; Sistem Demokrasi Sekuler Biang Kekisruhan Politik Negeri ini - Muslimah News

Sistem Demokrasi Sekuler Biang Kekisruhan Politik Negeri ini

Pemilu 2019 telah berlalu. Pemilu yang menghabiskan dana hampir 25 triliun tersebut berbuntut pada kekisruhan politik yang juga menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Kekisruhan politik adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi sekuler.


Oleh: Arum Ihsan

MuslimahNews.com, FOKUS — Ada tiga faktor yang menjadikan demokrasi sekuler sebagai biang kisruh. Pertama, asas dan mekanisme sistem demokrasi. Kedua, aktor politik yang terlibat dalam sistem tersebut. Ketiga, media sosial yang menjadi corongnya.

Pertama, asas dan mekanisme sistem demokrasi. Sebagaimana sudah dipahami, sistem demokrasi adalah sistem kuno yang dipungut kembali oleh sistem kapitalis dalam kehidupan berpolitik.

Sistem kapitalis yang berasas sekularisme -memisahkan agama dalam mengatur kehidupan dunia- menjadikan aturan yang digunakan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara lahir dari olah pikir manusia. Jadilah aktor politik yang duduk di kursi dewan berposisi legislator (pembuat kebijakan dan perundang-undangan).

Apakah undang-undangnya prorakyat? Nyatanya tidak. Dalam sistem demokrasi, yang jargonnya “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”, nyatanya adalah ide utopis. Rakyat yang didengungkan tak lain hanyalah segilintir pemilik modal.

Dengan sistem demokrasi yang mahal, meniscayakan mereka -para pemilik modal- yang bisa duduk di kursi-kursi dewan. Dengan modal dan kekuasaan di tangan, mereka bisa sesuka hati membuat perundang-undangan untuk memuluskan bisnis dan urusan mereka.

Walhasil, rakyat pun selalu berontak terhadap setiap undang-undang yang dilahirkan DPR. Demo yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu menjadi bukti, bahwa rakyat makin sadar akan pengkhianatan para wakil mereka di dewan. Anggota parpol yang duduk di parlemen telah menjadi buta dan tuli akan penderitaan rakyat.

Urusan rakyat hanya menempati nomor kesekian dan itu terbukti. Di saat Wamena membara dan Maluku diguncang gempa, justru bukan masalah itu yang menjadi pembahasan awal rapat mereka. Namun, justru membahas jatah rumah mereka! Dengan wajah DPR RI 2019-2024 yang baru dilantik, tampaknya gelombang demo ke depan semakin membesar.

Kedua, dalam terminologi Barat sekuler, politik sering didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas, serta mempertahankan kekuasaan secara konstitusional maupun inkonstitusional.

Konsep politik sekuler seperti ini meniscayakan munculnya praktik politik transaksional yang melahirkan sosok individu yang pragmatis yang tak lagi punya panggilan luhur untuk melayani negara, tetapi semua dihitung secara kalkulatif.

Ibaratnya “Apa yang sudah saya keluarkan dan apa yang bisa dikembalikan oleh negara untuk saya? Dalam alam begini, orang hidup bukan untuk politik, tetapi dari politik”.

Oleh karenanya adalah satu hal yang wajar, secara alami dalam lingkungan politik kotor nan sekuler seperti ini sulit tumbuh sosok negarawan. Justru yang menjamur adalah para oportunis pragmatis yang setiap statement dan polahnya makin menambah kisruh setiap persoalan negeri ini. Negarawan yang mampu menuntun dan menyejukkan masyarakat, langka dan nyaris tidak ada.

Ketiga, kekisruhan politik hari ini juga tak lepas para buzzer penguasa di media sosial. Buzzer ini pun lahir dari asas manfaat dan kebebasan berpendapat. Sepanjang bermanfaat bagi diri dan kelompoknya, tak peduli itu melanggar norma kepatutan bahkan agama.

Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk memengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah.

Para pendengung agaknya punya hubungan kuat dengan penguasa dan aparat negara. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan profil pihak yang dianggap sebagai lawan, seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, bahkan jenis telepon seluler yang digunakan.

Dukungan pemerintah kepada buzzer pun terlihat dengan pemberangusan akun-akun yang punya sikap berbeda, yang dituding menyebarkan kabar bohong. Kolaborasi para buzzer dengan aparat negara ini pada akhirnya memperkuat kartel kekuasaan yang memberangus kebebasan berpendapat dan berbicara.

Rakyat yang awalnya diliputi suasana ketakutan, akan sampai di satu titik menjadi muak dengan sikap penguasa yang ada. Gelombang perlawanan rakyat akan terus bermunculan atas reaksi sikap penguasanya.

Akhirnya, berharap ketenangan dan kesejahteraan hidup dalam sistem demokrasi adalah kesia-siaan. Sistem ini sudah terbukti menghinakan manusia. Bahkan seorang Mahfud MD, ketika masih menjabat sebagai Ketua MK, sempat berkomentar tentang pelaksanaan sistem demokrasi di negeri ini, “Malaikat masuk ke sistem Indonesia pun bisa jadi iblis.”

Kalau sistem ini sudah nyata hina dan menghinakan manusia, mengapa masih mau bertahan dengannya?

Saatnya kembali ke sistem mulia yang memuliakan manusia, yakni sistem Islam –Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *