Pendapatan per Kapita Rp27 Juta/Bulan, Antara Mimpi dan Realitas

“Sebenarnya, mimpi Jokowi ini berdasar pada asumsi-asumsi kapitalisme yang absurd. Sehingga kapitalisme sebenarnya juga menjual mimpi, dan bahkan bisa dikatakan sebagai biangnya penjual mimpi.”


Oleh Ragil Rahayu, SE. (Komunitas Revo-Ekonomi)

MuslimahNews.com, OPINI — Pada pidato pelantikannya Ahad kemarin (20/10/2019) Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa di tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan; di tahun 2045, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 7 triliun dolar AS dan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Itulah target pemerintahan Jokowi periode kedua.

Presiden terpilih untuk kedua kalinya, Joko Widodo, memberikan pidato pascapelantikan dirinya, Ahad (20/10/2019. | Foto: tribunnews

Sontak, pidato Presiden ini membuat publik bertanya-tanya, bagaimana logikanya hingga muncul angka pendapatan Rp27 juta tersebut? Sebagaimana dilansir detik.com (20/10/2019), menanggapi hal tersebut peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra memandang rencana Jokowi untuk mencapai pendapatan per kapita Rp324 juta/tahun di 2045 bisa terealisasi jika pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7,5-8% setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2045 atau selama 26 tahun. Padahal, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya stabil di 5%, maka di tahun 2045 pendapatan per kapita hanya Rp156 juta/tahun. Hanya separuh dari mimpi Jokowi.

Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut Jokowi hanya jualan mimpi. Pidato Jokowi usai pelantikan tak menyebutkan sama sekali soal resesi, perang dagang, atau instabilitas politik.

Menurut Bhima, fokus jangka panjang seharusnya berhubungan dengan langkah strategis untuk menghadapi gejolak jangka pendek. Dia menjelaskan, rencana tersebut masih ‘ngawang-ngawang’. Saat ini, kata Bhima tantangan ekonomi dalam lima tahun ke depan justru akan semakin berat (detikfinance, 21/10/2019).

Mimpi Kesejahteraan di Bawah Kapitalisme-Demokrasi

Sebenarnya, mimpi Jokowi ini berdasar pada asumsi-asumsi kapitalisme yang absurd. Sehingga kapitalisme sebenarnya juga menjual mimpi, dan bahkan bisa dikatakan sebagai biangnya penjual mimpi.

Bagaimana tidak, kesejahteraan masyarakat diukur dari pendapatan per kapita. Padahal angka pendapatan per kapita diperoleh dari menggabungkan pendapatan semua rakyat Indonesia lalu dibagi dengan jumlah penduduk. Didapatkanlah angka rata-rata yang digunakan sebagai acuan tingkat kesejahteraan.

Tanpa memperhitungkan bahwa di dalam masyarakat kapitalis ada segelintir konglomerat yang luar biasa kaya dan ada banyak buruh yang diupah rendah. Dengan pendapatan per kapita, mereka dianggap memiliki rata-rata pendapatan yang sama.

Sebagai misal, di satu kampung yang penduduknya 1.000 orang, ada satu orang konglomerat seperti Susilo Wonowidjojo (Bos Gudang Garam) yang kekayaannya mencapai Rp166 triliun. Penduduk lainnya adalah buruh pabrik rokok yang bekerja padanya, petani tradisional, tukang becak, ojek online, dan pengangguran.

Pendapatan semua penduduk kampung tersebut ditotal, lalu muncullah angka pendapatan per kapita yang tinggi. Karena ‘sumbangan angka’ dari sang konglomerat, jadilah kampung tersebut dipandang sejahtera dan makmur. Hal ini tak menggambarkan kondisi sebenarnya. Bagaimana bisa seorang pengangguran dianggap sejahtera, hanya karena bertetangga dengan konglomerat.

Realitasnya, mayoritas pendapatan tersebut dikuasai sang konglomerat. Sementara para buruh harus puas dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang jika dibelanjakan memang akan memenuhi kebutuhannya, tapi pada level minimum, bukan optimum.

Para petani lebih miris lagi kondisinya. Para pengangguran bahkan tak punya penghasilan sama sekali. Tapi sistem ekonomi kapitalisme menutup mata atas realitas tersebut. Yang penting, di atas kertas, pendapatan per kapita tinggi. Inilah absurdnya konsep kesejahteraan ala kapitalisme.

Kapitalisme juga menutup mata terhadap dominasi segelintir konglomerat pada kekayaan alam yang semestinya menjadi kepemilikan umum rakyat. Bayangkan, satu gunung emas di Papua hanya dikuasai oleh satu korporasi yakni Freeport.

Sementara, pemilik sahnya yaitu seluruh rakyat Indonesia hanya mendapat recehan pajak dan kerusakan lingkungan yang diwariskan hingga tujuh turunan. Kalaupun ada trickle down effect, hanya dirasakan sedikit orang, yang secara nominal juga tak sepadan dengan aliran kekayaan alam yang keluar dari perut bumi pertiwi.

Skema Kapitalisme.

Selama Indonesia masih menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, kesejahteraan akan tetap menjadi mimpi yang tak kunjung nyata. Bahkan, seandainya di tahun 2045 pendapatan per kapita Indonesia benar mencapai Rp27 juta per bulan, itu bukan gambaran riil kesejahteraan rakyat secara umum. Ekonomi akan tetap dikuasai para konglomerat pemilik korporasi yang siap memberi ‘nutrisi’ pada para penguasa agar memuluskan dominasi mereka. Para penguasa akan dengan sigap membuat aneka aturan yang memudahkan investasi para pengusaha ini. Meski harus menggadaikan nasib ratusan juta rakyat Indonesia.

Maka, sistem ekonomi kapitalisme nan jahat ini selalu butuh legalitas dari negara. Proses demokrasi meniscayakan hal ini. Karena inti demokrasi adalah mengambil hak Asy Syari’ (Allah Swt) untuk mengatur manusia dengan syariat Islam.

Jadilah dalam demokrasi, aturan dibuat oleh manusia (parlemen), untuk manusia. Pertanyaannya, aturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan manusia yang mana? Yakni para manusia yang mampu membeli suara tersebut dengan lembaran-lembaran Rupiah. Sedangkan rakyat hanya bisa gigit jari menyaksikan pemimpin yang telah dia pilih secara demokratis justru membuat dan menerapkan aturan yang zalim.

Terapkan Sistem Ekonomi Islam

Jika rakyat Indonesia menginginkan kesejahteraan yang riil, bukan cuma mimpi, maka solusinya terapkanlah sistem ekonomi yang aktivitasnya riil yakni sistem ekonomi Islam. Islam memiliki terminologi yang unik tentang kesejahteraan yakni negara harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) secara orang per orang, bukan agregat.

Ukuran global seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan domestik bruto (PDB) tak boleh dijadikan acuan. Inilah yang mendorong para khalifah melakukan patroli setiap hari, bahkan di malam hari. Mereka membelah gurun dan menyusuri kampung demi memastikan setiap rakyatnya sejahtera.

Maka dalam khilafah, perkaranya bukan berapa nominal pendapatan per kapita, tapi sudahkah semua rakyat sejahtera. Inilah gambaran pelayanan yang sebenarnya, bukan sekadar pencitraan.

Selain itu, posisi khalifah dalam sistem Islam adalah pelaksana syariat dari Allah Swt. Khalifah bukan pembuat hukum. Syariat terjamin kebenarannya karena datang dari Zat yang Mahabenar, yakni Allah Swt. Khalifah tidak akan bisa kongkalikong dengan korporasi untuk memuluskan mereka menguasai kekayaan alam milik rakyat.

Dalam sistem Islam, kekayaan alam dipandang sebagai milik umum seluruh rakyat sehingga harus dikelola negara. Hasilnya diberikan pada rakyat demi memenuhi hajat hidup mereka. Negara diharamkan untuk menjual kekayaan alam tersebut pada individu swasta, baik lokal maupun asing.

Jadilah semua rakyat bisa menikmati kekayaan alam ini. Jadi, di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju jika menegakkan khilafah, bukan sekadar bermimpi sejahtera tanpa aksi nyata. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *