Menyoal Arah Pendidikan Indonesia

Problem utama pendidikan di Indonesia terkait dengan sudut pandang penguasa terhadap tugas melayani pendidikan rakyat. Asas kapitalisme yang mendasari sistem pendidikan Indonesia menjadikan pendidikan mandul dan tidak produktif.


Oleh: Noor Afeefa

MuslimahNews.com, FOKUS — Kabinet baru sudah terbentuk. Presiden Jokowi mengangkat Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan. Mendikbud yang mantan CEO Gojek tersebut sontak banyak disorot. Bukan hanya karena termuda (usia 35 tahun), namun dia juga bukan dari kalangan pendidikan. Nadiem bahkan menyatakan akan mempelajari dunia pendidikan dari nol meski mengaku akan belajar cepat.

Publik layak cemas. Sebab, pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia ke depan. Kini, pendidikan diurus oleh sosok pebisnis sukses startup yang banyak menggeluti dunia teknologi informasi.

Dengan kondisi itu, akankah pendidikan diarahkan kepada pengembangan ekonomi digital? Dan akankah semua persoalan pendidikan selesai dengan pemanfaatan teknologi hasil kepiawaian sang Menteri?

Di awal pengangkatan, Menteri Nadiem memastikan akan adanya link and match, yaitu keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri. Ini sesuai dengan arahan Presiden yang ingin membuat berbagai terobosan signifikan guna menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja dan siap berusaha.

Dengan kata lain, target pendidikan era Jokowi kedua ini akan menitikberatkan aspek kompetensi (kemampuan) khususnya menghadapi tuntutan dunia kerja yang makin berkembang. Presiden jokowi bahkan meminta agar Mendikbud merombak kurikulum sesuai tujuan ini.

Sebagian masyarakat ada yang merasa lega bahkan bangga dengan target tersebut. Terlebih jika melihat angka pengangguran lulusan SMK yang cukup tinggi dan ketidakmampuan Indonesia menghadapi arus desrupsi. Maka keseriusan menggarap pendidikan agar lulusannya siap kerja menjadi harapan baru di tengah krisis ekonomi. Namun, benarkah dengan demikian persoalan pendidikan selesai? Tentu saja tidak. Bahkan, ada hal penting hal harus dicermati.

Sekularisasi Pendidikan

Nampak sekali Menteri Nadiem lebih memilih orientasi kompetensi, ketimbang karakter. Yakni bagaimana membekali peserta didik agar siap menghadapi era disrupsi dalam konteks siap memasuki dunia kerja yang terus berkembang.

Pendidikan akhirnya berorientasi menghasilkan generasi pekerja dan budak teknologi. Padahal, ketika teknologi kini lebih banyak dikuasai korporasi, maka apa yang bisa mereka dapatkan dan kembangkan, selain hanya memberi keuntungan kepada pihak korporasi atau pemilik modal?

Maka harus dipahami, bahwa yang digarap oleh pendidikan sejatinya bukan hanya masalah kompetensi. Pendidikan juga harus membentuk SDM berkarakter sahih. Pendidikan harus dirancang untuk menuntaskan persoalan SDM bangsa secara umum. Dan jika ditelusuri, maka problem karakter bahkan lebih menonjol ketimbang kompetensi.

Harus diakui, berbagai persoalan bangsa justru banyak disebabkan oleh rendah atau rusaknya karakter (kepribadian) manusianya. Misalnya korupsi, kejahatan, perampasan aset negara, keserakahan manusia yang bisa berimbas kepada kemiskinan, hingga problem kesalahpahaman terhadap ajaran agama yang berujung konflik horizontal.

Belum lagi kekaburan standar kebenaran, tentang halal dan haram. Semua problem karakter SDM itu akhirnya menimbulkan problem besar negara. Ini tentu sangat memprihatinkan dan harus segera diatasi oleh pendidikan.

Di tingkat peserta didik sendiri, banyak sekali problem perilaku menyimpang. Gaya hidup hedonis, pergaulan bebas, tawuran pelajar, rendahnya adab siswa kepada guru, rendahnya pemahaman terhadap agama, semua ini sangat mengkhawatirkan dan menyakitkan. Karenanya, masalah pembangunan karakter (kepribadian Islami) ini sangat penting untuk disasar oleh sistem pendidikan.

Memang benar, kompetensi atau kualitas memahami dan menangkap peluang teknologi pada sebagian pelajar dan mahasiswa Indonesia masih kurang. Namun ini semua punya musabab.

Selama ini mereka lebih disibukkan oleh hingar bingar kegaduhan yang dibuat oleh sekelompok elite–pejabat yang berkolaborasi dengan pengusaha. Belum lagi kemiskinan dan kesempitan hidup yang terus dibuat oleh sistem. Maka bagaimana mereka bisa fokus belajar dan merancang riset jika beban hidup amat berat?

Di sisi lain, serangan pemikiran dan serangan politik dari Barat atas dunia Islam (temasuk Indonesia) sangat kuat. Generasi muda tak memiliki kemampuan menahan serangan itu. Maka muaranya, lagi-lagi masalah lemahnya karakter.

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa konsep Mendikbud baru telah memisahkan (mengesampingkan) pembentukan kepribadian dari kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Atau dengan kata lain, pendidikan akan dirancang makin sekuler. Yakni menghasilkan manusia-manusia yang mumpuni teknologi, namun minim kepribadian Islamnya.

Ini tentu tidak boleh dan berbahaya. Mereka akan mudah menjual kemampuannya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membangun masyarakat. Padahal, pendidikan diselenggarakan untuk membangun masyarakat.

Proyek sekularisasi juga nampak dari profil sang Menteri. Sosok Nadiem menggambarkan profil SDM yang pluralis tapi ‘berhasil’. Sebagaimana diketahui, istri Nadiem beragama Katholik. Maka generasi milenial diharapkan bisa bersikap toleran.

Ini sejalan dengan misi deradikalisasi yang dicanangkan presiden. Padahal proyek deradikalisasi pada faktanya sama dengan sekularisasi, yakni menghendaki jauhnya umat Islam dari ajaran Islam kafah.

Pendidikan sebagai Faktor Produksi

Kebijakan menteri Nadiem juga diduga kuat akan memalingkan dari hakikat pendidikan yang semestinya. Pendidikan yang berorientasi pekerjaan, inilah ciri pendidikan dalam sistem kapitalis.

Konsep Knowledge Based Economy (KBE) mengharuskan ilmu (pendidikan) menjadi dasar (kunci) bagi pertumbuhan (keberhasilan) ekonomi. Ilmu menjadi faktor produksi. Sehingga pendidikan harus diarahkan untuk kepentingan ekonomi, bukan semata-mata ilmu apalagi berperan bagi pembentukan kepribadian (karakter).

Kriteria keberhasilan pendidikan–terutama pendidikan vokasi–hanya ditentukan oleh seberapa banyak lulusannya bisa diterima di dunia kerja. Program keterhubungan pendidikan dengan dunia usaha dan industri menunjukkan bahwa target pendidikan adalah bekerja.

Konsep pendidikan yang seperti ini juga akan memuluskan agenda Revolusi Industri 4.0. Sebagaimana diketahui, RI 4.0 yang digagas Barat sejatinya adalah penjajahan gaya baru berkedok kemajuan teknologi. Dan Indonesia menjadi salah satu pangsa pasar terbesar jualan teknologi tersebut.

Di sini, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mencetak tenaga terdidik yang akan memenuhi pasar tenaga kerja bagi jualan teknologi yang mereka buat.

Demikianlah, dalam sistem kapitalis, makna pendidikan telah pudar. Keluar dari hakikatnya. Kesempitan hidup memaksa masyarakat meraih target pendidikan hanya sekadar urusan perut, yaitu pekerjaan atau mendapatkan materi.

Padahal, pendidikan hakiki bertujuan menghasilkan manusia terdidik, bertambah baik bukan sekadar pintar apalagi sekadar bisa bekerja. Manusia cerdas dalam pandangan Islam adalah mereka yang memiliki ilmu.

Dengan ilmunya mereka semakin takut dan taat kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Jadilah orang yang cerdas itu orang yang bertakwa. Dengan ilmu dan kecerdasannya pula ia mampu mengelola bumi ini baik dengan tenaganya maupun hartanya sesuai aturan Allah subhanahu wa ta’ala. Inilah target pendidikan sesungguhnya.

Hanya Solusi Teknis

Program Menteri Nadiem tidak sinkron dengan problem utama pendidikan di Indonesia. Sebab, ia hanya berbicara di tataran teknis semata. Yaitu bagaimana mengelola sumber daya sekolah di Indonesia (terdapat 300 ribu sekolah dengan 50 juta pelajar). Menurutnya, semua itu bisa diselesaikan dengan rancangan teknologi yang tepat. Sepak terjangnya di bisnis yang menjadikan teknologi informasi menjadi andalannya.

Padahal, problem utama pendidikan bukanlah itu. Persoalannya bukan di teknis atau penggunaan teknologi pendidikan (misalnya aplikasi dalam pengelolaan pembelajaran).

Tapi problem utamanya terkait dengan sudut pandang penguasa terhadap tugas melayani pendidikan rakyat. Juga terkait dengan asas kapitalisme yang selama ini mendasari sistem pendidikan Indonesia sehingga kurikulum dan tata kelola sekolahnya jauh dari konsep Islam. Inilah yang menjadikan pendidikan mandul dan tidak produktif.

Problem mendasar tersebut akhirnya berimbas kepada problem guru (kompetensi, kesejahteraan, pemerataan), minimnya sarana prasarana pendidikan serta rendahnya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Problem pendidikan vokasi juga sebenarnya bukan hanya soal kesempatan kerja, tapi kesalahan paradigma dan manajemennya.

Perbaikan teknis memang bisa membawa perubahan, namun tidak signifikan dan tidak menyelesaikan problem utama. Contohnya problem kesempatan belajar. Tentu tidak akan selesai dengan hanya memberikan kesempatan bersekolah (lewat zonasi PPDB), namun bagaimana setiap anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan terbaik.

Solusi teknis model begini bahkan bisa berbahaya karena mengakibatkan pendidikan jauh dari hakikatnya. Contohnya ketika masyarakat merasa puas hanya dengan bisa bersekolah dan bisa bekerja. Lantas berpikir, buat apa harus terikat dengan aturan agama dan perilaku yang dituntut agama (Islam)? Nah!

Walhasil, terbayang sudah. Kehadiran Mendikbud baru sejatinya hanya melanjutkan proyek pendidikan menteri sebelumnya, yang sudah sekuler menjadi makin sekuler lagi. Dengan variasi gaya milenialnya, bisa jadi proyek sang Menteri akan disambut baik oleh kalangan milenial. Ini menjadi tantangan baru bagi dakwah Islam tentunya.

Arah Pendidikan Islam

Sebagai gambaran umum, Negara (Khilafah) menyelenggarakan sistem pendidikan Islam berdasar akidah Islam. Pendidikan ditujukan untuk mewujudkan manusia berkepribadian Islam di samping membekali manusia dengan ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan kehidupan. Negara bertanggung jawab penuh untuk melayani. Yakni dengan memastikan kebutuhan rakyat untuk memperoleh pendidikan terbaik bisa terpenuhi.

Di tengah banyaknya problem generasi yang makin mengkhawatirkan, masyarakat harus dicerdaskan tentang sistem pendidikan sahih (dalam Khilafah). Dan kita hanya bisa mengharapkan perubahan signifikan dalam pendidikan ketika diatur dengan syariat Islam Kaffah dalam bingkai Khilafah.

Semoga inilah bagian dari bentuk kembalinya kita kepada peringatan (ayat-ayat) Allah subhanahu wa ta’ala, agar terhindar dari kesempitan hidup di dunia dan akhirat. Wallahu A’lam. [MNews]

Artikel disampaikan dalam diskusi WhatsApp Group Muslimah News ID pada Ahad, 3 November 2019. Bagi yang ingin bergabung bisa klik bit.ly/GrupMuslimahNewsID (Khusus Muslimah).


Apa komentar Anda?

Satu tanggapan untuk “Menyoal Arah Pendidikan Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *