Berlanjut Lagi, Rezim Gagal dan Eksploitatif Jilid 2

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah berlangsung pada Ahad, 20/10/2019. Deretan pemimpin dunia juga turut hadir dalam pelantikan tersebut. Selang beberapa hari pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin, diumumkan pula jajaran menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23/10/2019.


Oleh: Rindyanti Septiana S.Hi. (Pegiat Literasi dan Pengamat Sosial Politik)

MuslimahNews.com, OPINI – Rezim jilid II telah resmi, namun perjalanan kepemimpinan sebelumnya belum menunjukkan bukti atas keberhasilan rezim dalam memimpin. Kegagalan demi kegagalan justru semakin terkuak.

Misalnya saja, mengatasi masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dewan Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid menilai, pemerintah Indonesia berupaya mengingkari fakta-fakta terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan dengan menyalahkan masyarakat lokal dan peladang sebagai pihak yang bertanggung jawab.

“Yang dikambinghitamkan adalah masyarakat lokal. Itu pernyataan yang semakin melanggengkan stigma negatif terhadap masyarakat lokal. Ini sebenarnya menunjukkan kegagalan negara,” papar Khalisah. (Kompas.com, 16/9/2019)

Sementara itu, pangan impor juga mencekik leher petani dan rakyat. Kedaulatan pangan menjadi satu dari sembilan program prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Nawacita. Pada awal kepemimpinannya, ia menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Jauh panggang dari api. Alih-alih swasembada pangan, komoditas pangan impor malah membanjiri Indonesia.

Dilakukan impor beras hingga mengakibatkan harga beras terus menanjak, baik di tingkat grosir maupun eceran. Tercatat beras impor yang masuk sebanyak 400 ton pada Oktober 2018 ke gudang Bulog.

Komoditas lain yang juga diimpor, yaitu gula. Impor gula dilakukan setiap tahun, diikuti dengan penambahan jumlah impor gula. Tahun 2014, impor gula tercatat 2,96 juta ton. Sementara, akhir tahun lalu, angkanya sudah mencapai 5,02 juta ton.

Selain itu, komoditas garam industri juga diimpor setiap tahun. Tahun 2014 impor garam terpantau sebesar 2,26 juta ton. Sempat ditekan pada 2015 menjadi 1,86 juta ton. Namun, kembali melonjak pada 2016 menjadi 2,14 juta ton. Impor garam kembali bertambah menjadi 2,55 juta ton pada 2017 dan sebesar 2,83 juta ton pada 2018.

Baca juga:  [Editorial] 100 Hari Mempertahankan Rapor Merah Kekuasaan

Jika melihat data di atas, menunjukkan kegagalan semakin jelas di hadapan mata kita. Ditambah lagi, pemalakan BPJS semakin menyakiti rakyat. Kenaikan iuran BPJS dua kali lipat yang akan berlaku pada awal tahun 2020, serta memaksa rakyat untuk membayar iuran jika menunggak dengan langsung mendatangi dari rumah ke rumah.

Sementara, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan layak tidak didapatkan rakyat meski telah memiliki kartu BPJS. Negara yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan, seolah lepas tangan. Maka menjadi sebuah mimpi bagi Rezim Jilid II ini untuk mengentaskan kemiskinan pada 2045.

Alih-alih menyejahterakan rakyat, rezim sekarang, kebijakan ekonominya justru semakin liberal. Kekayaan alam yang sesungguhnya merupakan milik rakyat yang harus dikelola negara dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, justru banyak dirampok atas nama investasi.

Mempertahankan Sistem Kapitalisme, Mustahil Sejahtera

Indonesia masih dalam krisis multidimensional. Tentu, semua ini merupakan produk dari sistem hidup dan kehidupan yang selama ini diterapkan. Yaitu, sistem kapitalisme dalam segala bidang. Karenanya, untuk keluar dari kegagalan demi kegagalan yang terus terjadi, tidak dapat bila hanya ganti orang dengan membiarkan sistem yang selama ini berlaku. 

Memilih sistem kapitalisme sama saja dengan mempertahankan kegagalan. Sebab, bukan hanya di Indonesia, AS sebagai gembong kapitalisme mengalami hal serupa. Dalam buku America Number One, Andrew L. Saphiro memaparkan bahwa Amerika nomor satu dalam segala-galanya: sains dan teknologi, ekonomi, kriminal, utang, pelanggaran HAM, diskriminasi, kesenjangan, penyimpangan perilaku sosial, serta peredaran obat terlarang dan obat bius.

Meski telah memimpin pada periode sebelumnya, namun kemiskinan masih dirasakan jutaan rakyat negeri ini. Kekayaan alam terus dijual pada asing, utang negara makin menumpuk, pajak kian mencekik leher, para koruptor terus bertambah tiap tahunnya, beban hidup semakin berat.

Semua catatan buruk ini dirasakan oleh seluruh rakyat, muslim ataupun nonmuslim. Siapa yang suka dengan sistem yang melahirkan keburukan-keburukan seperti ini?

Maka, seharusnya negara hadir untuk me-ri’ayah rakyat dengan cara yang benar dan tepat, sehingga rakyat mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera. Kesejahteraan mustahil terjadi jika masih mempertahankan sistem kapitalis serta mengabaikan syariat-Nya.

Baca juga:  Reshuffle atau Resistem?

Islam, Sistem Kehidupan Rahmat Bagi Seluruh Alam

Rahmat bagi seluruh alam itu akan muncul manakala kaum muslimin mengimplementasikan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw, yakni risalah syariat Islam dengan sepenuh keyakinan dan pemahaman yang bersumber pada Alquran dan Sunah.

Manakala umat Islam telah jauh dari kedua sumber tersebut dan telah hilang pemahamannya terhadap syariat Islam, maka tidak mungkin umat ini menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menutupi syariat Islam dan upaya menghambat serta menentang diterapkannya syariat Islam pada hakikatnya adalah menutup diri dan menghalangi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam tafsir Shafwatut Tafasir Juz II/253, Al Ustadz Muhammad Ali As Shobuni memberikan catatan: Allah SWT tidak berfirman “wama arsalnaka illa rahmatan lilmukminin”, tetapi “…lil ‘alamin”, sebab Allah SWT menyayangi seluruh makhluk-Nya dengan mengutus Muhammad saw.

Kenapa demikian? Sebab, Rasul Saw. datang kepada mereka dengan membawa kebahagiaan yang besar, keselamatan dari kesengsaraan tiada tara, dan mereka mendapatkan dari tangannya kebaikan yang banyak baik dunia maupun akhirat.

Rasul Saw. mengajarkan mereka setelah kebodohan mereka, dan memberikan petunjuk atas kesesatan mereka, dan itulah rahmat bagi seluruh alam.

Bahkan, orang yang menolak risalahnya sekalipun (kuffar), masih dirahmati dengan kedatangannya lantaran Allah SWT mengakhirkan siksaan atas mereka dan mereka tidak disapu bersih oleh azab Allah sebagaimana kaum terdahulu, seperti ditimpa gempa, ditenggelamkan, dan lain-lain. 

Banyak contoh hukum syariat yang secara kasat mata menunjukkan keberpihakannya pada siapa pun (muslim atau nonmuslim) yang mendukung syariat Islam. Di antaranya adalah:

Pertama, kebijakan ekonomi umum. Islam memandang bahwa masalah ekonomi adalah buruknya distribusi kekayaan di masyarakat dan pemenuhan kebutuhan di masyarakat bukanlah pemenuhan total kebutuhan, tapi pemenuhan per individu secara menyeluruh.

Dari sini, kebijakan ekonomi yang dibuat adalah, pertama, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar (hajat asasiyah) yakni sandang, pangan, papan, bagi seluruh rakyat per individu. Tidak boleh ada yang lapar, telanjang, dan tidak bisa berteduh di suatu rumah (dimiliki maupun disewa).

Baca juga:  Kabinet Baru, Indonesia Maju?

Nabi Saw. bersabda, “Penduduk mana saja yang membiarkan salah seorang warganya kelaparan, Allah akan melepas jaminannya kepada mereka semua.”

Dalam hadis lain beliau Saw. bersabda, “Tidaklah beriman kepadaku, orang yang tidur nyenyak di malam hari sementara tetangganya kelaparan, padahal dia tahu.” Dalam hal ini negara memberikan peluang kerja seluas-luasnya dan menyantuni mereka yang lemah dan papa (fakir miskin). 

Kedua, negara memberi peluang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara tanpa membedakan satu dengan yang lain, untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan penyempurna hidup (hajat kamaliyah). 

Ketiga, negara wajib memberikan pengarahan dan batas kepada masyarakat agar dalam menikmati kekayaan yang dimilikinya mengikuti pola kehidupan yang khas, yakni senantiasa di dalam koridor kehalalan.

Apabila terjadi ketidakseimbangan ekonomi antara warga negara, dikarenakan kemampuan yang berbeda-beda, negara wajib melakukan penyeimbangan dengan memberikan bantuan cuma-cuma kepada kelompok masyarakat yang lemah dan papa agar mampu bangkit menjadi mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Allah SWT berfirman, “Agar jangan harta itu hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian.” (TQS. Al hasyr : 7).

Keempat, jaminan kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan gratis bagi semua warga negara Islam. 

Islam memerintahkan negara untuk menjamin kebutuhan kolektif masyarakat (tanpa membedakan kaya maupun miskin). Semua diberi kesempatan, dengan menggratiskan pendidikan dan memperluas fasilitas pendidikan, baik itu sekolah, universitas, masjid, perpustakaan umum, bahkan laboratorium umum.

Berdasarkan hal ini, maka mereka yang memahami realitas syariat Islam akan rindu untuk dihukumi dengannya. Betapa tidak, tanpa syariat Islam kehidupan menjadi sengsara.

Manakah yang hendak dipilih, menerapkan syariat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah saat ini ataukah menolaknya karena “ketakutan” yang tak berdasar atasnya? Sementara umat manusia terus berjalan menuju jurang kehancuran bahkan ke arah kebinatangan?

Adalah tidak layak umat Islam menolak penerapan syariat Islam dengan alasan adanya pluralitas masyarakat. Tanpa syariat Islam, jangan harap keberkahan dari langit dan bumi dinikmati oleh umat manusia.

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS. Al A’raf [7] : 96). Wallahu a’lam. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *