Monsterisasi Khilafah, Upaya Mengerdilkan Ajaran Islam

Khilafah sebagai ajaran Islam kembali dipermasalahkan. Tak cukup memonsterisasinya, kini individu yang menyebarkan ajaran Islam itu dibidik. Pemerintah diketahui akan menggodok aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi Khilafah. Wiranto menyebut kelompok yang memiliki ideologi berbeda dengan Pancasila ini sudah lama hidup di Indonesia.


Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Wacana itu akan ditindaklanjuti demi menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, menurut Wiranto. “Jujur kita akui bahwa muncul kelompok yang mempunyai kelompok orientasi ideologi yang berbeda dengan Pancasila dan NKRI. Dan kelompok ini cukup lama hidup kita kurang waspada atau karena kepentingan politik ya kita biarkan,” ujar Wiranto di Gedung Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019). (Detiknews, 13/9/2019).

Sebagaimana diketahui, pada Juli 2017 lalu, Pemerintah secara represif ‘membubarkan’ organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kental dengan seruan syariah dan Khilafah. Tak cukup membubarkan, aksi persekusi dan intimidasi juga dialami para aktivis HTI. Serasa pembubaran ormas secara sewenang-wenang itu belum memuaskan hajat penguasa untuk memberangus sebersih-bersihnya gagasan Khilafah. Padahal, ide ini bukanlah ide baru yang dijajakan Hizbut Tahrir.

Khilafah terdapat dalam kitab-kitab ulama muktabar. Dalilnya juga jelas. Sanadnya terpercaya. Bagaimana bisa Khilafah tak dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam?

Bila dicermati, upaya mengerdilkan Khilafah sebagai ajaran Islam dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya:

Pertama, proyek deradikalisasi yang kian gencar.

Proyek ini sebenarnya kelanjutan dari proyek Global War On Terorrism (WOT). Karena isu terorisme tak lagi menakuti masyarakat, dibuatlah narasi baru bernama deradikalisasi yang berarti deislamisasi. Perang melawan radikalisme makin disuarakan sejak kekalahan Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu.

Stereotip radikal kerap ditempelkan pada umat Islam yang menolak pemimpin kafir, memperjuangkan formalisasi syariah dalam negara, mendakwahkan Khilafah, dan segala simbol Islam semacam bendera tauhid.

Definisi radikal akhirnya meluas dan bias. Menyasar siapa saja yang kekeuh menyuarakan syariah. Bahkan, isu radikalisme ini menjadi alat pukul bagi kelompok atau aktivis Islam. Alhasil, merebaklah persekusi, kriminalisasi, dan stigmatisasi terhadap Islam, baik simbol dan ajarannya.

Tak hanya diopinikan, proyek deradikalisasi telah bergerak secara membabi buta.

Masih segar di ingatan, Kemenag pernah merilis 200 rekomendasi ulama yang terkategori nonradikal. Adanya daftar masjid yang terpapar radikal. Dan tak lupa, beberapa kampus negeri juga dikatakan telah terpapar radikal. Indikatornya adalah karena banyak mahasiswa yang menerima ide Khilafah dan menolak demokrasi.

Kedua, narasi antiPancasila dan NKRI.

Sejak kekalahan Ahok di Pilkada DKI dan penistaan agama terkait Surat Al Maidah: 51, sematan intoleran dan anti-Pancasila mulai menggema. Hal ini nampak dari represifnya penguasa terhadap kaum akademisi dan ulama. Korban pertama adalah Prof. Suteki, guru besar Universitas Diponegoro (Undip). Hanya gegara bersaksi dalam sidang PTUN HTI kontrapemerintah, tiga jabatan strategis beliau dicabut.

Dalam persaksiannya sebagai saksi ahli, beliau mengatakan Khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Alhasil, tuduhan anti-Pancasila dan pro-Khilafah menjadi alasan dicopotnya beliau dari jabatan Undip.

Pemecatan beberapa ASN tanpa surat peringatan lantaran tuduhan anti-Pancasila dan NKRI juga terjadi.

Kasus serupa terjadi pada mahasiswa IAIN Kendari, Hikma Sanggala. Ia di-drop out oleh rektor diktator. Hanya gegara mendakwahkan Khilafah ajaran Islam, tudingan radikal dan anti-Pancasila menjadi pembenar atas keputusan otoriter tersebut. Tak hanya itu, narasi ini menjadi senjata ampuh untuk membungkam lawan-lawan politik yang kritis. Berlindung di balik jargon Pancasila dan NKRI untuk menutupi kegagalan mereka mengelola negara.

Ketiga, propaganda Khilafah ala ISIS.

Sejak deklarasi Khilafah ala ISIS bergulir, stigma acapkali diberikan kepada gagasan Khilafah. Khilafah versi ISIS dengan Khilafah yang diusung Hizbut Tahrir dianggap sama. Sama-sama keras, radikal, dan berbahaya. Padahal, sudah jamak diketahui ISIS bukanlah Islam. Ia sengaja diciptakan Barat untuk memonsterisasi Khilafah. Mantan staf National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden, pernah mengatakan ISIS adalah boneka ciptaan Amerika, termasuk Inggris dan Israel.

Dalam video wawancara dengan repoter Fox News, Hillary Clinton yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pernah menyampaikan pernyataan serupa di hadapan rapat pemerintah dengan senat Amerika Serikat. Rapat tersebut, tepatnya bagian di mana Hillary menyebut soal hubungan Amerika Serikat dengan Afghanistan, Taliban, Muhajidin, ISIS, dan gerakan radikal lain.

“Dan jangan lupa mereka yang kita perangi sekarang (Al Qaeda dan Taliban), kita yang biayai 20 tahun lalu, dan kita lakukan itu karena kita sedang perangi Soviet. Mereka menginvasi Afghanistan, dan kita tidak ingin mereka kuasai Asia Tengah. Jadi kita bertindak. Waktu itu Presiden Ronald Reagen bekerja sama dengan DPR, partai Demokrat yang berkata, “Ini ide bagus,”. Mari kita deal dengan ISIS juga dengan militer Pakistan. Mari kita rekrut para Mujahidin, rekrut juga dari Arab Saudi, mari kita manfaatkan aliran wahabi mereka….”. –Hillary Clinton

Keempat, islamofobia.

Gejala islamofobia cukup mewabah di Indonesia. Meski gejala ini mulai berkurang kadarnya dari geliat keislaman kaum muslim Indonesia. Hal ini tampak dari gelombang hijrah yang cukup masif. Artinya, kesadaran berislam kafah mulai tertanam dalam diri setiap muslim.

Melihat fenomena ini, orang-orang kafir tak tinggal diam. Mereka mencari celah agar islamofobia tetap menginfeksi iman kaum Muslim.

Dan lagi-lagi, radikalisme menjadi senjata untuk menangkal islamisasi ini. Mulai dari nyinyiran kepada artis hijrah, hingga persekusi dakwah yang menimpa beberapa ulama tanah air. Sebut saja ustaz Felix Siauw, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Bachtiar Nasir, Ustaz Hanan Attaki, KH. Tengku Zulkarnain, Ustaz Zulkfili M. Ali, dan lainnya. Penolakan pengajian di beberapa wilayah itu lantaran ustaz-ustaz tersebut pernah berpendapat tentang Khilafah. Alhasil, tuduhan radikal dan anti-Pancasila pun tersemat.

Kelima, stigma Khilafah ide usang dan tak cocok diterapkan di Indonesia.

Bukankah demokrasi juga ide usang (baca: lama) yang diproduksi ulang demi mengokohkan sistem transnasional bernama Kapitalisme? Bila konsisten menolak ide luar, maka seharusnya Indonesia juga harus menolak ide demokrasi, kapitalisme, sekularisme, liberalisme, dan isme lainnya yang merupakan buah pemikiran Barat.

Lantas, mengapa hanya menolak ide Khilafah? Padahal Khilafah bukanlah sembarang ide. Ia disarikan dari dalil Alquran dan Sunah, serta Ijmak sahabat. Sementara kapitalisme dan demokrasi bersumber dari pemikiran filsuf Barat.

Keenam, Khilafah dianggap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Perlu dipahami, Khilafah bukanlah ideologi. Khilafah adalah sistem kepemimpinan tunggal bagi kaum muslim dunia yang dipimpin seorang Khalifah untuk menerapkan syariat Islam. Sementara, ideologi adalah pandangan dasar yang menghasilkan aturan-aturan cabang.

Bila mau jujur melakukan komparasi, maka paling tepat adalah membandingkan Khilafah dengan demokrasi, bukan Pancasila. Jadi salah alamat bila menuding Khilafah sebagai ideologi. Sebab, faktanya Khilafah tidak terkategori ideologi. Tapi ia sistem pemerintahan. Sebagaimana demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sedang diterapkan di negeri ini.

Dari beberapa poin di atas, dapat disimpulkan bahwa menstigma Khilafah sebagai ajaran terlarang dan radikal adalah propaganda jahat yang tengah dijalankan Barat, sekutu, dan loyalisnya.

Mengutip laman pinterpolitik.com, Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion, menjelaskan bahwa propaganda bisa dilakukan dengan cara mentransfer citra suatu simbol, kelompok, individu, atau benda terhadap pihak lawan. Teknik propaganda transfer biasa digunakan dalam strategi pemasaran dan iklan.

Dalam politik, teknik ini digunakan untuk memberikan konotasi negatif terhadap kelompok lain. Konotasi negatif ini diharapkan dapat memengaruhi masyarakat untuk memberikan persepsi yang lebih positif pada pihak propagandis dan persepsi yang lebih negatif terhadap lawan politiknya.

Nampaknya, teknik tersebut sedang dimainkan oleh rezim penguasa. Sikap represif dan gaya kepemimpinan otoritarianisme adalah indikasi terkuatnya. Tak heran bila banyak pengamat menilai pembubaran HTI dan stigmatisasi terhadap Khilafah lebih bernuansa politis.

Sejatinya, monsterisasi Khilafah yang berulang dilakukan oleh rezim ini adalah upaya mengerdilkan ajaran Islam. Mereka mudah melabeli Khilafah sebagai ajaran terlarang meski tak memiliki dasar hukumnya. Mereka juga menggiring opini agar masyarakat takut mendakwahkan Khilafah. Dan pada akhirnya, ide Khilafah dianggap ide berbahaya bagi keutuhan NKRI.

Padahal fakta menunjukkan, justru yang membahayakan negeri ini adalah propaganda radikalisme dan penerapan sistem kapitalisme.

Sistem kapitalismelah biang masalah Indonesia. Problematika di negeri ini tak pernah habis. Bahkan semakin parah dan terpuruk. Bila memang nyata mencintai negeri ini, maka yang seharusnya dilawan adalah kapitalisme. Yang seharusnya diperangi adalah sekularisme dan liberalisme yang merusak generasi hari ini. Bukankah kinilah saatnya kaum muslim kembali pada hakikat dirinya sebagai hamba? Yakni tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa ta’ala.

Satu-satunya solusi untuk melawan hegemoni kapitalisme ialah dengan tegaknya institusi Khilafah yang berdasarkan metode nubuwwah. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *