Sekolah Rusak dan Kebutuhan terhadap Khilafah

Oleh: Noor Afeefa (Pemerhati Kebijakan Pendidikan)

Sekolah rusak tak pernah sepi dari pemberitaan media. Baru-baru ini, atap gedung SMPN 2 Plumbon, Kabupaten Cirebon ambruk saat jam belajar (pikiran-rakyat.com, 2/10/2019). Kabupaten Tasikmalaya pun mengalami darurat kerusakan bangunan sekolah.

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), SD di Kabupaten Tasikmalaya dengan kondisi rusak sedang berjumlah 1.004 ruang/kelas, rusak berat 1.014 ruang, dan rusak total 5 ruang (pikiran-rakyat.com, 1/10/2019).

Ribuan fasilitas pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat (KBB) juga mengalami kerusakan berat. Bahkan tidak semua fasilitas pendidikan yang rusak bisa diperbaiki mengingat Dinas Pendidikan KBB masih menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat (rmoljabar.com, 6/10/2019).

Demikian sebagian kecil kasus sekolah rusak di berbagai daerah yang terliput media. Sisanya tentu lebih banyak lagi.

Kendala Biaya?

Pemerintah mengklaim, kendala perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak disebabkan oleh biaya. Pada Mei 2019, Mendikbud berujar bahwa seluruh pekerjaan fisik terkait pendidikan telah dilimpahkan ke Kementerian PUPR.

Mulai tahun 2019, anggaran untuk infrastruktur pendidikan, mulai dari revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah hingga laboratorium, tak lagi dialokasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Benarkah semata-mata karena biaya (anggaran)? Jika benar, tentu ini menunjukkan lemahnya (baca: abainya) negara dalam membiayai pendidikan. Padahal, seharusnya negara memberikan anggaran mutlak bagi pendidikan. Apalagi, Indonesia kaya sumber daya alam, seharusnya mampu membiayai pendidikan rakyatnya.

Melalui penelahaan mendalam, sekolah rusak ternyata berpangkal pada beberapa hal. Pertama, persoalan anggaran; kedua, persoalan birokrasi; dan ketiga, persoalan moral (merajalelanya korupsi). Ketiganya menunjukkan pada buruknya tata kelola pendidikan di Indonesia yang berpulang pada sistem politik dan ekonomi negara yang kapitalistik liberal.

Persoalan Sistem

Meski pemerintah mengklaim telah menaikkan anggaran pendidikan dalam APBN, faktanya anggaran tersebut tidak dapat langsung diserap untuk peningkatan infrastruktur pendidikan. Bahkan tidak mencukupi sama sekali. Peningkatan kualitas SDM pendidikan membutuhkan dana tidak sedikit. Walhasil, fasilitas pendidikan (bangunan sekolah) tidak sepenuhnya ditingkatkan kualitasnya.

Hal tersebut ditambah dengan buruknya birokrasi karena otonomi daerah. Kebijakan negara kapitalis ini telah menyumbang persoalan yang amat banyak. Lepasnya tanggung jawab pemerintah pusat dalam urusan pendidikan membuat banyak sekali persoalan lambat, bahkan tidak tertangani. Banyak sekolah rusak di daerah yang menunggu respon pemerintah pusat. Namun, semua itu tidak kunjung diselesaikan.

Adapun dugaan korupsi di dunia pendidikan, maka hal ini bukanlah hal yang asing. ICW sendiri pernah mengungkapkan bahwa di dunia pendidikan, Dinas Pendidikan menjadi lembaga paling rentan korupsi, disusul sekolah, universitas, pemkab/pemkot, dan pemerintah provinsi.

Hal ini masuk akal, karena sebagian anggaran pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan Daerah. Menurut ICW, objek korupsi pendidikan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), sarana dan prasarana sekolah, dana BOS, hingga infrastruktur sekolah, serta dana buku (Tribunnews.com, 24/04/2017).

Maka, terjadinya kasus infrastruktur yang mudah rusak padahal baru saja direnovasi, layak menjadi pertanyaan, sudahkah anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk membangun infratruktur yang kokoh? Ataukah anggarannya sebagian dikorupsi? Semua ini layak menjadi perhatian.

Demikianlah carut marut pengelolaan infrastruktur sekolah dalam sistem kapitalis liberal. Sistem ini menghasilkan negara yang bermasalah secara ekonomi, sehingga anggaran pendidikan minim. Otomatis pembangunan infrastruktur sekolah pun terhambat.

Sistem ini melahirkan praktik pengelolaan anggaran yang korup karena jauh dari nilai-nilai agama. Tanggung jawab terhadap kewajiban penyelenggaraan kewajiban juga lemah. Akibatnya, birokrasi tidak tegak sesuai kebutuhan malah berbuah penelantaran dan pembiaran.

Butuh Khilafah

Kondisi ini tentu sangat kontras dengan pengelolaan pendidikan dalam sistem Khilafah Islam. Dalam sistem yang didasarkan pada Hukum Syariah ini, negara bertanggung jawab penuh mencukupi kebutuhan sarana pendidikan yang bersifat pokok, seperti gedung sekolah (kelas), perpustakaan, laboratorium, dan lainnya. Yang demikian termasuk kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan negara.

Kondisi tersebut pernah terjadi pada masa kekhalifahan terdahulu. Al Maqrizi menyebutkan bahwa di Madrasah al Fadliliyah terdapat perpustakaan yang sangat besar tempat tersimpannya koleksi kitab yang berjumlah mencapai 100.000, padahal di masa itu belum ada percetakan.

Dengan kemakmuran negara Islam waktu itu, anggaran pendidikan tak pernah menjadi masalah. Oleh karenanya, tidak pernah dikenal dalam sejarah Islam adanya bangunan sekolah yang rusak parah apalagi mengganggu proses belajar.

Sebab, secara filosofi, minimnya infrastruktur sekolah berarti menghambat pelaksanaan kewajiban menuntut ilmu. Dan hal ini sangat disadari oleh negara yang mendapat mandat langsung dari Allah SWT sebagai pengelola urusan pendidikan rakyatnya. Berbeda dengan negara dalam sistem sekuler kapitalis saat ini.

Oleh karenanya, negara Khilafah sangat memberi perhatian bagi pembangunan insfrastruktur sekolah. Hadirnya banyak perpustakaan maju di zaman kekhalifahan dahulu cukup untuk membuktikan bahwa bangunan sekolah tempat belajar sudah bukan persoalan lagi, dan tentulah sudah sangat representatif bagi kebutuhan belajar siswa.

Para penuntut ilmu bahkan begitu betah menimba ilmu di sekolah. Hingga dari sanalah terlahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang begitu gigih belajar dan mengajarkan ilmu. Tentulah semua itu didukung oleh infrastruktur yang mendukung. Tak ada kata malas belajar hanya karena khawatir bangunan roboh, atau suasana sekolah yang tidak kondusif.

Dengan demikian, selayaknya hal ini menyadarkan kita tentang rusaknya tatanan bernegara yang sekuler kapitalistik liberal. Karena terbukti menelantarkan pelayanan pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok umat.

Sebaliknya, hal ini juga menyadarkan kita tentang pentingnya negara mengelola urusannya dengan syariah Islam dan Khilafah. Sebab, dalam Islam, negara benar-benar hadir untuk melayani seluruh urusan rakyat, termasuk pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. [MNews]

Foto sampul: YAPPIKA, cnbcindonesia.com


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *