Kabinet Baru, Indonesia Maju?

“Mengatasi problem negara tak cukup ganti kepala atau pembantu saja. Harus ada perubahan mulai dari paradigma hingga ideologinya.”


Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

MuslimahNews.com, OPINI — Publik tercengang dengan komposisi pemerintahan yang baru dilantik. Total ada 4 menteri koordinator, 30 menteri teknis, dan 4 pejabat setingkat menteri. Komposisi menteri baru Jokowi banyak berlatar pengusaha, politisi, pemilik media, dan kaum milenial.

Pembagian jatah kursi dinilai sudah proporsional. PDIP mendapat jatah terbanyak. Sesuai dengan janji Jokowi pada Megawati. Masing-masing parpol juga sudah mendapat jatah kursi menteri. Kalau tak jadi menteri, mereka dapat jatah kursi wakil menteri. Dan bagi-bagi kue kekuasaan pun berakhir.

Pemilihan menteri di Kabinet Indonesia Maju mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, mereka yang terpilih tak terduga. Seperti Menteri Agama dari latar militer. Selepas masa orba, Menteri Agama selalu menjadi jatah NU mengisi jabatan itu. Tak ayal, banyak kyai NU menyayangkan keputusan Jokowi. Demi menyenangkan para pendukung diredamlah isu itu dengan mengangkat salah satu kader senior NU, Zainut Tauhid Sa’idi dari PPP sebagai Wakil Menag.

Setali tiga uang, posisi Mendikbud yang biasanya menjadi jatah kader Muhammadiyah justru diberikan pada mantan bos Gojek, Nadiem Makarim. Sementara Muhadjir Effendy menjabat sebagai Menko PMK.

Infografis Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 | sumber: pkpberdikari.id

Jokowi berani keluar dari pakem. Ia tak lagi memakai jalan lama dalam memilih menteri. Tak ingin disebut boneka atau kader partai, ia mengumumkan para menterinya secara langsung di selasar istana.

Setelah melantik para menteri dan wakil menteri, ia pun berkelakar bahwa periode kedua harus menjadikan Indonesia Maju seperti nama kabinetnya. Melansir merdeka.com, 23/10/2019, “Tidak ada target 100 hari, karena ini melanjutkan sebelumnya,” ujar Jokowi.

Beberapa yang menjadi catatan dan perlu pembenahan lanjut Jokowi adalah defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan upaya menarik investasi sebanyak-banyaknya. “Saya juga sudah berbicara kepada para menteri terkait reformasi birokrasi harus dilakukan konkret. Hal-hal yang ruwet harus disederhanakan,” pungkasnya.

Jokowi juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan kerja cepat, keras, dan produktif. Ia berpesan kepada para menterinya agar tak korupsi, tidak terjebak pada rutinitas monoton, selalu mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusinya serta serius dalam bekerja. Kombinasi latar militer, pengusaha, milenial, dan media menyiratkan pesan kabinet di lima tahun mendatang.

Pertama, menteri dari militer dan penegak hukum. Kementerian ini diisi oleh Mahfud MD, mantan ketua MK, sebagai menko polhukam; Tito Karnavian, mantan Kapolri, sebagai Mendagri; Fachrul Razi sebagai Menteri Agama; dan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Narasi yang sama-sama muncul dari beberapa kementerian berlatar militer itu sama. Yaitu proyek deradikalisasi dan pembersihan aparatur negara dari paparan radikalisme. Bahkan, Ryamizard Ryacudu menyelipkan pesan untuk Prabowo agar membersihkan TNI dari radikalisme, khilafah, dan ISIS.

Hal ini menyiratkan bahwa di periode dua Jokowi, proyek deradikalisasi masih terus digencarkan. Perang melawan radikalisme juga masih menjadi ‘dagangan’ narasi yang laris manis. Terlebih, Jokowi memberi tugas khusus menangani radikalisme kepada Menteri Agama. Itulah mengapa ia memilih sosok militer sebagai Menag. Dan deradikalisasi komplet terkoneksi beberapa lembaga kementerian ini. Mereka satu suara.

Kedua, menteri berlatar pengusaha dan pemilik media. Di antaranya ada Erick Thohir sebagai menteri BUMN; Wishnutama sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif; Nadiem Makarim sebagai Mendikbud; Bahlil Lahadalia sebagai kepala BKPM, dan lainnya yang berlatar pengusaha.

Pemilihan latar pengusaha mengindikasikan bahwa periode dua Jokowi akan fokus pada persoalan ekonomi. Dengan direkrutnya para pengusaha di lingkaran kekuasaan, diharapkan mampu mengubah wajah ekonomi Indonesia yang lima tahun terakhir yang hanya tumbuh stagnan di 5,3 persen saja. Lembaga-lembaga ini sepertinya juga terkoneksi dengan target SDM siap kerja dan mengembangkan ekonomi digital berbasis RI 4.0.

Ketiga, menteri milenial. Di antara menteri paling milenial di KIM (Kabinet Indonesia Maju) adalah Nadiem Makarim. Ia menjadi sorotan lantaran jabatannya yang tidak pas dengan riwayat pendidikan dan kariernya sebagai pebisnis. Terlebih ia minim pengalaman di dunia pendidikan. Jokowi pun menitip pesan agar Mendikbud mampu mencetak SDM yang siap kerja sesuai kebutuhan industri.

Pemilihan menteri dari milenial dinilai sebagai bentuk terobosan baru Jokowi. Pertanyaannya, sejauh mana menteri muda mampu menyelesaikan persoalan pendidikan? Masalah pendidikan tak hanya siap kerja, tapi lebih kepada karakter dan kepribadian yang makin tak karuan. Mampukah ahli bisnis mengatasi itu?

Tak heran bila banyak pihak meragukan pembaharuan yang dilakukan Jokowi. Menteri tak sesuai bidang dan banyak berlatar pengusaha dianggap lebih berisiko. Sebab, menteri yang tak sesuai bidang keahliannya justru lebih memakan banyak waktu untuk belajar, beradaptasi, dan kemampuan leadership yang berbasis keahlian.

Kabinet Baru, Indonesia Bakal Maju?

Sebagaimana slogannya, kabinet ini diharapkan mampu memajukan Indonesia. Tugas Jokowi semakin berat. Persoalan yang belum tuntas dan tertunaikan dibebankan pada sosok-sosok baru. Sebut saja utang BPJS Kesehatan yang terus menunggak dan kenaikan premi yang menuai protes.

Berikutnya persoalan hukum, HAM, dan KPK yang berada di ujung tanduk. Ada pula kasus karhutla, impor pangan, disintegrasi, keamanan, dan berbagai masalah lainnya.

Mampukah para menteri baru menyelesaikannya dalam lima tahun mendatang? Berani mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat; berani melawan dominasi kapitalis Timur dan Barat; menolak segala bentuk liberalisasi ekonomi yang membuat negeri ini seperti ayam mati di lumbung padi.

Sejatinya, keberanian melawan ideologi kapitalismelah yang dibutuhkan negeri ini. Bukan hanya mereformasi birokrasi, tapi juga merevolusi sistem yang melingkupi. Meski menteri diganti jika sistemnya sama, tak banyak perubahan.

Bila sistem pemerintahannya tetap demokrasi, birokrasi tak akan bersih dari korupsi. Sebab demokrasi sendiri membuka celah korupsi. Bila sistem ekonominya masih kapitalis liberal, Indonesia maju hanya akan menjadi harapan semu. Penguasa kekayaan alam dan ekonomi tetap menjadi milik kapitalis. Yang bermodal yang menguasai hajat kehidupan.

Itulah prinsip kapitalis liberal. Bila sistem sosial masyarakatnya masih menganut paham sekularisme, generasi unggul dan berkualitas hanya berhenti di atas kertas. Bagaimana mungkin lahir generasi mulia dan beradab, sementara agama dijauhkan dari kehidupan manusia?

Wajah Indonesia sepertinya tak jauh beda dari sebelumnya. Bahkan bisa jadi lebih parah dari sebelumnya. Pemilihan menteri dan wakil menteri tak lebih sekadar berbagi kepentingan dan kue kekuasaan sebagai konsekuensi transaksi politik atas pemenangan pilpres 2019. Tak ada politik gratisan. Semua harus berbalas imbalan.

Maka dari itu, mengatasi problem negara tak cukup ganti kepala atau pembantu saja. Harus ada perubahan mulai dari paradigma hingga ideologinya.

Dan tak pernah lelah kami sampaikan, Islam sebagai satu-satunya jalan revolusi dari filosofi hingga birokrasi. Mau menunggu berapa lama lagi untuk sadar diri bahwa negeri ini membutuhkan Islam sebagai solusi hakiki? [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *