Demokrasi Antikritik

Berangkat dari kasus pencopotan Dandim di Kendari karena postingan kritis istrinya di fb pasca ‘drama penusukan’ pejabat negara, kita bisa mengambil pelajaran tentang sistem Islam dan sistem sekuler demokrasi dalam menyikapi kritik.


Oleh: Iffah Ainur Rochmah

MuslimahNews.com, FOKUS — Kritik semestinya menjadi hal yang wajar terjadi, karena manusia makhluk sosial. Bahkan, di era modern kritik juga dimungkinkan terjadi pada semua aspek kehidupan karena tersedianya perangkat, sarana, dan media yang mengakses aktivitas manusia lain tanpa batas ruang dan waktu.

Bila seorang figur publik yang sering bertemu masyarakat lebih mendapat ‘perhatian’, mulai dari penampilan fisik hingga isi pembicaraan dan perilakunya, apalagi seorang tokoh nasional yang sering mendapat publikasi media.

Bila seorang pribadi yang pengaruh ‘kebijakan’-nya terbatas pada segelintir komunitas harus siap dinasihati dan dikritik, apalagi seorang penguasa negara yang  kebijakannya berpengaruh bukan hanya terhadap orang sekampung, tapi senegara bahkan sejagat raya.

Maka, sesungguhnya kritik dan nasihat adalah hal yang sangat wajar didapatkan oleh penguasa. Bahkan merupakan kebutuhannya agar bisa melahirkan kebijakan yang sejalan dengan harapan masyarakat yang dipimpinnya.

Itulah mengapa dalam Islam, nasihat dan kritik terhadap seorang pemimpin merupakan perkara urgen dalam kepemimpinan, mutlak harus berjalan, bahkan menjadi hak penguasa dan kewajiban rakyat. Kedua belah pihak sama-sama membutuhkannya. Pemimpin menjalankan kekuasaan diiringi rasa khawatir (khauf) tidak mampu menunaikan amanahnya bila tidak dikritik.

Sebaliknya, rakyat akan sukarela tanpa terpaksa apalagi takut untuk menyampaikan nasihat dan kritik pada pemimpinnya. Bukan semata karena kemaslahatan dirinya agar kepemimpinan bisa memenuhi seluruh harapannya, namun juga karena berharap kemuliaan yang tak kalah besar dengan status penghulu syuhada.

Demikianlah pemahaman yang bisa kita dapati dari apa yang berjalan sepanjang kekuasaan berdasarkan Islam di era lalu. Mari kita simak bagaimana kekhawatiran Khalifah Umar bin Khaththab dan respon rakyat terhadapnya dalam soal ini.

“Aku sedang dihinggapi ketakutan, jika sekiranya aku melakukan kemungkaran, lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku melakukannya, karena segan dan rasa hormatnya padaku,” ujar Umar pelan.

Sahabat Khudzaifah segera menjawab, “Demi Allah, jika aku melihatmu keluar dari kebenaran, aku pasti akan mencegahmu.” Seketika itu, Wajah Umar bin Khaththab langsung berubah ceria.


Kondisi berkebalikan kita dapati saat ini di bawah rezim demokrasi yang berjalan di seluruh dunia. Demokrasi yang berasas paham kebebasan mengampanyekan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berperilaku. Karenanya salah satu ukuran negara berdemokrasi adalah membuka ruang kritik seluas-luasnya terhadap kinerja pemerintahan.

Katanya dalam demokrasi negara harus mendorong rakyat berperan dalam berjalannya roda kekuasaan dengan memberi masukan, kritik, dan sejenisnya; diteorikan ada check and balance; juga ada lembaga-lembaga yang berdiri khusus untuk mengimbangi kekuasaan agar tidak diktator dan antikritik.

Tapi fakta berbicara sebaliknya. Reaksi rezim terhadap masyarakat yang ‘bersuara’ setelah insiden penusukan Pak W, bisa menjadi puncak buktinya.

Sebelumnya publik juga bisa menilai, siapa saja yang kritis terhadap kinerja pemerintah dianggap merongrong. Bahkan yang memberi alternatif penyelesaian masalah berbeda dari yang dikehendaki rezim, berkonsekuensi dinilai tidak berkontribusi bagi bangsa, dicap radikal, hingga diberangus baik individunya maupun organisasinya.

Publik mungkin menganggap, sindrom represif dan antikritik ini hanya diderita oleh segelintir orang yang hari ini sedang berkuasa. Karenanya serangan hanya perlu diarahkan pada sosok rezim yang dimaksud atau mungkin kelompok pengusungnya.

Namun bila kita menelaah lebih mendalam, sebenarnya sindrom tersebut juga kita temukan pada rezim di orde mana pun. Bahkan juga ditemukan di pemerintahan negara yang berjuluk kampiun demokrasi sekalipun.

Maka, seharusnya kita menyadari bahwa penguasa saat ini bukan penguasa harapan publik karena terlalu banyaknya kebijakan yang diambil yang bertentangan dengan nalar sehat publik.

Meski demikian, tidak boleh dilupakan dari kesadaran bahwa rezim mana pun yang lahir dari sistem sekuler demokrasi menyimpan potensi represif dan antikritik. Ini seharusnya tidak dianggap anomali atau penyimpangan dari demokrasi yang ideal. Bukan. Seharusnya disadari bahwa inilah potensi bawaan sistem demokrasi. Inilah cacat permanen demokrasi.

Kenapa demikian? Sebagai sistem buatan manusia, demokrasi melahirkan sistem aturan yang rentan konflik, memenangkan satu pihak, dan tidak mengakomodir keseluruhan aspirasi. Kebijakan yang lahir tak mampu menyelesaikan masalah secara hakiki.

Ketika kelemahan itu nampak, maka jalan terakhir untuk mempertahankan kursi adalah membungkam pihak mana pun yang membuka aib kekurangan. Yakni menghalangi masyarakat luas tahu bahwa ada kelemahan, kekurangan, dan kesalahan.

Itu artinya tidak boleh ada kritik.

Dan ketika adu argumentasi tidak lagi bisa mempertahankan eksistensi, maka jalan represi adalah solusi. Demikianlah sistem demokrasi dengan cacat bawaannya. Seharusnya bisa membuka mata kita untuk mencampakkan dan beralih ke sistem Islam yang benar-benar memberi solusi. [MNews]

*Artikel pengantar diskusi WhatsApp Group Muslimah News ID, Sabtu, 19 Oktober 2019.


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *