; Buruk Muka, Khilafah 'Dibelah' - Muslimah News

Buruk Muka, Khilafah ‘Dibelah’

Seolah ada adagium: “Apa pun masalahnya, khilafah yang salah. Apa pun masalahnya, radikalisme penyebabnya”.


Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI — Kementerian Agama (Kemenag) merombak 155 judul buku pelajaran agama yang kontennya dianggap bermasalah, termasuk soal khilafah. Perombakan dilakukan untuk seluruh buku pelajaran agama mulai dari kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya mengevaluasi konten-konten yang berpotensi salah dimaknai oleh peserta didik. Salah satunya, konten mengenai khilafah.

Amin menyampaikan harus dijelaskan khilafah ada dalam sejarah, tapi tidak serta-merta bisa diterapkan di Indonesia saat ini. Menurutnya, khilafah sudah tidak lagi relevan di negara bangsa seperti Indonesia (CNN Indonesia, 11/11/2019).

Deradikalisasi

Sikap Kemenag merombak materi khilafah merupakan bentuk islamofobia akut. Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi mempersoalkan celana cingkrang dan cadar karena dianggap radikal. Kini, khilafah juga dipersoalkan karena dianggap sebagai paham radikal.

Khilafah dituding banyak mudaratnya dan ditolak seluruh negara. Menag mengultimatum para pendukung khilafah agar keluar dari Indonesia (Kumparan, 31/10/2019).

Serangan terhadap opini khilafah yang begitu masif ini sesungguhnya bagian dari proyek deradikalisasi. Menag menyatakan bahwa salah satu pesan Jokowi pada Kemenag adalah menumpas radikalisme. Pembahasan isu radikalisme terus digencarkan Pemerintah. Berbagai kementerian pun mengeluarkan pernyataan terkait radikalisme.

Akan tetapi, siapakah pihak yang disebut radikal oleh Pemerintah? Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman menyebut radikalisme yang dimaksud pemerintah adalah terkait ideologi terlarang. Fadjroel menyebut ormas dengan “ideologi terlarang” seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (vivanews.com, 10/11/2019)


Jamak diketahui publik bahwa HTI adalah pihak yang konsisten mengusung ide khilafah. Bisa disimpulkan bahwa deradikalisasi adalah strategi rezim untuk menghambat laju ide khilafah. Lantas, apa salah khilafah hingga dimusuhi sedemikian rupa oleh rezim?

Sikap getol Pemerintah dalam memerangi radikalisme membuat publik bertanya-tanya, ada apa gerangan? Isu radikalisme bahkan dianggap masyarakat sudah lebay, alias berlebihan.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas meminta pembicaraan tentang radikalisme dihentikan. Ia menegaskan bahwa pembahasan radikalisme di publik sudah berlebihan.

“Mengingat masalah yang dihadapi bangsa ini sangat banyak maka kita mengharap kepada pihak pemerintah dan media agar mengurangi dosis pembicaraan tentang radikalisme. Karena apa yang ada selama ini terasa sudah melebihi dosis dan proporsinya,” katanya (Kiblat.net, 07/09/2019).

Problem Multidimensi

Masalah utama rakyat saat ini bukanlah radikalisme, melainkan ekonomi. Ekonomi dunia melemah, ekonomi Indonesia ‘nyungsep’. Bahkan diprediksi pada 2020 bakal terjadi krisis sesuai siklus 10 tahun-an kapitalisme.

Beban rakyat juga makin berat, selain karena harga kebutuhan pokok yang selalu naik, juga karena kenaikan premi asuransi BPJS Kesehatan yang mencapai 100%. Subsidi bahan bakar minyak dan gas juga makin dikurangi.

Tak ketinggalan pertanian Indonesia yang terancam punah. Pengangguran Indonesia peringkat kedua se-Asia Tenggara. Impor makin menggila hingga cangkul pun impor dari Cina.

Atas semua problem ekonomi tersebut, mengapa yang disalahkan khilafah? Apakah khilafah yang menyebabkannya?

Tak hanya seok secara ekonomi, Indonesia juga terpuruk dalam segala aspek. Pendidikan makin liberal, ditujukan untuk mencetak tenaga terampil yang akan jadi kuli para kapitalis pemilik startup raksasa. Disintegrasi terus membara dan siap meledak sewaktu-waktu. Korupsi makin terdistribusi ke daerah bahkan ke desa.

Kasus dalam hukum berlarut-larut hingga seorang Novel Baswedan tak kunjung mendapat keadilan. Jalan tol yang dibanggakan rezim ternyata menguras kas negara untuk membayar utang dan bunganya. Juga menguras uang rakyat karena tarifnya tak murah.

Atas semua problem multidimensi tersebut apakah khilafah penyebabnya? Apakah radikalisme aktornya?

Ternyata, rezim sedang mencoba menutupi buruk mukanya dengan ‘membelah’ khilafah. Seolah ada adagium: “Apa pun masalahnya, khilafah yang salah. Apa pun masalahnya, radikalisme penyebabnya”.

Lantas, apakah umat termakan adagium ini? Alhamdulillah umat kian cerdas. Di bawah bimbingan para ulama yang hanif dan ikhlas, umat mampu membedakan yang hak dan yang batil. Khilafah adalah perkara yang hak karena berasal dari Zat Yang Mahabenar yakni Allah Swt..

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang diwariskan Rasulullah saw.. Sanad khilafah sampai ke beliau. Sedangkan sistem demokrasi-kapitalis yang diterapkan di Indonesia saat ini, sanadnya dari bangsa Yunani, yang ironisnya kini nyaris ambruk akibat mengalami krisis parah.

Rasulullah saw. bersabda:

“Bani Israil dahulu telah diurus urusan mereka oleh para Nabi. Ketika seorang Nabi (Bani Israil) wafat, maka akan digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya, tidak seorang Nabi pun setelahku. Akan ada para Khalifah, sehingga jumlah mereka banyak.” (HR Muslim)

Khilafah Satu-Satunya Solusi

Pernyataan bahwa khilafah tidak relevan untuk zaman sekarang adalah salah besar. Justru saat ini dunia sedang dalam krisis secara global. Kapitalisme berada di ambang kehancurannya. Hanya ideologi Islam yang mampu menggantikan kapitalisme untuk memimpin dunia hingga terwujud rahmatan lil ‘alamin.

Jika khilafah tegak, kebaikannya tak hanya dirasakan Indonesia, namun juga dunia. Keberhasilan khilafah telah diakui oleh pemikir barat.

Will Durant, seorang sejarawan barat, dalam buku Story of Civilization  mengatakan,

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.”

Sementara itu Mary McAleese, Presiden ke-8 Irlandia yang menjabat tahun 1997-2011 sekaligus anggota Delegasi Gereja Katolik Episkopal untuk Forum Irlandia Baru pada 1984 dan anggota delegasi Gereja Katolik ke North Commission on Contentious Parades pada 1996, memuji kedermawanan negara Islam (Khilafah).

Dalam pernyataan persnya, ia memuji bantuan Khilafah Turki Utsmani ke negaranya, Irlandia, sekitar tahun 1847. Bantuan itu dikirimkan ke Irlandia saat terkena musibah kelaparan hebat (The Great Famine), yang membuat satu juta penduduknya meninggal dunia.

Kapal bantuan dari Daulah Khilafah Utsmaniyah pada masa The Great Famine (krisis kelaparan yang luar biasa) yang menimpa Irlandia pada 1845.

Terkait bantuan itu Mary McAleese berkata, “Sultan Ottoman (Khilafah Utsmani)  mengirimkan tiga buah kapal, yang penuh dengan bahan makanan, melalui pelabuhan-pelabuhan Irlandia di Drogheda. Bangsa Irlandia tidak pernah melupakan inisiatif kemurahan hati ini.”

Untuk mengenang jasa Khilafah tersebut, kini Irlandia menggunakan logo Khilafah Turki Utsmani (Bulan Sabit) di Klub Sepak Bolanya. “Selain itu, kita melihat simbol-simbol Turki pada seragam tim sepak bola kita,” katanya.

Pernyataan para tokoh Barat tersebut merupakan bukti kebaikan yang diwujudkan oleh khilafah. Lantas mengapa masih ada pihak yang memusuhi khilafah?

Mungkin mereka lupa nasihat Cak Nun bahwa memusuhi khilafah sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa ta’ala. Allah Swt. yang menurunkan sistem khilafah, Allah Swt. pula yang menjamin tegaknya esok, dalam waktu dekat. Insya Allah. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *