; 'Driving Seat' untuk ASEAN, Mungkinkah? - Muslimah News

‘Driving Seat’ untuk ASEAN, Mungkinkah?

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Kawasan Asia Tenggara selalu menjadi primadona. Kawasan ini sangat strategis karena menjadi jalur lintas perdagangan dunia antara negara-negara di asia timur dari negara-negara di Eropa, Afrika, Timur tengah, dan India.

Selat Malaka menjadi jalur perdagangan tersibuk di dunia. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi salah satu selat tersibuk di dunia dengan arus lalu lintas kapal mencapai kurang lebih 200 kapal per-harinya.

Indonesia tak melewatkan posisi strategis itu. Usulan wawasan Indo-Pasifik yang dimotori Indonesia diamini seluruh anggota negara ASEAN. Pasca-KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, para pemimpin negara ASEAN menyepakati untuk memperkuat peran utama ASEAN dalam melakukan hubungan dengan mitra eksternal di kawasan melalui Wawasan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific).

Dokumen ini memuat garis kebijakan ASEAN mengenai ruang lingkup, tujuan, prinsip, area kerja sama, dan mekanisme kerja sama Indo-Pasifik. Melalui dokumen ini ASEAN melihat Indo-Pasifik sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi, mengedepankan dialog dan kerja sama, menitikberatkan pembangunan untuk kesejahteraan, serta menjadikan aspek maritim sebagai elemen tata kawasan.

ASEAN juga menegaskan arti penting ASEAN centrality dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang selama ini menjadi landasan kerja sama organisasi regional tersebut. (Sindonews.com, 29/6/2019).

Dokumen ini memuat ruang lingkup kerja sama Indo-Pasifik yang mencakup kerja sama maritim, konektivitas, upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, serta kerja sama di bidang ekonomi. ASEAN juga siap bekerja sama dengan mekanisme regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Hindia dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik.

ASEAN ingin menjadi negara ‘Driving Seat’ bukan ‘Passenger Seat’ di hadapan negara-negara kawasan Asia Pasifik. Mereka ingin berperan sentral dalam perdagangan dunia. Bukan sebagai penumpang saja, namun juga mengambil posisi kursi penyetir dalam kerja sama internasional dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Semangat ini dilatarbelakangi prediksi dunia terhadap ASEAN.

Kondisi geografisnya yang berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik serta diapit Benua Asia dan Australia menjadikan kawasan itu memiliki jumlah populasi penduduk yang sangat besar.

Dengan populasi sekitar 660 juta jiwa, ASEAN diprediksi bakal menjadi pemain ekonomi terbesar keenam di dunia. Berdasarkan data World Economic Forum, ASEAN pada tahun 2020 akan menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia.

Menjadi ‘Driving Seat’ di Pusaran Kapitalisme

Setiap negara di dunia pasti menginginkan posisinya kuat secara geopolitik dan ekonomi. Saat ini posisi itu masih dipegang negara-negara maju. ASEAN sebagai kawasan yang mayoritas dihuni negara berkembang membutuhkan peran dominan paling tidak di kawasan Asia Pasifik.

Dari sinilah mereka mencetuskan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AoIP). Tujuannya, agar ASEAN memiliki peran sentral di tengah arus perang dagang AS-Cina agar ASEAN memiliki bargaining position dalam menghadapi negara super power.

Para pemimpin Asia Tenggara mengadopsi Asean Outlook on the Indo-Pacific, konsep geostrategis dan geopolitik untuk melindungi kepentingan Asean di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik, setelah dibahas selama berbulan-bulan.

Menjadi negara penyetir dengan meningkatkan sentralisasi kawasan tentu sangat diidamkan oleh negara mana pun di dunia, tak terkecuali negara-negara berkembang seperti ASEAN. Dengan harapan ekonomi dunia seimbang, tidak ada yang merasa paling berkuasa dan berpengaruh terhadap negara lain.

Hanya saja, mungkinkah Driving Seat itu terjadi pada negara dunia ketiga? Sementara terbentuknya ‘Driving Seat’ dan ‘ Passenger Seat’ disebabkan ideologi kapitalisme yang tengah berkuasa saat ini.

Adanya sebutan negara adidaya, negara satelit, dan negara pengekor, juga tidak terlepas dari ideologi kapitalisme yang dijajakan negara pengembannya, yaitu Barat dan sekutunya.

Selain itu, konsep Indo-Pasifik sejatinya terdorong karena program pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang digagas Barat. Artinya, konsep ini tidak berdiri sendiri. Namun merupakan kepanjangan tangan dari program global kapitalisme.

Jika memang negara berkembang semacam ASEAN ingin diakui kekuatannya di hadapan negara lain, maka mereka harus berani melawan hegemoni kapitalisme yang tengah menaungi mereka.

Pertanyaannya, mampukah hal itu mereka lakukan? Sementara kerja sama internasional yang dibentuk cenderung bercorak kapitalisme. Itu artinya, bermain sentral di tengah pusaran kapitalisme hanya akan menjadikan mereka bulan-bulanan kapitalis.

Kapitalis Barat dan Timur menyadari bahwa kawasan Asia Tenggara adalah salah satu kawasan paling strategis. Bukan hanya letak geografis dan demografinya, namun ia memiliki kekayaan alam dan potensi luar biasa.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang patut dilirik oleh mitra ASEAN. Wilayah 70 persen perairan menjadikannya kaya hasil laut. Di bidang pertanian banyak menghasilkan produk rempah, kelapa sawit, teh, kopi, dan lain-lain.

Indonesia juga memiliki kekayaan tambang yang banyak. Malaysia dan Brunei Darussalam hampir sama. Brunei mampu memproduksi 180.000 barel minyak tiap harinya. Tanahnya pun subur sebagaimana Malaysia yang kaya dengan hasil pertanian.

Kekayaan serupa juga dimiliki Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Thailand, dan Vietnam. Tak ayal ASEAN menjadi incaran banyak negara untuk berinvestasi.

Posisi Indonesia dalam Indo-Pasifik

Sebagai salah satu pengusul wawasan konsep Indo-Pasifik, Indonesia begitu bersemangat memperkenalkan konsep tersebut ke negara mitra. Di antara negara mitra tersebut adalah Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia.

Menlu Indonesia pernah mengatakan, meski konsep Indo-Pasifik lebih independen, bukan berarti ia menutup diri dari kerja sama. Indo-Pasifik tetap inklusif terhadap kerja sama internasional dengan negara mitra.

Melihat komposisi mitra ASEAN, maka ASEAN centrality seperti teori yang sulit direalisasikan. Sebabnya, sebagus apapun mitra yang dijalin, selama posisi geopolitik negara adidaya tidak berubah, hal itu juga tidak akan mengubah nasib dan kemandirian negara yang terkategori bukan adidaya.

Dalam pembukaan KTT ASEAN ke 35 di Bangkok, Jokowi mendorong beberapa negara agar segera mengimplementasikan kerja sama Indo-Pasifik. India dan Cina adalah dua di antara negara yang didorong agar segera mewujudkan kerja sama itu.

Hal pertama yang diusulkan Cina adalah perjanjian tentang penciptaan zona perdagangan bebas yang mencakup 45 persen wilayah populasi dunia, tanpa melibatkan AS. Sejalan dengan ambisi Cina yang ingi menguasai kawasan Asia-Pasifik dengan proyek Belt and Road Initive-nya atau lebih dikenal dengan proyek OBOR.

Aroma liberal masih tercium kuat dalam kerjasama Indo-Pasifik ini. Kesempatan menguasai ekonomi di kawasan ini masih terbuka lebar bagi negara mitra ASEAN seperti Cina, Selandia Baru, Australia, AS, Rusia, Uni-Eropa dan lainnya.

Keinginan ASEAN memiliki kekuatan ekonomi kolektif sebagai daya tawar global menghadapi perang dagang bagai buah simalakama. Satu sisi menginginkan mandiri, di sisi lain justru terjebak dengan jeratan kapitalisme atas nama kerja sama regional maupun internasional.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dan 9 negara ASEAN lainnya tak jauh beda. Lemah dan tak berdaya. Adapun daya tawar global yang dimaksud Perdana Menteri Thailand pada KTT ASEAN ke 35 lalu, mungkin lebih tepat sebagai daya tawar kekayaan alam agar negara besar berinvestasi di kawasan tersebut.

Mereka beranggapan investasi akan memajukan negaranya. Padahal investasi dalam bentuk kerja sama hanyalah strategi menghisap kekayaan alam yang dimiliki ASEAN.

Maka dari itu, melepaskan diri dari jeratan kapitalisme hanya bisa dilakukan mana kala negara mandiri secara ideologi. Tidak menjadi satelit apalagi pengekor bagi ideologi kapitalisme.

Jebakan kapitalisme akan terus membayangi dengan dalih kerja sama dan investasi. Semua itu hanya untuk mengokohkan hegemoni kapitalisme ke negara-negara berkembang. Tak terkecuali negeri-negeri Islam.

Jika menginginkan kemandirian hakiki, maka negara harus berani melawan sistem kapitalisme global. Dan satu-satunya sistem yang mampu menghadapinya hanyalah ideologi Islam yang diemban negeri-negeri muslim. Dengan begitu, penjajahan kapitalis akan bisa dihapuskan dari muka bumi ini. Wallahu a’lam. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *