RUU Pertanahan; Ngebut, Kilat, dan Sarat Aroma Kapitalisme

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Dikutip dari detik.com (20/09/2019), aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar mengganggap DPR ngawur karena mengesahkan undang-undang (UU) secara serba kilat. Dia menilai DPR mengkhianati kerja legislasi. Haris menyoroti cara kerja DPR yang ngebut membahas sejumlah UU di akhir periode kerja 2014-2019. Sejumlah UU dibahas tanpa memperhatikan opini publik dan tak memperhatikan proses pembuatan UU yang semestinya.

Menurutnya, langkah DPR ini tak terlepas dari kepentingan segelintir orang. Pembuatan dan pengesahan UU yang dilakukan serba kilat ini menurutnya sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat. Haris juga menyatakan bahwa ini adalah ekspresi dari pilar-pilar yang ada di dalam rumah oligarki itu ya.

Ada kepentingan, perampokan di sektor ekonomi, memanfaatkan jalur atau membeli kapasitas ruang politik lewat person, lewat partai, lalu merampas legitimasi dan justifikasi keadilan buat rakyat. Dan itu terjadi dalam hitungan menit, hari, atau minggu menjelang mereka shutdown.

Dalam hitungan ngebut itu mengabaikan semua proses, membiarkan semua legitimasi-legitimasi buruk untuk kepentingan segelintir orang.

RUU Pertanahan, ada di antara sejumlah paket perundang-undangan kilat tersebut. Masalahnya, semua perundang-undangan kilat tersebut sangat berpotensi menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para perampok dan para pengumpul kapital.

RUU Pertanahan yang disodorkan pemerintah ke DPR dinilai memuat belasan pasal yang bermasalah. Temuan ini diungkap berdasar hasil kajian mandiri sejumlah lembaga dan akademisi antara lain Komnas HAM, YLBHI, aliansi masyarakat adat AMAN, dan guru besar hukum Universitas Gadjah Mada, Maria Sumardjono.

Setidaknya ada empat persoalan pokok yang kentara pada pasal-pasal bermasalah tersebut, antara lain upaya penghilangan hak-hak masyarakat atas tanah, mempermudah pengusahaan lahan atas nama investasi, menutup akses masyarakat atas tanah, dan pemenjaraan bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Poin menyoal pemidanaan menurut Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rakhma Mary Herawati merupakan pasal yang muncul belakangan. Saat draf Juni 2019, poin ini tidak ada, kemudian ditambahkan di draf Agustus 2019. Mulanya memang ada 70 halaman saat Juni lalu. Setelah mendapat kritik, sudah dipangkas dan menyisakan 45 halaman, tapi ternyata masalahnya tetap sama.

Dalam makalah, Rakhma memaparkan ada sembilan ancaman pidana dalam draf terbaru, salah satunya pada pasal 89 berupa ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran.

Ancaman lain terdapat pada pasal 94 yang berbunyi setiap orang atau kelompok yang mengakibatkan sengketa lahan akan dipidana paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar. Ini bermakna, masyarakat yang sedang menyuarakan atau memperjuangkan kembalinya tanah dapat ditafsirkan sebagai melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan.

Guru Besar Hukum Agraria UGM, Maria Sumardjono bahkan menyebut RUU Pertanahan tak mengemban misi melengkapi Undang-Undang Pokok Agraria tetapi justru banyak yang bertentangan.

Lebih parah kata dia, RUU Pertanahan melenceng dari Nawacita pemerintahan Joko Widodo mengenai keadilan. Dia pun memaparkan upaya sejumlah pasal yang dianggap justru mempermulus kelompok yang memiliki posisi tawar kuat baik dari segi modal, ekonomi maupun akses politik.

Dalam draf RUU Pertanahan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah diberikan selama 35 tahun, bisa diperpanjang hingga total 90 tahun. Perpanjangan hak itu bisa diberikan untuk kedua kalinya, padahal di bagian sebelumnya mengatur bahwa hanya diberikan satu kali.

Tapi pada bagian setelahnya, HGU boleh diperpanjang kedua kalinya dengan pengecualian dengan mempertimbangkan umur tanaman, skala investasi, daya tarik investasi. Aturan ini dimuat pada pasal 25 dalam RUU Pertanahan. Pemberian perpanjangan HGU itu dinilai menutup kemungkinan warga lokal untuk memperoleh hak atas tanah.

Pasal ini juga ditengarai akan menutup peluang penyelesaian konflik lahan. Hal ini juga membuka celah bagi pihak manapun untuk menafsirkan itu seluas-luasnya. Sungguh, ini undang-undang yang penuh dengan pengecualian, yang karenanya malah meminimkan kepastian hukumnya.

Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga berpandangan pasal-pasal dalam draf undang-undang tersebut tak menyentuh upaya penyelesaian konflik lahan. Padahal sepanjang 10 hingga 15 tahun terakhir, sengketa lahan termasuk jadi laporan pengaduan terbanyak yang sering diterima Komnas HAM. Ada pelanggaran ekonomi, proses budaya, dan lainnya. Namun, Komnas HAM juga mendapat pengaduan soal dilanggarnya hak hidup, cukup banyak petani dan masyarakat adat yang meninggal akibat mempertahankan hak.

RUU ini berpotensi menimbulkan persoalan baru. Satu, mekanisme penyelesaian konflik agraria yang komprehensif itu tidak ada. Yang muncul berikutnya justru pengadilan pertanahan. Belum lagi potensi impunitas terhadap korporasi, rumusan RUU Pertanahan ini bisa menjadi semacam pemutihan atas penguasaan lahan secara ilegal oleh korporasi.

Tak pelak, RUU ini seolah menghidupkan lagi spirit kolonialisme. Ini ditunjukkan dengan salah satu aturan yakni pada pasal 36 yang mengharuskan permohonan perpanjangan lima tahun sebelum hak atas tanah berakhir.

Jelas, keberadaan RUU Pertanahan ini begitu sarat aroma kapitalisme. Sama sekali tidak ada motif untuk menyejahterakan rakyat, ataupun untuk memihak rakyat. Ini sungguh berbanding terbalik dengan pandangan Islam.

Ulasan KH Shiddiq Al-Jawi akan pandangan Islam tentang tanah, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi –termasuk tanah– hakikatnya adalah milik Allah SWT semata.

Firman Allah SWT, “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” (QS An-Nuur [24] : 42).

Allah SWT juga berfirman, “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid [57] : 2).

Kemudian dari sabda Rasulullah ﷺ, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya.

Firman Allah SWT (artinya), “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS Al-Hadid [57] : 7).

Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridai oleh Allah SWT.” (Tafsir Al-Qurthubi, Juz I hal. 130).

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

Syariah Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang terkait dengan tanah, yaitu: (1) zat tanah (raqabah al-ardh), dan (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh), yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya.

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui: (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) ihya’ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), (6) iqtha (pemberian negara kepada rakyat). (Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, hal. 51).

Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah jelas. Adapun ihya’ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat). Pengertian tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan sebagainya.

Sabda Nabi ﷺ, “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari) (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 79).

Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 136).

Syaikh Abdurrahman Al-Maliki juga menyatakan bahwa Islam mengatur tentang pertanahan. Tanah adalah asas pertanian. Ketika mengkaji solusi pertanahan, hendaklah dari aspek metode kepemilikan dan pengelolaannya. Dari sini maka perlu diperhatikan bahwa konteks kepemilikan tanah adalah sebagai faktor produksi pertanian.

Oleh karena itu, dalam konteks kepemilikan tanah dan pengelolaannya harus memperhatikan produksi pertanian, keberlangsungan, dan peningkatannya. Di sini jelas, masalah kepemilikan tanah adalah untuk produksi bukan semata kepemilikan, apalagi untuk konsumsi.

Kepemilikan tanah tetap ada jika produksi ada. Dan hak kepemilikan tanah akan hilang jika produksi tidak terealisasi. Ini karena tanah memiliki sifat tetap berproduksi meski tidak ada campur tangan siapa pun.

Maka jelas, kemampuan produksinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan tanah tersebut. Sifat seperti ini tidak dimiliki oleh komoditi lain selain tanah. Oleh karena itu, hukum Islam menjadikan tujuan kepemilikan tanah tidak terpisahkan dari kepemilikan tanah.

Tanah yang di dalamnya ada tambang, misalkan minyak, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, ada 2 (dua) kemungkinan: (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil tambangnya sedikit; (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil tambangnya banyak.

Nabi ﷺ pernah memberikan tanah bergunung dan bertambang kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni (HR Abu Dawud). Ini menunjukkan tanah yang bertambang boleh dimiliki individu jika tambangnya mempunyai kapasitas produksinya sedikit.

Nabi ﷺ juga pernah memberikan tanah bertambang garam kepada Abyadh bin Hammal. Setelah diberitahu para sahabat bahwa hasil tambang itu sangat banyak, maka Nabi ﷺ menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. (HR Tirmidzi).

Ini menunjukkan tanah dengan tambang yang besar kapasitas produksinya, menjadi milik umum yang dikelola negara, tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu (swasta) (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 220).

Berdasarkan penjelasan ini, jelas bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). (Abduh & Yahya, Al-Milkiyah fi Al-Islam, hal. 138).

Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki.

Firman Allah SWT (artinya), “Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” (QS Al-Kahfi [18] : 26). Wallahu a’lam bishshawab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *