Revitalisasi dan Reideologi Politik/Gerakan Mahasiswa (Sebuah Pesan Perjuangan)

Sebagai salah satu elemen masyarakat, mahasiswa tentu tidak bisa dipisahkan dari politik. Entah sebagai subjek maupun objek. Politik sendiri sejatinya tidak melulu berkaitan dengan pertarungan dalam perebutan kekuasaan, tetapi lebih merupakan bagaimana mengurus berbagai kepentingan masyarakat.


Oleh: Arief B. Iskandar

MuslimahNews.com, FOKUS – Pilihan subjek atau objek politik ini tentu bergantung pada mahasiswa sendiri. Jika mereka tidak peduli terhadap persoalan-persoalan politik yang menelikungnya, dan memilih berkutat dengan buku-buku kuliah semata, alamat mereka hanya akan menjadi objek politik.

Di sisi lain, pilihan untuk menjadi objek politik juga sering dipaksakan dari luar. Inilah kondisi yang pernah terjadi pada zaman Orba saat rezim memaksakan kebijakan NKK/BKK agar mahasiswa hanya giat dan tekun belajar di bangku kuliah, tidak melibatkan diri dalam persoalan-persoalan politik. Sebaliknya, pilihan untuk menjadi bagian dari subjek politik tentu menuntut mahasiwa agar turut berperan aktif dalam menentukan arus politik.

Keterlibatan mahasiswa dalam politik ini dimaksudkan agar arus politik yang berkembang berpihak kepada rakyat kebanyakan. Bukan pada segelintir jajaran elit penguasa yang tidak jarang berkolaborasi dengan para pengusaha.

Keterlibatan mahasiswa dalam politik tentu tidak boleh dipahami bahwa mereka harus terjun dalam politik praktis, seperti menjadi anggota legislatif, misalnya.

Yang lebih penting bagi mereka adalah menjadi bagian dari elemen masyarakat yang mampu membangun opini politik sekaligus tekanan-tekanan terhadap penguasa dan wakil rakyat. Tentu agar penguasa dan para wakil rakyat memerankan fungsi mereka sebagai pengurus dan pengayom rakyat.

Alhasil, saat ini diperlukan semacam revitalisasi politik mahasiswa karena keterlibatan mahasiwa dalam politik memang sangatlah vital.

Reideologi Politik Mahasiswa

Namun demikian, revitalisasi politik saja tidaklah cukup bagi mahasiswa. Lebih dari itu dibutuhkan semacam reideologi politik (baca: gerakan) mahasiswa. Soalnya, tidak jarang, gerakan mahasiswa ada yang cenderung emosional. Nyaris tanpa visi. Apalagi visi yang ideologis.

Gerakan reformasi yang sukses menjatuhkan rezim Soeharto bisa dijadikan contoh. Siapa pun yang cermat pasti mengakui, bahwa bersatunya hampir seluruh elemen gerakan mahasiswa saat itu semata-mata lebih karena satu faktor, yakni musuh bersama bernama Soeharto, bukan karena perlunya mengganti sistem yang sudah sangat bobrok.

Artinya, mereka lebih condong hanya mengubah rezim ketimbang mengganti sistem yang menjadi pijakannya. Buktinya, setelah Soeharto lengser, dan kemudian Habibie naik, gerakan mahasiswa dengan mudahnya terpecah menjadi dua: yang pro Habibie dan yang kontra Habibie.

Ini membuktikan bahwa politik/gerakan mahasiswa saat itu seolah tidak bervisi.

Apalagi setelah Soeharto jatuh, tidak sedikit elemen gerakan mahasiswa yang ‘istirahat’. Seolah-olah perjuangan sudah selesai. Wajar jika lebih dari 20 tahun masa Reformasi keadaan bukan bertambah baik, malah makin memburuk.

Masa Reformasi yang telah melahirkan 5 (lima) presiden—Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi—terbukti tidak menghasilkan perubahan apa-apa selain krisis yang bertambah parah.

Ironisnya, politik/gerakan mahasiswa yang tanpa visi ini terulang kembali pada masa-masa reformasi. Contoh dalam kasus korupsi. Banyak elemen gerakan mahasiswa yang hanya menghendaki para koruptor dihukum. Kini mereka pun hanya memprotes revisi UU KPK yang dituding bakal melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi. Padahal korupsi hanyalah salah satu bagian saja dari problematika bangsa ini.

Pada saat yang sama, sedikit sekali dari mereka yang mengkritisi berbagai kelemahan hukum dan perundang-undangan di Indonesia sekaligus kebobrokan sistem peradilan kita. Tentu termasuk sistem kehidupan saat ini yang nyata-nyata sekuler dan mengarah pada neoliberalisme.

Misal, betapa sedikit mahasiswa yang kritis terhadap banyaknya UU liberal yang dihasilkan DPR/Pemerintah seperti UU SDA, UU Migas, UU. Minerba, UU Pendidikan Nasional, UU Penanaman Modal, RUU Intelijen/Keamanan Negara, dll.

Mereka kadang hanya mempersoalkan akibat, bukan sebab. Mereka mempersoalkan korupsi, tetapi melupakan akar persoalan korupsi. Di antaranya karena kelemahan sistem hukum (sekuler) dan sistem pemerintahan (demokrasi) yang ada.

Mereka mempersoalkan kemiskinan, tetapi mengabaikan akar kemiskinan. Di antaranya karena sebagian besar kekayaan rakyat sudah dikuasai pihak asing. Mereka mempersoalkan makin mahalnya pendidikan, tetapi tidak memahami bahwa itu terjadi karena adanya kebijakan industrialisasi pendidikan.

Lebih dari itu, mereka sesungguhnya banyak yang tidak memahami bahwa semua itu harus diatasi dengan kembalinya negara dan bangsa ini ke ideologi Islam—ke akidah dan syariah Islam—dan bukan dengan tetap mempertahankan sistem status quo.

Alhasil, di sinilah pentingnya reideologi politik/gerakan mahasiswa. Tentu agar politik/gerakan mahasiswa betul-betul berjalan di atas landasan visi dan ideologi perubahan yang jelas. Visi dan ideologi macam apa yang dibutuhkan oleh politik/gerakan mahasiswa tentu bergantung pada perubahan seperti apa yang diinginkan.

Yang pasti, tentu bukan sekadar menurunkan Jokowi atau mengganti orang di jajaran elit kekuasaan, tetapi perubahan sistem pemerintahan dan kenegaraan. Revolusi Prancis, Revolusi Industri di Inggris, Revolusi Bolshevic di Rusia, dan tentu ‘Revolusi Islam’ yang diusung Nabi Muhammad saw. adalah contoh-contoh terbaik tentang perubahan yang dilandaskan pada visi dan ideologi yang khas.

Hanya saja, tentu yang kita kehendaki hanyalah ‘Revolusi Islam’. Bukan yang lain. Itu bisa dilakukan tanpa harus ‘berdarah-darah’ seperti yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah, yang terbukti gampang dibajak oleh para politisi pragmatis dan jahat atas nama perubahan.

Yang Harus Dilakukan Mahasiswa Kini

Yang perlu dilakukan oleh mahasiswa saat ini adalah: Pertama, melakukan kritik-kritik tajam terhadap penguasa dan sistem neoliberal yang mereka paksakan atas rakyat yang ditandai dengan banyaknya UU dan kebijakan liberal yang merugikan rakyat. Kedua, melakukan penyadaran yang massif terhadap umat dengan akidah dan syariah Islam. Ketiga, membangun opini di tengah-tengah masyarakat tentang pentingnya negara dan bangsa ini menerapkan ideologi Islam dengan cara menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Alasannya, selain kewajiban, syariah adalah solusi kehidupan.

Selebihnya, umat harus terus ‘diprovokasi’ untuk meninggalkan sistem Kapitalisme-sekuler—yang makin mengarah pada neoliberalisme—yang menjadi sumber segala persoalan yang membelit bangsa ini.

Selanjutnya, umat harus terus didorong untuk melakukan perubahan ke arah Islam. Sebab, hanya dengan Islamlah sesungguhnya segala persoalan bisa diselesaikan, dan itu tidak mungkin terjadi jika syariah Islam tidak diterapkan oleh negara.

Di sinilah pentingnya perjuangan menegakkan syariah secara formal oleh negara dalam seluruh aspek kehidupan (ideologi, politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, dll). Tentu dalam institusi Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah. Allahu Akbar! [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *