Karhutla; Gambut, Indonesia, dan Dunia Butuh Khilafah

Fokus tulisan ini pada akar masalah dan solusi yang sahih, yakni Islam. Mengingat keganasan kabut asap karhutla gambut sudah berlangsung puluhan tahun dengan tingkat keparahan semakin mengkhawatirkan. Sementara Islam didatangkan Allah SWT sebagai penyelesaian persoalan kehidupan manusia, bahkan penyejahtera seluruh alam. “…Dan Kami turunkan Alquran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri.” (HR. Muslim)


Oleh: Dr. Rini Syafri (Doktor Biomedik, Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, ANALISIS – Pemerintah kembali gagal melindungi jutaan jiwa dari neraka tahunan keganasan kabut asap, akibat tidak mampu mencegah pembakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut ribuan hektare oleh pemilik hak konsesi. Ini di satu sisi, di sisi lain pemerintah sendiri menjadi penyedia ceruk bisnis puluhan juta ton Crude Palm Oil (CPO) per tahun melalui pengarusan agenda hegemoni climate change khususnya biodiesel/biofuel sawit.

Sehingga, para korporasi perkebunan sawit makin tidak peduli kelestarian gambut, sebagai satu-satunya lahan dan hutan dalam jumlah luas yang tersisa bagi industri sawit. Sementara, berkali-kali diingatkan para ahli tentang pentingnya penjagaan habitat asli gambut (zero pembakaran). Karena bila dibakar, sangat sulit dipadamkan kecuali oleh hujan alamiah dengan kadar tertentu. Jadi, dapat dibayangkan bahaya karhutla gambut di musim kemarau panjang seperti saat ini.

Hasilnya, sangat mengerikan. Asap pekat beracun menyelimuti wilayah Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga ke Malaysia dan Singapura.[1] Bahkan, sejumlah daerah diselimuti kabut asap beracun dari Juli hingga sekarang. Seperti Jambi, [2] Pekanbaru, [3] dan Palangkaraya.[4] Sungguh penderitaan yang luar biasa bernafas di tengah udara beracun. Terutama bagi bayi, ibu hamil, dan manula. Sejumlah penelitian menunjukkan udara beracun karhutla menyulitkan bernafas, mata terasa perih, tenggorokan kering, pusing, hilang kesadaran, dan kematian.

Korban jiwa mulai berjatuhan, sedikitnya dua bayi meregang nyawa. Berusia tiga hari [5] dan berusia empat bulan yang dinyatakan pemerintah, karhutla sebagai faktor pemicu saja.[6] Sementara ratusan ribu jiwa terserang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalimantan Barat tercatat 6.026 jiwa, data Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan setidaknya 20.000 jiwa.[7] Dan Dinas Kesehatan Riau 304.994 orang.[8]

Di samping itu, kehidupan normal dan perekonomian masyarakat terganggu, puluhan penerbangan dihentikan, sekolah-sekolah diliburkan, bahkan beraktivitas dalam rumah pun kesulitan karena racun asap.

Fokus tulisan ini pada akar masalah dan solusi yang sahih, yakni Islam. Mengingat keganasan kabut asap karhutla gambut sudah berlangsung puluhan tahun dengan tingkat keparahan semakin mengkhawatirkan. Sementara Islam didatangkan Allah SWT sebagai penyelesaian persoalan kehidupan manusia, bahkan penyejahtera seluruh alam. “…Dan Kami turunkan Alquran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri.” (HR. Muslim). Juga terjemahan QS. An-Nahl [16] : 89.

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Alquran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).”
(QS. An-Nahl 16: Ayat 89)

Kelalaian Negara dan Bahaya Hak Konsesi

Kelalaian negara dalam bentuk memberikan hak konsesi kepada korporasi perkebunan adalah faktor penting penyebab keganasan kabut asap karhutla yang berulang selama puluhan tahun. Terbukti, seperti tahun-tahun sebelumnya, [9][10][11] tahun ini pun titik api terbanyak kembali ditemukan di lahan perkebunan pemilik hak konsesi, khususnya perkebunan sawit. Jadi, bukan di lahan milik masyarakat kebanyakan sebagaimana diklaim pemerintah.

Seperti di Sumatra Selatan (Sumsel), provinsi berkawasan hutan sekitar 3,5 juta hektare, titik api terdeteksi terbanyak di lokasi konsesi, yakni mencapai 160 titik, dan masuk dalam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) Sumsel dengan luas 269.969,12 hektare. Bahkan, dari total 10.842.974,90 ha IUPHHK-HT (HTI) di Indonesia sekitar 2,5 juta ha di antaranya berada di ekosistem gambut dan lebih dari satu juta hektare berada di gambut fungsi lindung.[12]

Berdasarkan data yang diolah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, dari citra satelit terdapat peningkatan hotspot (titik panas) signifikan dalam wilayah izin konsesi korporasi dari bulan Juli 2019. Pada Juli tercatat 42 hotspot, kemudian Agustus naik dengan cepat menjadi 203 hotspot, lebih parahnya lagi pada pekan pertama September 2019 mencapai angka yang begitu besar yakni 117 hotspot.[13]

Sementara itu, diakui ahli dan pengamat lingkungan, pemberian hak konsesi menjadi penyebab kerusakan gambut yang semakin parah. Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi menyatakan, ekosistem gambut di Riau dan Kalimantan Tengah rusak sejak pemerintah memberikan konsesi lahan kepada para pengusaha. Sebab, para pengusaha kerap mengeringkan kanal di lahan gambut. Kanal yang berisi air tersebut sedianya dibutuhkan untuk menjaga lahan gambut tetap basah agar tak mudah terbakar. Karena sekarang sebagian besar kanal mengering, maka karhutla mudah terjadi dan terus meluas.[14]

Penting dicatat, ketidakberdayaan pemerintah di hadapan pemilik hak konsesi sehingga karhulta terus berulang, hal yang pasti. Karena konsep konsesi sejak dari awal didesain untuk pemandulan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab negara yang seharusnya.

Di saat yang bersamaan, korporasi diberi kewenangan begitu luas. Tidak saja menghalangi individu lain memanfaatkan lahan dan hutan yang berada dalam kawasan konsesi, namun juga negara tidak dibenarkan melakukan intervensi apapun sekalipun demi kemaslahatan publik.

Tidak saja menjadi sumber kesengsaraan bagi jutaan orang, negara sebagai regulator, pemberian hak konsesi berikut program moratorium, jelas kelalaian negara yang diharamkan Islam. Sehingga, konsep-konsep batil ini harus diakhiri segera. Tentu saja dengan keseluruhan sistem kehidupan sekularisme pendukungnya, khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme.

Kelalaian Negara: Bahaya Program Biofuel Sawit Climate Change

Kelalaian negara berikutnya, karena berkomitmen menjalankan agenda hegemoni climate change, khususnya program biodiesel/biofuel sawit. Seperti pada pertemuan G20 baru-baru ini di Osaka-Jepang,[15] setelah sebelumnya komitmen yang sama dinyatakan pada Conference of Parties ke 21 (COP 21) di Paris tahun 2015.[16] Penting juga diketahui, Indonesia telah mengadopsi mandatori biodiesel blending 20 persen (B-20) dan ditargetkan 30 persen (B-30) pada tahun 2025.

Tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, namun juga dunia. Tidak tanggung-tanggung, tahun ini industri sawit Indonesia memproduksi sekitar 42 juta ton CPO,[15] sementara pemenuhan kebutuhan Eropa saja tahun 2012 dibutuhkan lahan 7.000 m2,[17] sebagai perkiraan tahun 2011 permintaan Eropa 3,4 juta ton.[18] Belum lagi pemenuhan negara-negara di Asia. Hasilnya, dapat disaksikan karhutla gambut yang meluas di lahan perkebunan sawit hak konsesi.

Sementara, sejumlah bukti meyakinkan menunjukkan program biofuel sawit climate change sebagai solusi pemanasan global hanyalah dusta belaka.

Pertama, biofuel sawit justru menimbulkan jejak karbon ratusan kali lebih besar dari pembakaran energi fosil. Ditegaskan para peneliti dari World Resources Institute, “Secara keseluruhan, dampak dari kebakaran gambut terhadap pemanasan global mungkin lebih dari 200 kali lebih besar dari kebakaran di lahan lainnya.”

Kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 mencemari atmosfer dengan emisi sekitar 1,35 gigaton setara karbon dioksida.[19] Yakni, mencapai 11,3 juta ton per hari pada September-Oktober. Nilainya lebih besar dari total emisi karbondioksida harian total 28 negara Uni Eropa yang hanya bernilai 8,9 juta ton pada periode yang sama. Demikian penelitian sejumlah ilmuwan yang dimuat Nature’s Scientific Report.[20]

Kedua, para ekonom kapitalisme sendiri mengakui bahwa pemanasan global (global warming) adalah buah dari sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif.[21] Diperkuat oleh fakta karhutla gambut berulang selama dua dekade dalam bingkai sistem ekonomi kapitalisme.

Ketiga, negara-negara kafir penjajah seperti AS justru konsisten dengan energi fosil. Bahkan terus memperkuat cengkeramannya di puluhan blok migas Indonesia.

Keempat, di balik biofuel sawit Indonesia hanyalah pasar teknologi negara industri maju.

Eksistensi agenda hegemoni climate change khususnya program biofuel sawit yang penuh dusta dan merusak, tidak dapat dipisahkan dari karakter sistem kehidupan sekuler yang rentan agenda hegemoni. Khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Karenanya, dibutuhkan kehadiran sistem politik berkarakter pembebas, yakni Khilafah.

Butuh Khilafah

Mencermati uraian di atas, jelaslah akar persoalan berlarut-larutnya keganasan kabut asap karhutla adalah karena sistem kehidupan Islam tidak diterapkan. Artinya, hanya dengan kembali pada kehidupan Islam, Khilafah Islam terwujud zero karhutla, sehingga tidak akan ada lagi keganasan kabut asap karhutla. Ini di satu sisi, di sisi lain tersedia secara sempurna ruang untuk normalisasi fungsi ekologi dan hidrologi gambut yang dibutuhkan dunia.

Yang demikian karena Allah SWT menciptakan kadar, karakter alamiah pada setiap makhluk ciptaan-Nya, juga hutan dan lahan gambut.

Ditegaskan dalam QS Al A’la ayat 3, yang artinya, “Dan yang menentukan kadar (masing-masing ciptaan-Nya) dan memberi petunjuk”. Dan terlarang merusaknya, ditegaskan Allah SWT dalam QS Ar-Rahman (55) ayat 8, yang artinya, “… agar kamu jangan merusak keseimbangan itu”.

Yakni, dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah. Ditegaskan Allah SWT dalam QS Al Anbiya (21) : 107, artinya, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Prinsip-prinsip terpenting Islam yang wajib diterapkan:

Pertama, hutan gambut tropis Indonesia terluas di dunia memiliki fungsi ekologis dan hidrologis termasuk sebagai paru-paru dunia yang dibutuhkan oleh puluhan juta jiwa.

Karenanya, pada hutan dan lahan gambut –sebagaimana hutan pada umumnya– melekat karakter harta milik umum. Dituturkan lisan mulia Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam yang artinya, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Kedua, negara adalah pihak paling bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi hutan dan lahan gambut. Rasulullah (saw.) menegaskan, artinya, “Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).” (HR. Muslim).

Artinya, apapun alasannya, negara haram sebagai regulator bagi kepentingan korporasi perkebunan sawit. Sebaliknya, negara wajib bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam pengelolaan hutan dan dan lahan gambut. Termasuk pemulihan fungsi gambut yang sudah rusak serta antisipasi pemadaman bila terbakar.

Ketiga, selain sumber bencana bagi jutaan orang, yang diharamkan Islam, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Hak konsesi tidak dikenal dalam Islam karena pemanfaatan secara istimewa (himmah) hanyalah pada negara, dengan tujuan untuk kemashlahatan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah saw bersabda yang artinya, “Tidak ada himmah (hak pemanfaatan khusus) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud).

Keempat, agenda hegemoni Climate Change biofuel sawit wajib diakhiri, sebab Islam mengharamkan penjajahan apapun bentuknya. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 141, artinya, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin”.

Kelima, program restorasi gambut termasuk rewetting dan revegetasi dalam rangka pengembalian fungsi ekologi gambut yang terbakar wajib dilakukan dalam bingkai syariat Islam kafah, dengan anggaran yang bersifat mutlak dari kas negara.

Semua prinsip syariat ini aspek yang terintegrasi dengan sistem kehidupan Islam. Sehingga hanya compatible (serasi) dengan sistem kehidupan Islam, sistem politik Islam, Khilafah Islam.

Karenanya, kehadiran Khilafah merupakan kebutuhan bangsa ini dan dunia. Lebih dari pada itu, Khilafah adalah syariat Allah subhanahu wata’ala yang diwajibkan pada kita semua.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan” (TQS. Al Anfal (8): 24). Allahu a’lam. [MNews]


[1] https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/15/174554865/data-terkini-karhutla-di-Sumatra-dan-kalimantan-jumlah-titik-api-hingga-sebaran-asap

[2] https://www.tempo.com/2019/08/19/satus-udara-berbahaya-akibat-kabut-asap-pekat-karhutla-jambi-liburkan-sekolah-selam-sepekan

[3] https://www.tempo.co/2019/09/19/sudah-satu-bulan-pekanbaru-dibekab-kabut-asap

[4] https://www.merdeka.com/2019/08/07/kabut-asap-semakin-kotori-udara-palangkaraya

[5] https://www.detik.com/2019/09/19/bayi-tiga-hari-di-pekanbaru-meninggal-ortu-kata-dokter-karena-kabut-asap

[6] https://www.detik.com/2019/09/17/kemenkes-tegaskan-bayi-meninggal-di-sumsel-bukan-karena-asap-karhutla

[7] https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/17/095117965/soal-karhutla-antara-kelalaian-dan-petaka-kabut-asap

[8] https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/09/18/dampak-kabut-asap-yang-kian-pekat-304994-warga-riau-terserang-penyakit-ispa

[9] http://www.mongabay.co.id/2017/07/29/asap-riau-berpotensi-sampai-ke-negeri-tetangga

[10] https://news.detik.com/berita/3575351/klhk-lahan-dibakar-di-riau-milik-pabrik-kertas-yang-izinnya-dicabut

[11] www.mongabay.co.id.Walhi:Berikut Korporasi-korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Itu, October 6, 2015

[12] https://www.antaranews.com/berita/939507/walhi-sumsel-deteksi-280-titik-api-di-lahan-konsesi

[13] https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/09/13/pxr27l382-walhi-ungkap-peningkatan-titik-panas-di-lahan-konsesi

[14] https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/11114551/walhi-pemerintah-klaim-titik-api-dan-kebakaran-turun-nyatanya-sama

[15] https://sawitindonesia.com/program-biofuel-diakui-dalam-pertemuan-g-20

[16] https://kemlu.go.id/portal/id/read/96/halaman_list_lainnya/perubahan-iklim

[17] Organisasi lingkungan Jerman Naturschutzbund melaporkan sebagaimana ditulis pada lamandw.com, 2 juni 2016; Bagaimana Ambisi Iklim Eropa Membunuh Hutan Indonesia

[18] https://m.republika.co.id/berita/lx9yh1/eropa-boleh-krisis-ekspor-cpo-tetap-mulus

[19] https://www.washingtonpost.com/news/energi-environment/wp/2015/10/20/fueled-by-el-nino-carbon-emissions-from-peat-fires-are-rising-fast/

[20] Republika, 1 Juli 2016; Polusi Kebakaran Hutan 2015 Terburuk Sejak 1997

[21] https://www.weforum.org/agenda/2016/02/does-capitalism-have-to-be-bad-for-the-environment

Apa komentar Anda?

2 tanggapan untuk “Karhutla; Gambut, Indonesia, dan Dunia Butuh Khilafah

  • 24 September 2019 pada 22:20
    Permalink

    MaasyaaAllah, benar sekali…
    Akar persoalan berlarut-larutnya keganasan kabut asap karhutla adalah karena sistem kehidupan Islam tidak diterapkan. Sehingga dibutuhkan aturan Islam ntuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yaitu penerapan aturan Allah dalam bingkai Khilafah.

    Balas
  • 24 September 2019 pada 11:07
    Permalink

    Benar, masalah karhutla hanya bisa diselesaikan dg syariat secara sempurna

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *