Mimpi Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Naungan Neoliberalisme

Urusan perut selalu menjadi masalah dasar bagi manusia, sebuah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Meskipun ini merupakan masalah yang sepele, kebutuhannya tak bisa dibuat abai.


Oleh: Henyk Nur Widaryanti (Pemerhati Masalah Sosial Politik)

MuslimahNews.com, OPINI – Salah satu penentu keberhasilan sebuah pemerintahan adalah memastikan tidak adanya kelaparan di bawah pemerintahannya. Tak hanya itu, pencapaian swasembada pangan juga diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus pamor kedudukan. Namun, akankah mimpi itu dapat terjadi?

Lima tahun lalu, Desember 2014, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya dalam kuliah umum di Balai Senat Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi berjanji menjadikan RI swasembada pangan dalam waktu tiga tahun.

Tepat tiga tahun setelahnya, ternyata impian itu belum terwujud juga. Tercatat menurut data Ombudsman RI, total impor beras dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018) sebesar 4,7 juta ton, sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 mencapai 6,5 juta ton.

Angkanya tentu akan meningkat jika pada 2019 ada impor lagi. Terlebih kondisi kemarau cukup panjang seperti saat ini. Tidak hanya beras, kebutuhan pokok lainnya seperti gula, kedelai, dsb ternyata juga masih impor. Hal ini membuktikan target swasembada pangan belum tercapai.

Mengurai Masalah Swasembada Pangan

Dalam catatan sejarah, di tahun 1979-an Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. Akan tetapi, prestasi itu tak kunjung diraih kembali hingga saat ini. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa kondisi swasembada pangan saat ini susah dicapai. Menurutnya, tidak bisa membandingkan kondisi zaman Pak Harto dengan sekarang karena situasinya berbeda. Zaman dahulu penduduknya sekitar 130 juta jiwa, sedang sekarang 260 juta jiwa.

Ekonom INDEF, Rusli Abdullah menilai faktor kegagalan swasembada pemerintah terletak di perencanaan. Tepatlah istilah “gagal dalam perencanaan berarti merencanakan kegagalan”. “Perencanaan adalah masalah yang krusial. Kementerian Pertanian (Kementan) sempat dikritik Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa aspek perencanaan kurang optimal. Sebab, jika perencanaan beres, maka hasilnya akan baik,” kata Rusli. (indonesiainside.id)

Selain gagal dalam perencanaan, kondisi fisik lahan pertanian pun memprihatinkan. Kementerian ART/BPN pada 2017 mencatat 650 hektare lahan pertanian hilang (detik.com). Meskipun tidak semua disebabkan alih fungsi lahan, kita bisa melihat banyaknya pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan penambangan merupakan faktor pasti yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian.

Baca juga:  [Editorial] Kisruh Bawang Putih, Salah Satu Bukti Lemahnya Kedaulatan Pangan Indonesia

Mengejar Target “Zero-Hunger”

Pada Hari Pangan Sedunia tahun ini, tema yang diambil adalah “Tindakan kita adalah masa depan kita. Pola Pangan sehat, untuk #Zerohunger 2030”. Hari pangan sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober ini memperhatikan perlunya upaya yang lebih keras untuk mengakhiri kelaparan dan bentuk-bentuk kekurangan gizi lainnya. Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Stephen Rudgard, menyampaikan pencapaian “zero-hunger” bukan sekadar mengatasi kelaparan, tapi juga memelihara kesehatan bumi dan manusia.

Sebagaimana kita ketahui, masalah pangan selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Pola pangan yang tidak sehat serta gaya hidup yang kurang aktif menjadi faktor risiko pembunuh nomor satu di dunia. Kebiasaan ini membuat angka obesitas melonjak, tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara-negara berpendapatan rendah, di mana kekurangan dan kelebihan gizi sering terjadi bersamaan.

Saat ini, terdapat lebih dari 670 juta orang dewasa dan 120 juta anak perempuan dan laki-laki (5-19 tahun) mengalami obesitas, dan lebih dari 40 juta anak balita kelebihan berat badan. Sementara, lebih dari 800 juta orang menderita kelaparan.

Di Indonesia, 30,8 persen anak tergolong stunting (kekerdilan), 10,2 persen anak-anak di bawah 5 tahun kurus dan 8 persen mengalami obesitas. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan semua pihak menggalakkan agenda Obor Pangan Lestari (Opal) untuk menyukseskan program “zero-hunger”. Opal diklaim sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengintensifkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau food security and vulnerability atlas (SFVA).

Neoliberalisme Penyebab Target Ketahanan Pangan Akan Gagal

Persoalan hilir dari buhul besar masalah ketahanan pangan adalah kemiskinan dan kurang gizi. Dari data yang diperoleh, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar, yakni sekitar 25,14 juta jiwa. Kemiskinan ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara ideal. Bagaimana tidak? Dengan penghasilan serba minim, mereka tak lagi mampu membeli bahan makanan yang mengandung gizi seimbang.

Baca juga:  Politik Sawit Negara Berduit

Alhasil, masalah stunting selalu menghantui negeri ini, terutama di wilayah pedesaan. Tak mampunya keluarga dalam memenuhi gizi si kecil membuat pertumbuhan anak terhambat.

Begitu pun masalah obesitas yang menggelayuti setiap saat. Bagi masyarakat perkotaan, seabrek kegiatan membuat mereka cenderung memilih pola hidup dan makan yang serba instan, alhasil obesitas pun tak terelakkan.

Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Masalah ini tidak akan timbul jika tidak disulut penyebabnya. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang berprinsip kebebasan menjadi tertuduh utama. Di mana setiap individu bebas melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, bebas mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan lainnya.

Sebagai contoh, pembukaan lahan tambang tanpa memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) –sebagaimana ditunjukkan film dokumenter Sexy Killer-, membuat kehidupan masyarakat di sekitar penambangan tidak karuan. Mulai dari pencemaran lingkungan, hilangnya lahan pertanian, hingga hilangnya nyawa, dirasakan oleh mereka yang tak menikmati hasil tambang sepeser pun.

Pembangunan perumahan elite juga menuai masalah akibat kebanyakan diambil dari lahan pertanian warga. Lahan pertanian berkurang, rumah satwa-satwa seperti ular atau binatang lainnya pun ikut hilang. Jika predator tertinggi dalam urutan rantai makanan ini hilang, maka hama tanaman seperti tikus akan menyerbu lahan pertanian dan dipastikan menyebabkan panen gagal.

Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, seperti jalan tol, gedung-gedung pencakar langit, bandara, dsb, juga membuat alih fungsi lahan. Lahan yang sebelumnya sebagai pertanian, dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan beton raksasa.

Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan penerapan ekonomi berbasis ribawi, turut memberikan andil besar dalam pola konsumsi masyarakat. Masyarakat jadi gemar berutang tanpa menimbang kebutuhan mendesak atau sekadar pemuas keinginan saja. Bahkan, mereka rela belanja dengan sistem kredit berbunga. Walhasil, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran dari pendapatan, cenderung memenuhi kebutuhan eksistensi diri daripada perut sendiri.

Baca juga:  Refleksi Ekonomi 2018

Banyaknya pengangguran juga disebabkan lapangan pekerjaan yang terbatas. Sudahlah pekerjaan tak kunjung dapat, mengolah tanah pertanian pun sekadar jadi buruh saja. Akibatnya, mereka susah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Makan seadanya tanpa peduli gizi seimbang, yang penting bisa menyambung kehidupan.

Agar Ketahanan Pangan Terealisasi

Islam adalah sistem aturan yang kompleks. Masalah ketahanan pangan dapat diselesaikan dengan mudah oleh Islam. Setidaknya ada lima prinsip pokok tentang ketahanan pangan yang bisa digagas dan diterapkan, yang pernah dijalankan di masa panjang dari Kekhilafahan Islam, yang tetap relevan hingga masa-masa mendatang.

Prinsip pertama, optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Ada peran berbagai aplikasi sains dan teknologi, mulai dari mencari lahan optimal untuk benih tanaman tertentu, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama, hingga pemanenan dan pengolahan pascapanen.

Kedua, adaptasi gaya hidup, agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan. Konsumsi berlebihan justru berpotensi merusak kesehatan (wabah obesitas) dan juga meningkatkan persoalan limbah. Nabi mengajarkan agar seorang mukmin baru makan tatkala lapar dan berhenti sebelum kenyang.

Ketiga, manajemen logistik, di mana masalah pangan beserta yang menyertainya (irigasi, pupuk, antihama) sepenuhnya dikendalikan pemerintah, yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif pada saat ketersediaan mulai berkurang. Di sini teknologi pascapanen menjadi penting.

Keempat, prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrem dengan mempelajari fenomena alam seperti curah hujan, kelembapan udara, penguapan air permukaan, serta intensitas sinar matahari yang diterima bumi.

Kelima, mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan. Mitigasi ini berikut tuntunan saling berbagi di masyarakat dalam kondisi sulit seperti itu. (Fahmi Amhar, 2018)

Inilah prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan. Cara ini hanya bisa terwujud jika didukung sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, dan sistem Islam lainnya.

Kombinasi sistem yang hebat ini akan mewujudkan ketahanan pangan yang diimpikan. Maka, masihkah kita berharap pada sistem ekonomi dan pemerintahan ala kapitalis seperti saat ini? Wallahu a’lam bishawab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Mimpi Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Naungan Neoliberalisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *