Karhutla, Antara Takdir Allah, Kelalaian Penguasa, dan Hegemoni Negara Adidaya

MuslimahNews.com, EDITORIAL — “Dan yang perlu kita lakukan bukannya mengeluh, tapi berusaha menjalaninya dengan ikhlas dan berdoa meminta pertolongan Allah SWT. Termasuk musibah yang menimpa Pekanbaru Riau yang sedang terjadi juga, datangnya pun dari Allah SWT.”

Demikian salah satu cuitan twitter Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada 13/9/2019 yang sontak menuai kontroversi. Betapa tidak? Sebagai representasi negara, statement Moeldoko ini dinilai jauh dari sikap empati dan terlalu menyederhanakan masalah yang sedang dihadapi rakyat. Benar-benar tak menunjukkan sikap sebagai negarawan sejati sama sekali.

Moeldoko. Mantan petinggi TNI yang kini menjabat KaStaf Kepresidenan masa pemerintahan Jokowi.

Faktanya, kondisi karhutla sudah tak bisa disepelekan lagi. Rakyat di berbagai tempat nyaris kesulitan nafas dan kesulitan beraktivitas karena udara sekitar mereka dipenuhi asap tebal. Sementara penguasa, alih-alih segera memberi solusi, malah dengan enteng mengkritik rakyat agar jangan mengeluh dan harus ikhlas menerimanya sebagai musibah.

Bahkan, cuitan Moeldoko diperparah oleh pernyataan tak simpatik Menhan Wiranto, yang mengatakan bahwa karhutla Riau tak separah yang diberitakan. Begitu pun dengan statement Kadiv Humas Mabes Polri, yang juga menyatakan langit Riau berwarna biru cerah, yang tentu saja semuanya mengundang reaksi keras warga, karena penyataan itu tak sesuai dengan fakta.

© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Pantauan Udara di atas kota Pekanbaru (20/9/2019). Foto: Ricky Febrian/kumparan

Selama ini, rakyat memang sudah terbiasa ikhlas menghadapi sulitnya hidup akibat kebijakan-kebijakan zalim penguasa. Selain karena sudah kehilangan harapan bahwa penguasa akan memberi layanan terbaik bagi mereka, kehadiran rezim ini pun kadung dianggap sebagai musibah sekaligus ujian bagi sebagian dari mereka.

Maka saat harga sembako kian mahal, air bersih sulit didapat, tarif listrik, gas dan BBM terus naik, jaminan kesehatan dipersulit, segala sektor dibabat pungutan pajak, dan lain sebagainya, mereka pun “ikhlas” menjalani semuanya.

Apa boleh buat? Toh semua teriakan mereka nyatanya tak berarti apa-apa.

Namun, saat oksigen untuk nafas mereka juga dirampas dan berita penderitaan mereka dianggap hoax, bagaimana bisa mereka diminta ikhlas? Ini soal nafas! Dan nafas tak bisa ditunda dan diganti dengan ikhlas!

Lantas, ironisnya, penguasa pun berusaha berlindung di balik takdir Allah Ta’ala. Padahal nyatanya, bencana karhutla, adalah dampak perbuatan manusia. Asap memenuhi udara berbagai pulau di Indonesia, bukan karena hutan terbakar, tapi karena benar-benar dibakar!

Dan soal ini, pemerintah pun sudah mengakuinya. Bahkan, Presiden Jokowi saat berkenan jalan-jalan dan berfoto-foto di lahan bekas karhutla, kembali berjanji akan menindak tegas para pelakunya. Termasuk mengancam akan mencopot jabatan kepala daerah, kapolda, dan pejabat lainnya jika tak mampu mencegah dan mengatasi karhutla.

Presiden Jokowi meninjau lokasi karhutla. Foto: rmoljabar.com

Tapi seperti yang sudah-sudah, kasus karhutla dipastikan akan berujung damai-damai saja. Bahkan rakyat pun sudah terbiasa melihat, setiap habis kasus karhutla, dipastikan lahan-lahan baru perkebunan sawit bersemai di mana-mana. Dan lalu, kasus pun terlupa. Bisa jadi termasuk 249 orang plus 6 korporasi yang 20 september ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal, kerugian akibat karhutla jelas tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi sebaran, luasan, dan jumlah korban karhutla tiap tahunnya terus meningkat. Naik sejalan dengan bertambah rakusnya para kapitalis pemegang HPH dan kian lalai serta kian korupnya rezim penguasa. Bahkan sejalan pula dengan makin kokohnya hegemoni negara adidaya atas sumber-sumber kekayaan alam Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat merilis data Global Forest Watch yang menunjukkan, bahwa dari 1 Agustus 2019 hingga 14 September 2019 saja, setidaknya ada 151.862 titik kebakaran hutan di Indonesia. Terbanyak di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan.

Sementara, data Sipongi Karhutla Monitoring System menyebutkan, per 2019 saja (hingga pertengahan september) luasan hutan terbakar sudah mencapai 328.722 Ha. Sementara tahun lalu mencapai 510.564,21 ha.

Karhutla pun tak hanya berakibat rusaknya lingkungan saja, tapi juga betul-betul telah mengancam jiwa dan makhluk hidup lainnya.

Musim kering yang sangat panjang, menambah berat dampak karhutla. Asap tebal tak hanya mengepung wilayah hutla yang dibakar saja, tapi juga menyebar ke daerah-daerah tetangga.

Setidaknya, karhutla kali ini telah merenggut nyawa 2 anak dan 1 laki-laki lanjut usia. Sementara ribuan jiwa lainnya harus menderita penyakit ISPA akibat menghirup udara yang mengandung zat berbahaya.

Tak terhitung pula jumlah binatang, termasuk yang langka, mati terbakar sia-sia. Sementara ratusan ribu hektare lahan gambut nyaris kehilangan fungsinya sebagai reservoir air bagi dunia.

Lucunya, di tengah kepulan asap karhutla ini, Global Fire Monitoring Center malah memberikan penghargaan Global Landscape Fire Award 2019 kepada Pemerintah Indonesia, bil khusus pada Kementrian KLH.

Dalam hal ini, pemerintah dan stakeholder lainnya dianggap telah berhasil mengendalikan Karhutla pascakejadian dahsyat tahun 2015 dan dipandang baik komitmennya terhadap pelaksanaan Perjanjian Paris tahun 2015 terkait upaya mengurangi karhutla dan pengelolaan lahan dan gambut secara baik.

Entah konspirasi pencitraan macam apa. Yang jelas, penghargaan ini nyatanya sangat menyakiti hati rakyat. Karena jauh panggang dari api.

Kenyataannya, penguasa jelas telah gagal menyelesaikan problem karhutla, hingga kasusnya terus berulang bahkan makin bertambah parah. Dan rakyatlah yang terus menjadi korbannya.

Menyelesaikan problem karhutla, memang bukan sesuatu yang mudah atau bisa dipandang mudah. Karena problem ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut soal paradigma. Juga bukan sekadar persoalan satu dua orang, tapi soal kekuasaan atau dominasi korporasi atas hutan lahan di Indonesia. Bahkan, menyangkut kepentingan penjajahan negara-negara adidaya.

Dengan kata lain, problem karhutla adalah problem yang sistemis. Mulai soal landasan kebijakan, hingga soal teknis pengelolaan. Yakni soal bagaimana cara pandang penguasa terhadap pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia serta bagaimana implementasinya.

Dalam sistem kapitalis neoliberal yang senyatanya dianut dengan sadar oleh pemerintah Indonesia, hutan dan lahan dipandang sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Lalu karenanya, negara dianggap berwenang menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta alias korporasi dengan akad-akad yang diistilahkan dengan pemberian konsesi. Dalam hal ini, yang diuntungkan adalah korporasi industri sawit.

Dengan akad ini, pihak penerima konsesi, diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan hutla yang dianggap milik negara ini, sesuai target bisnis yang ditetapkannya dan berdasarkan credo kapitalisme yang dianutnya. Yakni, meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

Itulah kenapa, membakar menjadi pilihan favorit dalam proses pembukaan hutan dan lahan. Mereka cukup membayar penduduk lokal yang berpikir sederhana dengan upah yang sedikit agar mau menjadi eksekutor pembakaran hutan dan lahan, meski bahayanya jelas-jelas akan kembali kepada mereka, bahkan berbahaya bagi yang lainnya.

Urusan dampak, jelas tak terlalu menjadi perhatian para pengusaha. Toh selama ini, semua aturan bisa dengan aman mereka mainkan. Dan tak ada satu aturan hukum pun yang benar-benar bisa serius menjerat mereka.

Fakta inilah yang menunjukkan dengan jelas, betapa posisi penguasa atau negara sangat lemah di hadapan korporasi.

Dan kondisi ini merupakan hal niscaya dalam sistem sekuler demokrasi kapitalis neolib yang kadung menempatkan modal alias kapital sebagai penentu kebijakan dan pusat orientasi. Bahkan membuka celah perselingkuhan di antara penguasa dengan korporasi.

Terlebih dalam kacamata global, karhutla bisa dipandang sebagai dampak lanjutan dari sebuah konspirasi melanggengkan hegemoni. Di mana negara-negara adidaya terus memaksa negara-negara pengekor semacam Indonesia, agar masuk dalam arus agenda mereka untuk menggenggam dunia atas nama proyek pencegahan pemanasan global atau perubahan iklim (climate change).

Arus industrialisasi masif yang menjadi kemestian bagi pemenuhan kebutuhan rakyat negara-negara adidaya, jelas telah berdampak pada eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, khususnya bidang energi migas.

Karenanya, mereka terus berpikir keras mencari alternatif sumber-sumber energi baru, disamping tetap berupaya menguasai sumber-sumber energi konvensional, seperti blok-blok migas di wilayah-wilayah negara jajahan, termasuk di Indonesia.

Salah satu sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan adalah biofuel yang berasal dari tumbuhan kelapa sawit. Itulah alasan mengapa mereka gencar menghubung-hubungkan proyek climate change dengan pengembangan biofuel sawit.

Bahkan, mereka membuat berbagai perjanjian yang mengikat komitmen negara-negara di dunia untuk menyukseskan agenda ‘menyelamatkan’ bumi dari dampak pemanasan global, di samping gencar melakukan berbagai riset dan pengembangan teknologi bidang energi terbarukan.

Baca: Karhutla; Gambut, Indonesia, dan Dunia Butuh Khilafah

Padahal sejatinya, mereka sedang mengikat penguasa dari negara-negara yang lemah visi agar mau berjalan sesuai arahan busuk mereka seraya menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah upaya mulia.

Sungguh, para penguasa ini benar-benar telah berhasil dibodohi dan masuk dalam perangkap yang justru membahayakan bangsa dan negaranya.

Jika demikian halnya, apa yang bisa diharapkan dari negara dan penguasa yang gagal membaca akar persoalan dan malah sibuk membangun pencitraan? Bahkan di tengah berbagai kelalaian, tanpa rasa malu menyebut-nyebut nama Tuhan? Bukankah aturan Tuhan sudah lama dicampakkan?

Maka, persoalan karhutla dipastikan akan terus berulang sepanjang negara tak mau keluar dari kungkungan sistem kapitalisme yang membuatnya lalai dan menempatkannya sebagai objek penjajahan.

Bahkan, karhutla akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi penduduk bumi akibat hilangnya paru-paru dunia sebagai sumber udara gratis yang Allah swt berikan.

Terkecuali jika mereka mau mencampakkannya dan beralih kepada sistem kepemimpinan yang berlandaskan asas keimanan kepada Sang Pencipta Kehidupan. Yang aturan-aturannya menjamin harmoni dan membawa kebaikan.

Itulah sistem kepemimpinan Islam yang diwariskan oleh baginda Rasulullah saw dan dijaga oleh generasi ke generasi kaum yang beriman. Yang di masa itu, kerahmatan dan keberkahan meliputi seluruh alam dan kemuliaan pun hanya ada pada Islam dan umat Islam.

Benarlah apa yang Allah swt firmankan,

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS. Al-A’raf : 96)

Wallahu A’lam [Editorial |MuslimahNews.com | September IV, 2019] SNA


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *