; Papua, di Antara Agenda Negara Adidaya dan Lemahnya Tangan Penguasa - Muslimah News

Papua, di Antara Agenda Negara Adidaya dan Lemahnya Tangan Penguasa

33 nyawa tak berdosa akhirnya harus terkapar di Wamena. Ada yang dibakar, dikapak, dipanah, dan yang lainnya. Ratusan orang pun luka-luka. Sementara belasan ribu lainnya harus kehilangan rumah dan harta benda. Terusir atau terpaksa tinggal di penampungan sementara.


MuslimahNews.com, EDITORIAL – Entah doktrin apa yang merasuki para perusuh yang datang dari luar Wamena. Mereka begitu beringas dan seolah hilang kewarasan.

Menyaru jadi pelajar dan mahasiswa. Mengusir warga pendatang yang selama ini hidup berdampingan secara damai. Membakar. Memanah. Menombak. Dan larut dalam slogan Papua berbeda dengan suku-suku bangsa yang lainnya.

Kerusuhan Wamena memang diduga ada kaitan dengan rusuh Surabaya yang terjadi pada bulan sebelumnya. Sebuah kerusuhan yang dipicu kabar bohong soal mahasiswa Papua yang membuang bendera merah putih di tempat tak semestinya. Lalu memicu protes besar-besaran warga Surabaya, sekaligus memancing seruan-seruan rasis aparat yang menambah keruh suasana.

Banyak yang menduga bahwa kasus ini diciptakan dan digoreng dengan sengaja. Pelakunya lagi-lagi tertuju pada kader-kader kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Tujuan mereka, menarik perhatian dunia jelang sidang HAM PBB yang berlangsung pada 9-27 September 2019 di Swiss dan New York Amerika.

Benny Wenda, tokoh separatis OPM. Foto: tribunnews.com

Hanya saja target kelompok separatis ini memang telah gagal. Namun setidaknya aksi mereka telah berhasil menarik kembali perhatian beberapa negara di dunia. Hingga ada yang berusaha menginternasionalisasi kembali isu Papua, untuk menunjukkan bahwa tuntutan memerdekakan Papua ternyata masih ada. Perdana Menteri Vanuatu di antaranya.

Di luar itu, media asing seperti The Guardian Inggris dan SBS Australia pun ikut pula mengangkat isu rusuh Wamena dengan angle penderitaan warga Papua di bawah penguasaan pemerintah Indonesia. Bahkan SBS Australia, kerap menjadi corong para aktivis HAM seperti Veronica Koman untuk menyerukan pembelaan terhadap gerakan Papua merdeka.


Konflik di Papua memang bukan terjadi sekali ini saja. Sebelum-sebelumnya beberapa wilayah lain pun menjadi saksi pergolakan berlatar tuntutan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Nduga misalnya, selama ini sudah dikenal sebagai zona merah. Kontak senjata antara TNI dan OPM sudah sering terjadi di sana. Bahkan pada Desember 2018 terjadi lagi konflik yang memakan korban hingga 182 jiwa. Beberapa di antara mereka meninggal akibat kekerasan oleh aparat. Dan selebihnya meninggal akibat minimnya akses kesehatan di tempat-tempat pengungsian mereka.

Saat itu, empat puluh ribuan warga sipil di Kabupaten Nduga terpaksa harus mengungsi ke pegunungan. Pasalnya, pemerintah Indonesia kembali memberlakukan operasi militer untuk mengejar kelompok OPM pimpinan Eginaus Kogeya yang sebelumnya membunuhi belasan bahkan puluhan karyawan Trans Papua di Gunung Kabo.

Beberapa pihak menilai, aksi OPM ini sebagai bentuk perlawanan terhadap proyek pembangunan infrastruktur Trans Papua yang melanggar hak-hak tanah adat milik mereka sekaligus menjadi simbol penjajahan atas mereka. Disamping, tentu saja untuk memperkuat suara tuntutan mereka soal kemerdekaan tanah Papua.

Para pengungsi asal Nduga, Papua.

Kemerdekaan, nampaknya memang telah menjadi mimpi besar sebagian rakyat Papua yang nyatanya hidup termarjinalkan dalam negara bernama Indonesia. Kekayaan alam melimpah ruah yang ada di bawah pijakan kaki mereka, sama sekali tak bisa mereka nikmati bersama.

Bahkan hingga hari ini, sebagian dari mereka harus hidup dengan standar yang sama dengan saat mereka ada di bawah penguasaan Belanda. Mungkin bisa jadi lebih parah, karena pembangunan berparadigma eksploitasi telah membawa berbagai dampak buruk bagi kehidupan mereka. Baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan lingkungan danedited masa depan generasi mereka.

Ya. Pemerintah Indonesia, dipandang telah merenggut semuanya dari mereka. Emas, perak, tembaga, bahkan uranium, semuanya dirampok di hadapan mata mereka dan lantas dengan mudah diberikan kepada pihak asing.

Sementara di saat sama, di tengah serba getirnya kehidupan mereka, mereka diminta loyal dan tetap setia menjadi warga negara Indonesia. Wajar jika mereka bertanya, logikanya di mana?

Hingga Indonesia “merdeka”, Papua, termasuk New Guinea dan Timor Timur memang masih dalam penguasaan Belanda. Namun, melalui berbagai langkah politik dan serangkaian tekanan militer pemerintah Indonesia kepada pihak Belanda dibantu pihak Amerika Serikat dan PBB, akhirnya ditandatanganilah perjanjian New York di tahun 1963 antara Indonesia dan Belanda.

Salah satu klausulnya menyebut bahwa paling lambat di tahun 1969 mesti dilakukan referendum (Pengambilan Pendapat Rakyat / Pepera) dari rakyat Papua, dengan opsi, apakah akan tetap bersama Indonesia, atau merdeka. Dan ketika referendum itu digelar, hasilnya bisa diduga. Irian Jaya (yang di era reformasi nama ini diganti menjadi Papua), menyatakan ingin tetap bergabung dengan Indonesia.

Hanya saja, banyak yang menengarai bahwa bergabungnya Papua dengan Indonesia justru menjadi awal penderitaan yang lebih dalam bagi rakyat Papua. Betapa tidak? Sejarah menunjukkan, Papua digabung dengan Indonesia adalah demi kontrak karya. Bahkan keterlibatan Amerika dalam situasi politik Indonesia di era itu, diduga ada kaitannya dengan reward yang telah disiapkan baginya.

Sebagaimana diketahui, saat masih menjabat Ketua Presidium Kabinet Ampera atau sebelum resmi menjadi presiden, Soeharto sudah menerbitkan Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dan untuk Freeport sendiri, kontrak karyanya sudah diteken pada tanggal 7 April 1967.

Sehingga untuk mengamankan investasi itu, Soeharto harus menjamin Papua tetap menjadi bagian Indonesia. Caranya, dengan ‘mengamankan’ pelaksanaan Pepera untuk memastikan rakyat Papua tetap memilih bersama Indonesia.

Itulah kenapa pemerintah saat itu mau mengerahkan begitu banyak tentara untuk “mengawal” keamanan proses Pepera. Dan di saat sama, mengucurkan begitu banyak dana untuk membeli hati para tokoh Papua. Karena pemerintah Indonesia, ingin Papua tetap dalam genggamannya.

Namun, sejak saat itulah Papua masuk dalam perangkap investasi swasta di bawah legalisasi pemerintahan Indonesia. Terutama swasta asing yang nyatanya telah berhasil mengangkangi para penguasa di Jakarta.

Dan saat itu juga, nyaris seluruh kekayaan alam Papua, baik berupa tambang termasuk migas, hutan, laut, dan sebagainya langsung menjadi rebutan para kapitalis rakus dari berbagai negara. Dan justru semua inilah yang menjadi akar problem yang tak pernah tuntas di Papua.

Tambang emas Freeport, dikabarkan memiliki ribuan ton cadangan emas hingga 2060 mendatang.

Penguasaan investor atas kekayaan alam Papua bisa digambarkan sebagai berikut. Kontrak Karya (KK) Freeport saja mencakup area seluas 2,6 juta hektar. Hak Penguasaan Hutan (HPH) seluas 15 juta Hektar. Hutan Tanaman Indistri (HTI) seluas 1,5 juta hektar. Izin Perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5,4 juta hektar.

Jika ditotal, seluruh izin ekploitasi kekayaan alam tersebut luasnya setara dengan 57 persen luas daratan Papua. Dan ini, belum termasuk kontrak migas, di mana perusahaan minyak terbesar yang sekarang beroperasi di Papua adalah British Petroleum (BP) yang menguasai Gas Tangguh di Teluk Bintuni Papua Barat.

Selain Amerika dan Inggris, Papua juga menjadi lahan bancakan negara Australia, Jepang, dan Cina. Australia, ada 6 perusahaan yang beroperasi di sana. Yakni Hillgrove Resources, Killara Resources, Painai Gold, Queensland Nickel, Rio Tinto, dan Santo. Sementara Cina, ada China National Offshore National Oil Cooperation (CNOOC), serta Anhui Conch Cement Company. Adapun Jepang, diwakili Japan Gasoline Co (JGC), perusahaan LNG yang bergerak di bidang pembangkit listrik di Sorong, Papua Barat.

Potensi Papua memang sangat luar biasa. Namun bukan secara ekonomis saja, tapi Papua memiliki potensi geopolitis dan geostrategis bagi pertahanan dan kedaulatan Indonesia. Papua adalah sabuk pertama Indonesia di kawasan Pasifik.

Itulah kenapa Papua terus menjadi “medan tempur” antar negara-negara adikuasa seperti AS versus Cina, juga Australia. Karena bagi mereka, menguasai Papua yang super kaya dan punya posisi strategis secara Internasional adalah mutlak kemestiannya. Bahkan dengan menguasai Papua berikut gunung-gunung emas dan potensi alam strategis lainnya, mereka bisa memiliki jalan menguasai Indonesia dan menancapkan pengaruh politiknya di kancah Internasional.

Inilah yang semestinya segera disadari pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa akar problem Papua adalah paradigma pembangunan kapitalistik yang menempatkan Papua sebagai objek bancakan asing. Bahkan paradigma inilah yang telah membuat pemerintah Indonesia, tak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke di tengah segala anugerah kekayaan yang Allah swt berikan sebagai modal awal.

Tentu saja bukan hal mudah untuk mengubah keadaan di Papua. Karena kekuasaan kapitalisme sudah kuat mencengkeram, baik secara praktik maupun pemikiran. Dan lebih dari itu, tak dipungkiri jika banyak pihak di lingkaran kekuasaan yang turut menikmati penerapan kapitalisme. Apakah mereka yang bertindak sebagai makelar proyek, maupun yang ditarik sebagai bagian pengaman perusahaan-perusahaan milik investor asing.

Artinya, problem Papua menyangkut problem paradigma yang harus segera diubah baik di level penguasa atau negara, maupun di level seluruh rakyat Indonesia, tak hanya Papua. Bangsa Indonesia, harus siap mencampakkan sistem yang lahir dari ideologi kapitalisme ini dan menggantinya dengan sistem yang menjadi versusnya.

Yakni sistem yang hanya melahirkan perbudakan dan penjajahan negara besar atas negara-negara di bawahnya. Serta menjadikan negara sekaya raya Indonesia, hanya menjadi pengekor atau anjing piaraan negara-negara adidaya.

Masalahnya, di dunia ini, hanya ada dua sistem yang lahir dari dua ideologi yang bisa melawan kapitalisme. Yakni sistem yang lahir dari ideologi sosialisme komunisme dan sistem yang lahir dari ideologi Islam.

Sayangnya, sistem yang lahir dari ideologi sosialisme komunis atau yang selanjutnya disebut sistem sosialis komunis sudah terbukti kerusakannya. Bahkan saat ditegakkan oleh negara, yakni di bawah kepemimpinan Uni Sovyet, sistem ini hanya menyisakan penderitaan bagi rakyat dan dunia.

Dan kerusakan ini niscaya, karena ideologinya bertentangan dengan fitrah dan akal manusia, hingga tak mampu melahirkan ketenteraman jiwa. Jika pun Uni Sovyet pernah berjaya menjadi negara adidaya, itu hanyalah kebangkitan semu. Karena negara menerapkan aturan dengan tangan besi kepada rakyatnya. Wajar jika kekuatannya tak bertahan lama. Umur sistem ini tak lebih dari 90 tahun dan runtuh dengan penuh kehinaan.

Berdiri pada 25 Oktober 1917, Uni Soviet negara sosialis-komunias, dengan tokohnya Vladimir Lenin, runtuh pada 26 Desember 1991, akibat kalah dalam perang dingin melawan Amerika Serikat.

Adapun sistem yang tegak di atas ideologi Islam, justru menjadi satu-satunya harapan. Karena sistem ini tegak di atas ideologi yang sesuai dengan fitrah dan akal manusia, sehingga dipastikan akan mampu mengantarkan manusia pada kemuliaan dan kesejahteraan yang dicarinya.

Sistem ini, bahkan telah tegak selama belasan abad dalam bangunan sebuah negara bernama khilafah, yang luasnya meliputi 2/3 dunia. Menyatukan berbagai suku, ras, budaya, bahkan agama. Mewujudkan kesejahteraan tiada tara. Dan sisa-sisa peradabannya masih bisa dirasakan termasuk oleh sebagian masyarakat Papua.

Ideologi Islam dengan sistem khilafahnya lah yang justru akan menantang dan melenyapkan kerakusan rezim kapitalis neoliberal yang kini menghancurkan Papua dan dunia. Karena sistem Islam menetapkan bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah ruah adalah hak milik umat yang diwajibkan atas negara untuk mengurusnya semata-mata demi kepentingan umat.

Peta kekuasaan Khilafah.

Islam bahkan memandang, semua investasi asing yang dilazimkan dalam sistem kapitalisme justru merupakan jalan penjajahan yang diharamkan. Dan faktanya, penderitaan Papua justru diawali dengan dibukanya keran investasi dengan dalih pembiayaan pembangunan.

Sistem Islam pun menetapkan bahwa seluruh rakyat, siapa pun mereka. Apapun ras dan agamanya, berhak menikmati keadilan dan kesejahteraan yang wajib diwujudkan oleh negara. Bahkan, sepanjang mereka tunduk pada aturan negara di luar urusan agama dan peribadatan mereka, mereka berhak dilindungi sebagaimana kaum muslimin yang menjadi warga negara.

Adalah haram bagi siapa pun, melanggar kehormatan mereka, harta, dan nyawa mereka. Sampai-sampai, sanksi Islam pun berhak dijatuhkan bagi muslim yang mencederai hak-hak mereka. Tak ada diskriminasi. Tak ada pengecualian.

Oleh karenanya, jika hari ini muncul seruan-seruan kemerdekaan Papua yang dilandasi semangat kebangsaan, atau dengan dalih ras papua berbeda dari ras Indonesia lainnya, justru harus disadari bahwa itu merupakan seruan kepada ikatan yang akan melemahkan. Karena nyatanya nasionalisme tak memiliki tata aturan, bagaimana meraih kebangkitan dan kesejahteraan.

Alhasil, menyelesaikan problem Papua tak lain hanyalah dengan berjuang bersama mewujudkan sistem Islam.

Yakni sistem yang akan menyatukan umat dengan landasan yang kuat yakni akidah Islam. Yang darinya terpancar aturan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk poleksosbudhanhukkam.

Sistem Islam inilah satu-satunya yang bisa menghapus kezaliman akibat penguasaan kapitalisme global. Dan kini sudah dirasakan bahaya kebangkitannya hingga rezim kapitalis di mana pun menjadikannya sebagai musuh bersama.

Mereka terus berusaha membuat berbagai fitnah, agar sistem ini tak ada yang memperjuangkan. Dengan cara menyebutnya sebagai sistem yang berbahaya bagi kemanusiaan dan menjadi sumber keterpecahbelahan.

Padahal sungguh, jika ideologi dan sistem ini dipelajari dengan benar, maka akan nampak betapa sistem ini merupakan jalan keluar. Bahkan –sekali lagi– menjadi satu-satunya harapan. Sebagaimana dulu dunia telah merasakan kebaikan yang ditebarkannya.

Tentang hal ini, mari kita simak kesaksian sejarawan Will Durant yang mengatakan:

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization).

“Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir, bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupannya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka sehingga jumlah orang yang memeluknya dan berpegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa. Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hati¬nya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka.” (Will Durant – The Story of Civilization).

Maka, Maha Benar Allah Dengan Segala Firman-Nya:

“….Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (TQS. Al-Maidah : 3). [] SNA


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *