Kisruh Wamena, Potret Kegagalan Pemerintah Mengatasi Masalah Laten Papua

Berita: Kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena, Senin (23/9/19), massa membakar 5 perkantoran, 80 mobil, 30 motor dan 150 ruko. Hingga Selasa (24/9/19) malam, total 28 jenazah telah ditemukan dan 70 orang luka-luka. Selain itu, sekitar 5.000 warga mengungsi di 4 titik pengungsian. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2015 itu, kejadian tersebut tidak terlepas dari peristiwa di Papua sejak beberapa waktu lalu berupa aksi unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Jayapura, dan tempat-tempat lain seperti di Ibu Kota Jakarta yang memprotes ketidakadilan dan bahkan menuntut kemerdekaan. (pwmu.co)


Oleh: Pratma Julia Sunjandari (Analis Politik)

MuslimahNews.com, KOMENTAR POLITIK — Masalah yang terjadi di Wamena sebenarnya menjadi potret kegagalan pemerintah mengatasi masalah laten Papua. Konflik kepentingan sebenarnya sudah terjadi sejak penandatanganan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menetapkan penyerahan Papua barat dari Belanda ke Indonesia.  Pemerintah Indonesia tidak pernah mampu mengusir cengkeraman kekuatan asing  di bumi Cendrawasih.

Peta Papua Barat.

Seperti AS yang dianggap ‘berjasa’ menekan Belanda agar angkat kaki dari Papua, hingga dibiarkan menguasai gunung emas Freeport. Adapula Australia yang secara transparan mendukung separatisme Papua karena memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di wilayah itu. Apalagi, AS dan Australia memiliki kepentingan strategis sebagai Quad Indo Pacific.

Demikian pula Inggris, yang memberi suaka pada Benny Wenda —Ketua Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan bahkan sebagai warga Oxford diberi gelar  ‘peaceful campaigner for democracy’— jelas tak mau perusahaan migasnya, British Petroleum (BP), kehilangan sumber eksplorasi utamanya. 

Benny Wenda, tokoh separatis Papua. Foto: bennywenda.org

Tak ketinggalan Cina, yang bersaing secara ekonomi dengan Barat, disinyalir turut berambisi menanam pengaruh di kawasan Pasifik dengan menggelontorkan bantuan pada negara-negara Melanesia. Wajar jika negara-negara itu kerap suarakan kebangkitan Melanesia serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasannya.

Karenanya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pernah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu yang telah memfasilitasi Benny Wenda untuk bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Januari 2019 lalu. 

Dan jangan lupa, PBB, sekalipun dalam Sidang Majelis Umum ke-74 tahun ini tidak menggagendakan referendum Papua, tapi opini umum yang disebarluaskan di forum itu oleh media Barat turut memicu keberpihakan dunia akan penyelesaian kasus HAM Papua, yang tak mustahil berujung pada isu kemerdekaan.

Pergantian rezim yang berkuasa di Indonesia, sejak Orde lama hingga hari ini tak mampu menyelesaikan masalah Papua. Tawaran solusinya selalu hanya sebatas pengalihan tanggung jawab, baik dalam bentuk referendum –dengan potensi Papua merdeka–, ataupun Otonomi Khusus –dengan peluang penguasaan pihak kuat, termasuk korporasi asing–. 

Padahal, sebab kekisruhan Papua hanya satu.  Pemerintah tidak pernah menempatkan diri sebagai ri’ayatun naas. Sebagai penanggung jawab dan penjamin keamanan, kenyamanan dan martabat hidup rakyat Papua, baik penduduk asli ataupun pendatang.

Janji-janji perbaikan ekonomi, tak mampu memberikan pemerataan kesejahteraan sepanjang berada dalam pangkuan Indonesia.  Apalagi martabat. Pemerintah gagal membangun SDM Papua agar kualifikasinya merata dan setara hingga mampu mandiri membangun wilayahnya.

Harapan itu jelas sulit dipenuhi oleh rezim yang hanya bekerja untuk ‘yang berani bayar.’ Jangankan mengurus Papua yang sulit medan dan kondisinya, menuntaskan masalah di Jawa saja tak beres.

Kalau ingin belajar kesuksesan membangun wilayah yang plural dan sulit medan, bercerminlah pada Khilafah Islamiyah.

Kesuksesan Khilafah menyatukan 2/3 dunia dengan meleburkan semua ras manusia dalam butaqoh (wadah) yang sama hanya terjadi bila dilakukan sesuai petunjuk Allah SWT dan tuntunan Rasulullah SAW. Bukan dikte asing atau nafsu berkuasa atas harta dan tahta. [PJS]

Salah satu gambaran peta kekuasaan Kekhilafahan Islam.

Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *