Paradigma Islam Mengatasi Karhutla

“Al-muslimûna syurakâun fî tsalâtsin: fî al-kalâi wa al-mâ`i wa an-nâri” Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Para ulama terdahulu sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama, dan tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau hanya sekelompok orang.


Oleh: Ummu Naira (anggota Forum Muslimah Indonesia/ ForMind)

MuslimahNews.com, OPINI – Menurut Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Amral Fery, pencemaran udara di delapan wilayah Riau sudah berada di atas angka 300 atau level berbahaya bagi manusia. Akibat kabut asap yang pekat di Riau, jarak pandang bahkan hanya berkisar 800 meter (kompas.com, 12/09/2019). 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo menyebut hingga kini luas lahan terbakar di seluruh Indonesia mencapai 328 ribu hektar. Doni mengungkapkan, kebakaran lahan terbesar berada di Provinsi Riau, yang luasnya melebihi 40 ribu hektar.

Doni mengatakan, titik panas atau hotspot di Riau pun makin meluas. Dalam menanggulangi kebakaran yang luas, BNPB telah mengerahkan 42 unit helikopter untuk memadamkan api. Namun, hal itu belum dapat memadamkan kebakaran (kompas.tv, 14/09/2019).

Letjen Doni Monardo (tengah), saat siaran pers menyebut BNPB kesulitan menangani Karhutla meski ada banyak bantuan helikopter.

Ribuan warga Riau, termasuk Pekanbaru, menjadi korban infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena kabut asap. Beberapa di antaranya pingsan dan sesak napas karena menghirup udara level berbahaya. Namun untuk tahun ini, Gubernur Riau Syamsuar masih enggan menaikkan status siaga menjadi tanggap darurat. Mantan Bupati Siak ini ingin menyelesaikan status siaga hingga Oktober nanti. (liputan6.com, 15/09/2019).

Pelaku Karhutla

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan 5 perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia disegel karena menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 4 perusahaan berlokasi di Kalimantan Barat (Kalbar), sementara 1 perusahaan di Riau.

“Ada empat, PT Hutan Ketapang Industri (asal) Singapura di Ketapang, PT Sime Indo Agro (asal) Malaysia di Sanggau, PT Sukses Karya Sawit (asal) Malaysia di ketapang, dan PT Rafi Kamajaya Abadi di Melawi ini yang disegel. Itu yang di Kalbar,” ujar Siti di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Siti mengatakan sebanyak 103 pihak yang menjadi penyebab kebakaran hutan di Kalbar yang sudah dijatuhkan sanksi. Sementara itu 15 lainnya masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, sebanyak 52 kasus yang mendapatkan sanksi administratif berdasarkan hasil laporan yang masuk ke Polda Kalimantan Barat.

Sedangkan sebanyak 29 perusahaan yang disegel oleh KLHK dari bulan Agustus lalu. “Kemudian sanksi itu administratif, sekarang masuk ke Polda berarti di Polda ada 52 kasus. Dari KLHK sendiri untuk Kalbar ada 29 yang disegel dari minggu ketiga Agustus sampai dengan kemarin,” lanjutnya. (news.detik.com, 31/09/2019).

Penanganan Karhutla yang Tepat

Pembakaran hutan dan lahan secara liar sangat membahayakan jiwa. Kasus di Riau dan Kalimantan ini harusnya menjadi pelajaran besar agar di tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi. Masalah pengelolaan lahan gambut harus ditangani secara serius oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Bagaimana cara membuka lahan baru tanpa harus membakar lahan perlu diberikan perhatian penuh oleh pemerintah. Karena ini menyangkut nyawa manusia dan juga ekosistem lain. Betapa pekatnya asap telah melumpuhkan banyak sektor, seperti pendidikan, ekonomi, transportasi dan yang lainnya.

Dari sisi hukum, pemerintah harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara liar. Tanpa pandang bulu, apakah pelakunya individu, kelompok tertentu, atau perusahaan kakap internasional sekalipun.

Masalahnya, di lapangan tidaklah sesederhana itu. Kita berhadapan dengan korporasi besar dan para mafia yang bisa melakukan apa saja demi meloloskan tujuan mereka. Kapitalisme menjadi otak mereka. Ambisi mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menutupi mata hati. Mereka tidak peduli dengan efek dari pembakaran lahan secara besar-besaran. Bisa jadi semua dilakukan tanpa disertai perhitungan yang matang mengenai dampak buruknya bagi kemanusiaan dan lingkungan sekitar.

Sistem Islam yang Unik Mengatasi Karhutla

“Al-muslimûna syurakâun fî tsalâtsin: fî al-kalâi wa al-mâ`i wa an-nâri” Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Para ulama terdahulu sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama, dan tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau hanya sekelompok orang. Dengan demikian, berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak (komunitas), dan jika tidak ada, maka mereka akan berselisih atau terjadi masalah dalam mencarinya.

Artinya, berserikatnya manusia itu karena posisi air, padang rumput, dan api sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat.

Hutan (baca: padang rumput) memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh masyarakat, yang jika tidak ada, masyarakat akan berselisih dalam mencarinya, maka manusia berserikat di dalamnya. Artinya hutan merupakan milik umum di mana manusia berserikat dalam memilikinya.

Hutan di Bandung, Indonesia.

Hutan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, beberapa individu, ataupun negara sekalipun. Individu, sekelompok individu atau negara tidak boleh menghalangi individu atau masyarakat umum memanfaatkannya, sebab hutan adalah milik mereka secara berserikat. Namun, agar semua bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari hutan, negara mewakili masyarakat mengatur pemanfaatannya, sehingga semua masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan manfaat secara adil dari hutan.

Dengan paradigma tersebut, maka kasus pembakaran hutan dan lahan secara liar akan lebih dapat diminimalisir bahkan bisa ‘nol’ karena masyarakat juga menyadari bahwa hutan adalah milik umum yang harus kita jaga kelestariannya. Selain itu, Islam punya sistem peradilan yang akuntabel menyelesaikan persoalan yang dapat membahayakan rakyat, seperti karhutla.

Di dalam sistem peradilan Islam, ada Qadhi Hisbah yaitu hakim yang menangani penyelesaian dalam masalah penyimpangan (mukhalafat) yang dapat membahayakan hak-hak rakyat seperti gangguan terhadap lingkungan hidup (contoh: karhutla). Vonis dapat dijatuhkan kepada pembakar hutan dan lahan di tempat kejadian perkara. Jadi, ayo berhijrah kedalam sistem Islam secara kafah. Wallahu a’lam bishshawab.[MN]

Foto sampul: liputan6[dot]com


Apa komentar Anda?

Satu tanggapan untuk “Paradigma Islam Mengatasi Karhutla

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *