; Rezim Anti-Khilafah, Mengapa? - Muslimah News

Rezim Anti-Khilafah, Mengapa?

“Sistem Khilafah yang sedang dimonsterisasi ini, memiliki sistem yang kuat untuk menopang sebuah negara berdaulat. Maka wajar, para penjajah tak akan rela jika sistem Khilafah menaungi negeri.”


Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Carut marut dunia perpolitikan telah menjadi bagian penting dari dakwah Islam. Karena Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya urusan bernegara.

Seorang pendakwah harus menyampaikan seluruh ajaran Islam, termasuk masalah yang dianggap “sensitif” terhadap keberadaan penguasa. Borok yang menganga dalam kepengurusan negara ini adalah PR bersama para ulama Indonesia.

Rezim hari ini telah nyata membenci Islam politik. Terbukti dari ditangkapnya sejumlah ulama yang lantang mengoreksi penguasa dan mengkriminalisasi ajaran Islam yang bertentangan dengan kepentingan mereka.

Alih-alih mengapresiasi warganya yang ikut membangun bangsa dengan pemikiran dan suaranya, penguasa malah lebih menyukai membabat habis siapa pun yang berseberangan dengan mereka.

Miris apa yang diucapkan Menko Polhukam di awal masa jabatannya, Mahfud MD menjamin tidak ada sistem Negara Khilafah dalam Islam. “Yang ada hanyalah prinsip Khilafah dan itu tertuang dalam Alquran,” kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Dialog Kebangsaan Korps Alumni HMI (KAHMI), di Kalimantan Barat, Sabtu malam (26/10/2019). (Tempo.Co, 27/101/19)

Padahal, dalam kitab fikih Islam pertama di Indonesia karya ulama besar tanah air, Sulaiman Rasyid, telah jelas disebutkan bahwa Khilafah adalah persoalan politik dan ketatanegaraan. Bahkan beliau membahasnya dalam satu bab khusus: “Kitab Al-Khilafah”. Kitab ini telah menjadi rujukan wajib di perguruan tinggi dan menengah di Indonesia serta Malaysia sampai sekarang.

“Al-Khilafah ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. semasa beliau hidup dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khaththab, Utsman Bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Kepala negaranya adalah Khalifah.” (Sulaiman Rasyid, 1951: 494)

Para ulama terdahulu, bahkan kelima imam mazhab telah sepakat akan kewajiban khilafah. Fakta sejarah tak bisa ditutupi lagi. Khilafah dengan kegemilangannya tak terbantahkan. Hingga tak mungkin lagi bernarasi menegasikan Khilafah.

Akhirnya, narasi melawan ajaran Islam dibelokkan dengan membiaskan makna Khilafah dengan hanya sebatas substansi bukan simbol. Mereka terjebak dan salah menempatkan sebuah adagium “Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah”. Padahal, konteks syariat tidak boleh hanya mengambil substansinya saja.

Dalam fikih salat, mengandung substansi menghadap kepada Allah Swt dan merasakan kebesaran-Nya. Termuat pula di dalamnya tata cara salat sesuai tuntunan Rasulullah Saw. Jika tata caranya tidak sesuai syariat, walaupun substansinya adalah menghadap kepada Allah Swt, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut ibadah salat.

Begitu pun syariat Allah mengenai Khilafah, tidak boleh diambil substansinya saja, atau prinsipnya saja. Lebih dari itu, tata cara dan definisinya harus jelas sesuai dengan syariat.

Syariat telah jelas dan gamblang mendefinisikan Khilafah. Telah sepakat para ulama terdahulu tentang kewajiban menegakkan Khilafah. Bahkan, jumhur ulama menjadikan Khilafah sebagai Tajul Furudh, yaitu mahkota kewajiban.

Seluruh kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak akan terpenuhi tanpa adanya Khilafah. Namun, mengapa rezim hari ini seolah alergi dengan kata Khilafah, bahkan ajaran Khilafah disebut ajaran radikalisme yang akan memecah belah NKRI? Mengapa malah mengkriminalisasi para pengembannya dan menyebarkan agitasi bahwa Khilafah adalah ancaman bangsa?

Khilafah Musuh Demokrasi

Sungguh tak berkesudahan problematik kelas akut yang mendera bangsa ini. Bergantinya rezim tak membawa perubahan yang berarti, bahkan umat semakin menderita. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan rasa aman yang sangat mahal, telah berkelindan pada mayoritas penduduk negeri.

Di manakah kekayaan yang terkandung dalam perut bumi pertiwi? Di manakah hasil kekayaan laut di negeri maritim ini? Bukankah semua itu milik rakyat? Penguasa hanya diberi amanah untuk mengelolanya, bukan menjualnya. Apalagi untuk kepentingan pribadi dan partainya.

Wajar, di negeri demokrasi, rakyat hanya bisa mengemis sisa-sisa kerakusan para kapitalis yang berkolaborasi dengan penguasa. Mereka telah menjadi komprador-komprador yang siap menghisap kehidupan rakyatnya.

Politik itu kotor dalam sistem demokrasi, berebut kekuasaan menjadi hal biasa. Lihat saja bagaimana para politisi partai tanpa risih meminta jatah menteri dan kursi. Kontribusi mereka dalam menaikkan elektabilitas calon presiden kala itu bukan tanpa pamrih. Bukan ingin yang terbaik untuk rakyat. Namun, pengorbanan mereka harus dibayar dengan sebuah pertukaran yang sepadan, apalagi kalo bukan jabatan. Begitulah politik transaksional.

Akhirnya, koalisi gemuk di tubuh kabinet yang menampung balas jasa. Bukan lagi mempertimbangkan berjalan atau tidaknya program pemerintah, namun “sudah benarkah porsi pembagian kuenya?”. Jasa yang terbanyak dan signifikan tentu mendapat kue yang banyak dan manis.

Kenapa ngotot ingin mendapat kue? Tak lain tak bukan karena jabatan menteri didaulat sebagai ajang menaikkan pamor partai dan pundi-pundi perburuan rente partai. Bisa dibayangkan bagaimana kinerja lima tahun ke depan? Adakah untuk kepentingan rakyat?

Demokrasi telah menjadikan politik sekotor comberan. Bahkan orang-orang bersih jika terjebak dalam sistem ini, akan terkena bau busuknya. Para pengusung dan penikmat demokrasi itu telah terlalu menikmati gelimang harta dan kuasa, hingga tak rela pergi meninggalkan kursinya.

Itulah mengapa rezim hari ini memusuhi Khilafah. Khilafah akan mengusik kebahagiaan mereka. Tikus-tikus berdasi dan berpeci itu tak akan lagi mendapatkan rente jika Khilafah menjadi sistem negara ini.

Sistem Khilafah Wajib Diterapkan Jika Ingin Sejahtera

Sistem Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang berbeda 180 derajat dengan sistem demokrasi. Keunggulannya mampu memimpin dunia selama 13 abad. Hubungan yang harmonis antara rakyat dan penguasa hanya akan ditemui dalam sejarah kekhilafahan. Perpaduan tingginya iman dan takwa telah menjadi motor penggerak para penguasa dalam mengurusi ururan umat di dalam sistem Khilafah.

Hal demikian karena para pejabat yang lahir di sistem ini adalah sosok yang memahami Islam dengan benar. Menjadikan Alquran sebagai standar dalam membuat kebijakan. Takut pada azab Allah bagi penguasa yang lalai terhadap gembalaannya.

Selain karakter pemimpin/khalifah yang akan lahir bervisi akhirat, sistem Khilafah adalah syariat Allah Swt. Artinya di sini, Allah dengan kemahatahuan-Nya telah membuat sebuah sistem yang sesuai dengan fitrah manusia.

Jika demokrasi diakui masih belum menemukan kesempurnaan bentuknya, masih terus berproses menuju demokrasi terbaiknya, itu karena demokrasi buatan akal manusia yang terbatas. Sedangkan Khilafah adalah sistem langsung buatan Allah Swt yang sudah tidak diragukan lagi keabsahannya.

Sistem Khilafah menjadikan rakyat sebagai tuan, dan penguasa sebagai pelayan. Sumber daya alam yang terkandung di daratan dan lautan adalah milik rakyat. Pengelolaannya diserahkan pada penguasa untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Penguasa tak punya hak untuk menjual SDA pada pengusaha swasta apalagi asing, seperti yang terjadi sekarang ini.

SDA milik rakyat dikelola asing, wajar hasilnya diambil semua oleh asing. Disisakan sedikit untuk pemangku kebijakan yang memberi andil dalam memuluskan perampokan ini. Rakyat tak sedikit pun mendapatkan hasilnya. Maka, jangan berharap negeri ini sejahtera jika sistem demokrasi masih bercokol di sini.

Sistem Khilafah yang sedang dimonsterisasi ini, memiliki sistem yang kuat untuk menopang sebuah negara berdaulat. Maka wajar, para penjajah tak akan rela jika sistem Khilafah menaungi negeri.

Lewat para kompradornya, mereka melakukan segala daya dan upaya untuk menyingkirkan Khilafah, menciptakan narasi sesat dengan mengatakan Khilafah adalah ancaman keutuhan Indonesia, lalu mengkriminalisasi organisasi dan para pengembannya.

Oleh karena itu, jika rezim ini dengan kasat mata telah mencederai mandat rakyat, berlaku semena-mena, menangkapi siapa saja yang mengkritik kebijakannya, koruptor dilindungi, penjarahan SDA oleh asing-aseng-asong semakin menggila, lalu serempak membuat agitasi Khilafah adalah ancaman, berarti kebutuhan umat akan adanya sistem Islam mutlak adanya.

Penerapan aturan Islam secara kafah dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah urgen ditegakkan secepatnya, agar umat merasakan kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupannya. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *