; Program BPJS: Program Pengalihan Tanggung Jawab Negara - Muslimah News

Program BPJS: Program Pengalihan Tanggung Jawab Negara

Semakin jelas bahwa prinsip BPJS ini merupakan konsep yang tidak lahir dari syariat Islam, juga bertentangan dengan Islam.


Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, TSAQAFAH – Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan sudah diteken 24 Oktober 2019 lalu dan berlaku sejak tanggal yang sama. Iuran BPJS Kesehatan naik 100%. Sahlah, kalau iuran BPJS akan naik dua kali lipat pada 1 Januari 2020.

Pasal 34 beleid tersebut menyebutkan iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III meningkat menjadi Rp42 ribu dari sebelumnya Rp25.500. Adapun iuran peserta atau mandiri kelas II akan meningkat menjadi Rp110 ribu dari sebelumnya Rp51 ribu. Sementara itu, iuran peserta kelas I akan naik menjadi Rp160 ribu dari yang sebelumnya Rp80 ribu.

Seolah memberi angin segar, Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan jika tidak mampu bisa turun kelas. “Tinggal bergeser, untuk didata ulang,” katanya. Sehingga, menurutnya tidak apa-apa jika masyarakat ingin menurunkan kelas mereka.

BPJS (diklaim) untuk menumbuhkan kesadaran bergotong royong. Jika memang tidak bisa untuk masuk kelas I, maka tidak apa-apa masuk di kelas III. “Ya tidak apa-apa, itu kontribusi penting. Yang penting teratur dan tidak terlambat,” jelasnya. Ia menjelaskan pemerintah pada intinya berpihak pada masyarakat kurang mampu.

Benarkah demikian? Bagaimana dengan yang kelas III, mau bergeser ke mana?


Ternyata jauh panggang dari api. Karena BPJS ini menggunakan prinsip asuransi sosial, yakni setiap individu rakyat wajib membayar iuran per bulan kepada BPJS. Sifat pembayarannya pasti, alias paksaan.

Jika rakyat tidak/terlambat membayar, ia akan diberi sanksi atau denda oleh Negara (PP Nomor 86 Tahun 2013 pasal 5). BPJS dibolehkan mengambil iuran secara paksa (alias memalak) dari rakyat setiap bulan dengan masa pungutan yang berlaku seumur hidup.

Uang yang diambil tidak akan dikembalikan kecuali dikembalikan dalam bentuk layanan kesehatan menurut standar BPJS, yaitu saat sakit saja. Jika rakyat tidak bayar akan dikenakan sanksi. Apalagi dengan naiknya iuran, tentu saja semakin mencekik rakyat.

Dari beberapa fakta berlangsungnya program BPJS ini, semakin jelas bahwa prinsip BPJS ini merupakan konsep yang tidak lahir dari syariat Islam, juga bertentangan dengan Islam.

Dari satu sisi, sesungguhnya praktiknya merupakan asuransi kesehatan. Di sisi lain praktik BPJS merupakan pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang seharusnya ada di pundak pemerintah/negara, lalu dipindahkan ke pundak institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi dalam membiayai kesehatan atas nama peserta jaminan sosial. Hal ini pun tidak dibenarkan dalam Islam, haram hukumnya.

BPJS = Asuransi Kesehatan, Haram Hukumnya

Sesungguhnya BPJS bukanlah jaminan kesehatan nasional, akan tetapi asuransi kesehatan nasional. Seluruh rakyat wajib membayar dahulu setiap bulannya dan hanya peserta yang membayar premi saja yang akan dapat layanan kesehatan BPJS.

Dua hal yang sangat berbeda bahkan berseberangan. Karenanya konsep BPJS bertentangan dengan jaminan kesehatan dalam Islam.

Dalam Islam, jaminan kesehatan diperoleh oleh rakyat dari pemerintah secara cuma-cuma. Sedangkan dalam BPJS, ‘jaminan kesehatan’ diperoleh oleh rakyat harus dengan membayar iuran yang dipaksakan.

Yang terjadi justru bukan jaminan kesehatan nasional, akan tetapi asuransi kesehatan nasional.

Sedangkan praktik asuransi secara umum tidak dibenarkan dalam Islam, haram hukumnya. Karenanya, kalaulah BPJS ini dipaksakan kepada rakyat, berarti Negara memerintahkan rakyatnya untuk melakukan keharaman secara berjamaah. Tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan.

Akad asuransi haram karena tidak sesuai dengan ketentuan akad pertanggungan (adh-dhamân) dalam Islam. Menurut Imam Taqiyyuddin an-Nabhani dalam An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm hlm. 185, dalam ketentuan akad pertanggungan islami ada tiga pihak yang terlibat: penanggung (dhâmin), tertanggung (madhmûn ‘anhu), dan penerima tanggungan (madhmûn lahu).

Akad asuransi jelas bertolak belakang dengan ketentuan ini karena pertama, dalam asuransi hanya ada dua pihak (bukan tiga pihak), yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan peserta asuransi sebagai penerima tanggungan, tak ada pihak tertanggung.

Kedua, tidak terjadi penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan asuransi karena peserta asuransi sebenarnya tidak punya tanggungan apa-apa kepada pihak lain.

Dan ketiga, peserta asuransi harus membayar premi (iuran) per bulan kepada penanggung (perusahaan asuransi). Dalam Islam, penerima tanggungan tidak membayar apa-apa kepada pihak penanggung.

Jika pun BPJS dinilai sebagai tolong menolong (ta’awun) dalam kebaikan, maka tidak tepat juga, karena ta’awun tidak menuntut adanya pamrih dan juga tidak ada ketentuan jumlah dana tertentu yang harus ditunaikan, seikhlasnya orang yang hendak menolong.

Program BPJS = Program Pengalihan Tanggung Jawab Negara

Program BPJS pada dasarnya adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang asalnya ada di pundak pemerintah, lalu dipindahkan ke pundak institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi (BPJS) dalam membiayai kesehatan atas nama peserta jaminan sosial.

Sangat jelas bahwa Negara yang seharusnya bertanggung jawab mengurusi rakyatnya termasuk kesehatan malah justru membebankan masalah ini kepada rakyatnya. Sementara dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan.

Dalam Islam, pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh rakyat. Semua itu merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik yang wajib dipenuhi negara, sebab termasuk apa yang diwajibkan oleh ri’ayah negara.

Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang Khalifah (kepala negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. “Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar)

Telah jelas bahwa program BPJS merupakan program yang bertentangan dengan Islam dan merupakan salah satu bentuk pengabaian Negara terhadap urusan rakyatnya. Sebaliknya, Islam–Khilafah Islamiyah–justru dituntut untuk menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya, sebagai pemelihara urusan umat.

Terbukti, ketika Khilafah Islamiyah tegak di muka bumi ini, maka Khilafah menjamin kesehatan masyarakat, mengatasi dan mengobati orang-orang sakit, serta mendirikan tempat-tempat pengobatan.

Rasulullah saw. pernah membangun suatu tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayainya dengan harta benda baitulmal. Wallahu a’lam bi ashshawwab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *