; Sekularisasi Atas Nama Deradikalisasi dan Moderasi - Muslimah News

Sekularisasi Atas Nama Deradikalisasi dan Moderasi

Deradikalisasi pada hakikatnya adalah upaya mendistorsi dan mengebiri Islam yang membuat Islam kehilangan kemampuannya sebagai mu’alajah musykilah, solusi bagi persoalan kehidupan.


Oleh: Arini Retnaningsih

MuslimahNews.com, FOKUS — Sinyal melawan radikalisme sudah terlihat pada pelantikan Kabinet Indonesia Maju 20 Oktober lalu. Presiden Jokowi secara eksplisit menyampaikan permasalahan deradikalisasi menjadi pekerjaan rumah Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Fachrul Razi.1

Merespons permintaan Presiden untuk menggawangi deradikalisasi, para menteri terkait langsung mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut mereka adalah antiradikalisme. Sayangnya, pernyataan-pernyataan ini justru blunder bagi mereka, karena ulama dan umat memahami pernyataan-pernyataan tersebut merupakan serangan terhadap agama Islam.

Menag menyatakan bahwa semua agama adalah rahmat bagi alam semesta atau dalam bahasa Islam ‘rahmatan lil ’alamin’,2 lalu mengatakan juga bahwa mereka yang menjelek-jelekkan agama lain serta mengafirkannya itu disebut radikal.3

Lebih jauh dia melontarkan wacana untuk membatasi penggunaan niqab (cadar) dan celana cingkrang di instansi pemerintah, sipil maupun militer. Menurut Menag, wacana itu merupakan upaya menangkal radikalisme dalam beragama.4 

Menko Polhukam Mahfud MD tak kalah nyaring bersuara. Dalam ILC di TVOne 29 Oktober 2019 ia membuat pernyataan: “Ada anak kelas 5 SD nggak mau bareng dengan temannya yang lawan jenis karena bukan muhrim*, masa anak kecil kelas lima sudah diajarkan yang begitu? Ini contoh yang harus dideradikalisasi.”5

Mahfud juga memberikan kriteria radikalisme dengan tiga hal: takfiri, jihadis, dan politik ideologis.6

Membaca apa yang disampaikan Menag dan Menko Polhukam, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka telah memperluas definisi radikalisme. Radikalisme bukan sekadar penggunaan kekerasan dalam mengubah sistem, tetapi sudah masuk dalam wilayah politik ideologis.

Ini diperjelas dengan definisi yang dibuat Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris bahwa ada empat kriteria radikal: intoleran atau tidak siap berbeda, takfiri atau suka mengafirkan, menolak NKRI, dan menolak Pancasila.7

Menilik definisi ini, maka predikat radikalisme dianggap layak untuk disematkan kepada kaum muslimin yang menginginkan aturan agamanya diterapkan secara utuh.

Mereka yang menginginkan interaksi sosial dijalankan berdasarkan hukum Islam adalah radikal. Mereka yang menginginkan diterapkannya sanksi pidana Islam adalah radikal. Mereka yang meminta pemimpin muslim dan menolak yang nonmuslim, radikal. Mereka yang meyakini bahwa hanya Islam agama yang benar, juga radikal.

Apalagi mereka yang menginginkan khilafah untuk menerapkan hukum Islam.

Lantas muncullah stigma radikal bagi para pemakai cadar dan celana cingkrang. Bahkan memisahkan pergaulan anak laki-laki dan perempuan juga dicap radikal.

Menyingkap Hakikat Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner–seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, dan sosial-budaya–bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspos paham radikal dan/atau prokekerasan.8

Terdapat dua makna dalam deradikalisasi, yakni pemutusan dan deideologisasi.

Pertama, pemutusan (disengagement). Pemutusan bisa berarti mendorong kelompok radikal untuk mereorientasi diri melalui perubahan sosial kognitif, sehingga mereka meninggalkan pemahaman radikal yang mereka anut sebelumnya menuju norma yang baru, dalam artian menuju kembali ke pemikiran yang tidak radikal.

Kedua, deideologisasi (deideologization). Penghapusan ideologi atas agama serta agama tidak dipandang sebagai ideologi politik melainkan dapat dipahami sebagai nilai-nilai luhur yang menyemai pesan perdamaian.9

Melihat definisi dari deradikalisasi, tampak bahwa program ini memang dimaksudkan untuk menjauhkan Islam ideologis, yaitu Islam sebagai akidah yang memancarkan aturan-aturan kehidupan.

Islam hanya diartikan sebagai agama ritual yang mengatur aktivitas privat individu, namun dipinggirkan dalam pengaturan kehidupan publik termasuk kehidupan bernegara.

Ini artinya deradikalisasi adalah upaya memisahkan agama dari kehidupan alias sekularisasi.

Padahal, Alquran dan Sunah sebagai sumber hukum Islam telah menetapkan berbagai hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam bidang ekonomi, misalnya terdapat ayat “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al Baqarah: 275).

Dalam aspek politik/pemerintahan, misalnya terdapat ayat berikut:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59).

Dalam masalah sosial kemasyarakatan, misalnya terdapat ayat berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS An Nisa: 11).

Mengenai masalah pendidikan/ilmu pengetahuan, misalnya ada ayat berbunyi:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujaadilah: 11).

Mengenai sanksi dan hukuman pidana, misalnya ada ayat:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS Al Maidah: 38).


Itulah sebagian ayat-ayat Alquran yang membuktikan bahwa Islam membahas dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Apakah hukum-hukum seperti ini harus dicampakkan?

Padahal Allah Swt. berfirman,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (QS Al-Maidah: 49).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan.” (QS Al Baqarah: 208).

Dengan demikian, program deradikalisasi pada hakikatnya adalah upaya mendistorsi dan mengebiri Islam yang membuat Islam kehilangan kemampuannya sebagai mu’alajah musykilah, solusi bagi persoalan kehidupan.

Program Deradikalisasi Kabinet Baru

Kabinet Indonesia Maju menjadikan radikalisme sebagai ancaman yang harus diprioritaskan penanganannya. Presiden bahkan secara khusus telah meminta tiga kementerian untuk menggawangi program deradikalisasi, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemenko Polhukam.

Kemendagri akan segera membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim pengawasan dini di daerah hingga tingkat kecamatan untuk mencegah radikalisme.10

Sedangkan untuk mengatasi paham-paham radikal masuk ke masyarakat, Kemenag akan menyisir masjid-masjid dan memberi peringatan kepada pengurus masjid.11

Kemenag juga akan menulis ulang buku pelajaran agama di sekolah yang isinya menitikberatkan pada moderasi keberagamaan.12 Berbagai program lain sampai saat ini masih digodok di Kemenag.

Bahkan pada 12 November lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Terdapat 11 kementerian/lembaga yang ikut menandatangani SKB tersebut, yakni Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, dan KASN.13

Ke depan, perjuangan untuk menegakkan Islam secara kafah memang akan lebih sulit dengan disematkannya gelar radikalisme. Namun kebenaran tetap harus ditegakkan, agama tetap harus diluruskan, sami’na wa atho’na. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *