Di Tangan BPJPH, Semua Produk bahkan Asongan Sekalipun, Wajib Bersertifikat Halal

Berlaku untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.


MuslimahNews.com, NASIONAL – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kini resmi mengelola Jaminan Produk Halal (JPH), mewajibkan seluruh pelaku usaha (produsen) untuk menyertifikasi halal produknya terhitung Kamis (17/10/2019). Kewajiban yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang (UU) JPH nomor 33 tahun 2014 ini berlaku untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Adapun cakupan produk yang wajib disertifikasi halal ialah pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan. Bukan hanya produk perusahaan nasional dan multinasional, dikutip dari laman halalcorner.id, usaha kecil dan mikro seperti pedagang asongan, gerobak, serta tukang bakso dan gorengan pun wajib melakukan sertifikasi halal.

Kategori halal yang disematkan ini termasuk bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) yang terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, serta bahan penolong. Dilansir dari cnnindonesia.com, bahan-bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, serta bahan yang dihasilkan melalui proses buatan. Proses buatan yang dimaksud di sini adalah proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Seluruh bahan yang disebutkan tadi harus lulus uji halal sesuai fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Proses sertifikasi ini berkonsekuensi para pelaku usaha untuk menjalankan beberapa kewajiban. Pelaku usaha yang mendapatkan Sertifikat Halal dalam hal ini wajib mencantumkan label halal di produk yang lulus uji dan wajib untuk menjaga tingkat kehalalan produk yang sudah lulus uji tersebut.

Pelaku usaha juga wajib memisahkan lokasi penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk yang masuk kategori halal dengan yang tidak masuk kategori halal. Apabila terdapat produk yang mengandung bahan tidak halal, mereka wajib mencantumkan keterangan tidak halal dalam produknya.

Apabila masa berlaku Sertifikat Halalnya habis, pelaku usaha wajib memperbarui sertifikat tersebut secara berkala.

September tahun lalu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S. Lukman sudah mengingatkan agar kebijakan mengenai JPH ini dapat mengakomodasi produk atau jasa yang sebenarnya halal tapi belum bersertifikat, khususnya produk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Menurutnya, potensi pasar halal untuk industri makanan dan minuman memang terbilang besar. IKM pangan saja bisa mencapai lebih dari 1,6 juta usaha.

Adhi berharap BPJPH bisa memperhatikan pelaku usaha skala kecil dan menengah, mengingat tarif sertifikat yang tentu tidak sedikit, dan waktu yang dibutuhkan pun tidak sebentar.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S. Lukman

Untuk saat ini, pendaftaran masih bersifat manual melalui kantor BPJPH Pusat ataupun Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten atau kota. Sistem Informasi Halal (SI-Halal) sendiri masih dikembangkan oleh pihak BPJPH.

JPH ini akan diterapkan secara bertahap hingga Oktober 2024, dengan harapan Pemerintah mempunyai waktu untuk menyosialisasikan UU JPH ini, dan pelaku usaha juga mempunyai waktu untuk mempersiapkan dan mendaftarkan usahanya.

Tidak Lagi Dikelola MUI

Untuk diketahui, di tanggal yang sama, terhitung 17 Oktober 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lagi mengelola sertifikat halal. Hal ini sesuai dengan amanat UU JPH nomor 33 Tahun 2014, bahwa penyelenggara sertifikasi halal adalah pemerintah yang dikelola BPJPH dibawahi Kemenag Republik Indonesia.

Berdasar keterangan di laman halalcorner.id, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI tak lagi memiliki otoritas menerbitkan sertifikat hak halal. Kewenangan itu kini sepenuhnya ada di tangan pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama RI.

Terkait hal ini, BPJPH yang berfungsi sebagai administrator, regulator, dan fasilitator, berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut sertifikat dan label halal suatu produk, juga meregistrasi sertifikat halal atas produk luar negeri.

Wewenang BPJPH lainnya adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; melakukan akreditasi terhadap LPH; melakukan registrasi dan membina auditor halal; mengawasi JPH; serta melakukan kerja sama dengan lembaga baik dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Berat, LPPOM/MUI Menggugat ke MK

Meski dalam UU JPH dinyatakan fungsi LPPOM dan MUI tidak berhenti, yakni LPPOM bertugas sebagai lembaga auditor dan MUI tetap memberikan fatwa produk, LPPOM/MUI seakan berat menyerahkan otoritas tersebut dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengatasnamakan LPPOM MUI dari 28 daerah di Indonesia.

Gugatan itu terdaftar dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hingga kini, gugatan tersebut memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan dan hakim MK memberikan masukan kepada pemohon.

Hakim konstitusi Aswanto, dalam sidang Judicial Review pada Rabu (16/10/2019), meminta LPPOM/MUI menggambarkan perbedaan ketika ditangani oleh dua lembaga yang berbeda (LPPOM dan BPJPH) serta mana yang lebih menguntungkan masyarakat.

“Apakah ketika dilakukan oleh LPPOM/MUI itu masyarakat lebih dimudahkan atau bagaimana kaitannya setelah ditangani oleh BPJPH? Apa masyarakat malah merasa dirugikan?” tanya Aswanto.

Sidang judicial review di atas masih berlangsung dan belum diputuskan MK. Di sisi lain, MUI Pusat  melalui Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan tidak ikut melakukan judicial review UU JPH.

“MUI tidak mengajukan judicial review atas UU JPH. MUI berkomitmen agar jaminan produk halal dapat berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Batasan Wewenang MUI Kini

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, MUI berwenang menerbitkan fatwa dan menerbitkan sertifikasi auditor halal.

“Hasil fatwa MUI, lalu kemudian oleh BPJPH barulah dikeluarkan sertifikasi halal. Itulah prosesnya,” kata Lukman di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019), melansir detik.com.

Lukman menjelaskan, aturan yang baru berbeda dengan sebelumnya. Kalau selama ini sifatnya voluntary dan dilakukan MUI saja, lanjut  Lukman, maka sekarang sifatnya mandatory, karena sudah diatur UU dan dilakukan Pemerintah melalui BPJPH. Meski demikian, Lukman mengatakan MUI tetap berwenang menentukan apakah suatu produk halal atau tidak, dan memastikan MUI masih dilibatkan dalam sertifikasi halal.

“MUI masih tetap memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu produk itu halal atau tidak. Jadi fatwa kehalalan itu masih menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Juga MUI masih memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi bagi auditor halal,” jelas Lukman.

Terkait produk dari luar negeri, Lukman mengatakan akan menerapkan asas resiprokal (saling berbalas, red.). Dia menuturkan penerapan sertifikasi halal produk luar negeri akan bekerja sama dengan negara terkait.

“Terkait produk luar negeri, nanti kita akan kerja sama dengan negara-negara terkait. Tapi prinsip dasarnya adalah resiprokal. Jadi, kalau memang kita bekerja sama dengan negara tertentu, kita merasa bahwa prosesnya, cara memeriksa, dan seterusnya itu telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang kita lakukan,” ucapnya.

Masyarakat Butuh Jaminan Halal, Bukan Sertifikat Halal

Sejak rencana UU ini muncul pada masa SBY 2014 lalu, muncul berbagai respons khususnya dari masyarakat. Pegiat halal asal Jawa Timur, Endah M.Hi. misalnya, menyebutkan dengan adanya BPJPH ini, sertifikasi halal menjadi lebih panjang prosesnya. Akibat tidak satu atap dengan MUI, kemungkinan birokrasi menjadi lebih rumit.

Kepada MNews, Kamis (17/10/2019), Endah yang merupakan lulusan Hukum Tata Negara UINSA Surabaya  menuturkan, Mantan Menteri RI periode 2004-2009, Prof. Dr. Ir. Anton Apriyantono, pernah menyatakan bahwa sertifikasi ini ada kaitannya dengan kapitalisme.

“Ini kapitalisasi. Harusnya produk beredar itu wajib halal, bukan wajib bersertifikat halal. Tapi akibat sistem kapitalisme, di mana tidak semua pelaku usaha paham halal-haram dan ketidakpastian ketentuan halal di masyarakat, akhirnya sertifikat halal menjadi solusi pragmatis,” ujarnya mengulang pernyataan sang mantan menteri.

Menurut Endah, inilah efek samping sistem yang kemudian dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *