; Melarang Individu Mendakwahkan Khilafah; Pakar Hukum: Memenuhi Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama - Muslimah News

Melarang Individu Mendakwahkan Khilafah; Pakar Hukum: Memenuhi Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama

Chandra menyebutkan bahwa mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, selain merupakan ibadah berdasar keyakinan agama Islam, adalah aktivitas yang dijamin konstitusi.


MuslimahNews.com, NASIONAL – Menko Polhukam Wiranto, kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Kali ini terkait rencana pemerintah menggodok aturan pelarangan individu menyebarkan –apa yang Wiranto sebut sebagai ideologi–, yakni Khilafah yang notabene ajaran Islam.

Dalam pernyataannya, Wiranto beralasan ini demi stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Menurutnya, hal ini karena individu dari sebuah organisasi yang ‘dibubarkan’ beberapa waktu lalu, disinyalir masih banyak membahas terkait Khilafah, meski Wiranto tidak menyebutkan organisasi yang dimaksud.

“Ini sedang kita garap bagaimana pembubaran organisasi itu diimbangi juga dengan individual tidak boleh menyebarkan ideologi yang sudah kita larang seperti itu,” ujar Wiranto di Gedung Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019), dilansir detik.com.

Namun, Wiranto mengakui hal ini tidak mudah. Pemerintah, tambah Wiranto, kerap dicap otoriter setiap membuat regulasi yang agak keras dan mengarah kepada pembatasan kebebasan. “Kita lihat regulasi apa yang dapat kita bangun kembali untuk bisa membatasi ini,” ujar Wiranto.

Menko Polhukam, Wiranto (tengah). Sumber foto: polkam.go.id

Menanggapi hal ini, pakar hukum LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, SH.,MH., dikutip dari siaran persnya, menyatakan bahwa pendapat Wiranto dapat dinilai memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama. Chandra menyebutkan bahwa mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, selain merupakan ibadah berdasar keyakinan agama Islam, adalah aktivitas yang dijamin konstitusi.

Berikut lima legal opini (pendapat hukum) yang disampaikan oleh Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI ini, dalam siaran persnya yang berjudul “Terkait Khilafah, Wiranto Dapat Dinilai Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama Islam?”

Pertama, bahwa pernyataan Wiranto dapat dinilai memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama. Unsur perbuatan tindak pidananya berupa: Permusuhan, Penyalahgunaan, atau Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 156a KUHP;

Kedua, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan Permusuhan adalah menyatakan perasaan permusuhan atau kebencian atau meremehkan agama tertentu, sedangkan Wiranto menyatakan “… akan melarang ideologi Khilafah…”. Pernyataan ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan atau kebencian terhadap ajaran agama Islam. Khilafah bukan ideologi, melainkan bagian dari ajaran Islam sama seperti salat, puasa, dll;

Ketiga, bahwa harus diingat unsur utama untuk dapat dipidananya Pasal 156a adalah unsur sengaja jahat untuk memusuhi, membenci dan/atau menodai ajaran agama (malign blasphemies). Sedangkan Wiranto menyatakan terkait Khilafah bukanlah kali pertama dan dinyatakan di hadapan dan/atau ditujukan kepada publik, artinya dapat dinilai unsur sengaja terpenuhi;

Keempat, bahwa Unsur Penodaan adalah berupa menista atau menodai suatu agama, pernyataan Wiranto yang menyatakan Khilafah adalah Ideologi dapat dinilai sebagai bentuk penistaan atau menodai agama Islam. Ajaran Islam yang agung dibangun narasi sebagai sebuah ideologi yang kemudian ada dugaan kuat disandingkan narasi bahaya dengan ideologi Komunis. Maka, pernyataan Wiranto ini sangat keterlaluan, menebar kebencian terhadap ajaran Islam;

Kelima, bahwa Islam adalah salah satu agama resmi yang diakui negara, bahkan menjadi mayoritas. Sedangkan konstitusi memberikan jaminan umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai ajaran Islam, Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, di mana hal ini dijamin konstitusi.

Berdasar kelima legal opini yang disampaikan Chandra, maka ditengarai kuat rencana pemerintah melarang individu mendakwahkan Khilafah, akan mendapat pertentangan kuat dari masyarakat Indonesia, negara mayoritas Muslim yang digadang-gadang mendukung kebebasan beragama ini. [MN]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *