Mimpi Memberangus Korupsi Hingga ke Akar

Kiranya wajar jika hingga hari ini Indonesia masih menjadi bagian grup papan tengah negara-negara terkorup di dunia. Karena faktanya, di negeri muslim terbesar ini korupsi memang nyaris menjadi budaya. Bahkan saat ini, nampak ada upaya menggeser nilai perbuatan koruptif menjadi sebuah kewajaran. Atau setidaknya agar pelaku korupsi boleh mendapat permakluman.


MuslimahNews.com, EDITORIAL — Inilah yang terjadi saat beberapa tokoh publik terciduk oleh KPK. Sekalipun tahu bahwa KPK tak mungkin menangkap tanpa dasar, namun ada saja pihak yang berusaha membela. Apalagi jika menyangkut nama lembaga.

Ini semua setidaknya menyiratkan, betapa standar masyarakat terhadap korupsi kian melonggar. Wajar jika kasus tindak korupsi makin lama kian marak saja. Dan pelakunya, bisa siapa pun dan di level manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, mencatat dari rentang waktu 15 tahun yakni 2003-2018, ada 885 orang yang diproses hukum. Dan dari jumlah itu, lebih dari 60 persennya adalah politisi; Baik dari kalangan dewan, maupun kalangan pemerintahan, termasuk para kepala daerah.

Sementara di tahun 2019, hingga bulan Juni saja, anggota DPR dan DPRD yang sudah terkena kasus korupsi ada 255 dan kepala daerah ada 110 kasus. Di luar itu, ada 27 menteri dan kepala lembaga yang juga terjerat kasus, serta 208 perkara yang menjerat pejabat tinggi di instansi setingkat eselon I, II, dan III.

Hebatnya, satu kasus korupsi terbongkar bisa merembet ke kasus lainnya. Sampai-sampai di beberapa daerah, pernah mayoritas penghuni gedung parlemennya terjerat kasus yang sama, alias melakukan korupsi berjamaah. Misal di kota Padang (2004), Lampung Tengah (Februari 2018), Sumatra Utara (Maret 2018), dan di Kota Malang (2018).

Bahkan di Kota Malang, 41 dari 45 anggota DPRD beserta Kadis PU-nya dinyatakan sebagai tersangka korupsi oleh KPK dalam kasus pengesahan APBD-P tahun 2015. Akibatnya, kinerja pemerintahan dan DPRD Kota Malang saat itu benar-benar nyaris lumpuh. Shutdown.

Ironisnya, di tengah maraknya pemberantasan korupsi ini, KPK sebagai lembaga antirasuah justru berusaha terus dilemahkan. Salah satunya nampak dari kasus pengesahan revisi UU KPK yang terkesan secepat kilat dan akhirnya memicu aksi besar-besaran mahasiswa dan memakan banyak korban.

Para mahasiswa ini protes, karena pasal-pasal dalam revisi UU KPK ini dipandang bermasalah dan memandulkan fungsi KPK. Misal, soal status pegawai KPK yang jadi ASN, adanya Dewan Pengawas yang diangkat oleh presiden, kemestian izin penyadapan dari Dewan Pengawas, dan soal penghentian penyidikan jika dalam jangka 1-2 tahun tak selesai.

Aturan-aturan inilah yang di antaranya ditengarai akan mencerabut independensi dan supremasi KPK dalam pemberantasan korupsi yang sudah berurat akar. Bahkan, membuat korupsi makin merajalela.

Namun alih-alih mendukung, pihak pemerintah dan beberapa anggota dewan sendiri justru sibuk bersilat lidah, bahwa revisi dibutuhkan adalah untuk menguatkan.

Bahkan yang lebih aneh lagi, Kastaf Kepresidenan Moeldoko sempat mengatakan, bahwa revisi ini dibutuhkan untuk menggenjot perekonomian, karena menurutnya KPK selama ini telah menghambat investasi.

Seolah dia ingin mengatakan, gegara pejabat penerima suap banyak ditangkap, investor yang lazim menyuap jadi malas berinvestasi. Juga seakan membenarkan tudingan bahwa Indonesia memang sudah jadi sarang koruptor. Ajaib memang.

Fakta-fakta inilah yang lantas menguatkan dugaan, bahwa pihak dewan dan pemerintah memang sengaja ingin melemahkan lembaga rasuah ini. Maklum, dari keduanya sudah banyak yang menjadi korban. Sementara yang lainnya sedang menunggu giliran.

Melihat fakta-fakta yang demikian, mengeliminasi korupsi, nampaknya memang akan terus menjadi PR jangka panjang. Karena masalah utamanya ada pada pondasi kekuasaan dan jabatan. Sangat mendasar.

Sebagaimana diketahui, kekuasaan dan jabatan yang ada hari ini lahir dari sistem sekuler demokrasi yang tegak ditopang kekuatan modal. Tengok saja, untuk bisa naik ke kursi kekuasaan, mereka harus berkontestasi dengan dukungan modal besar.

Tak penting siapa dia, apa prestasinya dan apa latar belakangnya. Yang penting bisa membangun citra dan performa melalui iklan di berbagai kanal. Dan ini, biayanya sangat aduhai.

Tak heran jika politisi dan pejabat kita rata-rata orang kaya, pengusaha, atau orang yang di-back up oleh pengusaha alias pemilik modal. Dan jalinan hubungan penguasa pengusaha inilah yang justru menjadi ciri penting dari negara penganut sistem kapitalisme seperti Indonesia.

Di luar itu, sistem sekuler demokrasi meniadakan peran Tuhan dalam kehidupan. Sehingga standar perbuatan jauh dari nilai halal haram dan hanya diukur dengan dasar manfaat dan kepentingan.

Faktor-faktor inilah yang membuka celah lebar bagi maraknya segala bentuk tindak koruptif dengan segala variasinya. Mulai dari budaya suap-menyuap hingga yang diistilahkan sebagai hadiah alias gratifikasi bagi para pejabat.

Dan kondisi ini diperparah dengan lemahnya sistem hukum yang diterapkan oleh negara berikut penegakannya. Hingga bukan rahasia, jika terpidana korupsi masih bisa tertawa-tawa di depan kamera, bisa keluar masuk penjara, dan vakansi ke mana-mana.

Bahkan mirisnya, kini sedang digodok pula, aturan hukum yang kian memanjakan para terpidana. Yakni, Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan atau revisi UU PAS yang sejumlah pasalnya dianggap meringankan dan melonggarkan sanksi bagi narapidana dalam menjalankan masa tahanan. Di antaranya, pasal 9 dan 10 revisi UU PAS yang memberi hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada para narapidana.

Demikianlah realitas kasus-kasus korupsi dan ikhtiar pemberantasannya di negeri sekuler demokrasi ini. Bak menegakkan benang basah, korupsi nampak sulit dieliminasi. Hingga negara dan rakyat harus terus menderita kerugian akibat maraknya praktik korupsi. Baik berupa kerugian materil maupun dalam bentuk ketidakberkahan hidup akibat kemaksiatan yang merajalela.

Sungguh Indonesia membutuhkan penegakkan sistem Islam. Karena sistem ini memiliki berlapis cara yang menutup celah maraknya penyimpangan perilaku, salah satunya tindak pidana korupsi.

Pertama di level Individu. Islam menjadikan keimanan sebagai dasar semua perilaku. Tak hanya dalam urusan pribadi, tapi juga dalam urusan bermasyarakat. Karena dalam iman Islam tak ada satu perbuatan pun yang luput dari pencatatan malaikat dan penghisaban di hari akhirat. Semuanya diyakini akan mendapat balasan setimpal.

Terlebih, dipahami bahwa korupsi adalah kejahatan yang pertaubatannya sulit dilakukan, karena menyangkut pelanggaran terhadap hak harta seluruh umat. Sementara salah satu syarat pertobatan dari pelanggaran terhadap manusia adalah mengembalikan haknya dan meminta permaafan darinya.

Terbayang, bagaimana memastikan seluruh harta yang dikorupsi bisa kembali kepada pemiliknya, dan bagaimana pula memastikan bahwa seluruh umat telah memberi permaafan.

Keimanan seperti inilah yang akan menjadi lapis pertama sistem pencegahan tindakan curang. Menjadi semacam sistem pengawasan melekat (waskat) yang terus mengiringi individu termasuk para pejabat di manapun mereka berada dan apapun jabatannya.

Kedua di level masyarakat. Berbeda dengan sistem sekuler demokrasi yang begitu menuhankan kebebasan dan individualisme, dalam sistem Islam, masyarakat akan terbiasa melaksanakan amar makruf nahi mungkar, karena aktivitas ini merupakan salah satu kewajiban syar’i.

Tradisi inilah yang akan menjadi lapis kedua sistem pencegahan terjadinya tindak korupsi. Di mana masyarakat terkondisi untuk saling mengingatkan agar masing-masing menjaga ketaatan, bukan malah saling mendukung perbuatan maksiat hingga menjadi budaya yang akhirnya sulit ditinggalkan.

Faktanya korupsi bisa menjadi budaya, karena ada pembiaran-pembiaran. Bahkan satu sama lain saling mengukuhkan dalam perbuatan maksiat, hingga suap menyuap menjadi hal lumrah di masyarakat.

Tak heran jika orang jujur dalam masyarakat sekarang justru dipandang aneh dan dikucilkan. Sementara dalam Islam, pelaku maksiat akan sangat jarang ditemukan.

Dan tak heran juga jika muncul generasi yang perilaku dan kualitasnya jauh dari yang diharapkan tersebab harta-harta haram yang masuk dalam darah dan daging mereka. Sementara dalam sistem Islam muncul berbagai generasi cemerlang pembangun peradaban.

Level ketiga adalah level negara. Di mana keimanan, tak hanya menjadi landasan amal individu, tetapi juga menjadi landasan bernegara. Dan sebagai implikasinya, negara dalam sistem Islam akan menerapkan seluruh aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan.

Mulai dari sistem politiknya yang menjadikan kekuasaan dan kepemimpinan berfungsi sebagai pengurus (raain) dan penjaga (junnah) umat. Bukan seperti dalam demokrasi, di mana hubungan negara dan rakyat seperti hubungan penjual dan pembeli. Negara terus berhitung untung rugi.

Inilah yang salah satunya nampak dari karakter sistem birokrasi dalam negara Islam yang menerapkan prinsip kebersihan atau kejujuran, pelayanan, transparansi, kecepatan, dan ketepatan. Di mana dengan waskat tadi, para pegawai negara termasuk para pejabatnya dikondisikan untuk menjadikan pekerjaannya yang digaji memadai oleh negara sebagai bentuk keshalehan dan pengabdian.

Sementara dalam aspek ekonomi, negara akan konsisten menerapkan sistem ekonomi Islam, yang menjamin kesejahteraan orang per orang. Karena sistem ekonomi islam ini tegak di atas paradigma yang sahih, yakni akidah, serta hukum-hukumnya mampu menyelesaikan problem ekonomi manusia mulai dari aspek mendasar, semisal soal sistem kepemilikan harta, cara memperoleh harta, hingga pemanfaatan dan pengembangannya.

Semua aturan dalam sistem ekonomi ini dijamin akan memberi kesempatan bagi siapapun untuk memperoleh akses terhadap faktor-faktor ekonomi secara adil sesuai kadar kemampuan masing-masing, hingga semuanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di level yang tinggi. Termasuk melalui sistem penggajian yang memadai dan adil bagi pegawai negara.

Sehingga pengaturan seperti ini juga akan menjadi salah satu pencegah seseorang untuk meraih harta dengan cara-cara di luar koridor syara. Karena semua kebutuhan dasarnya tertutupi, bahkan mereka berkesempatan memperoleh kebutuhan sekunder dan tersiernya dengan terbuka tanpa harus menjerumuskan diri dalam perbuatan dosa.

Terlebih di dalam sistem Islam, negara pun akan mencegah merebaknya paham-paham yang akan merusak benak umat. Semisal paham sekularisme, liberalisme, dan permisivisme, yang mendorong umat untuk berbuat semaunya dan memiliki gaya hidup yang memicu terjadinya tindak korupsi.

Negara akan mengontrol media massa dan menggencarkan dakwah untuk menguatkan kepribadian Islam umat, termasuk melalui penerapan sistem pendidikan dan pergaulan Islam.

Dan itu semua, kemudian akan dikukuhkan dengan penerapan sistem sanksi yang tegas dan memberi efek jera. Di mana para pelaku tindak penyelewengan terhadap syariat, termasuk tindak korupsi akan dihukum sesuai bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Islam.

Sebagaimana diketahui, sistem sanksi (uqubat) dalam Islam, ada yang berupa hudud yakni hukuman untuk pelanggaran hak Allah yang sanksinya ditetapkan oleh Allah seperti pencurian, perzinaan, dan lain-lain.

Juga ada jinaayah atau qishash, yakni hukuman bagi pelanggaran terhadap manusia yang hukumannya memungkinkan berbeda karena ada pemaafan manusia, seperti pada kasus pembunuhan, pencederaan, dan lain-lain.

Ada juga ta’zir, untuk pelanggaran-pelanggaran pidana yang tidak dijelaskan ketetapan sanksinya dalam nas syara sehingga diserahkan kepada negara.

Serta mukhalafat, yakni sanksi hukum terkait tindak pelanggaran atas aturan-aturan administrasi yang diterapkan oleh negara, seperti aturan lalu lintas dan lain-lain.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, maka negara akan menerapkan ta’zir, mengingat korupsi merupakan tindak pidana yang tidak terkategori hudud, jinayat, apalagi mukhalafat. Sehingga nanti, negara diwakili hakimlah yang akan memutus hukuman sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari sekadar penyitaan harta, penyiaran/tasyhir, pendendaan, pemenjaraan, hukuman fisik, hingga hukuman mati dan lain-lain.

Yang pasti, penerapan hukuman Islam ini selain memiliki dimensi dunia, juga memiliki dimensi akhirat. Yakni akan memberi efek jera yang menjadi pencegah atas maraknya tindak pidana korupsi, sekaligus juga akan menjadi penebus dosa kelak di akhirat.

Inilah mekanisme yang diberikan Islam dalam mencegah dan menghapus tindak korupsi hingga ke akar. Namun mekanisme ini tentu tak mungkin diterapkan sepanjang sistem politik pemerintahan yang diberlakukan adalah sistem demokrasi sekuler.

Penerapan sistem-sistem ini, butuh sistem pemerintahan yang disebut khilafah. Yakni sebuah institusi politik yang akan menerapkan sistem Islam secara kaffah dengan landasan ketaatan kepada Allah swt.

Semoga sistem ini segera tegak, dan umat Islam bisa keluar dari sistem buatan akal manusia yang terbukti rusak dan merusak. Menjadi hidup berkah di bawah naungan rida Allah SWT. [] SNA


Apa komentar Anda?

3 tanggapan untuk “Mimpi Memberangus Korupsi Hingga ke Akar

  • 3 Oktober 2019 pada 04:45
    Permalink

    Saatnya sistem Islam ditegakkan

    Balas
  • 2 Oktober 2019 pada 12:34
    Permalink

    Syariat islam mampu pengaturan dari Allah SWT

    Balas
  • 2 Oktober 2019 pada 07:17
    Permalink

    Basakah saya masuk ke grup ini ?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *