; Upaya Kapitalisasi Zakat melalui "World Zakat Forum" - Muslimah News

Upaya Kapitalisasi Zakat melalui “World Zakat Forum”

Harta zakat belakangan banyak diminati kalangan kapitalis dan penguasa. Potensi dananya yang besar benar-benar berhasil memikat mereka agar dana itu dialirkan dan dimanfaatkan.


Oleh Chusnatul Jannah – Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

MuslimahNews.com, OPINI — World Zakat Forum usai digelar pada 5-7 November 2019 di Bandung, Jawa Barat. Forum itu menghasilkan nota kesepakatan (MoU) dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal WZF Profesor Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., C.A. dan Perwakilan UNDP-Indonesia Christophe Bahuet.

Kedua pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai program di tingkat nasional dan internasional selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) selama tiga tahun.

Menurut Sekretaris Jenderal WZF, Prof Dr Bambang Sudibyo, MBA CA, kedua belah pihak bekerja sama untuk mengoptimalkan peran zakat di dalam mencapai tujuan SDGs. Karena zakat ini adalah instrumen yang sangat penting yang juga berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. (Republika, 5/11/2019).

Acara Konferensi Internasional World Zakat Forum 2019 yang bertajuk “Optimizing Global Zakat Role through Digital Technology”, tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin.

Ia berharap pengelolaan zakat mengalami perkembangan sesuai teknologi di zaman modern ini. Wapres ingin ada inovasi digitalisi zakat. Ia mengungkap potensi zakat yang bisa dikelola sangat besar yakni Rp230 triliun. Namun, dari potensi yang sangat besar tersebut, baru 3,5 persen yakni Rp8 triliun saja yang bisa dikelola.

Acara itu dihadiri 300 tokoh organisasi pengelola zakat, 28 negara, anggota asosiasi, seperti IDB, UNICEF, D-8, UNDP, dan Bank Indonesia. Titik poin pembahasan dalam konferensi itu adalah optimalisasi zakat dengan teknologi digital serta masalah kemiskinan dan kesejahteraan.

Zakat dianggap angin segar dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai negara di dunia. Sebagaimana yang termaktub dalam program global bernama SDGs yang digagas PBB.

Didirikan pada 30 September 2010 hingga saat ini, WZF memiliki 33 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Qatar, Kuwait, Turki, Bahrain, Yordania, Sudan, dan Arab Saudi, Afrika Selatan, Australia, Amerika Serikat, Bangladesh, Benin, Bosnia-Herzegovina, Brunei Darussalam, Ghana, India, Inggris, Kazakhstan, Liberia, Maladewa, Mesir, Maroko, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leon, Singapura, Srilanka, Togo, Uganda, dan Vietnam. 

Selain itu, WZF juga memiliki anggota asosiasi yaitu IDB, UNICEF, D-8, UNDP, dan Bank Indonesia. Belakangan, Rusia juga ikut bergabung dalam forum tersebut. (Republika, 5/11/2019). Tergabungnya beberapa negara adidaya dalam forum tersebut mengindikasikan adanya keinginan Barat ikut campur dalam harta umat Islam.

Kapitalisasi Zakat dengan ‘World Zakat Forum’

World Zakat Forum 2019 melahirkan tujuh resolusi yang telah disepakati bersama. Pertama, mengoptimalkan peran teknologi untuk meningkatkan kesadaran umat Islam dalam memenuhi kewajiban berzakat. Kedua, meningkatkan penggunaan platform digital dalam manajemen zakat.

Ketiga, mengeksplorasi lebih lanjut potensi pengelolaan zakat dengan teknologi “blockchain“. Keempat, mendorong semua negara anggota WZF untuk mengadopsi petunjuk teknis Manajemen Risiko Organisasi Zakat dalam pemanfaatan teknologi digital yang menimbulkan risiko spesifik.

Kelima, mengadopsi Petunjuk Teknis tentang Good Amil Governance sebagaimana diwujudkan dalam “Zakat Core Principle” untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

Keenam, memperkuat kolaborasi WZF dengan UNICEF dan UNDP sebagaimana telah disepakati dalam MoU untuk memenuhi persyaratan SDGs.

Ketujuh, WZF menunjukkan perhatiannya atas keterlibatan beberapa lembaga multilateral dalam pengumpulan dan distribusi zakat, khususnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap syariah dan peraturan nasional.

Dari ketujuh resolusi tersebut, yang paling menarik untuk dicermati adalah digitalisasi pengelolaan zakat dan kerja sama bersama lembaga turunan PBB semacam UNDP dan UNICEF. Terlebih forum itu menekankan pada optimalisasi zakat agar sesuai dengan target SDGs.

Sepintas memang terlihat baik. Zakat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan yang gagal diwujudkan oleh sistem kapitalis. Sayangnya, MoU yang dilakukan World Zakat Forum dengan UNDP tersimpan potensi kapitalisasi harta umat.

Keinginan WZF mengoptimalkan diri agar tercapai tujuan SDGs tak lebih untuk memenuhi tujuan SDGs itu sendiri. Pada Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan SDGs. Di antaranya adalah dunia tanpa kelaparan, kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (industri, inovasi, dan infrastruktur), berkurangnya kesenjangan, dan lain-lain.

Harta zakat belakangan banyak diminati kalangan kapitalis dan penguasa. Potensi dananya yang besar benar-benar berhasil memikat mereka agar dana itu dialirkan dan dimanfaatkan.

Watak kapitalis tidak akan pernah membiarkan uang terkumpul dan mengendap begitu saja. Dorongan kewajiban membayar zakat kepada setiap muslim menjadikan dana umat bernama zakat itu begitu besar nilainya.

Hal ini tidak akan kita jumpai dalam pikiran orang-orang kapitalis. Dalam pemikiran mereka, ada harga yang harus dibayar dalam mengeluarkan harta. No free lunch.

Sementara dalam pikiran kaum muslimin, ada hak saudara dalam harta kita. Keikhlasan memberikan harta menjadikan mereka mudah menyisihkan hartanya sebagai kewajiban ibadah.

Mengoptimalkan harta zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang bagus. Hanya saja, bila optimalisasi itu menggandeng pihak luar semacam UNDP, sangat berpotensi dieksploitasi atas nama MoU atau kerja sama.

Apatah lagi bila tujuannya untuk memenuhi target SDGs yang notabene itu adalah program global yang dijajakan ke negeri-negeri muslim. Tujuannya tak lagi lurus karena Islam, namun lebih karena program setiran Barat bernama SDGs.

Pemanfaatan zakat untuk capaian SDGs sejatinya telah mengonfirmasi kegagalan kapitalisme. Pasalnya, penerapan kapitalismelah yang sebenarnya melahirkan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, masalah sanitasi, dan kesejahteraan.

Seolah tak mau repot membersihkan akibat yang ditimbulkannya, kapitalisme melemparkan penyelesaiannya melalui digitalisasi zakat. Ini sama halnya berani jualan ideologi kapitalisme, tapi tak berani mempertanggungjawabkannya.

Lempar batu sembunyi tangan. Sadar atau tidak, mereka telah memperalat kaum muslim agar turut serta membersihkan borok mereka.

Kelola Zakat dengan Islam

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, suci, dan berkah.

Adapun menurut istilah, zakat adalah seukuran tertentu beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Zakat dikelola agar distribusinya tepat sasaran sesuai syariat Islam.

Zakat diperuntukkan bagi delapan mustahik yang berhak menerimanya. Dalam sebuah riwayat Nabi saw. pernah mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang papa di antara mereka. Perintah itu diteruskan oleh para Khalifah sepeninggal Rasulullah saw..

Dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Mustafa Edwin Nasution berpendapat bahwa dalam hal pengelolaan dana zakat, Rasulullah memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya yang bersifat teknis.

Hal ini terlihat dari pembagian struktur amil zakat. Ada petugas pencatat wajib zakat, penghitung zakat, penarik wajib zakat, hingga penyalur harta zakat. Semua diatur secara jelas sesuai Islam.

Bahkan di masa Bani Umayyah dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama 30 bulan tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat. Semua rakyat hidup makmur dan sejahtera. Inilah salah satu bukti kegemilangan Islam ketika diterapkan.

Pengelolaan zakat bukan hanya sebatas penyaluran, namun juga memperhatikan pemanfaatannya. Di masa Nabi saw., zakat digunakan untuk jihad fi sabilillah. Di masa para shahabat, zakat diperuntukkan ke sektor produksi hingga konsumsi. Semuanya dimanfaatkan untuk penghidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Lantas, ke mana arah pengelolaan zakat dalam Forum Zakat Dunia? Untuk siapa harta itu didistribusikan? Bagaimana distribusinya? Semua hal itu semestinya berpijak pada pengelolaan harta yang sesuai syariat Islam.

Sayangnya, WZF justru diperuntukkan untuk mencapai target SDGs yang dimotori Barat. Hal ini berpotensi mengalihkan harta zakat pada landasan syar’i-nya. Sebagaimana dana haji yang diperuntukkan membiayai infrastruktur.

Begitu tergiurnya kapitalis dengan dana umat ini. Namun, di sisi lain mereka justru antipati dengan sebagian syariat Islam seperti khilafah, cadar, celana cingkrang, bendera tauhid, pergaulan Islam, dan sebagainya.

Zakat seharusnya dikelola dalam sistem negara yang menerapkan syariat, oleh kaum muslim yang amanah, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan dikelola melalui kerja sama internasional atau dimanfaatkan berdasar asas manfaat dan kepentingan kapitalis semata. Wallahu a’lam. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *