Sah! BPJS Naik Dua Kali Lipat. Pengamat: Cerminan Kezaliman Penguasa

MuslimahNews.com, NASIONAL – Ternyata, sudah sejak 24 Oktober 2019 lalu Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan diteken Presiden Jokowi. Perpres tersebut pun berlaku sejak tanggal yang sama dan sudah diunggah ke laman setneg.go.id.

“Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Perpres 82/2019 tentang Jaminan Kesehatan,” tulis Jokowi dalam pertimbangan Perpres tersebut.

Dengan ditekennya Perpres 75/2019, kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menimbulkan polemik di masyarakat itu pun resmi berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang dan menyasar seluruh kelas peserta BPJS Kesehatan.

Disebutkan dalam pasal 29, premi peserta penerima bantuan iuran (PBI) meningkat menjadi Rp42 ribu dari sebelumnya Rp25.500. Lalu pasal 34 beleid tersebut menyebutkan premi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III meningkat menjadi Rp42 ribu dari sebelumnya Rp25.500, premi Iuran peserta atau mandiri kelas II meningkat menjadi Rp110 ribu dari sebelumnya Rp51 ribu, dan premi peserta kelas I naik menjadi Rp160 ribu dari yang sebelumnya Rp80 ribu.

“Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [pasal 34] mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” tulis beleid aturan tersebut.

Baca juga:  Layanan Kesehatan: Hak Rakyat, Kewajiban Negara
Tangkapan layar dari salinan Perpres 75/2019 dari laman setneg.go.id | MNews

Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat ini justru akan meningkatkan jumlah peserta nonaktif hingga 60 persen dari total peserta, terutama peserta mandiri. Hal itu otomatis menurunkan pendapatan perusahaan dan malah kontraproduktif.

Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Foto: Sinar Keadlian.

Tercatat hingga pertengahan 2019, jumlah peserta nonaktif adalah 49,04 persen dari total peserta mandiri, meningkat dari laporan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu peserta nonaktif sekitar 40 persen, lalu per Juni naik jadi 49,04 persen karena fasilitas kurang memuaskan. Sekarang iuran naik, fasilitas juga belum memadai, saya perkirakan peserta nonaktif bisa sampai 60 persen,” ujar Timboel dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (30/10/2019).

Timboel mengatakan, jika peserta nonaktif benar-benar meningkat, masyarakat kembali ‘berjauhan’ dengan pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, lanjut Timboel, semangat pemerintah untuk mendekatkan masyarakat pada fasilitas kesehatan melalui program JKN menjadi luntur.

Bukan Soal Nominal

Pengamat kebijakan publik sekaligus doktor biomedik, Dr. Rini Syafri menyatakan kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak hanya persoalan nilai nominal. Akan tetapi cerminan kezaliman dan kelalaian penguasa dan negara yang luar biasa.

“Hal ini juga mencerminkan tentang buruknya visi rezim dan negara, di samping hak publik yang dirampas. Akan tetapi, semua ini dibenarkan atas nama perundang-undangan pada negara demokrasi,” ungkap Rini.

Baca juga:  Pelayanan Kesehatan BPJS Makin Tidak Manusiawi; Darurat Kebutuhan Publik pada Khilafah

Seharusnya, lanjut Rini, pemerintah belajar bagaimana para khalifah bersikap terhadap persoalan kehidupan masyarakat, yakni berkarakter pemimpin sebagai raa’in (pemelihara urusan rakyat) dan junnah (pelindung/pencegah) masyarakat dari berbagai kesulitan, serta pelaksana konsep sahih bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok publik.

“Negara (khilafah, red.) adalah pihak yang bertanggung jawab langsung sepenuhnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sehingga terjamin akses mudah setiap individu publik terhadap pelayanan kesehatan gratis berkualitas, hingga bagi yang berpura-pura sakit sekalipun,” papar Rini. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *