; Rusuh Wamena, Jalan ‘Kura-Kura’ Pemerintah – Muslimah News

Rusuh Wamena, Jalan ‘Kura-Kura’ Pemerintah

Menang telak di pemilu lalu nyatanya belum cukup mampu mewakili suara hati rakyat Papua. Pembangunan infrastruktur yang diklaim sebagai salah satu prestasi pemerintah juga tak mampu menangkal arus disintegrasi dan ancaman separatisme di Papua.


Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

MuslimahNews.com, OPINI – Pascaaksi kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, sebanyak 31 orang meninggal, 62 orang luka-luka, ratusan ruko, kios, dan gedung pemerintah hangus terbakar. Akibat kerusuhan itu, lebih dari 11 ribu orang meninggalkan Wamena.

Sebanyak 7.467 orang meninggalkan Wamena dengan penerbangan Hercules TNI AU dan 4.179 orang menggunakan penerbangan komersial. Eksodus itu terjadi lantaran mereka khawatir menjadi korban rusuh setelah puluhan orang meninggal dibantai para perusuh.

Pengungsi asal Wamena dievakuasi menggunakan sekitar 4 pesawat hercules.

Berdasarkan kesaksian masyarakat setempat, para perusuh yang membantai warga pendatang bukanlah masyarakat asli Wamena. Mereka diduga berasal dari luar Wamena. Polisi pun sudah menetapkan tujuh tersangka kerusuhan.

Mengutip laman kumparan.com (3/10/2019), Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, membantah pelaku rusuh di Wamena dilakukan oleh masyarakat. Menurutnya, kerusuhan yang terjadi pada Selasa (23/9/2019), dilakukan oleh kelompok yang terorganisir.

“Saya mau luruskan bahwa kejadian ini bukan dilakukan oleh masyarakat, tetapi kelompok tertentu yang terorganisir dan sudah lama ingin menyatakan ketidakpuasan terhadap bangsa ini,” kata Paulus di Rindam XVII Cederawasih, Ifar Gunung, Sentani, Kabupaten Jayapura, usai mengunjungi pengungsi pada Kamis (3/10/2019).

Papua, Wilayah Rentan Konflik

Sepanjang 2018-2019, Papua menjadi zona merah konflik. Pada Desember 2018, konflik bersenjata yang dikomandoi kelompok separatis OPM di Nduga menyebabkan 182 orang meninggal dan ribuan warga mengungsi dari tanah Nduga.

Pada bulan Agustus 2019, terjadi kerusuhan setelah adanya pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Pernyataan rasialisme di Surabaya itu merembet ke Papua.

Terbaru, rusuh Wamena menyebabkan ribuan orang mengungsi ke Jayapura, bahkan meminta kembali pulang ke kampung halaman mereka. Korban kerusuhan Wamena banyak dialami warga pendatang dari luar Papua.

Diduga membuang dan mematahkan bendera merah putih, asrama warga Papua yang berada di Jalan Kalasan No. 10 di Kecamatan Tambaksari, Surabaya dikepung massa, Jumat (16/8/2019). | suaraindonesia.co.id

Pulau paling Timur di Indonesia ini selain menyimpan potensi disintegrasi, juga memiliki keindahan dan kekayaan alam yang masih alami. Belum banyak tereksplorasi. Tak mengherankan bila Papua banyak dilirik negara asing. Kekayaan alam yang besar membuat mereka berminat mengeksploitasinya.

Selain itu, keunikan warga Papua yang sedikit berbeda dengan suku lainnya di Indonesia sangat rentan disusupi rasa kesukuan yang tinggi. Sehingga, bila ada pihak asing yang memainkan ikatan temporal ini, bahaya disintegrasi akan kembali mengemuka.

Sebagaimana yang dilakukan para perusuh terhadap warga non-Papua. Seolah mereka ingin menggiring opini bahwa kerusuhan Papua akibat bentrokan antaretnis.

Maka dari itu, dibutuhkan peran negara yang sangat krusial. Indonesia sebagai negara multietnis butuh kepemimpinan yang mampu merangkul semua golongan.

Mampu bertindak tegas terhadap para perusuh dan perongrong persatuan. Mampu menangkal upaya makar yang dilakukan kelompokseparatis semacam OPM dan KNPB. Kelompok-kelompok itu masih bergerak leluasa dalam melakukan aksinya.

Menanggapi kerusuhan yang belakangan terjadi di Papua, Wamena, dan wilayah lainnya, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk menangani akar kasus kerusuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan akar masalahnya, jangan hanya terfokus pada satu atau dua masalah saja.

Selama ini pemerintah hanya fokus pada ekonomi dan pembangunan. Isu sosial dan politik tidak nampak dibahas secara serius. Rusuh di mana-mana sampai meluas ke beberapa daerah. Artinya, pemerintah lamban menangani kasus Papua. Jalan seperti Kura-Kura.

Menanti Peran Negara

Fungsi negara secara umum selalu dikaitkan dengan kehidupan rakyat di mana mereka tinggal dengan tujuan agar sejahtera, makmur, bahagia, dan sentosa. Bung Karno sebagai pendiri negara Indonesia yang berdaulat, pernah berujar dalam autobiografinya, bahwa negara Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan.

Dalam Islam, negara berfungsi sebagai ria’ayah su’unil umat, yaitu sebagai pengurus urusan umat (rakyat). Negara bertugas melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan umat, yakni memenuhi kebutuhan dasar rakyat, menyejahterakan kehidupan mereka, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi mereka.

Sejauh ini, sudahkah kepemimpinan rezim saat ini menjalankan fungsi negara? Memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya? Bagaimana tindakan pemerintah menghadapi kerusuhan yang terjadi? Dengan sederet fakta korban kerusuhan yang berjatuhan, pemerintahan Jokowi belum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai negara.

Menang telak di pemilu lalu nyatanya belum cukup mampu mewakili suara hati rakyat Papua. Pembangunan infrastruktur yang diklaim sebagai salah satu prestasi pemerintah juga tak mampu menangkal arus disintegrasi dan ancaman separatisme di Papua.

Abainya negara dalam melakukan pencegahan dan penindakan agar kerusuhan tak meluas menjadi bukti bahwa negara gagal memberi keamanan, keadilan, dan perlindungan. Lemah di hadapan asing
penjajah.

Sebagai contoh, penindakan terhadap KKB/OPM tak tegas. Mereka masih bebas bertindak brutal. Negara seperti takut menghadapi kelompok teroris yang sebenarnya. Namun, begitu garang terhadap kelompok Islam. Lebih fokus dengan isu radikalisme dibanding isu separatisme yang lebih
membahayakan keutuhan NKRI.

Padahal, isu radikalisme hanyalah isu buatan Barat untuk melemahkan umat Islam. Sementara isu separatisme itu ancamannya nyata. Gerakannya terorganisir, bahkan didukung negara Barat.

Ada AS yang berkepentingan dengan emas Freeport. Ada Negara-Negara Kepulauan Pasifik termasuk didalamnya Australia dan Selandia Baru bersatu mendukung penyelidikan PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, memberikan tekanan pada Indonesia.

Isu kerusuhan dan HAM menjadi angin segar agar referendum Papua Merdeka berjalan mulus. Inilah yang harus diwaspadai Indonesia. Akibat ketidaktegasan dalam menangani kerusuhan, isu ini dimanfaatkan
oleh asing agar Papua lepas dari Nusantara.

Organisasi Papua Merdeka. Foto: rri.co.id

Bagi beberapa analis, pendekatan Jokowi yang fokus pada pembangunan Papua sejak ia pertama kali menjabat tahun 2014 telah memperburuk perpecahan dan menyebabkan peningkatan konfrontasi antara penegak hukum dan warga setempat.

Kerusuhan Nduga, Wamena, isu rasial, dan eksodus warga Papua menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini akan memicu dukungan dunia agar Papua diberi kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Bila ini terjadi, maka sejarah berulang kembali. Lepasnya Timor Leste juga berawal dari pola yang sama.

Isu HAM dan kerusuhan menjadi alasan untuk referendum. Harusnya pemerintahan Jokowi belajar dari peristiwa masa lalu.

Islam Solusi Persatuan

Islam melarang perpecahan dalam bentuk apa pun. Islam sangat menjunjung tinggi nilai persatuan. Di masa Islam berkuasa, keberagaman terjaga. Selama 13 abad Khilafah Islam menguasai 2/3 wilayah dunia, tak pernah terjadi penjajahan, diskriminasi, maupun eksploitasi terhadap penduduk wilayah tersebut. Belum pernah ada sejarah pembantaian Islam terhadap suku atau golongan di luar Islam.

Islam datang menghapus ikatan sukuisme antar golongan. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya, bukan ras, warna kulit, atau golongannya. Islam mengakui keberagaman bangsa.

Rasulullah saw pernah bersabda kepada Abu Dzar ra,

Lihatlah, engkau tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam kecuali engkau mengungguli mereka dengan takwa.” (HR. Ahmad)

Munculnya gerakan separatisme di masa Khilafah Islam adalah karena provokasi yang dilakukan Inggris, Prancis, dan negara Barat lainnya. Mereka hembuskan nilai kecintaan terhadap suku dan golongan.
Menciptakan kebencian antarbangsa dengan semangat nasionalisme. Dari situlah gerakan separatisme menggejala.

Sama halnya Papua, jangan sampai konflik bersenjata, konflik horizontal, dan dukungan dunia untuk Papua memicu Papua memisahkan diri dari Indonesia.

Maka dari itu, negara harus mengambil peran dalam hal ini. Melakukan pencegahan dan penindakan. Mencegah agar Papua tidak terus bergejolak. Yaitu, memberikan jaminan keamanan, keadilan, serta kesejahteraan hidup rakyat Papua. Menindak tegas terhadap pelaku kerusuhan dan membersihkan Papua dari gerakan separatisme.

Persoalan Papua sejatinya adalah kesejahteraan. Mereka bagai anak tiri di negeri sendiri. Andaikata Papua mendapat jaminan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan hidup tentu masalah kerusuhan dan konflik horizontal mampu diredam.

Hal ini membuktikan bahwa sistem kapitalisme belumlah mampu menyejahterakan manusia secara merata. Yang ada justru kesenjangan sosial. Jika kapitalisme terbukti tak mampu menciptakan kesejahteraan, apa solusinya? Jadikanlah Islam solusi bagi persatuan negeri ini. Buktinya ada, hasilnya nyata.

Islam tak akan membiarkan sejengkal tanah pun terlepas. Islam juga menjaga wilayah negeri dari rongrongan makar asing dan upaya disintegrasi.

Penjagaan Islam terhadap jiwa, harta, dan agama sangat besar.Dalam Islam, membunuh satu nyawa diibaratkan membunuh manusia seluruhnya. Hanya Islam yang mampu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan yang tidak didapatkan dalam sistem kapitalis.

Syariah Islam juga akan memberantas monopoli ekonomi yang hanya memperkaya konglomerat dan menyebabkan rakyat jatuh di jurang kemiskinan.

Ketahuilah, Islam begitu menjaga nilai keberagaman antarmanusia, menciptakan persatuan, dan mampu mewujudkan peradaban agung sepanjang sejarah manusia. Semua itu hanya terwujud ketika syariah Islam ditegakkan dalam institusi Khilafah Islamiyah. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *