; [Editorial] Survei Manipulatif: Alat Penyangga Kekuasaan Rezim Curang Sekuler - Muslimah News

[Editorial] Survei Manipulatif: Alat Penyangga Kekuasaan Rezim Curang Sekuler

Jika ada survei yang mengatakan tingkat kepuasan rakyat terus meningkat, survei ini jelas-jelas patut dipertanyakan. Yang dimaksud masyarakat yang mana?


MuslimahNews.com, EDITORIAL — Baru-baru ini Lembaga Survei Indonesia ( LSI) merilis temuan bahwa tingkat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguat pada tahun 2019. Temuan ini diperoleh dari hasil survei pada 8 sampai 17 September 2019 dengan melibatkan 1.550 responden yang dipilih secara acak, dan dengan margin of error 2,5 persen.

Hasil survei menunjukkan, 10,6 persen masyarakat merasa sangat puas dengan hasil kerja Jokowi dan 61,2 persennya merasa cukup puas. Artinya, ada 71,8 persen masyarakat yang mengaku merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Sementara itu 23,6 persen masyarakat yang merasa kurang puas terhadap kinerja presiden. Sisanya sebanyak 2,9 persen masyarakat sama sekali tidak merasa puas. Artinya yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ada 26,5 persen.

Di tiga tahun sebelumnya, hasil survei LSI terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi berturut-turut diklaim sebesar 53,4 persen pada Oktober 2015, 67,5 pada Agustus 2016, 71,8 persen pada 2017 dan menurun menjadi 70,9 persen pada 2018.

Sehingga LSI menyimpulkan bahwa dibanding tiga tahun sebelumnya, di tahun ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi adalah yang paling tinggi.

Hanya saja, ada yang terasa janggal dengan hasil survei ini. Mengingat fakta-fakta yang menunjukkan hal sebaliknya justru begitu melimpah ruah.


Nyatanya, betapa banyak kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat. Hingga suara-suara ketidakpuasan masyarakat pun kian hari terdengar kian nyaring. Soal BPJS Kesehatan misalnya. Banyak masyarakat yang protes saat Pemerintah resmi menaikkan besaran iuran sebanyak 100 persen.

Pemerintah mengklaim kenaikan tersebut adalah untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan yang sudah berlangsung sejak 2014. Pada 2019 defisit anggaran BPJS sudah mencapai Rp32 triliun. Jika tidak dinaikkan, defisit diprediksi mencapai Rp77 triliun pada 2024.

Masalahnya, kebijakan ini diambil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang makin sulit. Setidaknya ini tercermin dari indikator konsumsi dan investasi yang terus menurun.

Juga nampak dari lesunya kinerja perdagangan–sebagaimana diakui Asosiasi Perdagangan Indonesia (Apindo)– yang sekaligus menggambarkan kian lemahnya daya beli masyarakat atau menurunnya konsumsi rumah tangga masyarakat di Indonesia.

Pemerintah sendiri memang selalu mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia terus membaik. Bahkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran lima persen merupakan bentuk ketahanan Indonesia di tengah kondisi global yang tak menentu. Dia optimis, Indonesia bisa terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya di masa depan.

Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ternyata tak menggambarkan realitas kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Fakta kian rendahnya daya beli masyarakat justru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diklaim terus meningkat itu nyatanya hanya dinikmati segelintir kelas menengah ke atas saja, sementara kalangan menengah ke bawah masih dalam kondisi yang terus tertekan.

Tekanan ini memang sejalan dengan makin sulitnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Selain karena kondisi ekonomi global yang makin tak bersahabat bagi dunia usaha sehingga banyak yang gulung tikar dan merumahkan pekerjanya, juga karena lapangan kerja baru pun nyaris tak ada.

Kalau pun ada, fenomenanya adalah kian melonjaknya jumlah masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti menjadi ojek online, pedagang kecil-kecilan, atau bisnis lain bermodal sangat minim.

Mereka terpaksa terjun di sektor ini sekedar untuk bertahan hidup, sama sekali tak berharap pada belas kasih penguasanya.

Namun anehnya, baru-baru ini BPS merilis temuan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia diklaim menurun menjadi 5,28 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34 persen.

Padahal secara jumlah, penduduk menganggur sangatlah banyak. Sementara mereka rata-rata harus menanggung nafkah penduduk di luar usia produktif yang jumlahnya tentu jauh lebih banyak lagi.

Analisis ini nampaknya sejalan dengan temuan Asian Development Bank (ADB) yang menyebut bahwa kondisi perekonomian Indonesia sesungguhnya sangat parah.

Ya. Baru-baru ini ADB bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan didukung Kementerian Bappenas mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk “Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045”.

Dalam riset tersebut terungkap pada era 2016-2018 ternyata sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan kronis. Terungkap pula bahwa sejumlah besar orang masih terlibat dalam pertanian tradisional terperangkap dalam kegiatan yang dibayar rendah dan kurang produktif.

Inilah yang membuat banyak dari mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan anak-anak mereka cenderung stunting, membuat mereka dalam lingkaran setan kemiskinan selama beberapa generasi. Terlebih dari sisi ketahanan pangan, akses tidak merata juga terjadi di Indonesia sehingga kerawanan pangan tetap menjadi masalah.

Menurut catatan ADB tadi, Indonesia menempati urutan ke-65 di antara 113 negara dalam Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang diterbitkan oleh EIU (Economist Intelligence Unit). Peringkat tersebut paling buncit di antara kawasan regional seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 40), Thailand (peringkat 54), dan Vietnam (peringkat 62).


Fakta-fakta di atas hanyalah secuil realitas yang menunjukkan bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sehingga sangat naif jika ada hasil survei yang justru menunjukkan gambaran sebaliknya. Bagaimana bisa ada survei yang menyimpulkan masyarakat merasa puas atas semua keruwetan yang terjadi riil di tengah-tengah mereka?

Terlebih semua keruwetan ini tak hanya soal ekonomi yang menyangkut hajat hidup mereka. Publik pun saat ini terus dihadapkan pada berbagai problem kebangsaan yang tak ada ujungnya.

Mirisnya, problem ini datang dari para pejabat tinggi yang alih-alih hadir sebagai problem solver. Mereka malah banyak yang tampil sebagai problem maker.

Lihatlah angka kasus korupsi yang tak kunjung berhenti di tengah kondisi rakyat yang terus jadi korban palak. Termasuk yang terakhir soal kasus trilyunan dana desa yang menggelontor ke puluhan desa fiktif.

Kok bisa kasus ini berlangsung tahunan di tengah puja puji pemberlakuan sistem transparansi anggaran? Kok bisa para pejabat negara itu menikam rakyat dari belakang, di tengah hutang negara yang kian menenggelamkan??

Belum lagi atas tindak laku para pejabat yang makin lama makin arogan. Mencecar rakyat dengan berbagai statement yang menyakitkan. Mulai soal masyarakat yang disebut manja, kenaikan BPJS yang disebut tak seberapa, hingga soal radikalisme yang berpotensi memecah belah umat.

Bahkan terkait isu radikalisme, penguasa malah nampak makin represif. Banyak statement dan kebijakan yang menyakiti hati rakyat di tengah ketidakadilan yang dipertontonkan. Ironisnya, umat Islam menjadi pihak yang selalu diserang dan dikorbankan.

Statement Menag soal celana cingkrang dan cadar, hanyalah simbol dari sikap permusuhan terhadap Islam. Karena sejak sebelumnya monsterisasi ajaran Islam dan kriminalisasi para pengembannya atas nama melawan radikalisme terus masif dilakukan. Seolah rakyat mereka–terutama umat Islam–adalah musuh yang layak ditekan bahkan kalau bisa dimusnahkan.

Sungguh, siapa pun bisa merasakan, hidup di Indonesia kian hari memang kian tak nyaman. Seolah bebas padahal tertekan. Suara kritis selalu dimaknai pengkhianatan, hingga suara perubahan pun kian terbungkam.

Wajar jika Jawa Pos baru-baru ini berani memuat artikel yang menggambarkan situasi demikian. “Pengamat: Zaman Jokowi Orang Bebas Bicara, Tapi Besok Dipanggil. Tren Ketakutan Berekspresi Meningkat”. Demikian salah satu judul tulisan.

Di artikel ini, malah disebutkan, grafik survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) sendiri menunjukkan jika tren rasa takut masyarakat dalam berekspresi di tiga kali akhir masa jabatan presiden terus meningkat. Mulai dari ketakutan berbicara masalah politik, ketakutan atas penangkapan semena-mena oleh aparat hukum, ikut atau bergabung pada organisasi, hingga takut melaksanakan ajaran agama.

Tapi masalahnya, apa yang bisa dilakukan? Masyarakat lebih banyak yang memilih diam. Bukan karena mereka ridho dengan penguasa, tapi karena lebih baik cari aman.

Sehingga jika ada survei yang mengatakan tingkat kepuasan rakyat terus meningkat, survei ini jelas-jelas patut dipertanyakan. Yang dimaksud masyarakat yang mana?


Nampak jelas, lembaga survei dalam sistem hari ini lebih banyak berperan sebagai tiang penyangga kekuasaan. Yang dibayar demi menutup kerapuhan dan kebobrokan rezim seharga “pengakuan” akan eksistensi lembaga, berikut secuil harta yang tak seberapa.

Soal ini, rakyat sudah berulang kali mendapat pengalaman. Di masa-masa pemilu, perasaan dan persaudaraan mereka bahkan terus dicabik-cabik oleh perang survei yang dipesan para politisi yang rakus akan kekuasaan. Hasilnya? Yang menang adalah kekuatan modal.

Pencitraan memang menjadi hal mutlak dalam sistem pemerintahan yang meniadakan peran Tuhan. Karena dalam sistem sekuler seperti ini bisa dipastikan, kekuasaan hanya menjadi alat segelintir orang (baca: para pemilik modal) untuk meraih kekayaan.

Salah satu dampaknya, ketidakadilan pasti akan mewarnai segala kebijakan. Terlebih dalam sistem seperti ini, tak ada standar halal haram. Karena agama –terutama Islam– memang tak boleh berperan dalam mengatur kehidupan.

Bahkan dalam sistem sekuler, agama Islam dianggap musuh nyata, karena Islam adalah agama yang antiketidakadilan. Jika ditegakkan, hukum-hukum Islam akan menghancurleburkan segala bentuk ketidakadilan akibat tegaknya sebuah kekuasaan.

Itulah kenapa dalam sistem sekuler, medium pencitraan seperti lembaga survei menjadi mutlak diperlukan. Karena melalui survei-survei seperti inilah, masyarakat bisa digiring pada sebuah hasil rekayasa ilmiah yang memberi citra positif tentang sebuah rezim.

Lembaga survei seperti ini, tak akan malu membuat rekayasa fakta dan merumuskan hasil sebagaimana diinginkan. Lalu merancang metodologi sedemikian rupa, agar survei itu mengarah pada hasil yang sebelumnya telah ditentukan.

Jelas di sini telah terjadi proses pembohongan, penyesatan, dan pembodohan publik oleh para pengkhianat intelektual yang rela menjadi penopang rezim curang.

Namun apa mau dikata? Dalam sistem sekuler neoliberal seperti ini, segala hal sangat diniscayakan. Termasuk melacurkan intelektualitas demi uang dan kedudukan.

Di sinilah urgensi dakwah yang berbasis penyadaran politik umat dengan ideologi Islam. Agar umat memiliki standar yang sahih untuk menilai semua realita yang disodorkan atas mereka, termasuk realitas yang direkayasa.

Di samping itu, dengan kekuatan ideologi Islam ini pulalah, umat akan memiliki spirit untuk melakukan perubahan ke arah sistem ilahiah yang akan menjamin kebaikan dan keadilan hakiki. Itulah sistem Islam! [Editorial MNews | SNA]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *