[Editorial] Mengais Harap dari Kepemimpinan Sekuler Demokrasi Neoliberal

Pemilu telah lama usai. Para pemenang pesta pun sedang sibuk berbagi kue kekuasaan. Sementara rakyat sedang menanti dengan harap-harap cemas, akankah ada perubahan? Karena faktanya, sang pemenang adalah rezim yang dipandang telah gagal dan anti-Islam.


MuslimahNews.com, EDITORIAL — Pernyataan dan pertanyaan ini bisa jadi dipandang terburu-buru dan terkesan julid alias judgemental. DPR baru saja dilantik, sementara Presiden dan kabinetnya belum. Bahkan, penyusunan kabinet nampak sangat alot karena adu tawar balas jasa partai-partai politik. Bagaimana bisa rakyat dibilang cemas karena rezim sekarang telah gagal dan anti-Islam?

Dalam tradisi ilmiah atau tradisi intelektual, membuat sebuah hipotesis merupakan hal yang lumrah-lumrah saja. Dan hipotesis tersebut akan terkonfirmasi kebenarannya setelah dilakukan serangkaian penelitian ilmiah. Apapun jenis pendekatannya.

Untuk membuktikan bahwa rezim ini telah gagal dan anti-Islam, nampaknya tak perlu dibuat penelitian ilmiah. Cukuplah dengan cara kita sejenak turun dari menara gading keilmuan dan keegoisan, lalu masuk ke dunia nyata; melihat, membaca, merasakan, dan bergaul dengan umat dalam keseharian mereka.

Maka sungguh, betapa banyak fakta menunjukkan bahwa rezim ini telah gagal melaksanakan tupoksi utamanya sebagai penguasa; yakni sebagai pengurus dan pelindung umat. Sekaligus akan mendapati bahwa rezim ini benar-benar anti-Islam.

Tak hanya di jilid 1 kekuasaannya, bahkan di jilid 2 pun, rezim ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan mengulang kembali kegagalannya. Termasuk akan kian represif anti-Islam. Apa buktinya?

Pertama, di bidang ekonomi. Di lima tahun kekuasaannya rezim ini terbukti telah gagal menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia di tengah karunia kekayaan alam yang luar biasa. Alih-alih menyejahterakan hingga level individu per individu, sekadar meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang hanya bicara agregat saja pun tidak mampu.

Hal ini diakui sendiri oleh Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Dia menyebut bahwa selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target yang dicanangkan alias GAGAL (Tempo.co, 3/10/2019).

Di luar itu, utang negara justru terus meningkat di tengah pembangunan infrastruktur yang nampak sangat jor-joran. Meski Menkeu berusaha meyakinkan rasio utang masih aman, nampak jelas pemerintah begitu kelabakan mencari sumber pendapatan. Sampai-sampai berbagai BUMN pun dilego dengan dalih efisiensi. Pemerintah pun tak lagi tabu memalak rakyat dengan berbagai kebijakan pajak. Mulai dari barang mewah, hingga kresek dan pempek.

Selama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) memang selalu mengklaim, bahwa angka kemiskinan, gini rasio, dan angka pengangguran terbuka, digitnya terus menurun. Namun klaim itu adalah contoh hoaks yang nyata. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang menganggapnya hanya alat tipu-tipu dan sekadar permainan angka-angka.

Faktanya, kehidupan masyarakat di dunia nyata justru makin tak baik-baik saja. Gap sosial dirasa makin timpang. Lapangan kerja makin sulit didapat. Hingga para sarjana pun ramai-ramai masuk ke sektor informal, semisal jadi ojol atau jualan kecil-kecilan.

Yang punya penghasilan pun merasakan betapa uang makin tak berharga. Selain karena harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat, juga di sisi lain, biaya hidup seperti biaya kesehatan (termasuk BPJS yang kian zalim), biaya pendidikan, biaya transportasi, listrik, air bersih, dan lain-lain pun kian mahal.

Jadi, jika BPS mengklaim semuanya menurun, menurun bagaimana?! Terlebih World Bank justru merilis data ketimpangan di Indonesia masih yang tertinggi dibanding dengan negara sebaya lain.

Data lainnya menyebut, dibanding negara tetangga, tingkat pengangguran di Indonesia juga masih juara di tengah ancaman tsunami PHK yang mengancam dunia.


Adapun di bidang sosial budaya, rezim pun terbukti gagal menciptakan masyarakat yang bersih dan beradab. Korupsi makin merajalela. Kasus OTT dan korupsi berjamaah di kalangan politisi kian merebak. Bahkan upaya pelemahan KPK melalui UU yang direspon dengan demo besar-besaran mahasiswa, mengindikasikan demikian parahnya budaya korupsi di Indonesia.

Di luar itu, dekadensi moral generasi juga kian parah dan terbuka. Ini ditandai antara lain dengan merebaknya kasus narkoba dan penyimpangan seksual, seperti eljibitiqiu, inses, crosshijaber, prostitusi anak, dan lain-lain.

Tingkat kriminalitas pun terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sementara, keutuhan bangsa terancam oleh menguatnya gerakan separatisme yang belum mampu dituntaskan. Kasus Wamena kemarin bisa menjadi sinyal kuat bahwa separatisme masih menjadi ancaman utama.

Ini semua membuktikan rezim telah gagal menjamin kesejahteraan hakiki atas rakyat. Bahkan membuktikan, betapa jargon revolusi mental yang dicanangkan Jokowi benar-benar mental hingga ke dasar.


Lantas, bagaimana soal penilaian bahwa rezim ini sangat anti-Islam?

Sungguh fakta ini pun tak bisa ditutup-tutupi, baik dengan berbagai seremonial keagamaan yang digelar, maupun dengan cara membangun koalisi kekuasaan dengan sosok bersarung dan bersorban.

Terlalu banyak kebijakan rezim yang dirasa sangat mencederai umat Islam. Mulai dari pembungkaman ulama/aktivis dan ormas Islam yang dipandang membahayakan rezim, kriminalisasi ajaran Islam (bendera tauhid dan ide khilafah), munculnya narasi perang melawan radikalisme yang juga marak di kampus-kampus dan melibatkan pihak rektorat dan media, masifnya mainstreaming gagasan Islam moderat di semua bidang, dan lain-lain.

Semuanya menunjukkan bahwa rezim ini memang sangat alergi dan terganggu dengan geliat kebangkitan Islam kaffah yang merebak di mana-mana. Dan, semua ini nyatanya masih berlangsung hingga sekarang.

Nampaknya, ke depan akan makin kental mengingat perlawanan rakyat pun makin terbuka. Sejalan dengan makin menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap narasi penguasa soal ancaman radikalisme dan terorisme di tengah umat.


 ‘Alaa kulli haalin, paparan kondisi di atas sesungguhnya merupakan hal yang wajar. Penerapan sistem demokrasi kapitalisme neoliberal oleh rezim penguasa memang akan memproduksi banyak persoalan. Karena sistem ini tegak di atas landasan sekularisme yang menafikan peran Tuhan (yakni Allah Subhanahu wata’ala) dalam kehidupan dan melahirkan aturan-aturan liberal yang membawa berbagai kerusakan karena tak kenal halal-haram.

Kita tahu, salah satu pilar demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat yang lahir dari kredo utamanya, yakni vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan kredo maupun pilar ini, berarti rakyatlah yang memiliki hak penuh untuk membuat hukum. Hukum yang dibuat oleh rakyat melalui para wakilnya di parlemen, itulah yang berlaku sebagai aturan kehidupan.

Pada praktiknya, kredo ini menjadi bukti adanya cacat bawaan pada demokrasi yang membawa manusia pada kehancuran. Kenapa? Karena demokrasi bertumpu pada akal manusia yang lemah. Sehingga aturan-aturan (poleksosbudhanhukkam) yang dilahirkannya pun akan lemah dan cacat pula. Gagal menjadi solusi bagi kehidupan umat manusia.

Sistem perwakilan dalam membuat hukum yang dikenal dalam praktik demokrasi ini pun menjadi celah perebutan kekuasaan berbagai pihak, demi meraih kepentingan pribadi maupun kelompok elite. Dan tentu saja, celah ini membuka celah lain berupa munculnya berbagai intrik politik, terutama praktik money politic yang kerap kita lihat dalam setiap perhelatan pesta demokrasi.

Itulah yang menyebabkan ongkos demokrasi begitu mahal. Dan karenanya membuka celah berikutnya berupa kongkalikong antara penguasa dan pemilik modal. Lalu ujung-ujungnya, membuat praktik korupsi dalam berbagai bentuknya menjadi sebuah kelaziman, sementara rakyat dikorbankan. Sehingga, berharap demokrasi akan menyejahterakan, adalah bagaikan pungguk merindukan bulan.

Namun yang tak kalah berbahaya, kecacatan ini membuat kekuasaan sangat rentan intervensi asing, yang bisa masuk lewat kekuatan modal atau dukungan politis. Terlebih bagi negara pengekor seperti Indonesia. Penerapan sistem demokrasi ini justru akan membuat negeri ini bertambah lemah dan lebih gampang disetir.

Inilah yang membedakan sistem demokrasi dengan Islam. Sekaligus memisahkan antara keduanya sejauh-jauhnya.

Jangan heran jika rezim yang menerapkan demokrasi akhirnya sangat anti-Islam dan mustahil disandingkan dengan Islam atau memberi jalan bagi kekuasaan Islam. Karena antara keduanya ada perbedaan yang sangat mendasar. Mulai dari asasnya hingga penerapannya.

Dalam salah satu tulisannya, gembong Jaringan Islam Liberal (JIL), Luthfi Asyaukani, menyebutkan bahwa Islam dan demokrasi akan saling menegasikan. Faktanya, Islam memang mendaulatkan Tuhan, sementara demokrasi menyingkirkan. Islam bersandar pada halal-haram, sementara demokrasi mengejar kemanfaatan. Islam antipenjajahan, demokrasi justru membuka jalan.

Sungguh, berharap pada rezim yang bertumpu pada sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal akan selalu berujung pada kekecewaan. Sama dengan rela hidup dalam kedurhakaan dan dosa berkepanjangan. Mari segera kita campakkan, untuk segera meraih kemuliaan di bawah naungan sistem Islam.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 96,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. [Editorial MNews | SNA]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *