi memenuhi tuntutannya. Bahkan bagi mereka yang tak bermoral, hal-hal prinsip pun ikhlas dikorbankan. Demi perut yang tiap hari menuntut.

Hasil survei Asia Development Bank (ADB) mengungkapkan bahwa di tahun 2016-2018 ada 22 juta penduduknya mengalami kelaparan. Menurut survei ini, salah satu penyebabnya yaitu masih banyaknya petani yang memakai teknik tradisional. Ditambah lagi masih rendahnya upah bagi pekerja dan kurang inovasi.

Baca: https://www.muslimahnews.com/2019/11/12/22-juta-orang-kelaparan-di-era-jokowi-pengamat-hanya-islam-solusi-bebas-kepentingan/

Bahkan, menurut Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang diterbitkan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menempati urutan ke-65 dari 113 negara.

ADB melanjutkan, untuk menanggulangi bencana kelaparan ada beberapa terobosan, yakni adanya research and development (R&D) pertanian, investasi infrastruktur dan peningkatannya; pengadaan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian; reformasi hukum, pengurangan subsidi pupuk secara bertahap hingga dihapus untuk dialokasikan pada perbaikan R&D pertanian dan bantuan langsung.

Ironisnya Negara Agraris

Indonesia adalah negara agraris di mana penghasilan utama rakyatnya berasal dari pertanian. Pernah tercatat dalam sejarah, Indonesia adalah negara pengekspor pertanian dan mengalami swasembada pangan.

Berdasar Badan Pusat Statistik, pada 2015 luas lahan pertanian di Indonesia sekitar 8,09 juta hektare. Namun, semakin bertambahnya tahun justru mengalami penyempitan. Tiga tahun berikutnya luas tanah pertanian menurun menjadi 7,1 hektare.

Meskipun terdapat penurunan luas lahan pertanian, seharusnya tidak masalah. Karena menurut Kementerian Pertanian, pada 2018 Indonesia mengalami surplus beras sebesar 80 juta ton, sementara jumlah konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton. Mirisnya, di saat yang sama, justru masih ada 22 juta rakyat kelaparan bahkan mengalami gizi buruk dan stunting.

Mengurai Akar Masalah Pertanian

Pengamat sekaligus dosen ekonomi Islam, Nida Saadah, mengatakan ini merupakan fakta yang aneh karena terjadi di negara agraris. Di negeri agraris dan pengekspor pertanian, rakyatnya justru kelaparan.

Bila diurai, persoalan utama dari kelaparan bukan sekadar perbaikan pertanian, tapi pada distribusi pangannya. Di daerah tertentu memang mengalami surplus pangan, apalagi saat panen raya tiba. Akan tetapi, ada daerah lain yang tanahnya memang tak cocok ditanami sehingga perlu adanya proses pendistribusian yang rata.

Ternyata proses distribusi ini pun mengalami kendala. Seperti tidak sampainya bahan makanan ke tempat-tempat yang susah dijangkau. Kalau pun sampai, pasti dengan harga yang mahal akibat rantai distribusi yang panjang.

Tidak hanya itu, banyak tengkulak-tengkulak nakal yang sengaja “ngendon” bahan pangan agar untung besar, bahan tersebut akan dikeluarkan ketika harga pangan meningkat.

Penyelesaian Tanpa Kepentingan

Adapun saran terobosan yang diberikan ADB untuk menyelesaikan masalah ini sungguh jauh panggang dari api. Pasalnya, dari enam terobosan tersebut justru banyak yang sarat kepentingan. Sebut saja masalah investasi pertanian dengan meningkatkan investasi infrastruktur. Masalah investasi ini tak mungkin akan diselesaikan oleh negara sendiri. Dipastikan akan mengundang investor-investor asing untuk meningkatkan investasi infrastruktur atau pertanian secara khusus.

Apalagi peningkatan R&D dalam bidang pertanian. Secara umum kita telah memiliki ahli-ahli pertanian, bahkan ada kampus khusus pertanian yang dari kampus tersebut diharapkan hasil riset yang mumpuni. Sayangnya, banyak hasil riset yang tak mampu mengangkat nilai pertanian di negeri ini akibat tidak adanya balance antara riset dan kebijakan serta usaha pemerintah membiayai riset dan praktiknya. Untuk menyelesaikan ini, perlu adanya solusi tanpa kepentingan.

Islam memberikan tawaran solusi masalah ini. Dalam Islam ada program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pertanian ini dilakukan dengan meningkatkan sarana produksi pertanian, seperti bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan subsidi.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien di kalangan petani. Negara juga harus menyediakan modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu, yakni pemberian harta oleh negara (hibah) kepada individu yang tidak mampu agar mereka dapat mengolah lahan yang dimilikinya.

Pemberian ini tidak dilakukan dengan jalan utang, melainkan pemberian cuma-cuma untuk keperluan produksi pertanian. Para petani yang tidak mampu tidak akan terbebani untuk mengembalikan utang. Alhasil produksi pertanian mereka benar-benar dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.

Sedangkan ekstensifikasi pertanian bertujuan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian yang diolah. Negara menerapkan kebijakan pendukung perluasan lahan pertanian yang diolah seperti menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati. Tanah yang selama tiga tahun tidak dikelola akan dihidupkan oleh negara. Jika pemiliknya tidak mampu menangani, maka tanah itu diberikan kepada orang yang siap menghidupkan.

Aturan distribusi dan pengawasannya pun diperketat. Rantai distribusi yang panjang akan diputus. Tengkulak yang nakal akan dikenakan sanksi. Sarana distribusi yang murah akan disediakan. Dengan demikian hasil pertanian akan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Seluruh solusi ini ditawarkan Islam dalam sistem pertanian yang tergabung dalam sistem ekonomi Islam yang akan memastikan seluruh kebutuhan primer rakyat tercukupi. Dengan sistem ini, masalah produksi baik produksi primer atau pengolahan, distribusi, dan konsumsi akan terselesaikan. Butuh sistem pendukung agar penyelesaian pertanian ini bisa terwujud.

Naungan sistem Islam yang menyeluruh dan tata aturan Islam yang kompleks akan mendukung peningkatan pertanian. Hal ini hanya bisa dijalankan oleh sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam juga. Sistem tersebut dinamakan Khilafah. Wallahu a’lam bishawab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *