Manipulasi Data, Mengonfirmasi Kelemahan Rezim

Alih-alih masyarakat percaya akan kedustaan yang dibuat pemerintah saat ini, sebaliknya malah umat semakin sadar akan bahayanya penguasa yang berdiri di atas landasan kebohongan.


Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Kebohongan sering disebut sebagai pangkal kejahatan. Karena pada umumnya, kejahatan muncul akibat dari kebohongan. Kapan kebohongan bisa menjelma menjadi kejahatan yang luar biasa? Saat dilakukan oleh penguasa. Mengapa?

Karena menurut Rocky Gerung, penguasa memiliki semua alat untuk berbohong. Pemerintah mempunyai intelijen, data statistik, dan media. Semuanya cukup untuk menciptakan kebohongan yang sempurna. Dilengkapi buzzer istana, aparat, plus penjilat, mereka siap menyokong terciptanya kebohongan atas nama kekuasaan.

Data Statistik Sebagai Medium Pencitraan

Menarik untuk membahas hasil penelitian sejumlah lembaga survei nasional yang mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Joko Widodo menguat di akhir tahun 2019. Bahkan, persentasenya rata-rata di angka 70-an. Itu artinya dari 250 juta penduduk Indonesia, yang puas terhadap kinerja Jokowi sebanyak 175 juta warga negara.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi, berdasarkan hasil survei LSI, menguat pada 2019. Bahkan, dibanding tiga tahun sebelumnya, saat ini tingkat kepercayaan terhadap Jokowi adalah yang paling tinggi.

“Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi, 71,8 persen,” kata Djayadi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu. Berdasarkan hasil survei, 10,6 persen masyarakat merasa sangat puas dengan hasil kerja Jokowi. Kemudian, sebanyak 61,2 persen merasa cukup puas. (Kompas, 4/11/2019)

Namun benarkah demikian?

Sebenarnya, publik sudah semakin pintar. Manipulasi data untuk menyokong kebohongan kerap dilakukan sebuah pemerintahan. Bahkan sejumlah pakar dan politisi menyayangkan publisitas hasil survei yang dianggap lebay dalam “citraisasi” sang pemangku kebijakan.

Karena pada faktanya, selama kinerja lima tahun ke belakang hampir seluruh bidang menjadi sorotan publik akibat kesemrawutannya. Bukan atas kebermanfaatannya.

Misal saja penghentian proyek pembangunan infrastruktur di tengah jalan. Salah satu yang terparah terjadi di Cikampek di mana 2 dari 3 proyek yang sedang berlangsung dihentikan. Alasannya masalah keuangan dan kemacetan.

Belum lagi yang terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mangkrak. Proyek sudah masuk tahap konstruksi, namun pembebasan lahan belum selesai dilakukan. Wajar warga Purwakarta yang dilalui jalur kereta tersebut berdemo, karena belum ada kesepakatan besaran ganti rugi.

Artinya, ketidakmatangan perencanaan kerap terjadi di setiap proyek pembangunan. Namun lagi-lagi, data statistik menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap infrastruktur di rezim ini, naik pesat. Apalagi namanya kalo bukan manipulasi data demi popularitas?

Hasil survei lembaga Alvara Research Center menyatakan terdapat lima aspek yang mendapat kepuasan tertinggi yaitu telekomunikasi dan internet (87,9%), transportasi publik (86,5%), pendidikan (85,3%), infrastruktur (84,7%), dan kesehatan (82,7%).

Sementara itu, di sisi lain ada lima aspek terendah yaitu kondisi ekonomi nasional (68,8%), kesejahteraan tenaga kerja (65,5%), kemudahan lapangan kerja (58,9%), pengentasan kemiskinan (58,4%), dan stabilitas harga kebutuhan pokok (58,1%). (Beritasatu.com, 14/11/19)

Ini baru berbicara perencanaan infrastruktur yang nyaris amburadul. Bagaimana dengan ketepatan sasaran pembangunan? Pembangunan bertumpu pada perkotaan, tapi tidak di pedesaan. Padahal, sebagian besar penduduk asli Indonesia juga bertempat di pedesaan.

Pemerataan pembangunan hanya lip service. Bangunan Jembatan di pedesaan yang mengenaskan, dibiarkan. Bangunan sekolah yang reyot bahkan banyak yang sudah tidak layak pakai, tak dibenahi juga.

Akhirnya bisa kita lihat, proyek infrastruktur bukan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk kemaslahatan para kapitalis global. Lihat saja pembangunan jalan tol Trans-Jawa yang menghubungkan Jakarta-Surabaya, termasuk dalam Asian Highway 2 atau Jaringan Jalan Asia yang menghubungkan Asia dari Denpasar, Bali, Indonesia hingga Khosravi di Iran. Artinya, penguasa sedang memberikan ‘jalan tol’ pada penjajah untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia.


Sebenarnya kebohongan yang kerap dilakukan penguasa merupakan sebuah konfirmasi atas kelemahan pemerintah dalam memimpin bangsa ini. Di atas pilar-pilar kedustaanlah mereka mempertahankan kekuasaannya.

Padahal, tingkat kepercayaan rakyat kepada penguasa telah terjun bebas di awal pelantikan kabinet baru. Kekuasaan yang diawali dengan genosida, tak akan mampu menciptakan masyarakat yang penuh kedamaian. Apalagi ketidakadilan yang dibungkam oleh kebualan, akan melahirkan kebencian.

Diakui atau tidak, kebohongan penguasa akan membuat pemerintahan menjadi rapuh, kehilangan legitimasi karena kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Sementara kepercayaan rakyat merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan.

Alih-alih masyarakat percaya akan kedustaan yang dibuat pemerintah saat ini, sebaliknya malah umat semakin sadar akan bahayanya penguasa yang berdiri di atas landasan kebohongan.

Membangun Kepercayaan Umat

Jelaslah akhirnya bagi rakyat Indonesia. Angka-angka yang dihasilkan dari lembaga survei nasional adalah kebohongan untuk menutupi boroknya kepengurusan negeri ini. Kepercayaan masyarakat yang dibangun dengan cara kelancungan, tak akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bernegara.

Kepercayaan adalah sebuah bentuk keyakinan bahwa yang kita percaya akan mampu memenuhi harapan-harapan kita. Apakah penguasa yang diserahi amanah mengurusi Negara ini telah dipercaya mampu memenuhi harapan-harapan rakyat? Jika belum, seharusnya ini yang menjadi fokus Pemerintah dalam menciptakan kepercayaan masyarakat. Bukan dengan cara membohongi.

Akan tetapi sungguh mustahil para penguasa di sistem demokrasi memenuhi harapan umat, karena sedari awal niat mereka menjadi pejabat bukan untuk melayani, namun hanya untuk kepentingan pribadi dan parpolnya.

Setidaknya ada tiga hal yang merupakan faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan rakyat terhadap penguasa.

Pertama, kredibilitas. Semakin tinggi kualitas dan kapabilitas seseorang, akan membuat umat semakin yakin bahwa pengurusan negaranya akan baik-baik saja. Sebagai contoh keberadaan Menteri Agama di mana seharusnya dialah yang paling mengerti agama, bukan malah mempermasalahkan sesuatu yang sudah jelas dalam syariat. Misalnya mengatakan yang mengafirkan agama lain adalah radikal. Padahal jelas dalam Alquran, sebutan bagi agama selain Muslim adalah kafir. Yang demikian jelas dapat menghancurkan kepercayaan umat terhadap penguasa.

Kedua, kedekatan. Kredibilitas akan sia-sia jika tidak ada kedekatan dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Penguasa harusnya dekat dengan umat, bukan dengan pengusaha yang hanya segelintir jumlahnya di tanah air. Ketika ada keluhan-keluhan tentang pengurusan negara yang acak-acakan, seharusnya penguasa merespons dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Namun yang terjadi pada rezim hari ini, puluhan pendemo yang menyuarakan aspirasinya, direspons dengan kejam hingga puluhan nyawa melayang. Bagaimana bisa kepercayaan umat terbangun?

Ketiga, reliabilitas atau keandalan. Reliabilitas merupakan pembuktian apakah seseorang bisa memenuhi harapan rakyat atau tidak. Inilah faktor terpenting. Jika kredibilitas dan kedekatan bisa saja keliru karena pencitraan media, reliabilitas berwujud konkrit. Untuk membuktikan reliabel atau tidaknya seseorang, kita perlu membuktikan janjinya.

Dan yang terjadi sekarang ini, justru pemerintah obral janji tanpa ada realisasi. Misalnya janji penuntasan kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan yang hingga hari ini belum terealisasi. Atau pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan melebihi 7 persen ternyata jauh panggang dari api; perekonomian kita malah terjun melesat di bawah 5 persen; juga banyak janji-janji lain yang tidak terealisasi. Wajar kepercayaan umat hilang.

Sungguh, ketiga faktor di atas hanya bisa terealisasi jika para penguasanya berkarakter Islam. Shiddiq/jujur, amanah/terpercaya, tabligh/komunikatif, dan fathanah/cerdas. Hanya saja, penguasa yang berkarakter Islam akan sulit dilahirkan dalam sistem demokrasi yang sekuler.

Oleh karena itu, jika kita menginginkan lahirnya penguasa yang berkarakter Islam, haruslah terwujud pula sistem Islamnya. Sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam adalah Khilafah yang telah terbukti mampu menjadi sistem terkuat selama belasan abad.

“Sesungguhnya akan ada setelahku para penguasa, barang siapa yang membenarkan kedustaan dan membantu kezaliman mereka, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan darinya, ia tidak akan menemuiku di telaga; dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan dan tidak membantu kezaliman mereka, maka ia adalah termasuk golonganku dan aku bagian darinya, ia akan datang menemuiku di telaga.” (HR An-Nasa’i, Ahmad, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, al-Hakim, ath-Thabarani, dll). [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *