Bencana Kabut Asap, Kapankah Berakhir?

Selama yang menjadi penyebab dominan tidak diselesaikan, yaitu perilaku pengusaha besar yang bermain pintas dalam membersihkan ladang tidak dihentikan, selama itu bencana kebakaran dan kabut asap masih akan terus terjadi.


Oleh: Dr. Hastin Umi Anisah, SE.,MM.*

MuslimahNews.com, OPINI – Hampir setiap tahun bencana kabut asap terjadi di pulau Sumatra dan Kalimantan. Seperti tahun ini, kebakaran hutan kembali terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan enam provinsi di Indonesia masuk kategori siaga darurat kebakaran hutan. Keenam provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berupa kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, gangguan kesehatan seperti ISPA, serta terganggunya proses belajar mengajar.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga September 2019, jumlah hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 328.722 ha. Untuk memadamkan karhutla di Kalimantan Selatan, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla pusat yang dikomando BNPB menerjunkan sebanyak 1.200 personel.

BNPB menyinyalir di Kalimantan Selatan terdapat tujuh wilayah yang merupakan status siaga darurat karhutla, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Balangan.

Upaya yang dilakukan untuk memadamkan api mulai dari water bombing sampai menenggelamkan tanah gambut dengan cara dialiri aliran irigasi Riam Kanan di Banjar, Kalimantan Selatan ditutup dan dan dialihkan ke lokasi gambut yang terbakar. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Hanif Faisol Nurofiq luas lahan gambut yang akan ditenggelamkan mencapai 900 hektare.

Mengapa Selalu Terjadi?

Penyebab bencana kabut asap yang hampir terjadi setiap tahun disebabkan berbagai faktor, di antaranya adalah pembukaan lahan untuk pertanian ataupun untuk area perkebunan. Menurut Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyebut ada empat perusahaan asing yang terlibat dalam pembakaran lahan di Kalimantan. Tiga di antaranya perusahaan asal Malaysia. Ketiga perusahaan tersebut berada di wilayah Ketapang dan Melawai. Sementara itu satu perusahaan lainnya milik Singapura.

Jika mengacu pada UU No. 18/2004 tentang Perkebunan dan PP No. 45/2000 tentang Perlindungan Hutan, sanksi kepada pelaku pembakaran hutan adalah penjara selama 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar.

Menurut para ahli dan aktivis lingkungan, kebakaran terjadi karena alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lahan gambut, sehingga mengakibatkan lahan sangat mudah untuk terbakar. Dalam proses alih fungsi lahan gambut selalu disertai pengeringan lewat pembuatan kanal-kanal.

Menurut para ahli dan peneliti gambut, gambut di Sumatra dan Kalimantan mudah terbakar karena maraknya alih fungsi lahan. Area gambut dengan biodiversitas beragam dan basah disulap menjadi area perkebunan dengan satu jenis tanaman dan dikanalisasi untuk mendukung budidaya dan hal ini berakibat gambut kering dan mudah terbakar.

Tidak salah jika disinyalir bencana kebakaran dan kabut asap ini didominasi kepentingan bisnis besar daripada petani dan peladang tradisional.

Para petani dan peladang tradisional selama ini memang menggunakan cara pembakaran lahan untuk membersihkan lahannya, namun tidak pernah terjadi bencana kebakaran dan kabut asap. Mereka memiliki kearifan lokal sendiri yang tidak merusak lingkungan. Berbeda dengan perusahaan besar yang membakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Mereka melakukan dalam skala besar dan masif demi menghemat biaya.

Kerugian yang diakibatkan karena kabut asap pun sangat varian, mulai dari banyaknya penundaan jadwal penerbangan dari dan menuju Kalsel, mata merah bagi warga yang nekat keluar rumah dan sesak napas sampai ISPA. Selain itu juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Solusi Menyeluruh

Bencana kabut asap akibat kebakaran lahan akan sangat sulit atau bahkan mustahil akan selesai dalam sistem kapitalis. Hal ini karena demi kepentingan ekonomi, jutaan hektare hutan dan lahan diberikan konsesinya kepada swasta. Bencana kebakaran hutan dan lahan hanya akan bisa berakhir secara tuntas dengan sistem Islam melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tasyri’i (hukum) dan ijra’i (praktis).

Secara tasyri’i, Islam menetapkan bahwa hutan termasuk dalam kepemilikan umum (milik seluruh rakyat). Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam yang artinya, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api” (HR. Dawud dan Ahmad).

Hal ini bermakna bahwa sebagai milik umum, hutan haram dikonsesikan kepada swasta, baik individu maupun perusahaan. Dengan ketentuan ini, akar masalah kasus kebakaran hutan dan lahan bisa dihilangkan, bahkan bisa dicegah sepenuhnya sejak awal.

Begitu juga pengelolaan hutan sebagai milik umum harus dilakukan oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, tentu harus secara lestari. Jika dikelola penuh oleh negara, tentu mudah menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan rakyat, dan kelestarian hutan.

Negara juga harus mendidik dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan manfaatnya untuk generasi demi generasi. Jika ternyata masih terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka wajib segera ditangani pemerintah karena pemerintah wajib memperhatikan urusan rakyatnya dan memelihara kemaslahatan mereka.

Pemerintah akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun secara ijra’i, pemerintah harus melakukan langkah-langkah, manajemen, dan kebijakan tertentu, dengan menggunakan iptek mutakhir serta memberdayakan para ahli dan masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak kebakaran yang terjadi.

Akhirnya, selama yang menjadi penyebab dominan tidak diselesaikan, yaitu perilaku pengusaha besar yang bermain pintas dalam membersihkan ladang tidak dihentikan, selama itu bencana kebakaran dan kabut asap masih akan terus terjadi. Mengapa mereka melakukan semua itu karena ada kesalahan sistemis pemberian lahan besar-besaran kepada pengusaha yang hanya berorientasi bisnis.[MNews]

*Ketua Umum ForDEBI (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam) Kalimantan Selatan


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *