; Survei Manipulatif, Kukuhkan Watak Rezim Curang - Muslimah News

Survei Manipulatif, Kukuhkan Watak Rezim Curang

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS – Sebagai media mainstream, kompas.com menampilkan tajuk “Survei LSI: Kepercayaan Rakyat terhadap Jokowi Paling Tinggi pada 2019” dalam membahas hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Padahal, hasil survei yang dirilis 3/11/2019 itu bertema “Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo”. Sorotan utamanya seharusnya adalah kebebasan sipil yang kian menurun atau ketakutan publik berekspresi meningkat di Era Jokowi.

Rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).| foto: Kompas.com

Manipulasi Fakta demi Narasi Dusta

Membangun narasi demi keuntungan rezim, amat lumrah terjadi di jagat demokrasi. Apalagi ketika yang menjadi penguasa adalah orang yang tak cukup mendapatkan legitimasi publik dan rekam jejak prestasinya tak ada. Tapi tidak mustahil dia sukses melenggang di tampuk kekuasaan karena rekayasa opini. Salah satu komponen yang berjasa untuk memoles elite politik hingga tercitrakan dengan baik adalah lembaga survei.

Sekalipun lembaga itu konon didirikan untuk menghimpun keinginan publik terhadap proses politik–termasuk keinginan mendapatkan pemimpin sesuai harapan–, namun lembaga survei justru seringkali memberi informasi yang keliru bahkan menyesatkan.

Manipulasi survei, sayangnya, telah menjadi lahan basah bisnis pencitraan seiring menguatnya kekuasaan mafia kekuasaan. Kepentingan melestarikan gurita bisnis para cukong, menjadikan mereka sanggup merekayasa opini yang pada faktanya tak pernah terjadi tengah masyarakat.

Fenomena tersebut biasa terjadi di era kekinian yang acap kali dikaitkan dengan aliran postmodernisme. Sekalipun banyak teori terkait paham ini, namun secara umum paham ini memiliki karakter ‘tak ada kebenaran absolut”. Semua serba relatif, sehingga tidak ada standar norma apalagi agama.

Wajar bila kemudian parameter kebenaran bukan lagi tuntunan syariat yang mengukur baik buruk berdasarkan wahyu Allah, namun kembali pada pendapat mayoritas. Sekalipun parameter mayoritas dalam praktik demokrasi pun harus ditafsirkan ulang karena bisa direkayasa demi kepentingan kelompok tertentu.

Barat pun mengakui bahwa postmodernisme membawa pengaruh terhadap ‘pembusukan kebenaran’ (truth decay). Realitas itu telah menyebar selama beberapa dekade.

Hannah Arendt dalam bukunya The Origins of Totalitarianism (1951), mengungkapkan bahwa pemerintahan totaliter bukanlah Nazi atau komunis, tetapi (kondisi) yang tak ada lagi orang-orang yang mampu membedakan antara fakta dan fiksi serta benar dan salah (yaitu standar pemikiran).

Watak demokrasi sekuler yang menghalalkan segala cara inilah yang menyuburkan kecurangan dalam politik. AS sebagai kampiun demokrasi, pasti sering kali melakukannya. Yang paling menghebohkan hingga kini adalah semburan dusta dalam pelaksanaan Pilpres 2016.

Udara AS dipenuhi kebohongan dan berita palsu (fake news) yang konon dipabrikasi oleh Rusia dan disebarluaskan dari twitter Presiden AS. Menurut hitungan Washington Post, Donald Trump telah mengeluarkan 2.140 klaim salah atau menyesatkan selama tahun pertamanya menjabat, dengan rata-rata 5,9 pernyataan sehari.

Dusta versus Realitas

Kondisi itulah yang saat ini mewarnai Indonesia, mengingat AS adalah patron utama politik Indonesia. Simak saja hasil survei LSI di atas. Salah satu indikator yang diukur adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo.

Survei itu mengklaim bahwa tingkat kepercayaan terhadap Jokowi paling tinggi, bahkan dibanding tiga tahun lalu. Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 71,8 persen. Hasil itu menguatkan survei sebelumnya yang dilakukan Alvara Research Center.

Survei Alvara mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK di ujung masa jabatannya berada di angka 76,7 persen. Survei nasional yang dilakukan sepanjang 12-31 Agustus 2019 itu menyebutkan 5 aspek yang mendapat kepuasan tertinggi yaitu telekomunikasi dan internet (87,9%), transportasi publik (86,5%), pendidikan (85,3%), infrastruktur (84,7%), dan kesehatan (82,7%).

Coba kita perhatikan, benarkah capaian itu riil?

Pertama, tentang pembangunan internet. Hal itu tak bisa dipisahkan dari kapitalisasi korporasi besar yang menjajakan teknologi Revolusi Industri (RI) 4.0. Karenanya pemerintah harus menyiapkan semua perangkat terkait program tersebut termasuk meluncurkan “Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital” sejak 2016. Kala itu, Rudiantara selaku Menkominfo, mengatakan jika ekosistem startup yang dibangun tersebut sukses, maka “Indonesia bisa menjadi world’s biggest digital power“.

Bagi pemerintah, dengan memanfaatkan 107,2 juta pengguna internet di tahun 2019, startup diharap bisa menarik perhatian investor global untuk menanamkan dananya. Sehingga terjadi capital inflow ke dalam negeri.

Lantas, layakkah rakyat berpuas diri dengan niat pemerintah yang hanya menciptakan ekosistem bagi korporasi asing? Sedangkan mereka (rakyat) hanya menjadi obyek investasi dan pasar saja?

Bagaimana dengan infrastruktur yang menjadi ‘trade mark’ Jokowi? Rizal Ramli mengritik program infrastruktur di era Jokowi tak punya perencanaan pembiayaan (planning cost). Akibatnya, terjadi 3O, yaitu Overprice, Oversupply, dan Overborrow.

Ekonom senior Faisal Basri juga menyebut perencanaan yang kurang baik, termasuk metode penunjukan langsung pengerjaan proyek infrastruktur ikut membuat adanya eskalasi biaya. Hal itu terjadi di sejumlah proyek misalnya LRT Jabodebek yang investasinya membengkak hingga Rp31 triliun, kurang Rp4 triliun dari perkiraan awal, padahal proyek mau selesai.

Dan masyarakat seperti biasa hanya dimanipulasi dengan kepraktisan dan kenyamanan sesaat, tanpa mengetahui betapa besar harga yang harus dibayar di kemudian hari.

Demikian pula tentang transportasi publik. Masyarakat tentu masih ingat dengan harga tiket pesawat yang tiba-tiba menjulang menjelang Lebaran Juni 2019, berbarengan dengan peresmian tol Pandaan-Singosari dan ruas Tol Bakauheni-Terbanggi-Palembang.

Bukankah rakyat yang kampungnya melintas pulau harus gigit jari tak bisa mudik? Sebabnya, di era Jokowi-lah tercipta duopoli bisnis maskapai hingga tiket pesawat hanya dimainkan oleh grup Garuda dan grup Lion saja.

Di jalur darat, pengguna nonjalan tol–yang didominasi pemudik bersepeda motor– juga dianaktirikan, hingga menghadapi risiko jalan berlubang dengan penerangan minim.

Jadi riilkah kepuasan 80 persen rakyat? Semua realitas itu kian menguatkan bahwa kecurangan memutarbalikkan fakta telah menjadi watak rezim.

Manipulasi survei makin menguat saat Alvara menampilkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Jokowi-JK. Ada 10 Menteri yang masuk dalam kategori tingkat kepuasan tertinggi.

Bahkan 83,39 persen responden menyatakan kepuasan terhadap kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Parameternya, SMI dinilai mampu mengelola keuangan negara dengan baik meskipun kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Padahal SMI sendiri mengaku sulit menggenjot ekonomi tumbuh 7 persen seperti target Jokowi. Tak ada prestasi signifikan karena pertumbuhan 5 persen wajar terjadi di negara huge market seperti Indonesia. Tanpa campur tangan pemerintah, sektor konsumsi akan sanggup mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar itu.

“Prestasi” SMI justru ditunjukkan dengan kenaikan utang hingga 30 persen dari PDB. Rasio itu lebih besar dari era SBY yang berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga 24,7 persen dari 47,3 persen saat SBY mulai menjabat di 2005.

Bahkan kinerja ekonomi Jokowi kian terpuruk dengan laporan baru Asian Development Bank (ADB) yang menunjukkan angka kelaparan kronis di Indonesia masih mencapai 22 juta orang pada kurun waktu 2016-2018. Fokus investasi pada infrastruktur dan teknologi RI 4.0 menjadikan pemerintah melupakan perhatian di sektor pertanian dan perdesaan.

Manipulasi rezim sebenarnya telah kentara dari judul survei LSI itu. Indikator intoleransi kerap digunakan lembaga survei yang ingin merekayasa opini tentang ‘betapa bahaya syariat Islam bila harus diterapkan.’

Lihat saja dari opini yang di-setting dari hasil survei itu. Mereka menyimpulkan masih ada 53 persen warga muslim yang keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah nonmuslim.

Dari segi politik, masih tinggi angka warga muslim mayoritas (56,1 persen) yang keberatan jika nonmuslim menjadi kepala pemerintahan, mulai dari tingkat kota/kabupaten, hingga Presiden.

Karena itu mereka bergembira dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan, seiring komitmen demokrasi warga yang masih tinggi, di atas 80 persen.

Rezim Curang: Rugi Dunia Akhirat

Bagaimana pun juga, pemerintahan di dunia Islam saat ini adalah pemerintahan yang di-setting untuk mengamankan kepentingan Barat. Sokongan modal yang luar biasa dari kapitalis global, menjadikan mereka menuntut jaminan eksploitasi dan imperialisasinya atas dunia muslim. Karenanya Barat harus menanam penguasa ‘yang memenuhi kehendaknya’ sekalipun tidak mendapatkan legitimasi dari seluruh rakyat.

Latar belakang itulah yang menyebabkan watak curang manipulatif harus menjadi karakter rezim. Karena itu rezim seperti ini akan mati-matian memusuhi Islam dan para pejuangnya, karena bila Islam dibiarkan hidup dan berkembang, jelas menjadi ancaman atas kekuasaan rezim. Dan selanjutnya akan menjadi bahaya laten bagi supremasi dan hegemoni AS.

Padahal, rezim yang dibangun atas loyalitasnya terhadap asing hanya akan menanam bom waktu. Kerugian yang tak ada putusnya. Tidak adanya kedaulatan dan kemandirian bakal menjadikannya budak negara besar.

Yang bila majikannya tak lagi menghendakinya, akan mudah mendongkel kekuasaannya, bagai Saddam Husein ataupun Khaddafi. Di dalam negeri dia akan terus berhadapan dengan kemarahan rakyat yang kian menyadari diri mereka diperintah untuk melayani rezim boneka. Sehingga sulit baginya mendapatkan legitimasi rakyat.

Alhasil, dia akan terus menerus memproduksi kedustaan demi mengamankan posisinya. Atas kecurangan itu, Allah akan menuntutnya atas kelalaian sebagai penguasa, yang seharusnya menjaga amanah sebagai pelayan rakyat, bukan malah memanfaatkan kepercayaan rakyat demi kepentingan cukong-cukong global dan makelar politik lokal.

Sungguh tegas peringatan yang disampaikan Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bahwa “Tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi persoalan kaum Muslim, kemudian ia mati, sementara ia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan atasnya surga.” (HR Bukhȃrî dan Muslim).

“Ketahuilah, setiap pengkhianat akan memiliki bendera pada hari Kiamat sebesar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhiantan terbesar adalah pengkhianatan seorang pemimpin. Hendaknya ketakutan kepada manusia tidak menghalangi seseorang untuk mengungkapkan kebenaran, jika ia mengetahuinya. Ketahuilah, jihad yang paling utama adalah mengungkapkan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang zalim”. (HR Ahmad,Tirmidzi, dan Hakim).

Karena itulah, menjadi tugas kita untuk selalu menyampaikan kebenaran sekalipun harus berhadapan dengan represi rezim. Itulah jual beli yang sesungguhnya. Yang membawa keuntungan dunia dan akhirat. [MNews]

Artikel disampaikan dalam diskusi WhatsApp Group Muslimah News ID pada Sabtu, 9 November 2019.


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *