Mengakhiri Kutukan Demokrasi di Indonesia

Anda rakyat Indonesia dan berharap lima tahun ke depan kondisi Indonesia akan membaik? Sepertinya Anda harus siap-siap kecewa. Pasalnya, sebagaimana dilansir kompas.com (14/10/2019), Indonesia Corruption Watch ( ICW) memprediksi pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan lebih baik dari pemerintahan Jokowi periode pertama. Diduga, persoalan politik dan hukum masih akan bermunculan selama 2019-2024, bahkan lebih banyak dibanding lima tahun sebelumnya.


Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengatakan, pemerintahan periode kedua seorang presiden memang biasanya tak lebih baik dari periode pertama. Bahkan, Donal menyebut hal itu seperti menjadi sebuah ‘kutukan’.

Pada pemerintahan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua pun demikian. Selama 2009 sampai 2014, SBY dibayang-bayangi kasus Century, Hambalang, dan korupsi kader Partai Demokrat. Agenda-agenda pemerintahan pun banyak yang tidak berjalan.

Sementara itu, berkaca dari banyaknya PR Jokowi yang tak tuntas di periode pertama, pemerintahan Jokowi periode kedua diprediksi berakhir sama dengan buruknya kepemimpinan SBY yang kedua.

ICW memprediksi, masalah korupsi dan reformasi politik akan tetap menjadi isu utama. Pada awal pemerintahan keduanya, Jokowi diprediksi bakal kesulitan menegakkan hukum dan minim pemberantasan korupsi akibat pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebenarnya, baik dan buruknya kinerja pemerintahan bukan karena aspek “periode pertama” atau “periode kedua”. Bisa saja seorang penguasa baru menjabat di periode pertama, atau bahkan tahun pertama, tapi sudah buruk kinerjanya.

Persoalannya lebih pada kualitas pemimpin dan kualitas sistem yang digunakannya untuk mengurusi rakyat.

Ada penguasa yang memerintah selama puluhan tahun dan selama kurun waktu itu dia mampu mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Misalnya Sultan Mehmet II (Al Fatih) yang memerintah selama 30 tahun (3 Februari 1451-3 Mei 1481).

Lantas, kutukan apa yang mendera Indonesia sebenarnya?

Demokrasi Biang Kerusakan

Indonesia telah berganti presiden berkali-kali, namun tak kunjung meraih kesejahteraan dan kemajuan. Hukum berpihak pada yang punya kuasa, keadilan menjadi barang langka.

Kemiskinan terus menjadi masalah utama. Sementara korupsi kian merajalela. Kriminalitas makin membabi buta. Krisis moral membuat kita mengelus dada. Masalah demi masalah menyertai perjalanan bangsa kita.

Problem multidimensi ini terjadi bukan hanya karena pemimpinnya. Jika persoalannya hanya personel, harusnya sudah selesai dengan pergantian presiden. Nyatanya, meski rezim berganti berulang kali, kita tak kunjung keluar dari kubangan masalah.

Bahkan, keutuhan bangsa kini berada di ujung tanduk. Setelah dulu Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi, kini Papua gonjang-ganjing meminta pisah. Duh, mau ganti presiden berapa kali agar Indonesia jaya?

Semua keruwetan negara ini disebabkan oleh sistem demokrasi. Yakni ketika penentu kebenaran adalah suara rakyat, bukan firman Tuhan. Nyatanya rakyat tak pernah benar-benar berkuasa. Penguasa sebenarnya justru para pemegang kapital.

Para wakil rakyat yang katanya memperjuangkan aspirasi rakyat, justru membuat aturan yang menzalimi rakyat. Lantas mereka bekerja untuk siapa? Nyatanya para legislator ini bekerja untuk kepentingan pribadi dan partai, bukan bekerja untuk kemaslahatan rakyat. Rakyat hanya disapa ketika masa kampanye. Setelah terpilih, rakyat hanya bisa gigit jari.

Inilah kesalahan utama demokrasi, yakni menjadikan manusia sebagai pembuat hukum, padahal manusia tak pernah tahu kebenaran hakiki. Kebenaran dalam pandangan manusia adalah relatif, tergantung sudut pandang dan kepentingan. Akibatnya, setiap aturan yang dihasilkan demokrasi tak pernah mampu menjadi solusi sahih atas problem manusia.

Jika menyelesaikan sebuah masalah, niscaya akan menyebabkan masalah lain. Misalnya penjajahan ekonomi oleh negara Barat terhadap dunia ketiga, memang sukses menyejahterakan Barat secara materi, namun di sisi lain malah membenamkan dunia ketiga dalam penderitaan dan nestapa berkepanjangan.

Maka kemiskinan dan ketidakadilan adalah kutukan demokrasi, yakni akan selalu ada selama Indonesia menerapkan sistem buatan orang Eropa ini.

Selamat Datang Khilafah

Sistem Islam yakni khilafah mendasarkan dirinya pada tauhid, yakni keimanan pada Allah Swt. Syariat Islam menjadi pilar-pilarnya. Undang-undang dibuat berdasarkan wahyu yakni Alquran dan hadis. Kedua sumber hukum tersebut terjamin kebenarannya, karena berasal dari al-Khaliq.

Proses lahirnya Undang-undang adalah melalui ijtihad syar’i yang dilakukan oleh mujtahid. Hasil ijtihad ini diadopsi oleh kepala negara yakni khalifah. Hasilnya adalah keadilan dan kemakmuran luar biasa di setiap jengkal wilayah khilafah. Begitu sejahteranya hingga pengurus kas negara harus keliling kampung menawarkan bantuan ini itu pada rakyat karena saking melimpahnya harta di baitulmal.

Khilafah terbukti berhasil mengurusi rakyatnya hingga menjadi peradaban termaju di masanya. Hal ini diakui cendekiawan barat yakni Will Durant dalam buku Story of Civilization yang dia tulis bersama Istrinya, Ariel Durant.

Will mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka”.

Maka untuk mengakhiri kutukan demokrasi, caranya adalah menerapkan sistem khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *