Wajah Buram Perwakilan Demokrasi

Dengan gambaran kinerja awal yang sudah begitu buruk, maka diprediksi wajah legislatif lima tahun ke depan tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kerja santai di depan, sibuk meloloskan RUU di ujung masa kerja.


Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, ANALISIS – Berakhir sudah rangkaian perhelatan Pemilu 2019 dengan dilantiknya wakil rakyat periode 2019-2024. Pemilu yang anggaran dananya menyedot 25 triliun[1] dan membawa kematian 600 lebih KPPS.[2] Namun, sekalipun perhelatan demokrasi itu menelan ‘tumbal’ yang amat besar, disinyalir tidak akan mengubah wajah dan perilaku anggota badan legislatif tersebut.

Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menyebut anggaran Pemilu 2019, yang digelar serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, mencapai Rp25,59 triliun. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Performa DPR, dari Tahun ke Tahun

Minggu pertama mereka bekerja sudah diwarnai catatan buruk, mulai dari bolos rapat hingga tidur waktu sidang berlangsung. Saat penetapan pimpinan DPR (1/10/2019), anggota dewan yang hadir di sidang paripurna hanya 285 orang dari total 575 anggota.

Pemandangan serupa terjadi saat sidang paripurna MPR RI yang digelar keesokan harinya. Hampir setengah dari anggota DPR RI dan DPD RI bolos dalam sidang tersebut. Sebanyak 335 orang tidak hadir dalam sidang paripurna MPR RI.[3]

Dengan gambaran kinerja awal yang sudah begitu buruk, maka diprediksi wajah legislatif lima tahun ke depan tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kerja santai di depan, sibuk meloloskan RUU di ujung masa kerja.

Hasilnya bukan solusi bagi persoalan negeri, namun justru menuai reaksi keras dari publik. Orang-orang akan selalu mengingat ini: masa kerja mereka selesai setelah satu minggu penuh didemo mahasiswa dan elemen masyarakat lain di berbagai kota Indonesia.

Publik jengkel dengan DPR –dan pemerintah– yang tak sanggup mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tertunda sejak dinyatakan sebagai RUU inisiatif DPR 2016 lalu.

Sebaliknya, mereka malah ngebut membahas berbagai peraturan kontroversial seperti RUU Pemasyarakatan, RKUHP, meski akhirnya dilanjutkan ke periode selanjutnya. Kurang dari dua pekan, mereka juga merampungkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (KPK) –yang bagi banyak orang berarti melemahkan KPK.

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wirtama, mengatakan bahwa revisi UU KPK dilatari semangat ‘menyelamatkan diri’ terhadap agenda pemberantasan korupsi. Alasannya, DPR adalah instansi dengan kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling rendah.

Data KPK per 2018, nilai kepatuhan DPR hanya 21,46 persen. Artinya, hanya satu per lima lebih sedikit dari 536 anggota dewan yang melaporkan harta kekayaannya. Sebagai pembanding, lembaga lain seperti DPD, MPR, dan beberapa instansi eksekutif lain menyentuh angka minimal 50 persen.

Anggota DPR periode 2014-2019 juga memiliki catatan kasus korupsi cukup banyak. Setidaknya ada 23 anggota DPR periode 2014-2019 yang ditangkap KPK. Di antaranya tersangka kasus suap PLTU Riau Eni Saragih, terdakwa suap jual-beli jabatan Kemenag Romahurmuziy, sampai tersangka suap impor bawang putih I Nyoman Dhamantra.

Meski bukan DPR instansi terbanyak sebagai ‘penyumbang’ koruptor –yang terbanyak adalah pejabat pemerintah daerah–, tapi salah satu dari mereka bersalah atas megakorupsi, KTP-elektronik. Dia adalah bekas Ketua DPR Setya Novanto.[4]

Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai proses legislasi pengesahan berbagai RUU kontroversial di sidang paripurna juga bermasalah. Sebabnya, sidang hanya dihadiri sedikit anggota DPR, tetapi pimpinan rapat tetap berani menyebutnya kuorum.

Ketika pengesahan Revisi UU KPK, kehadiran fisik anggota dewan hanya sekitar 80 orang, padahal ada 289 anggota yang meneken daftar hadir. Padahal dasar pengesahan UU, mengacu pada MD3, adalah berdasarkan kehadiran fisik, bukan tanda tangan belaka.

‘Prestasi” DPR juga tak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan negara. Tiap tahun, alokasi APBN selalu naik untuk DPR. Pada APBN 2015, anggaran DPR mencapai Rp3,598 triliun, dan tahun ini sebesar Rp5,7 triliun. Yang paling mudah diindra publik adalah jumlah legislasi yang dihasilkan. Jumlah UU yang disahkan stagnan dan jauh dari target prolegnas.

Permainan legislasi ini sepertinya akan terus berlanjut. Terlebih lagi dari 575 anggota DPR periode 2019-2024, ternyata 262 orang terdiri dari kalangan pengusaha. Jika pebisnis sampai “menguasai” Senayan, benarkah mereka wakil rakyat yang sesungguhnya? Dikhawatirkan, sebagai legislator mereka akan memainkan pasal dan ayat demi mengamankan bisnisnya lewat berbagai RUU yang digarapnya.[5]

DPR Mitra Kritis bukan Mitra Bisnis

Pengamanan kepentingan (petahana) kian menguat pada penetapan pimpinan lembaga perwakilan. Lima partai resmi menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPR RI periode 2019-2024 karena berhasil menempati posisi teratas dalam Pileg 2019, yakni PDIP (Puan Maharani, terpilih sebagai ketua), Golkar (Aziz Syamsuddin), Nasdem (Rachmat Gobel), PKB (Muhaimin Iskandar), dan Gerindra (Sufmi Dasco Ahmad). Di antara lima partai itu, hanya satu yang bukan pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yaitu Gerindra.

Dalam pilpres lalu, mereka mendukung sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Meski beberapa bulan lalu tampaknya hendak merapat ke koalisi, hingga sekarang pernyataan resmi terkait itu tidak ada. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan komposisi pimpinan MPR RI yang baru disahkan Kamis (3/10/2019) malam.

Hanya empat dari sembilan fraksi partai yang tak berkoalisi dengan pemerintah. Bambang Soesatyo, dari salah satu partai koalisi Jokowi, Golkar, dinobatkan sebagai Ketua MPR. Posisi ini sebenarnya juga diinginkan Gerindra dengan alasan “biasanya pimpinan MPR adalah oposisi”, namun gagal karena tak ada yang mendukung.

Dengan demikian, yang menguasai eksekutif dan legislatif berasal dari kelompok yang sama. Dan kondisi ini, kata peneliti Formappi, Lucius Karus, berbahaya bagi demokrasi karena cenderung menghilangkan asas check and balances. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dari DPR akan semakin tumpul.

Memang masih ada oposisi, setidaknya Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi kalau mereka sudah bergabung ke koalisi Jokowi –meski upaya ke arah sana pernah mengemuka beberapa bulan lalu.

Namun bagi Lucius, empat partai itu tidak bisa diharapkan memberi kritik ke pemerintah karena mereka “terlihat seperti koalisi.” Menurutnya, “mereka yang di partai koalisi maupun oposisi sudah terjebak dalam satu kolam yang sama yakni kolam kekuasaan.”

Lucius hanya berharap pada masyarakat sipil sebagai oposisi nonparlemen atau oposisi jalanan. Karena itu, masyarakat harus aktif dan cermat mengamati setiap kebijakan legislatif, juga pemerintah. “Pastikan kebijakan tidak dihasilkan dari proses transaksional yang nantinya menghasilkan UU tak berkualitas,” imbuhnya.[6]

Sinyal ketidakpercayaan pada parlemen kian membesar. Masyarakat, kini, beralih harapan pada parlemen jalanan. Terbukti hari-hari ini demo makin marak seiring dengan makin buruknya pengelolaan urusan rakyat oleh duo legislatif-yudikatif ini.

Gelombang demo tidak hanya melibatkan mahasiswa, bahkan siswa STM pun turun ke jalan. Bahkan mereka dibicarakan dengan nada positif, tidak lagi dipandang sinis sebagai ‘pembuat onar’ atau ‘tukang tawuran’. Tagar #STMmelawan merajai pembicaraan di jagat Twitter.

Pelajar berhadap-hadapan dengan barikade polisi saat berdemonstrasi di Jalan Layang Slipi, Petamburan, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Bentrok pelajar dengan polisi yang terjadi sejak siang hingga malam tersebut dipicu kekerasan yang dialami pelajar saat demo di Gedung DPR. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Harapan terhadap parlemen jalanan direspon Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir yang mengimbau mahasiswa agar tidak melakukan demo dan lebih baik belajar dengan baik.

Anjuran itu tidak digubris mahasiswa. Beberapa rektor pun mengizinkan mahasiswa melakukan demo. Pada saat Menristek mengancam para rektor yang mengizinkan demo, dia malah menuai kritik tajam dari publik.

Begitu pula halnya dengan siswa STM. Nyali mereka tak ciut di saat diancam akan dicabutnya KJP (Kartu Jakarta Pintar) jika masih turut berdemo. Mereka mengaku, ancaman itu tidak akan menyurutkan keinginan mereka untuk ikut menuntut perubahan RUU kontroversial.

Apalagi belakangan baru diketahui yang melontarkan ancaman tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan DKI. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pihaknya akan mencabut jatah bantuan pendidikan KJP bagi siswa atau pelajar yang terlibat aksi kriminal saat aksi demonstrasi pada 25-30 September 2019 lalu.

Perlawanan Never Ending

Dalam sistem demokrasi, yang jargonnya “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”, nyatanya adalah ide utopis. Justru dalam sistem demokrasi senantiasa dijumpai perlawanan oleh rakyat atas penindasan terhadap mereka. Rakyat yang didengungkan tak lain hanyalah segelintir pemilik modal.

Dengan sistem demokrasi yang mahal, meniscayakan mereka –para pemilik modal– yang bisa duduk di kursi-kursi dewan. Dengan modal dan kekuasaan di tangan, mereka bisa sesuka hati membuat perundang-undangan untuk memuluskan bisnis dan urusan mereka.

Dengan melihat track record integritas anggota DPR dan pejabat pemerintahan sangat buruk, sistem demokrasi yang berbiaya tinggi ini pun membuat anggota parpol yang duduk di parlemen menjadi buta dan tuli akan penderitaan rakyat. Urusan rakyat hanya menempati nomer kesekian

Dan itu terbukti, di saat Wamena membara dan Maluku diguncang gempa, justru bukan masalah itu yang menjadi pembahasan awal rapat mereka. Namun justru membahas jatah rumah mereka! Mereka sibuk mengumpulkan pundi-pundi untuk membalikkan modal menuju kursi kekuasaan. Dan tak jarang yang jatuh pada jurang korupsi.


Pertanyaannya, adakah sistem perwakilan rakyat yang mampu menjawab kegelisahan masyarakat atas keterwakilan mereka? Jawabannya: ADA. Tak lain adalah sistem Islam yaitu sistem Khilafah.

Dalam sistem ini, hanya khalifah saja yang dipilih langsung oleh rakyat atau melalui Majelis Umat. Dan itu harus dirampungkan kurang dari tiga hari dua malam. Itu batas maksimal umat Islam tanpa khalifah. Jelas ini adalah sistem yang sangat efektif dan efisien.

Jadi, meski dibolehkan ada kampanye, tapi pasti dengan biaya yang relatif tidak besar karena sempitnya waktu. Dan dengan kerasnya larangan suap (money politics), maka hanya mereka yang secara natural sudah lama dikenal karena ilmu, kepribadian, dan kiprahnya di tengah umat saja yang akan dengan mudah meraih dukungan.

Bukan pemimpin palsu, yakni mereka yang memanfaatkan media untuk membentuk citra diri dan menebar duit. Sedang perangkat di bawahnya seperti wali (setingkat gubernur) dan amil (setingkat bupati/walikota) dipilih oleh khalifah.

Majelis Umat, Perwakilan Umat

Lalu siapakah perwakilan umat? Khilafah memiliki Majelis Umat. Majelis ini merupakan majelis perwakilan rakyat atau umat. Para wakil rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu wilayah (semacam sistem distrik). Mereka mewakili rakyat untuk melakukan koreksi atau muhasabah terhadap khalifah dan menyampaikan pendapat kepada khalifah. Bedanya dengan DPR, majelis umat tidak memiliki fungsi legislasi atau hak membuat hukum.

Sesuai dengan prinsip al-siyadah lisy syar’iy (kedaulatan di tangan syariat), maka kewenangan membuat hukum atau yang menentukan halal dan haram adalah Allah SWT, bukan rakyat atau wakil rakyat.

Syariat ditetapkan melalui ijtihad para mujtahid. Bila hasil ijtihad berbeda-beda, maka khalifah berhak men-tabanni atau mengadopsi salah satu hasil ijtihad yang dipandang paling kuat atau paling rajih. Hasil tabanni inilah yang kemudian dijadikan sebagai hukum negara.

Meski begitu, tidak semua hal perlu di-tabanni khalifah. Hanya hukum yang menyangkut kemashlahatan rakyat saja yang di-tabanni. Sedang masalah akidah dan masalah-masalah privat, seperti kayfiah shalat, khalifah membiarkan rakyat memilih pendapat yang dianggapnya paling benar.

Jadi, dalam bahasa sekarang, Majelis Umat hanya menjalankan fungsi koreksi, bukan legislasi. Tidak ada celah baginya untuk membuat hukum pesanan atau sesuai hawa nafsunya.

Dengan sistem seperti ini tak akan lahir RUU KPK yang melindungi koruptor, yang ternyata koruptornya banyak bersembunyi di balik meja dewan, duduk rapi dan berdasi. Tak akan lahir UU minerba, listrik, air, dan yang lainnya; yang hanya menguntungkan para pengusaha dan menyiksa rakyat.

Majelis Umat akan menjadi mata dan telinga umat, mereka yang akan menjadi perpanjangan lidah umat dalam menyampaikan kesusahan maupun nasihat kepada penguasa. Mereka yang akan menjadi mitra kritis penguasa dalam menjalankan kekuasaan agar tak menyimpang dari syariat Allah SWT.

Jika ada pilihan sistem yang jauh lebih baik dan sahih (karena datangnya dari Zat yang Mahabaik dan Mahahebat), lalu mengapa tetap bertahan dengan sistem demokrasi yang cacat macam hari ini? Saatnya buang demokrasi ke tong sampah. [MNews]


[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190502200029-32-391493/pemilu-2019-hamburkan-rp25-triliun-desakan-evaluasi-menguat

[2] http://rri.co.id/post/berita/672637/pemilu_2019/600_petugas_kpps_meninggal_merc_bentuk_tim_investigasi.html, mengantarkan 575 anggota dewan ke kursi legislatif.

[3] https://tirto.id/potret-dpr-dpd-ri minggu-pertama-bolos-hingga-tidur-waktu-sidang-ejfU

[4] https://tirto.id/betapa-bobroknya-peninggalan-dpr-ri-periode-2014-2019-ei1w

[5] https://poskotanews.com/2019/10/04/pengusaha-kuasai-senayan-benarkah-dia-mewakili-rakyat/

[6] https://tirto.id/dprmpr-mitra-kritis-dan-pengawas-bukan-sobat-pemerintahan-jokowi-ejcd


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *