Kritik Penggunaan Harta Zakat untuk Program SDGs

Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh penguasa negeri yang menganut sistem kapitalis ini untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Indonesia berwacana menggunakan dana zakat untuk menjalankan program Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan PBB.


Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, ANALISIS — Ada 17 poin yang menjadi program SDGs. Di antaranya mengurangi kemiskinan, menghapuskan kelaparan, kesetaraan gender, inovasi industri dan infrastruktur, dan lainnya. (https://www.kiblat.net/2019/10/10/izi-kritisi-penggunaan-dana-zakat-untuk-program-sdgs/).

Hanya saja, apakah upaya yang dilakukan ini bisa menyejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan? Dan yang lebih penting lagi, apakah upaya ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam atau tidak?

Rencana ini didukung oleh Kemenag, Direktur Direktorat pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar mengklaim bahwa penyaluran dana zakat yang digunakan untuk program SDGs tidak akan menyalahi ketentuan syariat.

Syariah compliance (penyesuaian terhadap syariat)-nya harus terpenuhi. Tetap berpegang pada batasan-batasan fikih. Karena zakat itu pada prinsipnya disalurkan kepada delapan ashnaf.” Fuad menjelaskan, meski penerima zakat telah ditentukan menjadi delapan golongan, namun bentuk penyalurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan problematik yang dihadapi oleh masing-masing golongan. (https://www.kiblat.net/2019/10/10/kemenag-klaim-penggunaan-zakat-untuk-program-sdcs-berpegang-pada-fikih/)

Sedangkan Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Nana Sudiana, menyebut penggunaan zakat untuk SDGs bisa saja teralisasi. Namun dengan ketentuan bahwa harta zakat hanya digunakan untuk beberapa poin tertentu, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan pangan. “Butuh didalami. Sepanjang itu untuk faqir miskin yang muslim maka tidak ada masalah,” imbuhnya.

Nana menegaskan, adanya aturan dalam pengelolaan zakat bahwasanya penggunaan zakat sebaiknya digunakan untuk orang muslim terlebih dahulu, jika kemudian ada surplus dari dana zakat, maka baru dibolehkan penggunaannya untuk nonmuslim.

Meluruskan Pandangan

Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (aghniya’) kepada golongan yang kurang mampu (dhuafa’) dan yang tertindas (mustadh’afin).

Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hanya saja zakat merupakan salah satu aktivitas ibadah yang pengaturannya bersifat tauqifiy … apa adanya sebagaimana yang disebutkan dalam nas, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Termasuk dalam pendistribusiannya.

Tentang pendistribusiannya, zakat memiliki aturan yang jelas tentang siapa yang berhak menerimanya, sebagaimana telah dirincikan Alquran ke dalam delapan ashnaf penerima zakat (Q.S. At-Taubah [9]: 60).

Mereka itu adalah: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimiin), fii sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Zakat adalah hak bagi kedelapan ashnaf ini, yang wajib dimasukkan ke dalam baitulmal, baik ada keperluan ataupun tidak. Hal itu karena Allah telah membatasinya dengan lafal innamâ, artinya hanya untuk delapan golongan itu saja. Jadi selain mereka tidak boleh menerima zakat.

Zakat bukan hak baitulmal, demikian juga bukan mustahik baitulmal. Baitulmal hanya tempat penyimpanan harta zakat, untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Alquran.

Akan tetapi, mengenai pemanfaatannya semuanya tetap menjadi hak bagi mustahik mau diapakan harta zakat yang menjadi haknya.

Benar bahwa zakat merupakan sebuah proses yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Artinya, pemanfaatan zakat semestinya bukan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat konsumtif, melainkan memiliki agenda pembangunan masyarakat yang terpadu melalui pemberdayaan masyarakat.

Seorang mustahik dengan dorongan keimanan yang tinggi tidak hanya sekadar mencukupkan dirinya untuk menjadi mustahik selamanya, tetapi ia akan berusaha memanfaatkan dengan baik harta yang dimilikinya, mandiri dalam mengelola harta yang datang kepadanya. Sehingga, suatu saat ia tidak lagi menjadi mustahik, tetapi justru menjadi muzaki baru.

Akan tetapi sekali lagi, bahwa pemanfaatan zakat tetap menjadi hak bagi mustahik mau diapakan harta zakat yang menjadi haknya tersebut, tidak ada pihak manapun yang berhak untuk memaksanya, bahkan negara sekalipun.

Apakah harta tersebut akan digunakan untuk usaha sehingga produktif harta zakat tersebut, ataupun untuk memenuhi kebutuhannya berupa makanan, pakaian, dan sebagainya sehingga habis dalam waktu yang tidak lama. Semua ada dalam kewenangan mustahik zakat.

Dari sini jelas, bahwa zakat tidak boleh sembarangan pemanfaatannya, hanya delapan ashnaf saja yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60, maka selain delapan ashnaf tidak boleh harta zakat diberikan kepadanya.

Dalam kitab Al Amwaal fii daulatil khilafah dijelaskan bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk mendirikan masjid-masjid, rumah sakit, sarana-sarana umum, atau salah satu dari kepentingan negara maupun umat. Karenanya, sesungguhnya pemanfaatan harta zakat untuk program SDGs tidak diperkenankan dalam Islam.

Apalagi SDGs merupakan agenda Barat yang sarat dengan sekularisasi/liberalisasi yang justru melanggengkan penjajahan di negeri ini. Lebih dari itu, sarana umum bagi masyarakat, sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara dan tidak boleh dibebankan kepada rakyat, terlebih dibebankan kepada mustahik zakat. Sebab zakat itu milik khusus delapan ashnaf, negara tidak berhak menggunakannya secara sewenang-wenang. Jika ini dilakukan, maka sesungguhnya ia telah bertindak zalim terhadap rakyatnya.

Hanya saja praktik zakat akan bisa diwujudkan dengan baik, jika aturan Islam diterapkan secara kafah di muka bumi ini. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan tidak cukup hanya menunaikan zakat dengan benar saja, tetapi berupaya dengan keras dan berjuang sungguh-sungguh agar sistem Islam bisa ditegakkan secara sempurna di muka bumi ini.

Karenanya, penyadaran dan pencerdasan umat terhadap aturan Islam serta perjuangan untuk tegaknya kembali syariat Islam di muka bumi ini, menjadi agenda utama kita hari ini. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *