[Editorial] Antikritik, Cara Demokrasi Mempertahankan Eksistensi Diri

“Bagaimana pun, demokrasi tak mungkin membunuh dirinya sendiri dengan membiarkan ruang kritik dibuka lebar.”


MuslimahNews.com, EDITORIAL – Pertengahan tahun 2017, CNN Indonesia pernah merilis artikel bertajuk Gejala Antikritik Rezim Jokowi. Saat itu memang sedang marak terjadi penangkapan aktivis, baik dengan tudingan makar maupun tudingan melakukan penghinaan terhadap presiden melalui jejaring medsos yang dipandang melanggar UU ITE.

Namun jika diperhatikan, kian lama, sikap antikritik ini nampak tak lagi hanya sebatas gejala. Meski Presiden Jokowi kerap berusaha menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat, rezim ini kian mantap menampakkan diri sebagai rezim antikritik seraya melekatkannya dengan narasi perang melawan radikalisme dan ujaran kebencian alias hate speech.

Banyak bukti yang menunjukkan konklusi ini. Kekerasan berujung maut dan penangkapan sejumlah aktivis mahasiswa oleh aparat keamanan saat terjadi demo kolosal di mana-mana adalah salah satunya.

Sebelum itu, sejumlah rektorat mendapat tekanan agar mereka turut terjun membatasi kebebasan berpendapat mahasiswa dengan dalih mencegah radikalisme. Bahkan tak tanggung-tanggung, Menhan Ryamizard Ryacudu secara khusus melakukan roadshow ke kampus-kampus untuk mempropagandakan bahaya radikalisme di dunia pendidikan.

Kasus pencopotan ASN dan beberapa Dandim berlatar penyampaian kritik para istri pun menambah bukti bahwa pemerintahan Jokowi memang kian antikritik dan makin represif. Ini disusul dengan berbagai statement berbau ancaman bagi pelaku kritik, yang masif diaruskan oleh para pejabat negara di berbagai kesempatan.

Targetnya, tentu agar masyarakat, terutama aparat dan ASN, tak lagi berani mengkritik penguasa, apalagi menghinanya. Sekadar me-like status kritik pun siap-siap diberi tindakan.

UU ITE yang disahkan di masa pemerintahan Jokowi terbukti telah menjadi alat bungkam suara kritis masyarakat terhadap berbagai kebijakan penguasa. Bahkan khusus untuk ASN, pemerintah mewacanakan pembentukan sebuah tim atau satgas pengawas dan pembina ASN yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga (K/L). Dan negara pun siap menerapkan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti mengkritisi pemerintah, apalagi yang dipandang berpaham radikal.

Ndilalahnya, rakyat hari ini nampak kian sulit ditaklukkan. Dampak kebijakan zalim yang terus diproduksi penguasa rupanya telah memutus urat takut untuk bersuara lantang melalui berbagai kanal. Rakyat benar-benar cenderung nekat, siap melabrak seluruh barikade pengamanan penguasa meski tahu risikonya ramai-ramai dipenjara.

Lantas, mengapa rezim penguasa seolah bergeming atas semua kritik rakyatnya, bahkan tak khawatir dengan cap represif yang dilekatkan kepadanya?

Ternyata, memang inilah risiko yang harus dibayar penguasa, saat memilih konsisten menerapkan sistem demokrasi kapitalis neoliberal yang cenderung prokepentingan kapitalis. Karena pada praktiknya, sistem seperti ini sudah pasti akan menabrak proses partisipasi rakyat, sekaligus menihilkan proses dialog yang akomodatif terhadap kepentingan dan maslahat rakyat banyak.

Dengan demikian, jangan pernah berharap, soal hak-hak asasi manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan hal-hal normatif lainnya akan menjadi tolok ukur utama dalam pembangunan atau pengambilan keputusan. Kalaupun isu ini diangkat, semuanya hanya ada dalam konsep dan wacana di ruang-ruang sidang.

Dan faktanya, sepanjang rezim ini berkuasa, memang banyak kebijakan publik yang dikeluarkan benar-benar menyakiti hati rakyat. Bahkan kian menyulitkan kehidupan mereka.

Harga-harga kebutuhan pokok yang gagal ditekan meski kran impor dibuka lebar; kenaikan tarif layanan publik semacam pendidikan, BPJS, listrik, air PDAM, dan gas yang terus melangit; gap sosial yang makin lebar menganga; merangseknya pekerja asing di tengah pengangguran yang kian merebak; kasus-kasus kriminalitas dan dekadensi moral yang kian mengancam tapi terkesan tak serius diselesaikan; semuanya jelas menyakiti hati rakyat dan membuat mereka merasa hidup tanpa perlindungan dan ri’ayah penguasa.

Ini diperparah dengan tingkah laku pejabat yang cenderung pro asing dan rela menjadi makelar proyek bagi kepentingan menyejahterakan negara-negara asing. Sementara di saat sama, banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi dan berujung pelemahan fungsi lembaga antirasuah selevel KPK.

Padahal, mereka yang kena kasus adalah orang-orang yang kerap lantang berteriak “Saya Pancasila dan NKRI Harga Mati” serta julid terhadap mereka yang dianggap oposisi.

Fakta-fakta inilah yang terus menuai kekecewaan masyarakat, dan tak bisa dibayar dengan segala bentuk pencitraan. Bahkan meski pemerintah jor-joran membangun berbagai fasilitas infrastruktur, tetap saja dipandang GAGAL menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pengabdi masyarakat.

Karena rakyat tahu persis bahwa semuanya tidak akan gratis. Bahkan rakyat paham, bahwa pembangunan semua fasilitas itu hanya didedikasikan untuk kepentingan kapitalis.

Wajar jika sepanjang sistem ini diterapkan, negeri ini tak steril dari protes dan keriuhan. Kalaulah tak terjun di aksi massa, rakyat tanpa tabu mengungkap keluh kesahnya di ruang-ruang publik sebebas media sosial.

Itulah kenapa, jagat maya begitu ramai membincang realitas hidup yang makin sulit. Membincang para penguasa yang minus hati nurani. Membincang asing yang kian merajalela.

Dan di ruang bebas ini, rakyat dengan mudah menumpah kekesalan atas semua kebijakan yang jauh dari bijak.

Hingga di satu titik, tentulah kondisi ini akan dianggap membahayakan. Karena bagaimana pun, penguasa tetap membutuhkan legitimasi alias dukungan dari rakyat mereka, meski legitimasi itu harus diperoleh dengan cara paksa.

Dan sebagai pemegang kendali atas sumber-sumber kekuatan, negara akan dengan mudah melakukan semuanya. Media mainstream, kekuatan militer, polisi, bahkan ormas, semua digerakkan untuk membangun dukungan. Dan di saat sama, digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi di tengah masyarakat yang berpotensi melakukan penolakan.

Maka strategi belah bambu pun menjadi cara yang efektif untuk meredam suara-suara sumbang. Buzzer politik sekaligus agen-agen intelijen picisan pun menjadi bisnis menjanjikan. Mereka direkrut untuk mengukuhkan agenda setting yang sudah ditetapkan. Maka, keadaan pun menjadi aman terkendali. Meski sewaktu-waktu siap memanas dan meledak tak terkendali.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang memandang realitas buruk sistem ini sebagai bentuk penyimpangan dari penerapannya saja. Mereka beranggapan, bahwa pada dasarnya sistem demokrasi adalah sistem yang baik dan ideal. Orang-orangnyalah yang membuat demokrasi menjadi nampak buruk dan mengerikan.

Itulah yang membuat mereka masih berharap bahwa demokrasi masih layak dipertahankan. Hingga proses perubahan yang mereka perjuangkan, hanya bermuara pada tuntutan perubahan rezim alias perubahan kepemimpinan secara personal, bukan perubahan sistem secara radikal.

Mereka tak pernah berpikir, bahwa demokrasi memang punya banyak sekali cacat bawaan. Salah satunya adalah tawaran kebebasan semu yang menutup celah perubahan, apalagi perubahan ke arah tegaknya sistem Islam.

Mereka pun nampaknya lupa, bahwa demokrasi dan sistem kapitalisme neoliberal adalah sistem yang lahir dari rahim yang sama, yakni paham sekularisme yang menafikan peran Tuhan Pencipta Alam dalam kehidupan.

Kredo vox populi vox dei, sejatinya adalah penuhanan pada akal. Karena menurut demokrasi, rakyat alias akal manusialah sang pemilik kedaulatan. Dan darinya, semua aturan dibuat sebagai solusi problem kehidupan.

Begitu pun dengan prinsip kekuasaan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” serta teori “kontrak sosial” yang lekat dengan ide demokrasi. Prinsip ini sejatinya adalah penyerahan kekuasaan milik rakyat kepada sekelompok minoritas (sebagai penguasa dan wakil rakyat) yang nyatanya terdiri dari para pemilik modal. Karena nyatanya pula, hanya dengan kekuatan modal kursi kekuasaan dan perwakilan ini bisa diraih dan lantas digunakan untuk membuat kebijakan yang tentu akan prokepentingan pemilik modal.

Parahnya, semua prinsip demokrasi ini lantas dikukuhkan oleh konsep pembagian kekuasaan dalam tiga kelembagaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ini disandarkan pada konsep trias politica ala Montesquieu yang berpandangan bahwa kekuasaan tunggal pasti akan memunculkan sikap otoritarian.

Namun masalahnya, penolakan atas peran Tuhan alias agama, justru membuat tiga institusi kekuasaan ini seringkali berperan saling mengukuhkan kerusakan. Bahkan satu sama lain menjadi alat legitimasi penyimpangan, hingga akhirnya muncul istilah semacam korupsi berjamaah atau mafia peradilan.


Inilah fakta-fakta kebobrokan demokrasi yang tak mungkin dinafikan. Keberadaan rezim demokrasi yang antikritik memang tak perlu diherankan. Karena bagaimana pun, demokrasi tak mungkin membunuh dirinya sendiri dengan membiarkan ruang kritik dibuka lebar.

Oleh karenanya, sudah saatnya umat mencampakkan sistem rusak ini dan menegakkan sistem yang membawa kebaikan. Tak lain hanya sistem Islam yang memberi jaminan keadilan dan kesejahteraan, serta memberi kebebasan sepanjang ada dalam koridor syariat yang menjamin kebaikan-kebaikan.

Sistem pemerintahan Islam sejatinya tegak di atas landasan akidah dan standar hukum syara’. Dan prinsip ini dipegang teguh baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Sehingga di antara keduanya, tak ada yang merasa lebih istimewa. Satu sama lain justru akan saling mengontrol, karena paradigma penyelenggaraan kekuasaan adalah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Rabb Pencipta alam, bukan untuk mengejar kepentingan duniawi.

Lantas, bagaimana cara meyakinkan umat akan bobroknya sistem demokrasi di tengah kuatnya doktrin demokrasi sebagai sistem terbaik dan fitnah bahwa sistem pemerintahan islam justru sistem yang otoritarian?

Setidaknya ada tiga pendekatan komparatif yang bisa dilakukan.

Pertama, melalui pendekatan konseptual. Yakni umat dipahamkan tentang kecacatan demokrasi dari sisi konsepnya sendiri. Bahwa demokrasi adalah konsep yang absurd karena lahir dari logika berpikir filsafati yang jauh dari hakikat kebenaran. Bukan sebagaimana sistem Islam yang bersifat praktis dan solutif karena datang dari wahyu Allah yang kebenarannya mutlak dan Maha Menciptakan.

Konsep kedaulatan rakyat, konsep perwakilan, suara mayoritas, kontrak sosial ala demokrasi dan lain-lain, semuanya absurd dan saling menegasikan. Wajar jika Aristoteles sendiri menempatkan bentuk negara demokrasi sebagai bentuk terburuk suatu negara.

Kedua, melalui pendekatan fakta alias empiris. Umat perlu ditunjukkan fakta-fakta penerapan demokrasi yang penuh dengan standar ganda. Baik yang terepresentasi oleh partai pengusung maupun oleh negara yang diklaim sebagai kampiun demokrasi. Niscaya akan ditemukan banyak bukti bahwa sistem demokrasi adalah sistem khayali, dan hanya memunculkan kerusakan di muka bumi. Sementara sistem Islam terbukti dalam catatan sejarah merupakan sistem yang kebaikannya tak tertandingi.

Ketiga, melalui pendekatan akidah. Yakni dengan menghadirkan pandangan Islam tentang konsep kedaulatan, hakikat kepemimpinan dan kekuasaan, hakikat musyawarah dan penerapannya, serta bukti-bukti sejarah yang semuanya menunjukkan ada perbedaan diametral antara Islam dan demokrasi. Dan ditekankan, bahwa sebagai muslim, maka tentu hanya layak menjadikan Islam sebagai satu-satunya tuntunan dan jalan kehidupan.

Maka, tatkala misal Islam mengatakan “innil hukmu illaa lillaah” (tidak ada hak menetapkan hukum kecuali Allah), sementara demokrasi menyatakan kedaulatan membuat hukum ada di tangan rakyat melalui sistem perwakilan, maka seorang muslim yang ingin selamat dunia akhirat tentu akan meninggalkan demokrasi dan memilih Islam saja. Karena demokrasi jelas-jelas mengabaikan tuntunan syariat, bahkan akidahnya kufur karena menyekutukan Allah dalam pembuatan hukum.

Walhasil, dengan tiga pendekatan inilah umat diharapkan akan sadar bahwa mengukuhi sistem demokrasi akan berujung kekecewaan. Bahkan yang lebih fatal, akan menjauhkan mereka dari Islam, dari kemuliaan yang dijanjikan, dan dari keridaan Allah yang tentunya sangat didambakan.

Allah SWT berfirman,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” [QS. Al-Maidah: 50]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)

“Barang siapa mencari agama (sistem hidup) selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85]

Wallaahu a’lam. [Editorial MNews | SNA]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *