Resesi Ekonomi adalah Masalah Laten Dunia, Bukan Radikalisme

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS — Cuitan Rizal Ramli–Menko Perekonomian era Abdurrahman Wahid–yang menyatakan bahwa isu radikalisme akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk menutupi peforma ekonomi yang kembali memburuk, ternyata relevan dengan realitas.

Tangkapan layar @RamliRizal perihal 3R: Radikalisasi, Radikulisasi, dan Radikolisasi (27/10/2019)

Padahal, dalam pidato pelantikannya (20/10/2019) Jokowi telah membeberkan lima program yang terfokus pada peningkatan capaian ekonomi: pembangunan SDM, infrastruktur, deregulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Alhasil, peningkatan tensi melawan Islam justru menunjukkan bila menghadapi paruh kedua pemerintahannya, rezim ini sungguh tidak percaya diri untuk meraih target-target kapitalistiknya.

Masalah Laten Dunia

Resesi ekonomi biasanya berkelindan dengan situasi politik yang memburuk. Hal itu wajar terjadi, mengingat demokrasi sebagai representasi politik sistem kapitalis hanya bekerja untuk mengamankan kepentingan para oligarkis.

Meluasnya protes jalanan dan kerusuhan sipil di seluruh dunia dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan kegagalan yang tersistematis. Dari Hong Kong sampai Beirut, juga Kairo hingga Santiago (Chili) mengalami kisruh politik menyusul tahun-tahun penuh krisis. Demonstrasi rakyat yang menuntut pemerintah agar mendanai pekerjaan dan layanan publik yang lebih baik bahkan telah menelan korban jiwa.[1]

Maklum saja, menuju kehancurannya, periodisasi krisis yang dialami kapitalisme kian rapat, disertai tingkat resesi yang makin parah. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dalam pertemuan tahunan IMF (8/10/2019) memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2019 lebih lambat di hampir 90 persen dunia.

Inilah pertumbuhan ekonomi terendah sejak awal dekade. Resesi tampak melalui penurunan PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, penjualan grosir maupun eceran, hingga menghasilkan utang perusahaan sebesar USD19 triliun.[2]

Resesi ekonomi kapitalis adalah krisis laten di balik kemajuan dan kesuksesan yang kerap kali dipertontonkannya. Buktinya, negara-negara G7 turut menderita akibat resesi ini.

Negara yang terancam resesi. | Sumber infografik: tirto id.

Ekonomi Jepang diperkirakan memburuk seiring minimnya ekspor, belanja modal, dan konsumsi rumah tangga. Bahkan keringanan yang diberikan AS untuk tidak mengenakan tarif keamanan nasional ‘Section 232’ terhadap kendaraan impor asal Jepang, tidak sanggup menyelamatkan kinerja ekspornya.

Ekonomi Inggris pun hanya tumbuh 1,2 persen, angka terendah sejak 2018. Begitu pula Jerman. Ekspor produksi mesin ke Cina susut signifikan sejak perang dagang terjadi. Pelemahan terburuk selama lebih dari 10 tahun terakhir itu menyebabkan PHK, hingga indeks kepercayaan bisnis Jerman mencapai level terendah sejak resesi tahun 2008.[3]

Di AS, melemahnya manufaktur menjadi tanda negara itu sudah memasuki masa semiresesi. Nouriel Roubini, professor di NYU Stern School of Business menganggap perang dagang yang melibatkan AS dan Cina menyebabkan ancaman stagflasi (melambatnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan inflasi).

Roubini berpendapat dampak krisis lebih terasa di negara maju karena kebijakan untuk merespons krisis masih terbatas. Intervensi moneter dan fiskal di sektor swasta yang digunakan setelah krisis keuangan pada 2008 tidak bisa digunakan lagi untuk mengatasi efek resesi yang sama.[4]

Bila resep yang digunakan negara maju saja tak mampu menyelesaikan penyakitnya, bagaimana dunia masih berharap pada skema-skema pembangunan kapitalistik?

Dampak kapitalisme yang menimpa rezim boneka di negara berkembang tak kalah mengerikan. Di negeri muslim, rakyat menderita krisis akibat semua rezim adalah perpanjangan tangan kepentingan kapitalis global, baik negara penjajah ataupun korporasi yang mendanai kepentingan elite penguasa.

Seperti Irak. Total korban tewas dalam unjuk rasa sejak 1 Oktober lalu mencapai 250 orang demi memprotes pemerintahan PM Adel Abdul Mahdi dan elite-elite politik yang korup dan tak terjangkau hukum.

Sekalipun pemerintah berencana meningkatkan perumahan bersubsidi bagi masyarakat miskin, tunjangan, program pelatihan, dan pinjaman untuk pengangguran[5], rakyat tak percaya kehidupannya bakal membaik.

Protes serupa terjadi di seluruh Mesir 20-21 September 2019 terhadap Presiden Abdel Fattah el-Sisi setelah muncul seruan online untuk menggugat dugaan korupsi pemerintah yang ditutupi dengan strategi penghematan. Rakyat marah karena kelayakan hidup mereka turun dan tingkat kemiskinan kian meningkat.[6]

Suasana Tahrir Square di Kairo, Mesir, Jumat (27/9/2019). | Foto: EPA/Khaled Elfiqi

Di Amerika Latin, kekisruhan melanda Chili dan Ekuador. Di Chili 15 orang tewas dalam protes yang dimulai karena kenaikan biaya transportasi. Kemarahan rakyat kian tersulut atas ketidaksetaraan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sistem pensiun yang tidak memadai.

Rakyat Ekuador juga menggelar protes serupa hingga Presiden Lenin Moreno membatalkan pemotongan subsidi bahan bakar. Kebijakan itu ditempuh agar Ekuador lepas dari defisit fiskal akibat membayar pinjaman IMF sebesar USD4,2 miliar.[7]

Kemarahan rakyat akibat jeratan ekonomi bukan monopoli negara kelas dua. Bahkan di Prancis, gerakan rakyat yang disebut Gilets Jaunes (jaket kuning) terjadi sejak November 2018 hingga 29 Oktober 2019 untuk menentang kenaikan pajak bahan bakar akibat kebijakan climate change.

Tapi yang lebih esensial adalah untuk menentang kebijakan neoliberal Presiden Emmanuel Macron yang dianggap meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Protes dengan tema serupa juga terjadi di Jerman.[8]

Rentetan ketidakpuasan rakyat yang terjadi di seluruh dunia sebetulnya muaranya sama. Rakyat hanya menginginkan kehidupan normal. Kebutuhan mendasar mereka terpenuhi: pekerjaan yang memberikan kompensasi memadai, kebutuhan publik yang manusiawi, terjangkau, serta berkualitas.

Namun sayangnya, keinginan seluruh rakyat yang terbentang dari Kiribati di benua Amerika hingga Fiji di Pasifik itu mustahil terjadi bila dunia masih mengabdi pada kepentingan kapitalisme.

Rakyat Indonesia sebagai Korban Kapitalisme

Jangankan negara pengekor, negara adikuasa dan independen saja tak kebal krisis politik dan ekonomi. Artinya, jika rezim Jokowi-Ma’ruf ini tetap menggunakan mekanisme kapitalistik, nasibnya tidak akan berbeda dengan negara-negara di atas. Apalagi banyak pihak merespons negatif susunan menteri yang menghela Kabinet ‘Maju’.

Gerbong baru itu amat akomodatif dengan kepentingan para ‘donatur’, selain masih terisi deretan menteri ekonomi petahana yang tak jelas prestasi kerjanya. Kalaupun menggunakan parameter kapitalistik, prestasi paruh pertama pemerintahan Jokowi jeblok.

APBN 2019 mengalami defisit sebesar Rp199,1 triliun pada akhir Agustus 2019. Sementara, kebutuhan negara membengkak, termasuk untuk membayar tunjangan dan pensiun anggota aneka dewan dan institusi ‘akomodatif’-.[9]

Untuk menutupi defisit, Menkeu veteran Sri Mulyani langsung menerbitkan global bond. Alias surat utang valuta asing (dual-currency) berdenominasi USD dan Euro. Utang tetaplah utang yang bakal menghancurkan ekonomi Indonesia, sekalipun lama angsurannya dinilai aman: 12 sampai 30 tahun.

Realitas tersebut sudah dialami Libanon yang berujung pada pengunduran diri PM Saad Hariri (30/10/2019). Negara dililit utang, pasar merespons negatif karena khawatir berakhir pada default (gagal bayar). Kondisi itu menyebabkan ratusan ribu orang membanjiri jalan-jalan di Libanon selama hampir dua minggu, geram pada kondisi politik yang mendorong ekonomi ke titik kehancuran.[10]

Aksi protes “anti-government” di Libanon yang menuntut adanya reformasi ekonomi, di Jal el-dib, Libanon (23/10/2019). | Foto: Reuters.

Namun, karena Indonesia masih menjanjikan huge market pada MNC global, banyak pihak merasa ‘dunia masih berpihak’ pada Indonesia. Terbukti dengan kucuran utang senilai USD500 juta dari Asian Development Bank (ADB). Wamenkeu Suahasil Nazara menjelaskan dana itu diberikan terkait proyek pinjaman berbasis kebijakan (policy based loan) untuk menjalankan riset terkait kebijakan.[11]

Tentu saja support kebijakan perlu dilakukan agar agenda pesanan Barat–seperti reformasi belanja publik terkait Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk adaptasi iklim, bantuan sosial, dan program aktivasi pasar tenaga kerja–[12] terjamin pencapaiannya.

Semua itu adalah bisnis ekonomi milenial. Proyek climate change akan menguntungkan negara G7 yang telah siap dengan teknologi mutakhir Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Atau, sekalipun disebut kebijakan berbasis bantuan sosial, pada hakikatnya berujung pada kapitalisasi layanan publik seperti asuransi dan digitalisasi.

Di era disrupsi RI 4.0, ‘bantuan sosial’ seperti penggunaan Kartu Indonesia Sehat hingga aktivasi pasar tenaga kerja pasti akan memanfaatkan teknologi digital yang dari hulu hingga hilir menjadi bancakan MNC global dan rekanannya. Lalu, apa untungnya buat rakyat? Tak ada.

Rakyat yang hanya menjadi pelengkap penderita itu kian menonjol saat Jokowi mencanangkan Indonesia sebagai favorite market pasar global. Demi merespons laporan Bank Dunia yang menyebutkan tingkat kemudahan bisnis (ease of doing business/EODB) Indonesia stagnan di posisi ke-73 dari 190 negara di dunia, Jokowi mendesak semua menteri ekonominya segera tancap gas.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan segera memanggil pemerintah daerah terutama terkait dengan keberadan Online Single Submission (OSS). OSS menjadi paket kemudahan bisnis yang diterapkan pemerintah beserta kemudahan bisnis lain seperti keringanan pajak, tarif kelistrikan, likuidasi, dan percepatan izin.[13]

Menteri BUMN Erick Thohir memang berencana membuka lebar-lebar keran investor asing. Jika sebelumnya Indonesia identik sebagai lahan investasi Cina, selanjutnya Erick akan membuka investasi bagi pengusaha Korea Selatan, Jepang, hingga Arab Saudi.[14]

Ekonomi liberal memang menjadi ruh kabinet Jokowi. Ekspansi BUMN yang menjadi salah satu klausul Konsensus Washington akan terus dijalankan Erick Thohir. Bahkan demi meningkatkan performa BUMN agar mampu ekspansi ke global market, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai BUMN perlu merekrut tenaga asing berpengalaman, seperti yang dilakukan Temasek, BUMN holding asal Singapura.[15]

Target Erick memang liberal dan berlebihan. Namun lebih tak masuk akal adalah target Menkominfo, Johnny G. Plate. Dia akan meneruskan “Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital” yang diinisiasi sejak 2016 demi mewujudkan “world’s biggest digital power” dengan ambisi memiliki startup hectocorn yakni startup bervaluasi USD100 miliar. Bagaimana tidak berkhayal, karena di dunia saat ini tidak ada startup yang mampu menembus angka itu.[16]

Menyikapi Masalah

Allah SWT berfirman, “Betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan, maka datanglah siksaan Kami (menimpa penduduknya) di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan Kami, kecuali mengatakan, ‘Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang zalim.’” (TQS al-A’raaf : 4-5).

Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut Ibnu Katsir menyatakan bahwa negeri yang dibinasakan Allah itu karena para penduduknya menentang rasul-rasul Kami dan mendustakan mereka, sehingga mereka ditimpa kehinaan di dunia yang terus berlangsung sampai kepada kehinaan di akhirat.

Cukuplah Alquran yang mengingatkan akan masa depan dunia ataupun nasib rezim yang zalim terhadap ajaran Islam dan umatnya ini. Dukungan negeri muslim terhadap agenda kuffar, baik War on Terror (WoT)–yang memburu muslim ‘radikal’– ataupun agenda World Trade Organization (WTO)–yang memperlebar kesenjangan dunia lewat liberalisasi ekonomi dan pasar global– tak ubahnya bagai mendukung rumah laba-laba, rapuh dan siap hancur sewaktu-waktu.

Demikian pula barisan institusi atau person yang lantang dan latah menghujat ajaran Islam–Khilafah, terminologi kafir, hingga cadar dan celana cingkrang–sembari patuh menjalankan target-target ekonomi kapitalistik, bagaikan serangga yang menempel pada rumah laba-laba.

Disangkanya jaring-jaring itu kukuh menyangga semua beban. Padahal, menopang dirinya saja tak sanggup, apalagi menanggung beban semua mangsa yang dijeratnya.

Karena itu, tetap berpegang teguh pada tali agama Allah-lah yang mampu menyelamatkan masyarakat bahkan seluruh dunia. Melalui dakwah untuk mengubah kesalahan opini menjadi kesadaran yang membawa pada kebangkitan Islam, sebagaimana ditunjukkan Rasulullah Saw.

Sosialisme hanya mampu bertahan selama 70 tahun, demikian pula kapitalisme yang baru menggurita kekuasaannya sejak 1945 saat AS muncul dari isolasinya. Bisa jadi umur Kapitalisme pun tak berbeda jauh dengan Sosialisme.

Masa itu sebentar lagi, seperti ramalan lembaga think tank AS, tinggal menuju masa Islam kembali berjaya. Maka, tak perlu khawatir dengan segala kesulitan hidup, termasuk cara-cara kotor yang digunakan rezim untuk menutupi kebobrokannya. Karena fajar Khilafah akan menjelang, setelah dunia tertutup oleh kegelapan yang menyesakkan. Insya Allah. [MNews]


[1] https://www.aljazeera.com/ajimpact/civil-unrest-world-impacting-financial-markets-191024182736887.html

[2] https://tirto.id/ketika-bayang-bayang-resesi-kini-menghantui-dunia-ejwN

[3] Ibidem 2

[4] Ibidem 2

[5] Ibidem 1

[6] https://internasional.republika.co.id/berita/pykdwu382/mesir-perlonggar-pengamanan-setelah-demonstrasi-digagalkan

[7] Ibidem 1

[8] Ibidem 1

[9] https://www.goriau.com/berita/baca/rizal-ramli-radikalisme-terus-digoreng-tutupi-masalah-ekonomi.html

[10] https://www.aljazeera.com/ajimpact/civil-unrest-world-impacting-financial-markets-191024182736887.html

[11] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191025201350-78-442978/ri-terima-pinjaman-dari-adb-us-500-juta-untuk-riset-kebijakan

[12] Ibidem 11

[13] https://republika.co.id/berita/q00eq0440/kemudahan-bisnis-indonesia-stagnan-ini-langkah-airlangga

[14] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191026181359-92-443140/erick-tohir-ingin-lawan-investasi-china-dengan-arab-jepang

[15] https://tirto.id/tugas-berat-erick-garap-pasar-global-di-tengah-pusaran-korupsi-bumn-ekj2

[16] https://tirto.id/menkominfo-bermimpi-para-pendiri-startup-menentukan-ekon


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *