; Tol Laut: Inaugurasi Korporasi, Khilafah Solusi Sejati - Muslimah News

Tol Laut: Inaugurasi Korporasi, Khilafah Solusi Sejati

Pemerintah menggandeng swasta besar untuk menginaugurasi proyek Tol Laut, agar seakan-akan proyek ini masih milik pemerintah.


Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINi — Tol Laut adalah program andalan Presiden Jokowi. Konsep Tol Laut adalah dengan bentuk pengangkutan logistik kelautan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara.

Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka diharapkan dapat menciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Selain hal itu, pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia.

Dikutip dari pidato Presiden Jokowi pada 5 April 2016, Presiden mengatakan bahwa Tol Laut difungsikan untuk mobilitas manusia dan mobilitas barang. Yang dari situ diharapkan harga transportasi dan biaya logistik yang lebih murah, sehingga diharapkan harga-harga akan turun.

Tapi apa mau dikata, empat tahun berjalan, program Tol Laut belum menampakkan progres yang signifikan. Yang terbaru, dari hasil penelusuran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), justru terdapat indikasi monopoli yang terjadi pada program Tol Laut.

Dugaan monopoli didapati karena ada permasalahan pada ekosistem logistik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Ekosistem logistik tersebut meliputi perusahaan pelayaran, pengirim, penerimaan, dan jasa pengurusan.

Praktik monopoli bisa ditelusuri melalui sistem informasi muatan dan ruang kapal (IMRK). Ketika pada akhirnya monopoli berpeluang terjadi, sebagian besar karena ada shipper atau forwarder yang menguasai booking order container. Padahal, dalam IMRK seharusnya sudah otomatis terdesain adanya pembatasan.

Dilansir dari detikfinance, tak pelak pemerintah menuduh adanya pihak swasta yang melakukan monopoli terhadap aktivitas Tol Laut. Pengusaha pun merespons, mereka mengatakan pemerintah hanya mencari kambing hitam.

Baca juga: https://www.muslimahnews.com/2019/10/31/jokowi-kesal-tol-laut-dikuasai-korporasi-pemerhati-risiko-sistem-ekonomi-kapitalisme-neoliberal/

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita menyebutkan bahwa hingga kini tujuan Tol Laut masih belum tercapai. Zaldy juga menyatakan pendekatan skema yang digunakan program Tol Laut tidak berbeda dengan skema kapal perintis yang sudah ada sejak zaman Orba. Menurutnya, subsidi yang diberikan untuk biaya pelayaran kurang tepat.

Memberikan subsidi pada pelayaran yang sebagian besar adalah BUMN untuk Tol Laut, maksud Zaldy, justru seperti menggarami air laut. Tidak bisa menurunkan disparitas harga dan dampaknya sangat jangka pendek. Pasalnya, inflasi masih tinggi di daerah-daerah yang hanya bisa dicapai dengan pelayaran laut.

Jika pun ada penurunan harga, Tol Laut ini baru mampu menurunkan harga sekitar 10-20% dari harga normal. Dan itu pun terjadi hanya selama beberapa saat ketika kapal datang.

Mencermati hal ini, tentu bisa ditelusuri mulai dari bagaimana pemerintah melelang sejumlah trayek Tol Laut. Langkah ini sama saja dengan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta.

Namun ketika kemudian ada pihak swasta lain yang memprotes kebijakan Tol Laut ini, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena para pemegang hak hasil lelang trayek, notabene adalah swasta besar. Sebagai sesama swasta, meski berskala besar dan kecil, berlomba meraih sebesar-besarnya profit tetaplah tujuan utama.

Dengan kata lain, pemerintah menggandeng swasta besar untuk menginaugurasi proyek Tol Laut, agar seakan-akan proyek ini masih milik pemerintah.

Padahal, pelakunya di lapangan adalah swasta besar, bukan pemerintah itu sendiri. Ironisnya, korbannya adalah swasta kecil.

Tak heran jika ada sebagian pihak swasta yang juga menuding bahwa tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah dalam menjalankan program Tol Laut, bahkan butuh waktu beberapa tahun untuk pemerintah sadar bahwa ada yang tidak beres dengan program Tol Laut.

Wajar jika dana triliunan rupiah yang digelontorkan selama empat tahun untuk Tol Laut menjadi sia-sia. Pemerintah sebagai pihak penyedia subsidi semestinya mengatur aspek ini. Namun itu tidak dilakukan oleh Kemenhub selama Tol Laut berjalan.

Menanggapi hal ini, pemerhati kebijakan transportasi, Nurul ‘Ailah menyatakan bahwa konsep Tol Laut memang didesain untuk korporasi, begitulah konsekuensi negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal.

Nurul kemudian menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, negara hanya sebatas regulator, pelayan, dan pemberi fasilitas bagi korporasi atau swasta. Sedangkan korporasi bertindak sebagai operator di lapangan. Jadi jangan heran jika korporasi juga yang akan meraup semua keuntungan.

Sangat wajar jika negara dengan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal sebagaimana negeri kita saat ini, mustahil mampu menjadi pelayan masyarakat secara langsung, alih-alih menguntungkan masyarakat dan mengemban mandat mengurusi urusan masyarakat.


Ini tentu berbeda dengan mandat pemerintahan seperti dalam sabda Rasulullah ﷺ, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Mandat ini memberikan bukti bahwa Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan negara. Sistem Khilafah, lahir dari hukum syara’, bukan lahir dari para pemikir di kalangan manusia. Dengan demikian kedudukannya lebih kuat karena yang menetapkannya adalah Sang Pencipta manusia.

Sejarah mencatat bagaimana Khilafah di masa Turki Utsmaniy berhasil mencapai kemakmuran dengan tingkat ekonomi yang maju karena pemerintah mengendalikan rute-rute perdagangan utama lintas benua.

Dengan Konstantinopel (Istanbul) sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Khilafah Utsmaniy menjadi pusat interaksi antara dunia Timur dan Barat selama lebih dari enam abad.

Bagi Khilafah Utsmaniy, visi geopolitiknya dibangun dengan cara memperkuat negara berbasis kekuatan maritim.

Dengan konsep ini pulalah seyogyanya program Tol Laut dibangun. Segala sesuatunya dapat berjalan lancar sesuai cita-cita, jika dan hanya jika dinaungi sistem Islam.

Keberhasilan sistem pemerintahan Islam, Khilafah, telah terbukti berabad-abad lamanya menyejahterakan masyarakatnya, termasuk kesuksesannya mengelola transportasi laut hingga menguasai perdagangan global. [MNews]

Glosarium: inau.gu.ra.si (n pengukuhan resmi dalam jabatan atau kedudukan).


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *