Horor Desa ‘Siluman’

Ada yang lebih horor dari “KKN di Desa Penari”, yakni adanya desa “siluman”. Bukannya dihuni makhluk halus, desa-desa ini fiktif dalam arti dilaporkan sebagai desa namun ternyata tak berpenghuni.


Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI — Fenomena desa “siluman” ini pertama kali diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019. Ia mengklaim desa itu sengaja diciptakan untuk menyelewengkan dana desa yang sudah beberapa tahun ini disalurkan pemerintah (CNN Indonesia, 7/11/2019).

Kemenkeu mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp70 triliun pada 2019. Saat ini di Indonesia tercatat ada 74.597 desa, sehingga setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp900 juta. Besarnya dana desa memicu tindakan manipulatif yaitu membuat desa fiktif.

Salah satu kasusnya ditemukan di Sulawesi Tenggara. Di tempat ini, Polda Sulawesi Tenggara tengah menangani kasus dugaan 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe. Jika rata-rata tiap desa mendapatkan dana Rp900 juta, negara telah dirugikan Rp50,4 triliun per tahun.

Kasus desa ‘siluman’ menunjukkan buruknya basis data yang dimiliki pemerintah. Ada ketimpangan antara data pusat dan daerah. Penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015 telah memprediksi adanya desa fiktif. Namun, mengapa Pemerintah tidak mencegah hal ini?

Diketahui, dana desa diliputi banyak persoalan. Kejaksaan Agung sebagaimana dilansir kontan.co.id (7/9/2017) telah memaparkan permasalahan dana desa yakni:

Pertama, pemotongan dana saat pencairan. Kedua, proyek fiktif. Ketiga, penggelembungan proyek. Keempat, rendahnya kemampuan manajerial dari aparatur desa. Kelima, penggunaan rekening pribadi sebagai tempat penampungan dana. Dan keenam, penyaluran dana yang harus dilakukan dari rekening umum kas negara ke rekening umum kas daerah baru ke rekening kas desa.

Jika dana desa demikian bermasalah, mengapa pemerintah tak mampu memberi solusi?

Kapitalisme Sekuler Biang Korupsi

Kasus dana desa menunjukkan bahwa bancakan uang negara menjadi perkara yang terjadi secara struktural. Korupsi tak hanya terjadi di pusat, namun juga daerah dan bahkan tingkat desa. Birokrasi yang sekuler menghasilkan orang-orang yang tega mengambil harta yang seharusnya menjadi hak si miskin.

Akibatnya, pengentasan kemiskinan tak pernah menuai hasil nyata. Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan di era Jokowi (CNN Indonesia, 6/11/2019).

Akuntabilitas keuangan negara menjadi persoalan serius di negeri ini. Korupsi merajalela, namun anehnya KPK justru dilemahkan. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel seolah menegakkan benang basah, sangat sulit. Hal ini dikarenakan kapitalisme telah mencengkeram Indonesia sehingga ukuran keberhasilan pembangunan didominasi ukuran materi.

Misalnya dalam hal anggaran, keberhasilan sebuah pemerintahan (desa, daerah, maupun pusat) diukur dari serapan anggaran. Jika anggaran terserap 100%, pejabat tersebut dianggap berhasil. Tanpa memastikan apakah anggaran tepat sasaran dan tepat penggunaan ataukah tidak. Akibatnya, anggaran banyak dimanipulasi.

Pemerintah pusat juga tak memosisikan diri sebagai pengurus (raa’in) dan penanggung jawab (mas’ul) rakyat. Pemerintah memandang rakyatnya secara global, khas pandangan kapitalis. Tanpa mau mendetail kondisi riil di lapang dan memastikan bahwa setiap individu rakyat tercukupi kebutuhan dasarnya secara layak.

Sekularisme memperparah masalah ini dengan menghasilkan aparat negara yang sekuler. Tak ada rasa takut dan malu pada Allah SWT ketika mereka mengambil harta ghulul (harta yang bukan haknya).

Kalaupun ada sanksi bagi pelaku korupsi, bentuknya tak mampu mewujudkan efek jera pada pelaku dan orang lain. Berbagai aturan dibuat justru untuk memanjakan napi koruptor.

Maka tak usah bermimpi kasus dana desa akan selesai, jika kapitalisme sekuler masih diterapkan di negeri ini. Satu-satunya solusi adalah menerapkan syariat Islam.

Dalam sistem Khilafah, akuntabilitas anggaran negara akan terjaga karena ketakwaan para pejabat Khilafah. Sebagai contoh adalah kejujuran Khalifah Umar bin Khaththab dalam mengelola kas negara (Baitul Mal).

Dunia bagi para pejabat Khilafah hanya diletakkan dalam genggaman, bukan dalam hati. Mereka meyakini firman Allah surah Al Fajr ayat 14 yang artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” Juga dalam surah Al Hadid ayat 4 yang artinya: “Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Khilafah Mewujudkan Anggaran yang Bersih dan Transparan

Untuk mewujudkan akuntabilitas anggaran, Khilafah tak hanya mengandalkan pada ketakwaan individu pejabat negara. Khilafah menerapkan seperangkat aturan Islam untuk menjaga pengelolaan uang negara secara amanah.

Berikut adalah mekanismenya:

Pertama, Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan. Untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Khalifah Umar bin Khaththab pernah mengangkat Muhammad bin Maslamah untuk mengawasi kekayaan para pejabat.

Kedua, gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Khilafah memberikan gaji yang cukup kepada pejabat/pegawainya, gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di samping itu, dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. (Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al Izzah, 2001)

Ketiga, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Berkaitan dengan harta, maka calon pejabat/pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada penambahan yang meragukan, akan diperiksa. Jika terbukti dia melakukan kecurangan/korupsi, maka harta akan disita, dimasukkan kas negara dan pejabat/pegawai tersebut akan diproses hukum. Rasulullah saw. pernah menyita harta yang dikorupsi pegawainya.

Keempat, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras. Hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. Khalifah Umar bin Khaththab ra pernah menyita kekayaan Abu Sufyan.

Demikianlah, Khilafah telah berhasil mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Setiap dinar harta akan disampaikan pertanggungjawabannya. Sehingga kasus desa “siluman” tak akan ada dalam Khilafah. Wallahu a’lam bishawab. [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *