Menggoreng Isu Radikalisme, Topeng Tutupi Hancurnya Ekonomi

Kembali, isu radikalisme digencarkan. Pada masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf ini, para menterinya rajin melemparkan narasi radikalisme di kementerian masing-masing. Membuat darah naik ke ubun-ubun, tudingan radikalisme para pejabat publik tersebut diarahkan kepada Islam dan umat Islam.


Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi. (Pegiat Literasi dan Pengamat Sosial Politik)

MuslimahNews.com, OPINI – Heboh narasi radikalisme yang dinyanyikan para menteri baru tentu bukan tanpa sebab. Tokoh nasional Rizal Ramli menengarai hal ini sebagai upaya pengalihan isu dari ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah ekonomi yang nyungsep.

Ini diungkap oleh akademisi Universitas Lampung, Budiyono. “Pemerintah dengan Kabinet Indonesia Majunya tidak mampu memperbaiki ekonomi Indonesia saat ini, apalagi dengan susunan Menteri Keuangan yang masih sama dari periode sebelumnya,” ujarnya. (Radartvnews.com, 28/10/2019).

Perang melawan radikalisme juga terang-terangan disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi. Mantan wakil panglima TNI itu dengan tegas mengakui diberi tugas Presiden Jokowi untuk mencari terobosan dalam menangkal radikalisme.Ia mengatakan sedang menyusun upaya-upaya menangkal radikalisme di Indonesia.

“Saya berpikir mungkin beliau (Jokowi) membayangkan juga bahwa belakangan ini potensi-potensi radikalisme cukup kuat, sehingga beliau berpikir pasti pak Fachrul mungkin punya terobosan-terobosan, lah, dalam kaitan menangkal radikalisme ini,” katanya. (indonesiainside.id, 27/10/2019)

Tak lama berselang, Fachrul Razi langsung menebar ancaman kepada para ustaz dan penceramah yang dianggapnya menebar radikalisme dan perpecahan. Menjadi sebuah tanya, parameter radikal seperti apa? Apakah ustaz yang menyampaikan dalil Alquran dan Sunah kepada kaum muslimin masuk kategori radikal? Bagaimana dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu? Apakah pasal ini juga termasuk radikal?

Pada 2018 lalu, pemerintah menyebutkan telah mengantongi data dari Badan Intelijen Negara (BIN) soal temuan 41 masjid di lingkungan kementerian dan BUMN yang terpapar paham radikalisme.

Terkait data tersebut, pemerintah akan mengadakan pendekatan kepada para ustaz. Sementara juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto meluruskan bukan masjid yang radikal, melainkan penceramahnya. (Liputan6.com, 23/11/2018).

Ketidakjelasan apa dan siapa yang termasuk dalam kategori radikal, menjadikan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia semakin ‘gerah’. Pasalnya, para ustaz yang dikriminalisasi dituduh sebagai penyebar ujaran kebencian bahkan membuat gaduh di tengah umat Islam atas ceramahnya.

Fakta yang terlihat di tengah masyarakat, justru mereka yang vokal mengkritik penguasa yang tak sesuai dengan aturan Ilahi yang langsung dicap radikal. Akhirnya tak sedikit ustaz yang dipenjarakan, bahkan tidak diizinkan untuk berceramah di berbagai tempat.

Radikalisme, Topeng Tutupi Ekonomi Jeblok

Bisa dipastikan, makin jebloknya perekonomian bukanlah disebabkan radikalisme. Sejak Jokowi-JK memimpin Indonesia, kondisi ekonomi terus mengalami kemunduran yang terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan diprediksi akan mengalami krisis.

Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan isu radikalisme yang didengungkan pemerintah bukan hal yang aneh. Menurutnya, isu ini akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan yang baru dilantik ini.

“Setahun ke depan agaknya akan digoreng terus isu 3R (radikalisasi, radikulisasi, & radikolisasi),” tulis RR, begitu dia biasa disapa, di akun twitternya @RamliRizal, Ahad (27/10/2019).

Hal senada juga dikatakan oleh tokoh masyarakat Papua, Christ Wamea yang mengingatkan agar pemerintah tidak melulu ‘jualan’ isu radikalisme. Dirinya khawatir isu itu sengaja dimunculkan menutupi masalah yang jauh lebih besar. “Seakan-akan radikalisme menjadi momok di negeri ini. Padahal yang jadi momok adalah ekonomi yang hancur,” kata Christ Wamea di laman resminya, Ahad (27/10/2019). (indonesiainside.id, 27/10/2019).

Sebenarnya, masalah paling besar yang harus segera diselesaikan ialah ekonomi yang jeblok. Pengusaha nasional Erwin Aksa membeberkan sejumlah keluhan dari pengusaha selama masa pemerintahan Presiden Jokowi 4,5 tahun terakhir. Dia bilang sejumlah sektor mengalami tekanan berat, utamanya sektor riil yang menjadi salah satu penggerak terbesar ekonomi dalam negeri.

“Kita ini merasakan sektor riil tidak bergerak. Daya beli turun, harga mahal. Itu tidak bergerak. Masyarakat tidak punya lagi space, tidak punya lagi tabungan untuk belanja lebih dari kebutuhan pokok mereka. Mereka tidak bisa lagi jalan-jalan, tidak bisa lagi liburan. Tidak bisa lagi belanja 2-3 kali per bulan. Jadi toko-toko pada sepi,” katanya dalam acara Diskusi Bareng Aliansi Pengusaha Nasional (APN) Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Inilah faktanya. Pertumbuhan yang macet. Utang yang tembus Rp5.000 triliun. Deindustrialiasi yang tak terbendung. Pengangguran yang membengkak dan lapangan kerja yang entah untuk siapa. Kita juga mengalami kemiskinan yang tak kunjung turun secara berarti. Harga-harga terus melambung. Pajak mencekik.

Sumber infografik: indonesiainside.id, 2018

Tapi fakta tersebut coba ditutup-tutupi dengan mengumbar mimpi lewat pidato Presiden Jokowi bahwa pendapatan rakyat Indonesia akan mencapai Rp27 juta per bulan. Masyarakat juga dikelabui dengan isu radikalisme seakan itu momok paling berbahaya, sementara sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang jauh lebih berbahaya penyebab ekonomi jeblok tak disikapi dengan serius.

Belum lagi Sri Muyani yang mengumumkan rencana akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond. Langkah Menteri yang baru dilantik tersebut diambil karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit, sementara kebutuhan negara membengkak.

Sri Mulyani menyatakan defisit APBN 2019 sebesar Rp199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019. Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun, sedangkan pendapatan hanya sebesar Rp1.189,3 triliun.

Kebijakan Ekonomi Islam

Cara paling jitu untuk menutupi satu masalah adalah dengan melahirkan masalah baru. Hal tersebut sering berlaku dalam sistem demokrasi kapitalisme. Lewat jajaran Menteri dikumandangkan perang melawan radikalisme. Tapi rezim masih “malu-malu” siapa sebenarnya yang mereka maksud radikal.

Telah menjadi jelas dan terang bagi kita, rezim ini masih terus berjalan dengan sistem demokrasi kapitalis menuju kehancuran. Rezim lemah dalam merespons tantangan persoalan sosial-politik. Di samping itu, ekonomi kian hancur dan dominasi asing menguat.

Sementara dalam sistem Islam (Khilafah) ada program aksi yang telah teruji menjalankan perekonomian.

Pertama, mengadopsi politik gotong royong di antara anggota masyarakat dengan berbagai cara dan sarana yang memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat di masa-masa awal berdirinya negara Islam di Madinah.

Kedua, mengkaji dengan sempurna potensi ekonomi umat yang dilakukan oleh para pakar, terkait dengan ketersediaan sembako, energi, dan lain-lain; termasuk kekayaan milik umum yang dikuasai swasta, baik asing maupun domestik. Begitu khilafah berdiri, kekayaan tersebut harus diambil alih dan dikelola oleh negara.

Ketiga, memutakhirkan data kependudukan dengan cepat dan seakurat mungkin, seperti jumlah orang miskin, menengah, dan kaya.

Keempat, membuat panduan dan arahan dalam penghematan belanja, agar masyarakat bisa fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Dengan begitu, distribusi barang dan jasa kepada seluruh rakyat bisa dijamin dengan baik.

Kelima, mengenai utang-utang yang diwariskan rezim sebelumnya, maka pembayarannya bisa dimoratorium. Dana yang tersedia bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negara.

Islam memandang bahwa utang-utang riba menciptakan masalah perekonomian yang besar, hingga kadar utang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu sesuai dengan persentase riba yang diberlakukan kepadanya. Akibatnya, ketidakmampuan individu dan negara dalam banyak kondisi menjadi perkara yang nyata.

Sesuatu yang menyebabkan terjadinya krisis pengembalian pinjaman dan lambannya roda perekonomian adalah ketidakmampuan sebagian besar kelas menengah dan atas untuk mengembalikan pinjaman dan melanjutkan produksi.

Dan pangkal dari krisis ekonomi sekarang adalah ekonomi ribawi yang salah satu pilar pentingnya adalah bursa saham yang merupakan transaksi batil, karena itu bursa saham harus ditutup selamanya.

Maka, seharusnya negara fokus pada sektor riil yang halal secara proporsional. Sistem ekonomi Islam benar-benar telah menyelesaikan semua keguncangan dan krisis ekonomi yang mengakibatkan derita manusia. Ia merupakan sistem yang difardukan oleh Tuhan semesta alam, yang Mahatahu apa yang baik untuk seluruh makhluk-Nya.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

“Apakah Allah Yang Maha Menciptakan itu tidak Mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan)? Dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui.” (TQS. al-Mulk [67]: 14)

Patut kita sadari untuk kembali pada penerapan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran dan tuduhan keji yang selalu disematkan pada umat Islam. Wallahu a’lam bish-shawab. [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *