; Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Tak Pernah Tercapai; Pengamat: Keterlaluan Sekali - Muslimah News

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Tak Pernah Tercapai; Pengamat: Keterlaluan Sekali

MuslimahNews.com, EKONOMI – Selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, target pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target yang dicanangkan, demikian pengakuan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

“Untuk pertumbuhan ekonomi, kami lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ini di seputaran 5 persen. Memang lebih rendah dibanding RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 5 tahun sebelumnya yang rata-rata mendekati 5,5 sampai 6 persen,” katanya dalam konferensi pers usai rapat kabinet paripurna tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. (tempo.co, 3/10/2019)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Ekonomi Syariah, Hj. Nida Saadah, SE, MEI, Ak. memaparkan, dalam roda pembangunan negara sekuler, pertumbuhan ekonomi memang menjadi parameter ukuran kesejahteraan, karena sistem negara Demokrasi tidak memiliki perangkat mengukur kesejahteraan hingga level orang per orang.

“Nah… kalau di era Pemerintahan Jokowi tidak pernah mencapai angka pertumbuhan yang dicanangkan, itu berarti sudah keterlaluan sekali. Karena pertama, angka pertumbuhan itu angka kesejahteraan semu, karena hanya rata-rata. Kalau yang semu saja sudah tidak tercapai, bayangkan bagaimana fakta kehidupan rakyat yang sebenarnya,” ungkap Nida.

Penyebab kedua, lanjut Nida, ukuran angka pertumbuhan juga dihitung dari variabel tingkat suku bunga dan sektor nonriil lainnya.

“Jadi kalau yang gabungan sektor saja sudah tidak tercapai, berarti pertumbuhan di sektor riil produksi barang dan penawaran jasa pasti sangat rendah. Artinya income masyarakat sangat rendah,” jelas Nida kepada MNews, (5/10/2019).

Ukuran kesejahteraan ini, menurut Nida, jauh berbeda bila ditinjau dari standar dan kualitas hidup masyarakat peradaban Islam (Khilafah) yang mencanangkan ukuran kesejahteraan sampai level individu.

“Bahkan, bayi baru lahir pun, oleh Khalifah ‘Umar diberi subsidi kepada ibunya untuk memastikan nutrisi bayi terpenuhi dengan baik,” ungkap dosen ekonomi yang mengajar di Surabaya ini.

Dosen Ekonomi Syariah, Hj. Nida Saadah, SE, MEI, Ak.

Nida pun menjelaskan, untuk memastikan sejahtera sampai ke level individu, sistem ekonomi Islam akan mengaturnya melalui lima mekanisme.

Pertama, Islam melarang praktik riba. Kedua, Islam mengatur kepemilikan menjadi tiga; milik umat, negara, dan individu. Ketiga, Islam mewajibkan setiap laki-laki baik muslim maupun nonmuslim, untuk bekerja yang halal.

“Negara mengatur soal pekerjaan, dan bersamaan dengan itu, Islam juga melarang praktik zina. Sehingga, ini akan memastikan tiap individu berada dalam tanggung jawab penafkahan yang jelas,” papar Nida.

Lalu mekanisme keempat, karena wanita tidak wajib bekerja, maka jika laki-laki yang wajib menafkahinya tidak ada atau tidak mampu, maka wanita tersebut akan menerima pemberian (iqtha). Nica mencontohkan, pemberian kepada para Janda di masa Khalifah Ali dilakukan setiap akhir pekan.

Dan mekanisme kelima adalah terkait kebutuhan pokok massal, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Semua itu digratiskan oleh negara. Sehingga pendapatan (income) per keluarga hanya untuk menutupi kebutuhan pangan, sandang, dan sebagian papannya.

“Dengan mekanisme aturan Allah dalam ekonomi itu, Khilafah berhasil meratakan kesejahteraan berabad-abad,” ujarnya.

Berbanding terbalik dengan ekonomi sekuler demokrasi hari ini, di mana tak ada satu pun yang berhasil meratakan kesejahteraan. Nida mengatakan, jangan dulu keburu bangga kalaupun ada angka pertumbuhan terealisasi. Sebab, ekonomi tumbuh hanya di lapisan masyarakat tertentu, dan kesenjangan ekonomi tak pernah bisa selesai.

“Apalagi kalau ekonominya tidak mengalami pertumbuhan,” kata Nida.

Nida mengungkapkan, ekonomi sekuler yang berbasis ribawi, akan selalu limbung, tidak stabil, dan mengalami krisis berulang. Problem klasiknya, menurut Nida, adalah tingkat inflasi tinggi, tingkat utang tinggi, juga tingkat pengangguran yang tinggi.

“Semua problem itu akan semakin parah jika di dalamnya banyak pejabat korupsi, menggunakan semua kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, dan semacamnya. Maka semakin lengkaplah penderitaan rakyatnya,” tutup Nida. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *