Dampak Revisi UU Permasyarakatan, Menjadikan Negara Rawan Kriminal

Abnormal. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sedianya menjadi tempat untuk membina dan mengedukasi para pelaku kriminal, bagai terdistorsi.


Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si. (Koordinator Lentera)

MuslimahNews.com, OPINI – Beberapa waktu lalu, meja anggota dewan hiruk pikuk dengan sejumlah RUU dan revisi UU. Saking banyaknya, sampai-sampai Presiden Jokowi menginstruksikan penangguhan pengesahannya hingga periode pemerintahan baru tiba. Yakni pascapelantikan dirinya selaku kepala negara periode kedua. Terlebih, penggodokan RUU dan revisi UU tadi diwarnai sejumlah instabilitas politik berupa demo mahasiswa di beberapa kota, serta kerusuhan sosial sebagaimana di Papua.

Di antara revisi UU yang sedang digodok itu adalah UU Permasyarakatan, di samping revisi UU KPK yang tentunya setali tiga uang. Yaitu tak jauh dari makna peringanan hukuman narapidana, yang sebagai anggota tetapnya tentu saja para narapidana korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub menjelaskan sejumlah yang hak bisa diterima narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang UU Permasyarakatan.

Ia menuturkan, salah satu hak yang diterima narapidana yaitu hak remisi, hak asimilasi, hingga mengajukan cuti. Bahkan, imbuh Muslim, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak bepergian dengan tetap didampingi petugas lapas. Mekanisme cuti tersebut nantinya akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP), karena UU Permasyarakatan hanya mengatur secara global.

Namun demikian, tidakkah ini luar biasa aneh? Abnormal. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sedianya menjadi tempat untuk membina dan mengedukasi para pelaku kriminal, bagai terdistorsi.


Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas di Indonesia pada tahun 1962. Tugas jawatan kepenjaraan (pemasyarakatan) bukan hanya melaksanakan hukuman, tapi juga berperan mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Narapidana, bagaimana pun, dianggap sebagai orang yang tak mampu bermasyarakat. Akibatnya mereka melakukan tindak pidana. Yang oleh karena itu, mereka dikarantina dalam proses hukuman sekaligus edukasi di Lapas.

Ini tentu agar mereka dapat menjadi individu-individu yang berguna kembali bagi kehidupan bermasyarakat setelah masa hukumannya usai.

Tapi apa mau dikata, revisi UU Pemasyarakatan justru berpotensi menjauhkan niat mulia tersebut. Sungguh, revisi UU ini malah dapat membuat negara jadi rawan kriminalitas.

Bagaimana tidak? Lihat saja, bagaimana mungkin seorang napi dapat merasa jera, alih-alih bertobat nasuha dari kesalahannya, jika mereka malah diizinkan cuti dan bersenang-senang, atau dapat bebas lebih cepat dari masa vonis hukuman?

Bukankah penempaan diri itu bisa terwujud karena adanya mekanisme hidup prihatin? Dan target ini tak lain dapat dicapai dalam suasana edukasi melalui suatu punishment. Juga, bukankah seorang napi dipenjara agar setelah bebas dirinya dapat menjadi orang yang berguna? Yakni agar tak lagi menjadi sampah masyarakat.


Revisi UU Pemasyarakatan era sekuler ini sungguh berkebalikan dengan konsep Islam. Kejahatan (jarimah) itu sendiri didefinisikan oleh Islam sebagai perbuatan-perbuatan tercela (al-qabih), yakni apa-apa yang dicela oleh Allah SWT.

Konsekuensi keimanan menuntut manusia untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-Nya. Perintah dan larangan itu tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Syariat Islam menjelaskan bahwa bagi para pelanggar akan dikenai sanksi di akhirat dan di dunia. Allah SWT akan menjatuhkan sanksi di akhirat bagi si pelanggar dan Allah pula yang akan mengazabnya kelak di Hari Kiamat.

Karena, kejahatan bukanlah sesuatu yang fithri (ada dengan sendirinya) pada diri manusia. Kejahatan bukan pula “profesi” yang diusahakan oleh manusia. Juga bukan penyakit yang menimpa manusia.

Kejahatan adalah tindakan melanggar peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabb-nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia yang lain.

Dalam Islam, sanksi (‘uqubat) disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Sanksi di dunia dilaksanakan oleh imam (Khalifah) atau orang yang mewakilinya. Yaitu diselenggarakan oleh negara dengan cara menegakkan hudud Allah.

Sanksi di dunia bagi pelaku dosa atas dosa yang dikerjakannya di dunia, dapat menghapuskan sanksinya di akhirat. Hal itu karena ‘uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus).

Keberadaan ‘uqubat sebagai zawajir, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak kejahatan/pelanggaran. Dan keberadaan ‘uqubat sebagai jawabir, karena ‘uqubat dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang Muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan di dunia.

Sanksi oleh negara, yang dijatuhkan atas dosa-dosa dan kejahatan, merupakan satu-satunya metode untuk melaksanakan perintah dan larangan-Nya.

Perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi adalah tindakan meninggalkan kewajiban (fardhu), mengerjakan perbuatan yang haram, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah ditetapkan oleh negara. Selain tiga hal ini, perbuatan lainnya tidak dikenai sanksi.

Jadi, sanksi hanyalah bagi kemaksiatan. Selama tidak termasuk kemaksiatan, maka tidak ada sanksi baginya. Berdasarkan hal ini, tidak ada sanksi atas orang-orang yang meninggalkan perbuatan mandub (sunah), tidak pula bagi yang mengerjakan perbuatan makruh, juga tidak ada sanksi bagi yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan mubah.


Di antara contoh perbuatan yang dapat mengandung sanksi dari Allah adalah perintah untuk menjaga harta dari pencurian. Di satu sisi, syariat telah memerintahkan kaum muslim untuk menjaga hartanya.

Rasulullah saw bersabda, “Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Juga sabda Rasulullah saw, “Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah terjaga (haram).” (HR Bukhari dan Muslim).

Di sisi lain, untuk melaksanakan perintah tersebut, Allah mensyariatkan hukum potong tangan untuk pencuri, sebagaimana dalam QS Al-Maidah [5] ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Sungguh demikian agung tata laksana sistem sanksi dalam Islam. Konsepnya sangat tepat dan cermat menangani tindak kejahatan/kriminalitas. Dengan keimanan yang dimilikinya, kaum Muslimin yang melakukan kejahatan justru akan menyadari kesalahannya hingga bertobat, dan bersedia dikenai sanksi atas pelanggaran hukum syariat oleh dirinya tersebut.

Mereka rela menanggung sakitnya sanksi di dunia agar terbebas dari azab Allah di akhirat. Sama sekali tak terbesit rasa ingin berleha, apalagi minta cuti dan potong masa tahanan dari kemaksiatan yang telah dilakukan. Justru karena telah bermaksiat, maka dirinya paham dan sadar bahwa harus mempertanggungjawabkannya. [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *