Maut di Laut Akibat Abainya Pemerintah

Kapitalisme menjadikan transportasi laut sebagai lahan komersil yang akan mendatangkan materi. Sistem ini juga menjadikan negara hanya sebagai regulator, bukan sebagai pelayan masyarakat, sedangkan pelaksana di lapangan adalah korporat.


Oleh: Nurul ‘Ailah (Pemerhati Kebijakan Transportasi)

MuslimahNews.com, OPINI — Akhir-akhir ini kecelakaan transportasi laut semakin sering diberitakan. [1] Selama tiga bulan terakhir saja, Juli hingga September 2019, sedikitnya terjadi 12 kecelakaan, seperti kapal pencari ikan Helong 04 yang tenggelam bersama enam orang di Perairan Panti Bisolo-Kupang, [2] tenggelamnya kapal tugboat di perairan Pesaguan Ketapang, Kalimantan Barat, [3] dan sebagainya.

Mirisnya, tingkat kecelakaan yang tinggi ini terjadi sudah bertahun-tahun. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut tinggi, terkait Indonesia sebagai negara kepulauan dan banyak pulau yang tidak terjangkau transportasi darat dan udara. Hal ini jelas sangat memprihatinkan dan butuh solusi tuntas segera.

Akar Masalah

Sering diberitakan bahwa faktor penyebab kecelakaan adalah human error, dalam hal ini nakhoda kapal. Selain itu juga kerap disebutkan bahwa jumlah penumpang tidak sesuai dengan manisfest atau bahkan kapal disebut over load. Ada pula yang mengatakan bahwa akar masalah kecelakaan kapal adalah dana yang kurang untuk memperbaiki fasilitas transportasi air.

Namun bila ditelisik lebih dalam, semua yang dipaparkan itu hanyalah akibat. Akar masalah sesungguhnya adalah pengelolaan transportasi laut yang berlandaskan pada sistem kapitalisme-neoliberal.

Kapitalisme menjadikan transportasi laut sebagai lahan komersil yang akan mendatangkan materi. Sistem ini juga menjadikan negara hanya sebagai regulator, bukan sebagai pelayan masyarakat, sedangkan pelaksana di lapangan adalah korporat.

Oleh karena itu, negara berlepas tangan atas apa yang terjadi dalam pelayaran, termasuk dalam masalah kecelakaan kapal. Padahal, korporat tak mampu menanggulangi sendiri jika terjadi kecelakaan dalam pelayaran, karena hanya materi yang dikejar dan tak memperhatikan keamanan serta keselamatan para pengguna transportasi maupun awaknya.

Sebagai regulator, pemerintah hanya melakukan upaya tambal sulam yang tidak menyentuh akar masalah, bahkan memperberat persoalan. Seperti meratifikasi terhadap beberapa undang-undang Internasional yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan membuat Undang-undang pelayaran. Sehingga, belum membuahkan hasil yang signifikan.

Transportasi Laut dalam Islam

Islam memandang transportasi laut adalah transportasi publik yang merupakan urat nadi kehidupan, yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, semua yang termasuk transportasi publik dilarang untuk dikomersialkan.

Negara dalam sistem Islam (Khilafah) memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab langsung untuk memenuhi hajat publik, khususnya pemenuhan hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yg memadai.

Aman: safety dan secure; nyaman: bersih, tidak pengap, dan tidak berdesakan; tarif murah: artinya mengedepankan aspek pelayanan dari pada keuntungan; tepat waktu: sedikit mungkin pergantian moda angkutan; memiliki fasilitas penunjang yang memadai berupa toilet, air bersih; dan lain-lain.

Apapun alasannya, negara tidak dibenarkan hanya sebagai regulator. Sebagaimana sabda Rasul shallallahu’alaihi wasallam, “Pemerintah adalah raa’in dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai. Tidak boleh terjadi dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan) yang menimpa masyarakat.

Seperti sabda Rasul Saw, “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Negara wajib menyediakan moda transportasi publik beserta kelengkapannya, baik darat, laut, maupun udara. Negara juga wajib membangun infrastruktur transportasi laut berupa pelabuhan dan kelengkapannya.

Penyediaan moda transportasi laut maupun infrastrukturnya tidak diserahkan kepada swasta (korporat). Pembangunan infrastruktur transportasi mutlak mengacu pada politik dalam negeri negara Khilafah, yaitu penerapan syariat Islam secara kafah; bukan konsep batil MP3EI yg dijiwai paradigma neoliberal KBE (Knowledge Based Economy) dan reinventing government.

Wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada tangan pemerintah, bukan menggunakan pembangunan infratruktur dengan konsep KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta), demikian juga variannya termasuk konsesi.

Negara juga wajib memenuhi kebutuhan publik berupa sarana IT, seperti penggunaan Automatic Identification System (AIS) kapal. Negara mengelola sarana tersebut secara langsung, tidak boleh sebagai regulator semata.

Negara harus mengedepankan pelayanan daripada keuntungan. Bila Khilafah memandang IT sebagai industri strategis, maka negara akan membangun industri IT berikut risetnya.

Pengelolaan institusi moda transportasi publik wajib ditangani langsung oleh negara dengan prinsip pelayanan (raa’in dan junnah). Apapun alasannya, institusi moda transportasi publik, seperti PT PELNI, tidak dibenarkan dikelola dengan prinsip untung rugi, yaitu berstatus BLU (Badan Layanan Umum) atau PT.

Negara wajib menggunakan anggaran yang bersifat mutlak (ada atau tidak kas negara) yang diperuntukkan membiayai transportasi publik dan infrastruktur, yang bila ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat, maka wajib diadakan oleh negara. Salah satu sumbernya adalah harta milik umum. Tidak dibenarkan menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Negara juga wajib mengelola kekayaannya secara benar (sesuai syariat Islam), sehingga memiliki kemampuan finasial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya.

Negara harus menjalankan sentralisasi kekuasaan, bukan desentralisasi kekuasaan. Namun, untuk teknis pelaksanaan bisa bersifat desentralisasi. Kebijakan yang diambil negara harus independen, tidak tergantung pada negara asing. Negara tidak perlu meratifikasi Undang-undang Internasional.

Strategi pengelolaan transportasi publik Khilafah mengacu kepada tiga prinsip utama, yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan dalam pelayanan, dan individu pelaksana yang kapabel.

Rasul Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…” (HR. Muslim).


Jika pengelolaan transportasi laut menerapkan sistem pengelolaan sebagaimana yang ada dalam sistem Khilafah, terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran akan menjadi kenyataan.

Masyarakat akan dapat menikmati perjalanannya dengan transportasi laut tanpa dihantui rasa takut akan ancaman keselamatan dan keamanannya.

Penerapan sistem Islam ini haruslah menyeluruh dalam semua bidang kehidupan dalam bingkai Khilafah, tidak hanya transportasi laut saja. Sehingga, negara akan maju dan kesejahteraan akan dicapai dengan gemilang.

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al A’raf : 96) [MNews]


[1] Yang dimaksud kecelakaan di laut dalam tulisan ini adalah kecelakaan dalam arti luas, misalnya kebakaran kapal, tubrukan kapal, tenggelamnya kapal baik karena cuaca maupun kelebihan muatan, dan musibah-musibah lain yang menyangkut kapal.

[2] Kapal pencari ikan Helong 04, tenggelam di perairan Pantai Bisolo, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/7/2019) memuat enam orang. Kompas.com

[3] Sebuah kapal tugboat tenggelam di perairan Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (15/7/2019) Kompas.com


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *