Sulitnya Berantas Korupsi dalam Sistem Sekuler

Persoalan korupsi bukanlah persoalan sederhana yang semata-mata disebabkan ketamakan individu. Ketamakan hanyalah salah satu faktor, ketika gaya hidup materialisme yang semata-mata mengejar kesenangan duniawi telah menyingkirkan keimanan dari dada. Persoalan korupsi saat ini telah menjadi persoalan sistemik yang sulit untuk dihindari.


Oleh: Arini Retna

MuslimahNews.com, OPINI – Hari-hari terakhir ini media dipenuhi berita turunnya mahasiswa dan pelajar ke jalan melakukan aksi demo. Mereka menuntut pencabutan Revisi UU KPK yang disahkan DPR 6 September 2019 dan telah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Revisi UU KPK ini mendapat sorotan dari banyak pihak karena dianggap merupakan upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Wewenang-wewenang yang selama ini dimiliki KPK dibatasi, sehingga KPK tidak lagi leluasa melakukan penyadapan, pengintaian, dan penyelidikan terhadap terduga korupsi.

Padahal, dengan wewenang yang dimilikinya selama inilah, KPK telah berhasil membongkar banyak peristiwa korupsi. Dari korupsi para kepala daerah, instansi, anggota DPR, sampai menteri. Di tahun 2018, KPK berhasil melakukan 30 OTT (Operasi Tangkap Tangan), 121 menjadi tersangka diantaranya 21 orang kepala daerah.

Di tahun 2019, dalam rentang Agustus-September saja, kurang lebih sebulan terakhir, KPK sudah melakukan enam kali OTT. KPK juga mengungkap kasus-kasus besar korupsi dan gratifikasi yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti ketua DPR Setya Novanto, Ketum PPP Romahurmuzy, dan terakhir Menpora Imam Nahrawi.

Merasa gerah, DPR lantas membuat beberapa RUU untuk menjinakkan KPK. Revisi UU KPK yang memutilasi kewenangan KPK, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan yang memperingan hukuman koruptor dan memungkinkannya untuk bebas lebih cepat.

Upaya sistematis untuk melindungi koruptor ini membuat kita jadi bertanya-tanya, apakah DPR dan pemerintah serius berkomitmen memberantas korupsi? Atau ini indikasi bahwa banyak anggota DPR dan pemerintah melakukan korupsi?

Rupanya pertanyaan ini langsung mendapat jawaban. Viral video Ketua MPR, Zulkifli Hasan menanggapi OTT KPK dengan mengatakan, “Kalau begini terus, bisa habis kepala daerah, belum lagi anggota DPR.” (viva.co.id, 10/10/2017).

Apa yang disampaikan Zulkifli Hasan ini, semacam pengakuan bahwa memang sebagian besar pejabat tidak lepas dari korupsi.

Mengapa Korupsi Menggurita di Negeri Ini?

Persoalan korupsi bukanlah persoalan sederhana yang semata-mata disebabkan ketamakan individu. Ketamakan hanyalah salah satu faktor, ketika gaya hidup materialisme yang semata-mata mengejar kesenangan duniawi telah menyingkirkan keimanan dari dada. Persoalan korupsi saat ini telah menjadi persoalan sistemik yang sulit untuk dihindari.

Penerapan sistem sekuler, memisahkan antara agama dan kehidupan, telah menjadikan politik kering dari nilai-nilai agama. Orientasi pejabat bukan lagi amanah Allah dan ibadah, melainkan keuntungan dunia. Sekularisme juga menjadikan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan.

Pejabat dipilih rakyat melalui serangkaian pemilihan: pilkada dan pemilu, yang membutuhkan biaya besar. Maka tak heran, setelah menjadi pejabat, mereka akan berusaha untuk balik modal, baik untuk dirinya maupun untuk partai pengusungnya.

Di sisi lain, penegakan hukum atas korupsi sangat lemah, yang sekaligus juga membuktikan keburukan sistem demokrasi sebagai sistem yang dibuat manusia.

Sebagai institusi independen untuk pemberantasan korupsi, pemimpin KPK, mekanisme kerja dan wewenangnya, ditetapkan oleh DPR sebagai wakil rakyat. Padahal, KPK bertugas untuk memberantas korupsi institusi-institusi negara, termasuk di DPR.

Begitu pula di revisi UU KPK, yang menetapkan bahwa untuk menyadap dan menggeledah terduga korupsi, KPK harus mendapat izin Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diangkat oleh DPR yang menjadi salah satu objek penyelidikan korupsi. Bagaimana bisa diterima akal bahwa penyelidikan KPK akan berlangsung independen?

Dan suatu hal yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak kepentingan yang saling menyandera dalam proses pengungkapan korupsi. Dalam kasus e-KTP misalnya. Banyak anggota dewan yang semestinya diproses, namun tidak diproses karena saat ini menjadi penguasa dan memiliki “pelindung”. Yang diproses hanya orang-orang yang sudah “tak diperlukan”, atau orang yang sudah waktunya disingkirkan.

Kondisi ini pada akhirnya membuat pemberantasan korupsi berjalan setengah hati, terkesan tebang pilih. Ditambah dengan ringannya hukuman yang diterima koruptor, menjadikan tidak ada efek jera.

Dan itu pun mereka masih bisa dengan mudah cuti keluar penjara, memiliki fasilitas mewah di penjara, dan bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam RUU Pemasyarakatan. Maka, koruptor hanya perlu prihatin sebentar di penjara, setelah itu mereka bisa keluar untuk menikmati hasil korupsinya.

Pemberantasan Korupsi Dalam Islam

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam, berikut ini:

Pertama, sistem penggajian yang layak.

Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Untuk itu agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak.

Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata,

“Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”.

Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Prinsip pemberian gaji rendah kepada pegawai dengan membuka kemungkinan perolehan tambahan pemasukan (yang halal dan haram) sudah semestinya ditinjau ulang.

Memang, gaji besar tidak menjamin seseorang tidak korupsi, tapi setidaknya persoalan rendahnya gaji tidak lagi bisa menjadi pemicu korupsi.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah.

Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah.

Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar – separuh untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi – datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi.

Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak.” (Imam Malik dalam al-Muwatta’).

Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad).

Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym.

Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Di bidang peradilan, hukum pun ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.

Ketiga, perhitungan kekayaan.

Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi.

Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khaththab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi.

Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal.

Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada baitulmal, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.

Keempat, teladan pemimpin.

Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwanya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.

Dengan takwanya pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah subhanahu wa ta’ala pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ketakwaan ini juga ditanamkan kepada seluruh pegawai negara tanpa terkecuali.

Khalifah Umar pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik baitulmal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat.

Kelima, hukuman setimpal.

Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi.

Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, pengawasan masyarakat.

Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah.

Sementara, masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.

Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, insyaAllah korupsi dapat diatasi dengan tuntas. [MNews]

Materi diskusi WhatsApp Group Muslimah News ID pada Sabtu (28/9/2019).


Apa komentar Anda?

4 tanggapan untuk “Sulitnya Berantas Korupsi dalam Sistem Sekuler

  • 2 Oktober 2019 pada 20:19
    Permalink

    Hanya dengan sistem Islam, korupsi dapat diberantas.

    Balas
  • 1 Oktober 2019 pada 17:38
    Permalink

    Pemberantasan korupsi harus terlebih dahulu memperbaiki sistem, tidak mungkin bisa memberantas korupsi di sistem demokrasi sekuler

    Balas
  • 30 September 2019 pada 18:29
    Permalink

    Semoga Islam segera ditegakkan sehingga bisa menuntaskan masalah korupsi

    Balas
    • 1 Oktober 2019 pada 14:10
      Permalink

      Sudah saatnya aturan islam yang seharusnya ada dan dipakai didalam sistem pemerintahan sekarang
      Allahu Akbar

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *