Narasi Sesat, Perbaiki Ekonomi Genjot Investasi

Masuknya investasi ke Indonesia memiliki manajemen khusus yang dinamai Turnkey Project Management. Manajemen proyek kunci putar ini semestinya disadari sangat merugikan dan berbahaya bagi bangsa ini. Manajemen ini memberi peluang sangat besar adanya tekanan pihak investor terhadap negeri ini.


Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI — Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menurun akibat produktivitas lemah. Hal tersebut disampaikan dalam presentasi materi Bank Dunia pada pemerintah. Dinilai akan berdampak pada aliran modal asing yang keluar masuk ke Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menanggapi bahwa seluruh dunia saat ini memang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengatakan, “Kita akan perbaiki kebijakan ini untuk menyampaikan jika kondisi perekonomian Indonesia yang masih tumbuh di atas 5%, inflasi terjaga, perbaikan di sektor bangunan, kemiskinan, pertumbuhan kelas menengah, infrastruktur yang mulai terbangun dan ini jadi destinasi yang baik dari investasi,” Jakarta, Jum’at (6/9/2019).

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu terhadap kebutuhan atas investasi. Bank Dunia juga menilai Indonesia membutuhkan dana asing masuk (inflow) minimal US$16 miliar per tahun. Bahkan dalam mempertahankan perekonomian domestik, Indonesia diminta untuk meningkatkan investasi.

Benarkah investasi dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat? Apakah konsep ekonomi liberal tentang investasi, merupakan konsep sesat atau menyehatkan bagi ekonomi negeri yang sedang ‘sakit’?

Investasi Jalan Penjajahan Kuasai Indonesia

Masuknya investasi ke Indonesia memiliki manajemen khusus yang dinamai Turnkey Project Management. Manajemen proyek kunci putar ini semestinya disadari sangat merugikan dan berbahaya bagi bangsa ini. Manajemen ini memberi peluang sangat besar adanya tekanan pihak investor terhadap negeri ini.

Akibatnya, tenaga kerja lokal tidak terpakai, perlakuan diskriminatif, penyediaan sarana sesuai kebutuhan tenaga kerja asing (TKA) yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (miras, prostitusi hingga narkoba). Potensi kerja intelijen oleh TKA juga disinyalir oleh banyak pengamat. Bahkan dapat menguasai aset strategis milik bangsa bila proyeksi keuntungan dari investasi itu tidak bisa dicapai.

Begitu memprihatinkan, ketika negara membiarkan rakyat membentengi dirinya sendiri dari dampak buruk investasi asing. Bahkan investasi asing yang justru merugikan dengan Turnkey Project Management pun dimuluskan jalannya. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan asing ramai-ramai merampok kekayaan alam Indonesia.

Baca juga:  Investasi Asing Membuka Jalan Penjajahan

Perusahaan asal Amerika, Freeport merupakan korporasi asing pertama yang masuk diterima dengan sukarela untuk menjarah emas Papua. Selanjutnya perusahaan-perusahaan lainnya mengeruk SDA di Indonesia, seperti Newmont, ConocoPhillips, British Petroleum (BP), Total E&P (BP) Indonesia, Petro China, dll.

Negara seharusnya tak hanya menjadi regulator, atau bahkan operator yang memfasilitasi pihak manapun yang ingin berkiprah di negeri ini. Inilah yang terjadi tersebab negara yang sejalan dengan ideologi kapitalisme. Kapitalisme memang tak dapat dipisahkan dari neoliberalisme.

Karakter liberal menjadi ciri inheren ajaran yang menuhankan kebebasan. Akibatnya, kebebasan untuk memiliki dan menomorsatukan kepentingan individu menjadi kegiatan ekonomi berjalan seperti hukum rimba. Perekonomian berjalan dengan cara menindas yang lemas dan memfasilitasi pihak kuat.

Begitu memprihatinkan pejabat negara yang seharusnya berperan penting dalam mengubah negeri ini menjadi lebih baik justru menjadi kepanjangan tangan asing. Bahkan agenda liberalisasi yang dijalankan jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara kapitalis besat sekali pun.

Negara-negara penjajah tidak akan pernah rela melepaskan daerah jajahannya. Mereka senantiasa merancang dan memperbarui bentuk penjajahan. Kini penjajahan dibungkus atas nama “investasi”. Lalu fakta berbicara bahwa orang asinglah yang telah “mengatur” pengampu kekuasaan negeri agar para kapitalis itu diperbolehkan melakukan banyak eksploitasi di negara ini. Hal itu ‘difasilitasi’ melalui berbagai macam Undang-Undang, seperti UU Migas atau UU Penanaman Modal Asing (PMA), dan UU lainnya.

Bahaya Ekonomi Kapitalis dan Solusi Islam Mengatasinya

Masih jelas dalam ingatan kita, ketika saat salah satu pemimpin partai di Indonesia, Surya Paloh dengan lantang berkata Indonesia kapitalis-liberal karena kekuasaan terbesar saat ini berada di tangan mereka yang punya uang. Begitu ungkapnya saat mengisi kuliah umum kebangsaan di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (15/8/2019).

Baca juga:  Investasi Asing Ibu Kota Baru = Gadaikan Negara

Lalu ia lanjutkan, “Ketika kita berkompetisi, wani piro. Praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan juga ilmu pengetahuan. Dan jelas itu bertentangan dengan Pancasila, “Mana itu Pancasila?” tanyanya retoris.

Hal yang wajar, jika terjadi ketimpangan yang begitu jauh antara kaya dan miskin. Kemiskinan kian harus terus bertambah di tengah-tengah masyarakat. Karena yang berkompetisi ialah para kapital (pemilik modal). Inilah akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis neolib yang tegak di atas asas sekularisme serta pilar-pilar ekonomi yang batil.

Ialah riba, kebebasan kepemilikan, dan perilaku yang bertentangan dengan hukum Islam. Meraup seluruh kekayaan tak menghiraukan kebutuhan banyak orang. Hidup senang di atas penderitaan rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini terjadi karena sistem politik demokrasi yang memberi kesempatan kepada kapitalis berkuasa.

Berbeda halnya dengan Islam yang mengharuskan negara menjadi penanggung jawab atas keselamatan seluruh rakyat, melindungi mereka dari kerusakan dan menjaga mereka dari kezaliman pihak manapun, apalagi dari asing.

Islam membolehkan melakukan perjanjian dengan asing. Sebagaimana Rasulullah Saw melakukan perjanjian dengan Yuhanah bin Ru’bah pemilik kota Ilah dan bani Dhamrah.

المسلون عند شروطهم

Kaum Muslimin (wajib) terikat pada syarat-syarat yang mereka buat.”

Namun bila perjanjian tersebut merugikan, menimbulkan bahaya bagi masyarakat, dan bertentangan syariat, maka harus dihentikan.

Sabda Rasul: “Semua syarat yang bertentangan dengan Kitabullah maka bathil.” Meski ada keuntungan secara materi, kerja sama dengan asing tidak boleh dilakukan bila berpotensi mengurangi kedaulatan, mengganggu keamanan dan ketertiban, serta menjadi pintu menyebarluasnya kemaksiatan. Kerja sama yang merugikan kaum Muslimin harus dihentikan.

Indonesia dan Dunia membutuhkan penerapan sistem ekonomi dan politik Islam yang tegak di atas asas akidah dan pilar yang sahih (benar). Hal ini mengingat bahwa Islam bukan sekadar agama ruhiyah semata tetapi juga sebuah ideologi yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan kehidupan. Mengatur seluruh aspek kehidupan yang paripurna dan cemerlang.

Baca juga:  Bergantung kepada Asing, Pengamat Ungkap Pemerintah tak Siap Tanggulangi Bencana

Di era kejayaan Islam, telah tercatat dengan tinta emas kegemilangan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umat Islam hidup dalam kesejahteraan. Kemakmuran meliputi seluruh penjuru wilayah Islam. Tidak hanya Afrika, tetapi juga Irak dan Basrah. (Abu Ubaid dalam Al-Amwal h.256).

Khalifah Umar mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, “Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak uang.”

Umar memerintahkan, “Carilah orang yang dililit utang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya.” Lalu Abdul Hamid kembali menyurati Umar, “Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang.

Umar memerintahkan lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya.” Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, “Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah tetapi di Baitul Mal masih juga banyak uangnya.”

Hingga akhirnya Umar memerintahkan untuk mencari orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Jika ada yang kekurangan modal untuk dipinjamkan kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Dan tidak menuntut pengembalian pinjamannya kecuali setelah dua tahun atau lebih.

Masya Allah, begitulah jika sistem Islam diterapkan oleh sebuah negara. Rakyat sejahtera dan kepala negara tetap hidup dalam kesederhanaan, jujur dan zuhud. Bahkan sejak awal menjabat Khalifah, Umar memulai dari dirinya sendiri dengan menjual semua kekayaannya dengan harga 23.000 dinar (sekitar Rp12 miliar) lalu menyerahkan semua uang hasil penjualannya ke Baitul Mal. Maka, sistem yang bisa mewujudkan negara berperan sebagaimana digambarkan Islam adalah sistem Khilafah.[]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *