; [Editorial] Rezim Represif Telah Kembali - Muslimah News

[Editorial] Rezim Represif Telah Kembali

Inilah yang terjadi sejak jilid pertama kekuasaan Jokowi. Praktik perang melawan radikalisme menjadi terkesan ‘mawur’ dan serampangan. Bahkan, nampak telanjang bahwa narasi radikalisme hanyalah jurus dewa mabuk untuk membungkam lawan politik dan mengalienasi kelompok kritis yang menginginkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih bermartabat sesuai Islam.


MuslimahNews.com, EDITORIAL — Setting lesehan ternyata tak mampu menutupi kesan “seram” dari susunan kabinet yang diumumkan Presiden Jokowi. Betapa tidak? Nama-nama dan jabatan yang ditetapkan menunjukkan bahwa fokus rezim baru lima tahun ke depan masih melanjutkan fokus agenda sebelumnya. Yakni menyukseskan liberalisasi ekonomi seraya mengencangkan proyek deradikalisasi sebagai penopangnya.

Bahkan proyek deradikalisasi nampaknya akan menjadi agenda utama. Ini terlihat dari penempatan Tito Karnavian yang berlatar kepolisian di posisi strategis sebagai Menteri Dalam Negeri, Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, serta Tjahjo Kumolo mantan Mendagri sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dilengkapi Nadiem Makarim sang pebisnis yang juga dikenal sangat pluralis di posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagaimana diketahui, salah satu tupoksi kemendagri adalah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sementara tupoksi kemenag salah satunya adalah melakukan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan.

Adapun tupoksi Menpan-RB adalah penyiapan perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan. Sementara tupoksi kemendikbud di antaranya merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Apa yang Presiden Jokowi pesankan saat pelantikan, melekat pada semua tupoksi ini. Salah satunya agar mereka serius menuntaskan persoalan radikalisme yang dianggap kian membahayakan. Membahayakan persatuan, kebinekaan, dan yang terutama, investasi modal asing.

Terbayang sudah, wacana screening dan pembersihan ASN serta aparat radikal yang akhir-akhir ini suaranya menguat, akan kian masif dilakukan di semua level kelembagaan dan kemasyarakatan. Begitu pun proyek deradikalisasi yang selalu disandingkan dengan moderasi Islam, ditengarai akan makin dikukuhkan melalui kebijakan keagamaan dan pendidikan.

Sekolah, kurikulum, guru, siswa, pesantren, santri, madrasah, ormas, masjid, majelis taklim, ulama, ustaz-ustazah semuanya akan menjadi sasaran proyek ini.

Dan semuanya terbaca dengan sangat jelas, baik oleh pengamat yang pro maupun yang kontra. Bahkan Profesor Din Syamsuddin sampai menyindir agar kemenag diganti nama dengan Kementerian Antiradikalisme saja.

Di luar itu, dunia maya pun tak akan luput dari incaran. Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD saat diwawancara salah satu stasiun TV. Menurutnya, medsos sudah saatnya ditertibkan karena selama ini (dianggap) telah menjadi alat yang membahayakan keutuhan bangsa dan ideologi negara.


Tak heran jika ada yang menengarai rezim kedua Jokowi ini akan lebih represif dari sebelumnya. Narasi radikalisme akan dijadikan alat legitimasi untuk menekan rakyat dan oposan agar selalu tunduk pada keinginan penguasa dan tak lagi berani menggagas dan/atau memperjuangkan perubahan mendasar, apalagi ke arah Islam.

Kriminalisasi, alienasi, dan brainwashing pun akan lebih gencar dibanding sebelumnya. Apalagi, kini penguasa telah memiliki dukungan internasional serta seperangkat proyek dan alat pukul untuk membungkam pelakunya. UU ITE salah satunya.

Penguasa memang nampak PeDe, tak peduli cap tangan besi dilekatkan pada tubuhnya, mengingat banyak pengamat yang menyatakan bahwa nomenklatur radikalisme masih osbcure alias kabur. Definisi hukum sekaligus unsur-unsur pelanggaran atau kejahatannya pun belum pernah diformulasikan.

Inilah yang terjadi sejak jilid pertama kekuasaan Jokowi. Praktik perang melawan radikalisme menjadi terkesan mawur dan serampangan. Bahkan, nampak telanjang bahwa narasi radikalisme hanyalah jurus dewa mabuk untuk membungkam lawan politik dan mengalienasi kelompok kritis yang menginginkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih bermartabat sesuai Islam.

Ya, Islam memang nampak menjadi sasaran utama proyek deradikalisasi ini. Mengingat geliat kebangkitan kesadaran akan rusaknya sistem hidup berdasar sekularisme demokrasi yang dimotori kelompok Islam dan ulama-ulama ideologis memang berbenturan dengan kepentingan kelompok penguasa yang telah diuntungkan oleh penerapan sistem rusak ini.

Siapa pun tahu, Indonesia hari ini sudah masuk dalam jebakan kapitalisme global, melalui agen-agen kapitalis yang berhasil duduk di kursi kekuasaan. Sistem demokrasi kapitalis neoliberal yang berbiaya mahal, nyatanya memang membuka jalan lebar bagi para pemilik modal menguasai sistem politik. Hingga wajar jika nyaris seluruh kebijakan yang dikeluarkan sangat prokepentingan pemodal dan abai terhadap kepentingan rakyat banyak.

Negara dalam sistem ini nampak berposisi sebagai pedagang, bukan pengurus umat atau pelindung mereka. Bahkan umat dan kekayaan mereka terus dieksploitasi hingga kehidupan umat kian lama kian sulit.

Negara dalam sistem ini pun sangat abai terhadap aspek moral dan agama. Karena keduanya dipandang sebagai ranah privat yang jika masuk ke ranah publik, maka bisa menghalangi kemajuan dan menjadi sumber konflik yang kontraproduktif dengan agenda liberalisasi ekonomi alias penjajahan.

Itulah kenapa praktik-praktik haram begitu merajalela. Ekonomi berbasis riba, bisnis berbau asusila, budaya konsumtivisme dan liberalisme, semuanya dibiarkan tumbuh subur karena dipandang membawa kemanfaatan material bagi kaum pemodal.

Itulah pula kenapa rezim ini begitu bersemangat membangun sumber daya manusia yang punya skill tapi minus akhlak mulia. Karena tema dari semua kebijakan bernegara adalah memutar mesin kapitalisme global di mana mereka turut mengambil keuntungan.

Padahal, tak bisa dinafikan jika semua ini jelas berujung pada kerusakan dan ketidakberkahan. Terbukti negeri ini makin dikuasai para konglomerat rakus, para koruptor berdasi, makelar yang menggadai negara demi kepentingan asing-aseng, serta dikuasai orang-orang yang anti-Islam. Dan rakyat kebanyakan terposisi sebagai korban.


‘Alaa kulli haalin, hadirnya kembali rezim represif tak perlu disikapi dengan rasa takut dan gentar. Karena semuanya memang merupakan keniscayaan sejarah.

Baginda Rasulullah saw bahkan telah mewacanakan tentang datangnya fase yang lebih sulit lagi. Sebagaimana termaktub dalam hadis dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»

“Akan datang ke pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan, saat itu pendusta dibenarkan, orang yang benar justru didustakan, pengkhianat diberikan amanah, orang yang dipercaya justru dikhianati, dan Ar-Ruwaibidhah berbicara.” Ditanyakan, “Apakah Ar-Ruwaibidhah?” Beliau bersabda, “Seorang laki-laki yang bodoh (Ar Rajul At Taafih) tetapi sok mengurusi urusan orang banyak.”

(HR. Ibnu Majah No. 4036. Ahmad No. 7912. Disahihkan Syekh Al Albani dalam Shahih wa Dha’if Sunan Ibni Majah No. 4036. Dihasankan oleh Syekh Syu’aib Al Arnauth dalam Ta’liq Musnad Ahmad No. 7912. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Sanadnya jayyid“. Lihat Fathul Bari, 13/84).

Hadis ini sejalan dengan sabda Rasul tentang kedatangan Khilafah Rasyidah yang kedua di akhir zaman, yang didahului oleh hadirnya masa kediktatoran alias rezim yang represif.

Dari Hudzaifah r.a., ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْف َعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. …

… Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. …

… Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.

(HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796))

Walhasil, setiap kita hari ini sesungguhnya sedang menapaki pilihan sejarahnya sendiri. Hingga apa yang dijanjikan Allah pasti akan benar-benar terjadi.

Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat. Yang memilih jalan di atas jalan kenabian. Menjadi perintis terwujudnya janji Allah bersama kelompok yang benar, sekalipun tantangan makin keras menghadang. Semoga istikamah, kuat, sabar, dan terjaga keikhlasan. Aamiin. [Editorial MNews | SNA]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *